Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUnited Nation Habitat (UN-Habitat) predicts that in 2050, 66% of the world community will live in the city. There is a group disadvantaged communities, who is called a community of urban poor, such as Wedi Kengser settlement in the community of Kapmung Ledhok, and the community of Kampung Gondolayu Lor, Yogyakarta. The government sees them as people who live illegaly, as result of illegal land placement. They can't get basic public services. The implication is that their rights aren't fulfilled, to obtaion social services and poverty aleviation from local governments. Thus, they collectively make a habitable shelter by creating a series of program such as society at large and by maintainingtheir value. This phenomenon of society to obtain their rights is identified as an 'Insurgent Citizenship' phenomenon. This study uses a qualitative method with a multi-paradigm approach. Data collection used in-depth interviews technique with government and relevant actors. This study uses a comparative research between two 'slum island' in providing adequate public service. Which in Kampung Gondolayu Lor, they use the community empowerment programs managed by NGO. The purpose of this study is to get an overview of how basic need management can be met effectively through civic engagement with NGO involvement or without NGO involvement (community indepently), which in turn will be useful to finding solutions for development that concern the humanist side."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa negara kecil mengubah pendekatan kebijakan luar negeri, meskipun keputusan ini tidak sejalan dengan kepentingan negara yang lebih besar dan kuat di dekatnya. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori perubahan kebijakan luar negeri untuk menjelaskan keputusan Kepulauan Solomon yang melakukan perubahan pendekatan kebijakan luar negeri dari dependensi dengan Australia ke diversifikasi yang ditandai dengan peningkatan hubungan dengan Tiongkok. Tesis ini menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi persepsi pengambil kebijakan terhadap ancaman eksternal, kondisi domestik, dan sejarah dan budaya nasional. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri diinisiasi oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare. Keputusan ini secara signifikan didorong oleh persepsi terhadap dominasi Australia di Kepulauan Solomon, yang dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Diversifikasi kemitraan dengan negara yang kuat dilakukan untuk menyeimbangkan dominasi Australia di Kepulauan Solomon. Selain itu, kebijakan ini dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan terhadap Kepulauan Solomon dalam bentuk peningkatan jumlah bantuan pembangunan dan skema kerja sama keamanan akibat kondisi ekonomi dan keamanan domestik yang rentan.

---

This research aims to explain why small countries change their foreign policy, even though these decisions are not in line with the interests of larger and more powerful countries nearby. The analysis in this research uses foreign policy change theory to explain Solomon Islands' decision to change its foreign policy from dependency with Australia to diversification that is characterized by increased relations with China. This thesis uses thematic analysis methods to identify policy makers' perceptions of external threats, domestic conditions, and national history and culture. The findings of this study indicate that foreign policy changes were initiated by the Prime Minister of the Solomon Islands, Manasseh Sogavare. This decision was significantly driven by perceptions of Australia’s dominance in the Solomon Islands, which was seen as a threat to the country's sovereignty. Diversifying partnerships with powerful countries was carried out to balance Australia's dominance in the Solomon Islands. In addition, this policy was carried out to maximize benefits for the Solomon Islands in the form of increasing the amount of development assistance and security cooperation schemes due to fragile domestic economic and security conditions."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Saudi terhadap Qatar dari kebijakan blokade menjadi normalisasi pada tahun 2021. Dengan menandatangani kesepakatan damai pada 5 Januari 2021, Arab Saudi yang awalnya menuntut Qatar melaksanakan 13 tuntutan yang diajukan, berubah menjadi membiarkan Qatar tidak melaksanakan 13 tuntutan tersebut. Guna memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri Jacob Gustavsson. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat perubahan kebijakan luar negeri yang merupakan konsekuensi dari empat hal. Pertama, faktor internasional yaitu serangan terhadap fasilitas minyak Saudi pada tahun 2019, terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS pada November 2020, menurunnya transaksi lintas batas Saudi dengan Qatar, meningkatnya transaksi lintas batas Qatar dengan Turki dan Iran, dan potensi keuntungan ekonomi dari penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2022 Qatar. Kedua, faktor domestik yaitu pemulihan citra MBS atas tuduhan pembunuhan Khashoggi dan menurunnya perekonomian Saudi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Ketiga, pandangan pribadi MBS yang menginginkan normalisasi hubungan dengan Qatar dapat tercapai. Keempat, dinamika pengambilan keputusan Kerajaan Saudi, dalam hal ini pandangan tokoh pemangku kebijakan yang sejalan dengan pandangan pribadi MBS. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat hal ini berkontribusi terhadap empat perubahan kebijakan luar negeri Saudi terhadap Qatar.

---

This research aims to answer how the Saudi Arabia foreign policy towards Qatar shifted from a policy of blockade to normalization in 2021. By signing a peace agreement on January 5, 2021, Saudi Arabia, which initially demanded Qatar to comply with the 13 demands, changed to allowing Qatar to disregard those 13 demands. In order to understand this problem, this research uses the concept of foreign policy change by Jacob Gustavsson. This research uses qualitative research method with deductive approach. This research shows there are four foreign policy changes that are the results of four factors. First, international factors: the attacks on Saudi oil facilities in 2019, Joe Biden's election as US President in November 2020, decline in cross-border transactions between Saudi Arabia and Qatar, increase in cross-border transactions between Qatar and Turkey and Iran, and economic opportunities of FIFA World Cup Qatar 2022. Second, domestic factors; the restoration of MBS's image related to the Khashoggi murder and Saudi Arabia's economic decline resulting from the COVID-19 pandemic. Third, MBS's personal preference for normalization with Qatar. Fourth, the decision-making process of the Kingdom Saudi Arabia, in this case, the policy stakeholders' preferences aligned with MBS's preferences. Therefore, this research concludes that these four factors contribute to the four changes in Saudi Arabia's foreign policy towards Qatar."

