Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Cepatnya perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi dan transaksi finansial.  Salah satu bentuk perkembangan paling baru pada aspek tersebut adalah sistem pembayaran Quick Response Code (“QR Code”) yang telah didukung oleh di berbagai negara seperti diluncurkannya Quick Response Code Indonesia Standard (“QRIS”) dan Singapura Quick Response Code (“SGQR”).  Sistem pembayaran berbasis QR ini juga tidak terlepas dari potensi adanya risiko pelanggaran keamanan bagi para pengguna. Berdasarkan hal tersebut, Skripsi ini berusaha menjawab bagaimana perlindungan konsumen terhadap pengguna sistem pembayaran berbasis QR code seperti QRIS serta bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara jasa pembayaran dalam pelanggaran keamanan sistem pembayaran QR code dengan membandingkan regulasi yang ada antara Indonesia dengan Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran telah memberikan ketentuan mengenai perlindungan konsumen oleh penyedia jasa pembayaran dan  yang memadai melalui PBI Nomor 3 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan dari UU P2SK. Adapun mengenai mekanisme hukum serta pertanggung jawaban hukum oleh penyedia jasa pembayaran terhadap konsumen di Indonesia telah diatur dengan baik berdasarkan perbandingan atas regulasi di Singapura, namun masih terdapat ruang untuk pengaturan lebih lanjut untuk dapat memperkuat regulasi atas pertanggungjawaban hukum yang ada. ......The rapid development of technology has changed various aspects of human life, including economic aspects and financial transactions.  One of the most recent developments in this aspect is the Quick Response Code ("QR Code") payment system which has been supported by various countries such as the launch of the Quick Response Code Indonesia Standard ("QRIS") and Singapore Quick Response Code ("SGQR").  The QR-based payment system is also inseparable from the potential risk of security breach for users. Based on this, this thesis seeks to answer how consumer protection of QR code payment system users such as QRIS and how the legal responsibility of payment service providers in violation of the security of the QR code payment system by comparing existing regulations between Indonesia and Singapore. The research method used is the doctrinal research. The results showed that Bank Indonesia as a payment system regulator has provided provisions regarding consumer protection by payment service providers and adequate through PBI Number 3 of 2024 as the implementation of the P2SK Law. As for the legal mechanism and legal liability by payment service providers to consumers in Indonesia, it has been well regulated based on a comparison of regulations in Singapore, but there is still room for further regulation to strengthen the regulation of existing legal liability.

Abstrak :
Pada saat pandemi Covid-19, hampir seluruh layanan terutama layanan perbankan mulai beralih ke layanan secara digital seperti layanan QRIS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh behavioral intention yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan teknologi terhadap behavioural intention dan use behaviour QRIS layanan mobile banking. Pada penelitian ini digunakan modifikasi dari Theory of Acceptance and Use of Technology (meta-UTAUT) dengan variabel utama berupa Hedonic Motivation, Performance Expectancy, Social Influence, Trust, Attitude, Facilitating Condition, Habit, dan Behavioral Intention. Metode sampling yang digunakan adalah convenience sampling dari pendekatan non-probability sampling dengan survei yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada nasabah bank generasi milenial. Pengolahan data menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) dengan melakukan tahapan pengukuran dan pengujian hipotesis yang diajukan. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa performance expectancy, social influence dan attitude terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap niat berperilaku. Facilitating condition dan habit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku penggunaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa use behavior dan perilaku penggunaan terkait QRIS pada layanan mobile banking dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan social influence, dan kebutuhan pengguna, serta sangat didukung oleh performance expectancy dan kondisi yang memfasilitasi QRIS dalam layanan mobile banking. Studi ini berkontribusi pada literatur dengan mengidentifikasi niat perilaku untuk berkontribusi dalam pengembangan QRIS di mobile banking di Indonesia. ......During the COVID-19 pandemic, banking services began to switch to digital services such as Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) services. This study analyzes the impact of behavioral intentions related to technology acceptance and use on QRIS mobile banking service usage behavior. This study employed a modified version of the Technology Acceptance and Use Theory (meta-UTAUT), where the main variables were hedonic motivation, achievement expectations, social influence, trust, attitudes, support status, habits, and behavioral intentions. This study applied convenience sampling from the non-probability sampling approach with data collected online from bank customers in Indonesia. Data processing uses Structural Equation Modelling (SEM) by carrying out the stages of measuring and testing the proposed hypotheses. Based on the analysis, it was found that performance expectancy, social influence, and attitude proved to have a significant positive influence on behavioral intention. Facilitating conditions have a significant positive effect on use behavior. From the results of the study, it can be concluded that behavioral intentions and usage behavior related to QRIS in mobile banking services can be influenced by factors related to social influence, and user needs, and are strongly supported by performance expectations and conditions that facilitate QRIS in mobile banking services. This study contributes to the literature by identifying the behavioral intention to contribute to the development of QRIS in mobile banking in Indonesia.

