Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atas persepsi tingkat kematangan manajemen risiko fraud pada fungsi pengawasan kepatuhan wajib pajak pada Instansi ABC sebuah instansi administrasi perpajakan di Indonesia. Fungsi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang diteliti berada pada tingkat kantor pusat yang dijalankan oleh unit VW dan unit XYZ. Penelitian ini menggunakan Enterprise Anti-Fraud Maturity Assessment Model© untuk menghasilkan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan tingkat kematangan manajemen risiko fraud, serta kesenjangan yang ada antara implementasi dengan kondisi ideal berdasarkan prinsip-prinsip COSO Fraud Risk Management (FRM). Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko dan penanganan risiko fraud, dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan literatur, peraturan, kebijakan, dan dokumen-dokumen terkait. Hasil penilaian tingkat kematangan manajemen risiko fraud pada fungsi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak tersebut masih berada pada level 2 (Initial). Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih banyak ruang perbaikan yang dapat dilakukan untuk mencapai target tingkat kematangan yang ideal. Instansi ABC, khususnya Unit VW dan Unit XYZ harus segera mengintegrasikan fraud risk management dengan program anti-fraud yang sudah ada dan memperkuat peran unit-unit yang terlibat sesuai dengan prinsip-prinsip COSO FRM. Penelitian ini melakukan penilaian tingkat kematangan menggunakan subjektifitas peneliti berdasarkan COSO FRM, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dengan instrumen penelitian dan pendekatan lain yang lebih objektif.

---

This study aims to evaluate the maturity level perception of fraud risk management in the taxpayer compliance supervision function at ABC Agency, a tax administration agency in Indonesia. The taxpayer compliance supervision function studied is at the head office level, which is carried out by the VW and XYZ units. This research uses the Enterprise Anti-Fraud Maturity Assessment Model© to produce a clear picture of the condition and maturity level of fraud risk management and the gaps between implementation and ideal conditions based on COSO Fraud Risk Management (FRM) principles. This descriptive qualitative research uses a case study approach by collecting data through interviews with parties involved in risk management and fraud risk handling, and analyzing documents related to literature, regulations, policies, and related documents. The results of the assessment of the maturity level of fraud risk management in the taxpayer compliance supervision function at the head office level are still at level 2 (Initial). These results indicate that there is still a lot of room for improvement that can be done to achieve the ideal maturity level target. This agency, especially the VW and the XYZ units, must immediately integrate fraud risk management with the existing anti-fraud program and strengthen the role of the units involved in accordance with the principles of COSO FRM. This study assesses the level of maturity using the subjectivity of researchers based on the COSO FRM, so further research is expected to develop with other research instruments and approaches that are more objective."

"Cost overruns merupakan masalah serius bagi perusahaan konstruksi, termasuk di Indonesia. Fraud adalah salah satu penyebab utama proyek konstruksi mengalami cost overruns. Korupsi, termasuk penyuapan, penggelapan, dan fraud menyebabkan biaya konstruksi menjadi jauh lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyebab fraud, menilai tingkat maturitas risiko fraud, dan mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko fraud di perusahaan konstruksi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, dan data sekunder yang diperoleh dari tinjauan literatur. Menggunakan teori fraud triangle untuk mengidentifikasi penyebab risiko fraud, model fraud risk maturity oleh EY untuk menilai tingkat maturitas risiko fraud, dan konsep fraud risk management oleh KPMG untuk mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko fraud, penelitian ini memberikan tiga hasil: Studi tentang penyebab fraud, penilaian tingkat maturitas risiko fraud, dan kerangka kerja manajemen risiko fraud untuk perusahaan konstruksi.

---

Cost overruns is a serious issue for construction companies, including in Indonesia. Fraud is one of the main causes of construction projects experiencing cost overruns. Corruption, including bribery, embezzlement, and fraud causes construction costs to be significantly higher. This research aimed to evaluate the causes of fraud, to assess the maturity level of the fraud risk, and to develop fraud risk management framework in a construction company in Indonesia. This research used qualitative methods to analyse primary data obtained from interviews and observations, and secondary data obtained from a literature review. Using the fraud triangle theory to identify the cause of fraud risks, the fraud risk maturity model by EY to assess the fraud risk maturity level, and the fraud risk management concept by KPMG to develop a fraud risk management framework, this research provided three results: A study of causes of fraud, fraud risk maturity assessment, and fraud risk management framework for a construction company."

"Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan pengaruh besar terhadap sistem pembayaran di Indonesia khususnya pada High Value/Wholesale Payment System (HVPS) untuk menjadi konsep yang nyaman, cepat dan efisien. Secara keseluruhan pada pelaksanannya telah berjalan dengan baik, namun tidak menutupi maraknya pemberitaan tentang tingginya tindakan fraud di perbankan. Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah bagaimana pengaturan sistem anti fraud bagi bank di Indonesia dalam HVPS berdasarkan standar CPMI dan bagaimana penerapan manajemen risiko anti fraud dalam HVPS oleh Bank X dalam rangka perlindungan nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yakni penelitian hukum normatif dengan mengkaji strategi dan manjemen risiko anti fraud bank X di khususkan dalam transaksi HVPS dihadapkan dengan standar CPMI. Simpulan yang didapat atas penilitian skripsi ini adalah pengaturan manajemen risiko fraud pada HVPS sudah dilaksanakan sesuai standar CPMI mengdaposi 4 pilar utama namun belum terdapat peraturan khusus mengenai fraud pada HVPS tetapi secara umum telah diatur pada Undang-Undang (UU) Bank Indonesia, UU Perbankan beserta ketentuan pelaksanaanya. Penerapan manajemen risiko anti fraud HVPS dan perlindungan nasabah pada Bank X sudah dilaksanakan dengan cukup baik namun pada tahap pelaporan bank seharusnya merujuk pada Bank Indonesia selaku pengawas dan penyelenggara sistem pembayaran. Saran yang dapat diberikan adalah Bank Indonesia perlu memastikan penerapan pengaturan pelaporan dugan fraud melalui pedoman pada titik penyebab terjadinya fraud BI-RTGS dan Bank X selaku peserta perlu melakukan penyesuaian tindakan pelaporan pada SOP fraud HVPS dengan regulasi.

---

Technological developments have had a major impact on the payment system in Indonesia, especially the High Value/Wholesale Payment System (HVPS) to become a convenient, fast and efficient concept. Overall, the implementation has been going well, but it does not cover up the widespread news about the high level of fraud in banking. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the anti-fraud system for banks in Indonesia in HVPS based on the CPMI standard and how to apply anti-fraud risk management in HVPS by Bank X in the context of customer protection. The research method used is juridical-normative, namely examining and analyzing positive legal provisions and other library materials. The conclusion obtained from the research of this thesis is that the fraud risk management arrangement in HVPS has been implemented according to the CPMI standard adopting 4 main pillars but there are no specific regulations regarding fraud in HVPS but in general it has been regulated in the Bank Indonesia Law, Banking Law and terms of implementation. The implementation of HVPS antifraud risk management and customer protection at Bank X has been implemented quite well but at the reporting stage the bank should refer to Bank Indonesia as the supervisor and operator of the payment system. Suggestions that can be given are that Bank Indonesia needs to ensure the implementation of reporting arrangements for suspected fraud through guidelines on the point causing the BI-RTGS fraud and Bank X as a participant needs to make adjustments to reporting actions in the HVPS fraud SOP with regulations."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas evaluasi prosedur audit terhadap risiko fraud yang dilakukan KAP INI pada laporan keuangan PT ITU tahun 2018. Prosedur audit KAP INI terhadap risiko fraud dimulai dari penilaian risiko, respons atas risiko, hingga pengumpulan bukti audit untuk mendukung opini laporan keuangan yang bebas dari salah saji material karena fraud. Dari prosedur audit yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada salah saji material karena fraud dalam laporan keuangan PT ITU. Prosedur audit dievaluasi dengan membandingkan pada International Standards on Auditing (ISA) 315 dan 240. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, prosedur audit terhadap risiko fraud yang dilakukan KAP INI pada laporan keuangan PT ITU telah sesuai dengan ISA 315 dan 240

---

ABSTRACT

This internship report discusses the evaluation of audit procedures for fraud risk performed by KAP INI in PT ITU financial statements for period 2018. KAP INI audit procedures for fraud risk began with risk assessment, response to risk, to collecting audit evidence to support opinion that financial statement is free from material misstatement due to fraud. Based on the audit procedures performed, auditor concluded that there was no material misstatement due to fraud in PT ITU financial statements. Audit procedures are analyzed by comparing to International Standards on Auditing (ISA) 315 and 240. Based on the evaluation, audit procedures for the risk of fraud performed by KAP INI in PT ITU financial statements are in accordance with ISA 315 and 240."

