Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara umum fungsi penafsiran hakim mempunyai makna yang sempit dan luas. Ini bergantung pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Dalam Civil Law System –dengan kodifikasinya-- penafsiran dimaknai secara sempit. Hakim sedapat mungkin menerapkan peraturan yang ada dan hanya menguraikan makna operatifnya terhadap suatu kasus. Hanya dalam hal tertentu, aturan tidak jelas atau tidak ada, baru dapat melakukan penemuan hukum dari diluar UU. Di sini hakim sebagai mitra junior dari legislatif. Sedangkan dalam Common Law System --dengan judge made law principle-- penafsiran dimaknai secara luas. Hakim bebas membentuk hukum selain UU, asalkan tidak bertentangan dengan Konstitusi. Bahkan ia dapat menafsirkan norma dari konstitusi. Peraturan baru menjadi hukum setelah diterapkan dalam putusan pengadilan. Di sini hakim sebagai mitra senior dari legislatif. Indonesia termasuk dalam kategori negara Civil Law, meskipun dengan beberapa pengecualian. Hakim terikat pada kodifikasi UU. Namun dalam hal UU tidak jelas mengatur, hakim wajib menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan mempelajari metode penafsiran purposif dari Aharon Barak, hakim sedikit leluasa untuk mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat. Oleh karena, fungsi hakim adalah menjadi jembatan antara hukum dan masyarakat.

---

In general, functions of judge’s interpretation have narrow and broad meaning. This depends on the legal system adopted by a country. In Civil Law System --with its codifications-- the interpretation used in a narrow meaning. Judge wherever possible to apply existing regulations and only decompose the operatives meaning of cases. Just in certain cases, the rules are not clear or does not exist, a new law allowed to do discovery of the source of the law as well as legislation. Here the judge as a junior partner of legislatiure. Otherwise, in Common Law System --with judge made law principle-- the interpretation used in a broad meaning. The judges make up the law independently from legal sources outside of legislation, as long as not contrary to the Constitution. In fact, it can interpret the norms in the constitution. The new rule became law when applied in decision-injunction. Here the judge as a senior partner of the legislature. Indonesia is generally included in the category of Civil Law, although with some exceptions. Judge thus bound codification of legislation. But in the case of regulations do not clearly set, the judge must dig justice values ​​that live in the community. By learning the purposive interpretation of law of Aharon Barak, the judges can do more boardly to give the justice of law to the socety. Because, the judge’s function is to bridge the gap between law and society."

"Salah satu permasalahan penting yang membahayakan komitmen Indonesia terhadap keadilan dan hak asasi manusia adalah korupsi dalam sistem hukum. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana korupsi berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia dan akses hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan kerangka teori konsepsi keadilan Aristoteles dan John Rawls serta Fraud Triangle Theory karya Donald Cressey, penelitian ini menunjukkan bagaimana perilaku korup aparat penegak hukum seperti pemerasan dan penyuapan berujung pada prasangka dan ketidakadilan dalam sistem peradilan.Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar masyarakat, khususnya hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di pengadilan. Komunitas miskin dan rentan menderita karena ketidakmampuan sistem hukum untuk menegakkan keadilan secara adil, sehingga memperburuk kesenjangan sosial. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan perlunya reformasi sistem peradilan secara menyeluruh untuk meningkatkan akuntabilitas, keterbukaan, dan penerapan undang-undang antikorupsi yang lebih kuat.Kesimpulannya, korupsi dalam sistem hukum menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia meluas dan merugikan integritas penegakan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah pemberantasan korupsi harus diutamakan untuk mencapai keadilan sejati dan menjaga hak asasi manusia di Indonesia.

---

One critical issue that jeopardizes Indonesia's commitment to justice and human rights is corruption in the legal system. This thesis aims to examine how corruption affects human rights abuses and legal access in Indonesian law enforcement. Based on the theoretical frameworks of Aristotle's and John Rawls' conception of justice and Donald Cressey's Fraud Triangle Theory, this study shows how law enforcement personnel's corrupt behaviors like extortion and bribery lead to prejudice and injustice in the judicial system.

The research's primary conclusions demonstrate that corruption leads to grave abuses of people's fundamental rights, particularly the right to be treated fairly and equally in court. Poor and vulnerable communities suffer from an unjust legal system's incapacity to administer justice fairly, which exacerbates social inequality. Furthermore, this study emphasizes the need for thorough justice system reform to improve accountability, openness, and the application of stronger anti-corruption laws.

In conclusion, corruption in the legal system causes widespread human rights violations and harms the integrity of law enforcement. Therefore, measures to combat corruption must be given high importance in order to achieve true justice and safeguard human rights in Indonesia."