Abstrak :
Perkembangan digital membawa pengaruh yang besar dalam sektor perekonomian di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan adanya inisiatif Bank Indonesia terhadap sistem pembayaran melalui inovasi standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”). Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan mengenai sistem pembayaran digital QRIS, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan standar nasional QRIS mengacu pada PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan PBI Nomor 21/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Adapun implementasi lebih lanjut diatur dalam PADG Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 23/8/PADG/2021 dan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS diwujudkan melalui standarisasi monitoring, mitigasi risiko secara internal, penerapan standar keamanan informasi, maupun perlindungan konsumen. Adapun saran yang dapat diberikan, yakni kepada Bank Indonesia untuk dapat mengkaji kebijakan penyelenggaraan QRIS secara berkala mengingat terus berkembangnya teknologi informasi dalam perekonomian. Selain itu, penyedia jasa pembayaran diharapkan dapat mengupayakan penyelenggaraan QRIS bagi merchant untuk mendukung visi Bank Indonesia dalam sistem pembayaran digital. ......Digitalization brings a significant influence on the economic sector in Indonesia. It is supported by the initiative of Bank Indonesia on payment system through the innovation of Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) as the national standard. Hence, this thesis aims to study the regulation regarding QRIS as the digital payment system and the legal protection for consumers in QRIS payment transaction. The writing of this thesis uses a juridical-normative research method with a qualitative approach in conducting the data analysis. The results of this study indicate that the regulation of the QRIS as the national standard refers to PBI Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment System and PBI Number 22/11/PBI/2021 concerning the National Standard of the Payment System. Also, the further implementation is regulated by PADG Number 21/8/PADG/2019 concerning the Implementation of Quick Response Code National Standard for Payment as amended by PADG Number 23/8/PADG/2021 and PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection. Therefore, the legal protection for consumers in QRIS payment transaction is implemented through the monitoring standards, internal risk mitigation, implementation of information security standards, and consumer protection. The recommendation that could be given to Bank Indonesia is to regularly evaluate the QRIS implementation policy due to the development of information technology in the economic sector. Also, payment system providers shall strive the implementation of QRIS in merchants to support Bank Indonesia’s vision on digital payment systems.

Abstrak :
Skripsi ini membahas dan menganalisis tentang e-readiness implementasi kebijakan integrasi pembayaran QRIS dengan mengambill lokus di DKI Jakarta yang merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan jumlah transaksi digital terbanyak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis e-readiness implementasi kebijakan QRIS oleh Bank Indonesia di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist, serta metode pengumupulan data kualitatif yaitu wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-readiness implementasi kebijakan integrasi pembayaran QRIS sangat baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya penetrasi pasar yang besar di DKI Jakarta, regulasi pemerintah yang mendukung adanya QRIS, dan indeks persaingan digital yang tinggi. Adapun hambatan pada penelitian ini adalah data yang disajikan bisa saja sudah diperbaharui seiring dengan perkembangan teknologi finansial QRIS yang ada. ......This thesis discusses and analyzes e-readiness of implementation QRIS payment integration policy by taking the locus in DKI Jakarta, which is one of regions in Indonesia with the highest number of digital transactions. The purpose of this study was to analyze the e-readiness of implementation QRIS policy by Bank Indonesia in DKI Jakarta. The research approach used in this study is post-positivist, as well as qualitative data collection methods, with collecting data method of in-depth interviews, and literature studies. The results showed that the e-readiness of implementation QRIS payment integration policy was very good. This condition is caused by the large market penetration in DKI Jakarta, government regulations that support the implementation of QRIS, and the high digital competition index. The obstacle in this research is that the data presented may have been updated along with the development of existing QRIS financial technology.

