Secara umum fungsi penafsiran hakim mempunyai makna yang sempit dan luas. Ini bergantung pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Dalam Civil Law System –dengan kodifikasinya-- penafsiran dimaknai secara sempit. Hakim sedapat mungkin menerapkan peraturan yang ada dan hanya menguraikan makna operatifnya terhadap suatu kasus. Hanya dalam hal tertentu, aturan tidak jelas atau tidak ada, baru dapat melakukan penemuan hukum dari diluar UU. Di sini hakim sebagai mitra junior dari legislatif. Sedangkan dalam Common Law System --dengan judge made law principle-- penafsiran dimaknai secara luas. Hakim bebas membentuk hukum selain UU, asalkan tidak bertentangan dengan Konstitusi. Bahkan ia dapat menafsirkan norma dari konstitusi. Peraturan baru menjadi hukum setelah diterapkan dalam putusan pengadilan. Di sini hakim sebagai mitra senior dari legislatif. Indonesia termasuk dalam kategori negara Civil Law, meskipun dengan beberapa pengecualian. Hakim terikat pada kodifikasi UU. Namun dalam hal UU tidak jelas mengatur, hakim wajib menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan mempelajari metode penafsiran purposif dari Aharon Barak, hakim sedikit leluasa untuk mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat. Oleh karena, fungsi hakim adalah menjadi jembatan antara hukum dan masyarakat.

---

In general, functions of judge’s interpretation have narrow and broad meaning. This depends on the legal system adopted by a country. In Civil Law System --with its codifications-- the interpretation used in a narrow meaning. Judge wherever possible to apply existing regulations and only decompose the operatives meaning of cases. Just in certain cases, the rules are not clear or does not exist, a new law allowed to do discovery of the source of the law as well as legislation. Here the judge as a junior partner of legislatiure. Otherwise, in Common Law System --with judge made law principle-- the interpretation used in a broad meaning. The judges make up the law independently from legal sources outside of legislation, as long as not contrary to the Constitution. In fact, it can interpret the norms in the constitution. The new rule became law when applied in decision-injunction. Here the judge as a senior partner of the legislature. Indonesia is generally included in the category of Civil Law, although with some exceptions. Judge thus bound codification of legislation. But in the case of regulations do not clearly set, the judge must dig justice values ​​that live in the community. By learning the purposive interpretation of law of Aharon Barak, the judges can do more boardly to give the justice of law to the socety. Because, the judge’s function is to bridge the gap between law and society.