"Besarnya alokasi dana dan tingginya intensitas kegiatan pengadaan serta kurangnya perhatian terhadap risiko kecurangan yang disebabkan oleh hubungan pihak eksternal memaksa perusahaan untuk mempertimbangkan langkah-langkah pencegahan dan pengelolaan risiko. Due diligence merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menelusuri pihak eksternal seperti pemasok atau vendor. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mencoba mendeskripsikan peran due diligence dalam mencegah atau mengurangi risiko kecurangan dalam kegiatan pengadaan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga informan dari PT. NI sebagai penyedia dan perusahaan SP sebagai klien yang menggunakannya. Menggunakan penipuandiamond theory oleh Wolfe dan Hermanson (2004), penelitian menunjukkan bahwa due diligence tracking dapat membantu memprediksi motif dan rasionalisasi pelaku, baik yang berbentuk badan usaha maupun individu, serta menekan unsur kapabilitas.untuk dapat berkembang. Secara keseluruhan, adanya due diligence juga turut memperkuat kelemahan sistem pengendalian perusahaan yang merupakan penjabaran dari unsur peluang. Tiga dari 25 teknik pencegahan kejahatan situasional oleh Cornish danClarke (2003), yaitu kontrol akses ke fasilitas, perluasan perwalian, dan pengawasan formal juga membantu menjelaskan bagaimana uji tuntas bersama dengan budaya risiko perusahaan SP membantu meningkatkan efek pencegahan uji tuntas.The large allocation of funds and the high intensity of procurement activities as well as the lack of attention to the risk of fraud caused by external party relationships force companies to consider risk prevention and management measures. Due diligence is one of the efforts made to trace external parties such as suppliers or vendors. Through a qualitative approach, this study attempts to describe the role of due diligence in preventing or reducing the risk of fraud in procurement activities. Primary data were obtained through interviews with three informants from PT. NI as a provider and SP company as a client that uses it. Using deceptionDiamond theory by Wolfe and Hermanson (2004), research shows that due diligence tracking can help predict the motives and rationalization of actors, both in the form of business entities and individuals, and suppress the element of capability.to be able to develop. Overall, due diligence also strengthens the weakness of the company's control system, which is the elaboration of the element of opportunity. Three of the 25 situational crime prevention techniques by Cornish andClarke (2003), namely control of access to facilities, extension of trustees, and formal oversight also help to explain how due diligence together with SP corporate risk culture helps to enhance the preventive effect of due diligence."

"Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan Fraud Risk Assessment (FRA) pada kegiatan penegakan hukum di Instansi XYZ. Ruang lingkup kegiatan penegakan hukum yang diamati dalam penelitian ini yaitu proses bisnis pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Penelitian ini juga bertujuan untuk merancang strategi anti fraud yang relevan pada proses bisnis tersebut. FRA merupakan proses yang penting bagi organisasi. Implementasi FRA bagi organisasi dapat digunakan untuk memitigasi risiko fraud yang mungkin terjadi dalam organisasi. FRA memberikan kerangka untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko fraud. Hal ini membantu organisasi dalam memprioritaskan pengendalian dan memberikan respon yang tepat terhadap risiko fraud yang teridentifikasi.Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi FRA pada kegiatan penegakan hukum Instansi XYZ. Triangulasi data digunakan dalam penelitian ini agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Data diperoleh melalui analisis dokumen, wawancara mendalam terhadap 24 informan dan penyebaran kuesioner terhadap 30 responden.Hasil penelitian mengidentifikasi sebanyak 26 kemungkinan skenario fraud pada kedua proses bisnis. Beberapa risiko yang perlu dimitigasi yaitu risiko yang berada di tingkat risiko sangat tinggi, risiko tinggi, dan risiko sedang. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 1 skenario fraud pada tingkat residual fraud risk sangat tinggi, 10 skenario fraud pada level risiko residual fraud risk tinggi dan 8 skenario fraud pada level risiko residual fraud risk sedang. Hasil penelitian ini selanjutnya dapat menjadi rekomendasi dalam menyusun strategi anti fraud yang relevan untuk diterapkan pada proses bisnis tersebut.

---

This research aims to apply Fraud Risk Assessment (FRA) in the law enforcement function of the XYZ Agency. The scope of this research includes the process of preliminary evidence examination and investigations process in the law enforcement functions. This research also aims to design anti-fraud strategies that are relevant to these business processes. FRA is an important process for organizations. Implementing FRA for organizations can be used to mitigate the risk of fraud that may occur within the organization. FRA provides a framework for identifying, analyzing, and evaluating fraud risks. This helps organizations prioritize controls and provide appropriate responses to identified fraud risks.

A qualitative approach was used in this research to provide an in-depth understanding of the implementation of FRA in the law enforcement activities of Agency XYZ. Data triangulation was used in this research to gain a better understanding. Data was obtained through document analysis, in-depth interviews with 24 informants and distributing questionnaires to 30 respondents.

The results of this research identified 26 possible fraud scenarios in both business processes. Some risks that need to be mitigated are risks at the residual level “very high”, “high”, and “moderate”. Based on the results, there is 1 fraud scenario at a very high residual fraud risk level, 10 fraud scenarios at a high residual fraud risk level, and 8 fraud scenarios at a medium residual fraud risk level. In the end, the results of this research can be used as recommendations for developing relevant anti-fraud strategies to be applied to this business process."