Abstrak :
Inovasi disruptif merupakan inovasi yang membawa perubahan terhadap sistem yang sebelumnya dan bahkan dapat menjadi sebuah ancaman terhadap incumbent. Kode Quick Response, atau kode QR, telah digunakan untuk beberapa fungsi, seperti pemasaran, industri hospitality, dan pembayaran mobile, serta dapat dianggap sebagai inovasi disruptif. ......Disruptive innovations are described as innovations that change how things used to work, and may even pose a threat towards incumbents, or firms that currently exist in the industry. Quick Response codes or more widely known as QR codes, have been utilised for many functions lately, such as marketing, hospitality, and mobile payments and can be said to be a disruptive innovation.

Abstrak :
Digitalisasi sistem pembayaran dapat memicu terbentuknya cashless society dan meningkatkan inklusi keuangan. Bank Indonesia mengintegrasikan semua jenis kode QR dengan meluncurkan Quick Respond Code Indonesian Standard (QRIS). Kendala yang dihadapi Bank Indonesia dalam penerapan QRIS terkait masih sedikitnya merchant yang menggunakan QRIS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pedagang dan konsumen untuk menggunakan QRIS, analisis kualitatif ketidakinginan merchant untuk menggunakan QRIS dan identifikasi tantangan penerapan pembayaran QRIS pada Usaha Mikro dan Kecil sektor makanan dan minuman di DKI Jakarta.  Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan responden sebanyak 362 responden merchant dan 380 responden konsumen. Teknik statistik uji peringkat spearman digunakan. Diperoleh terdapat hubungan positif antara faktor penerimaan terhadap perilaku merchant dan konsumen untuk menggunakan pembayaran QRIS. Maka, tantangan dalam menerapkan QRIS adalah membuat QRIS menjadi lebih reliabel, perluasan dan membuat agenda sosialisasi, membangun dan pemerataan infrastruktur, memberikan pelatihan dan layanan pengaduan, pemerataan penggunaan QRIS dan membangun kepercayaan konsumen agar lebih banyak yang menggunakan sistem QRIS ......Digitizing the payment system can trigger the formation of a cashless society and increase financial inclusion. Bank Indonesia integrates all types of QR codes by launching the Quick Respond Code Indonesia Standard (QRIS). The obstacles faced by Bank Indonesia in implementing QRIS are related to the small number of merchants using QRIS. The purpose of this study is to determine the factors that influence merchants and consumers to use QRIS, qualitative analysis of merchants' unwillingness to use QRIS and identify challenges in implementing QRIS payments for Micro and Small Enterprises in the food and beverage sector in DKI Jakarta. This study used a questionnaire with 362 merchant respondents and 380 consumer respondents. The Spearman's Rank Test statistical technique was used. It is found that there is a positive relationship between the acceptance factor and the behavior of merchants and consumers to use QRIS payments. So, the challenge in implementing QRIS is to make QRIS more reliable, expand and create socialization agendas, build and distribute infrastructure, provide training and complaint services, equalize QRIS use and build consumer confidence so that more people use the QRIS system.

Abstrak :
Perkembangan Sistem pembayaran elektronik dan transaksi pembayaran non tunai yang makin pesat dari layanan perbankan dan non perbankan berbasis internet dan mobile, Uang Elektronik. Standarisasi Quick Response Code (QR Code). Kebijakan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS diluncurkan oleg Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019 dan mulai diimplementasikan secara efektif pada Januari 2020. Sementara, UMKM memiliki peran strategis bagi perekonomian, terlihat dari kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto dari penyerapan tenaga kerja. Pemanfaatan digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS diyakini dapat mendorong kemudahan akses, efisiensi dan peningkatan kinerja terutama omset penjualan. Implementasi QRIS tersebut secara tidak langsung menciptakan kelompok treatment dan control yang ideal untuk melakukan penelitian impact evaluation. Kami menggunakan metode Difference in Difference, dimana UMKM yang telah menggunakan QRIS sebagai Treatment Group dan UMKM yang belum menggunakan QRIS sebagai sebagai Control Group, dengan periode observasi tahun 2020 dan 2021 pada 466 UMKM binaan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan omset yang signifikan antara UMKM yang menggunakan QRIS dengan UMKM yang tidak menggunakan QRIS terutama skala usaha mikro dan segmen usaha sekunder. ......The rapid development of electronic payment systems and non-cash payment transactions from internet-based and mobile banking and non-banking services, Electronic Money. Standardization Quick Response Code (QR Code). The Quick Response Code Indonesia Standard or QRIS policy was launched by Bank Indonesia on 17th August 2019 and was effectively implemented in January 2020. Meanwhile, MSMEs have a strategic role for the economy, as seen from the significant contribution to gross domestic product from employment. The use of payment system digitalization through QRIS is believed to be able to encourage ease of access, efficiency and performance improvement, especially sales turnover. The implementation of QRIS indirectly creates an ideal treatment and control group to conduct impact evaluation research. The Writer use the Difference in Difference method, where MSMEs that have used QRIS as a Treatment Group and MSMEs that have not used QRIS as a Control Group, with observation periods in 2020 and 2021 for 466 MSMEs assisted by Bank Indonesia. The results showed that there was a significant difference in turnover growth between MSMEs that use QRIS and MSMEs that do not use QRIS Especially the scale of micro enterprises and secondary business segments.

Abstrak :
Pada November 2022, negara anggota ASEAN-5 menandatangani Memorandum of Understanding Advancing Regional Payment Connectivity yang menandakan terjadinya inisiatif pembentukan sistem pembayaran antar wilayah yang terintegrasi, salah satunya berbentuk sistem pembayaran berbasis QR-Code. Kesepakatan dan inisiatif ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas integrasi sistem pembayaran dan bagaimana keberadaan kedaulatan negara, sehingga terdapat dua masalah yang akan dianalisis yaitu bagaimana inisiatif Regional Payment Connectivity ASEAN-5 menurut perspektif hukum perdagangan internasional dan bagaimana konsep penggunaan teknologi QRIS dalam integrasi pembayaran regional ASEAN. Kedua permasalahan tersebut akan dianalisis menggunakan metode penelitian notmatif karena objek yang diteliti merupakan norma hukum mengenai pengaturan regional payment connectivity dengan mengacu pada hukum perdagangan internasional. Adapun jenis pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalah diatas adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan menujukkan bahwa Memorandum of Understanding Advanced Regional Payment Connectivity merupakan upaya mencapai integrasi ASEAN yang sebagaimana tertuang dalam ASEAN Leaders’ Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction pada dan Joint Statement of the 10th ASEAN Finance Minsters’ and Central Bank Governors’ Meeting (AFMGM) dengan ketentuan yang diatur dalam AFIF dan ATiSA untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi sistem pembayaran, mempercepat pelaksanaan pasar tunggal ASEAN, dan meningkatkan kekuatan ekonomi regional di mata dunia. Perwujudan kedaulatan dalam sistem pembayaran berstandar QRIS terdapat pada pada konversi mata uang yang dapat langsung ditransaksikan tanpa perlunya mata uang ketiga sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pemrosesan transaksi menjadi rendah dan negara dapat menguasai sepenuhnya sistem pembayarannya sehingga dapat mendorong penguatan juga kedaulatan mata uang negara. Selain itu pengelolaan sepenuhnya terhadap skema transaksi, biaya transaksi, perizinan atas lembaga keuangan, hingga fungsi pengelolaan National Merchant Repository. Pengelolaan National Merchant Repository di dalam negeri mencerminkan kedaulatan negara atas keamanan transaksi dan teknologi QRIS karena penatausahaan dan pengolahan data dilakukan didalam negeri. ......In November 2022, ASEAN-5 member countries signed a Memorandum of Understanding Advancing Regional Payment Connectivity which indicates an initiative to form an integrated inter-regional payment system, one of which is in the form of a QR-Code-based payment system. These agreements and initiatives raise questions regarding the legality of payment system integration and how the existence of state sovereignty, there are two issues that will be analyzed, namely how the ASEAN-5 Regional Payment Connectivity initiative is from the perspective of international trade law and how is the concept of using QRIS technology in ASEAN regional payment integration. Both of these problems will be analyzed using a normative research method because the object under study is a legal norm concerning regional payment connectivity arrangements regarding international trade law. The type of approach used to analyze the problems above is a normative juridical approach. The results of the research and analysis show that the Memorandum of Understanding Advanced Regional Payment Connectivity is an effort to achieve ASEAN integration as stated in the ASEAN Leaders' Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction and the Joint Statement of the 10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM) with the provisions stipulated in AFIF and ATiSA to increase payment system integration and efficiency, accelerate the implementation of the ASEAN single market, and increase regional economic strength in the eyes of the world. The embodiment of sovereignty in the QRIS standard payment system is in currency conversion which can be directly transacted without the need for a third currency so that the costs required for processing transactions are low and the state can fully control the payment system so that it can also encourage the strengthening of the sovereignty of the state's currency. Apart from that, full management of transaction schemes, transaction fees, licensing of financial institutions, as well as the management function of the National Merchant Repository. Domestic management of the National Merchant Repository reflects state sovereignty over transaction security and QRIS technology because data administration and processing are carried out within the country.

Abstrak :
Tingginya persaingan QR payment antar dompet digital dan bank digital dengan jumlah pengguna yang besar mendorong Bank Indonesia untuk meluncurkan QRIS. Dalam rangka menjangkau pengguna QRIS dengan luas, dibutuhkannya strategi pemasaran untuk promosi, salah satunya marketing mix. Penelitian ini telah menganalisis implementasi marketing mix 7P (product, price, place, promotion, people, process dan physical evidence) pada Bank Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan penerapan strategi 7P dalam promosi QRIS pada media sosial Instagram resmi Bank Indonesia. Metode yang digunakan adalah content media analysis untuk menganalisis isi konten media promosi Instagram resmi Bank Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa Bank Indonesia sudah mengimplementasikan ketujuh elemen marketing mix, dengan mengutamakan elemen product. ......The high competition for QR payments between digital wallets and digital banks with a large number of users prompted Bank Indonesia to launch QRIS. In order to reach QRIS users broadly, a marketing strategy is needed for promotion, one of which is the marketing mix. This study has analyzed the implementation of the 7P marketing mix (product, price, place, promotion, people, process and physical evidence) at Bank Indonesia. The purpose of this study is to describe the implementation of the 7P strategy in the promotion of QRIS on Bank Indonesia's official Instagram social media. The method used is content media analysis to analyze the content of the official Instagram promotional media content of Bank Indonesia. The findings show that Bank Indonesia has implemented the seven elements of the marketing mix, by prioritizing the product element.

Abstrak :
Adopsi teknologi QR Code Indonesian Standard (QRIS) dapat mempermudah transaksi pembayaran dan meningkatkan efisiensi UMKM. Namun, QRIS belum sepenuhnya diadopsi oleh UMKM di Indonesia, tercermin dari tingkat adopsi yang relatif rendah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan framework Technology, Organization, Environment (TOE) untuk menganalisis pengaruh faktor TOE terhadap adopsi QRIS dan dampaknya terhadap kinerja UMKM. Penelitian ini menggunakan self-administered questionnaire untuk memperoleh data dari 299 UMKM di Indonesia. Pendekatan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan Smart PLS3.0 digunakan untuk menilai hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian. Temuan menunjukkan bahwa adopsi QRIS ditentukan oleh faktor organisasi dan lingkungan, sedangkan faktor teknologi tidak berpengaruh signifikan. Lebih lanjut, penelitian ini membuktikan bahwa adopsi QRIS berdampak signifikan terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan pentingnya kolaborasi antara regulator dan Penyedia Layanan Pembayaran untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan adopsi QRIS. ......Adoption of QR Code Indonesian Standard (QRIS) technology can simplify payment transactions and improves MSMEs' efficiency. However, QRIS has not been fully adopted by MSMEs in Indonesia, reflected by a relatively low adoption rate. Therefore, this study uses the Technology, Organization, Environment (TOE) framework to analyse the influence of TOE factors on QRIS adoption and the impact on the MSMEs performance. This study used questionnaires gathered from 299 MSMEs in Indonesia and Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach to assess the hypotheses. The findings show that the adoption of QRIS is determined by organisational and environmental factors, while technological factors have no significant effect. Furthermore, this study proves that QRIS adoption has a significant impact on the MSMEs performance. Based on the findings, this study suggests the importance of collaboration between regulators and Payment Service Providers to provide education and assistance to MSMEs to increase the adoption Fof QRIS.