"Tesis ini dimotivasi oleh kebijakan moneter yang ditempuh oleh sebagian besar negara di Asia termasuk Indonesia yang menempuh kebijakan tight money policy dengan cara menaikkan tingkat suku bunga domestik dalam upaya menstabilisasi nilai tukar domestik. Dengan pendekatan cointegraled vector error correction model ditemukan bahwa dalam jangka panjang memang ditemukan adanya relasi hubungan antara diferensiasi tingkat suku bunga dengan nilai tukar riil dan cadangan devisa. Dalam jangka pendek, kebijakan tingkat suku bunga domestik temyata tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan nilai tukar rill karena perubahan nilai tukar rill ternyata lebih di tentukan oleh perubahan cadangan devisa yang merepresentasikan faktor-faktor fundamental ekonomi Indonesia dibandingkan perubahan diferensiasi tingkat suku bunga riil. "

"Abstract. Municipality of Depok faces complex waste problems. The amount of waste continues to grow with the increasing population and people’s activities. The Local Government has established a policy to deal with the waste problems by applying the Integrated Waste Management System (SIPESAT) since 2006. However, there are some resistances in the implementation of the waste management system. This study aims to give recommendation about policy changes of waste management policy in Municipality of Depok. This research applies soft systems methodology. The use of the hierarchical policy process as proposed by Bromley (1989) indicating the role of institutions that guiding the actors at each level to perform their roles to achieve the integrated waste management system. The Local Government needs to strengthen the policy by changes the waste management policy based on the policy process that are the making of legislation on waste management at the policy level, the arrangement of SOP-UPS and optimizing the roles of Sanitary Task Force at the organizational level and the establishment of public involvement system at the operational level.Abstrak. Kota Depok menghadapi persoalan sampah yang kompleks. Jumlah timbulan sampah terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya. Pemerintah Kota Depok telah menyusun kebijakan untuk menangani permasalahan sampah itu, yaitu dengan menerapkan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT) sejak tahun 2006. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah tersebut masih menemui sejumlah kendala. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi desain perubahan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metodologi serba sistem lunak. Penggunaan kerangka proses kebijakan sebagai hirarki yang dikemukakan oleh Bromley (1989a) menunjukkan adanya peran institution atau aturan (kebijakan) yang menjadi pedoman para aktor di setiap level dalam menjalankan perannya sehingga mencapai sistem pengelolaan sampah yang terpadu. Pemerintah Kota Depok perlu melakukan penguatan kebijakan melalui perubahan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan hirarki proses kebijakan tersebut, yaitu penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah pada tingkat kebijakan, penyusunan SOP-UPS dan optimalisasi peran Satgas Kebersihan pada tingkat organisasional, dan pembentukan sistem keterlibatan masyarakat pada tingkat operasional."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. Amerika Serikat lebih terbuka untuk berdiplomasi dengan Iran, tetapi masih mempertahankan pendekatan koersifnya. Guna memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri oleh Jakob Gustavsson. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tujuh perubahan kebijakan luar negeri yang merupakan konsekuensi dari empat hal. Pertama, pelemahan power militer Amerika Serikat dan perubahan fokus wilayah Amerika Serikat ke Asia. Kedua, polarisasi politik domestik dan penguatan perekonomian Amerika Serikat. Ketiga, keinginan Obama untuk membatasi penggunaan militer di luar negeri dan menyelesaikan isu nuklir Iran melalui diplomasi. Keempat, dinamika pengambilan keputusan di Gedung Putih. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat faktor ini berkontribusi terhadap tujuh perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. 

---

This research aims to answer how United States foreign policy towards Irans Nuclear Program change during the Obamas administration. United States is more open to diplomacy with Iran yet still maintain its coercive postures. In order to understand this problem, this research uses the concept of foreign policy change by Jakob Gustavsson. The methodology used on this research is a qualitative approach with descriptive analysis. This research shows there are seven foreign policy changes that are the results of four factors. First, United States declining military power and the shift of United States regional focus to Asia. Second, the polarized domestic politic situation and United States strengthening economic power. Third, Obamas personal preference in limiting the use of United States military power abroad and solve the Iran nuclear issue through diplomacy. Fourth, the decision-making process at the White House. Therefore, this research concludes that these four factors contribute to the seven changes of United States foreign policy towards Irans nuclear program. 

"

"Selama beberapa tahun terakhir, Argentina tidak merekognisi hak untuk melakukan aborsi. Pasal KUHP Tahun 1921 menentukan bahwa perempuan di Argentina dilarang melakukan aborsi kecuali hidup mereka dalam bahaya atau dalam kasus pemerkosaan. Ini mendorong sejumlah besar aborsi ilegal yang dilakukan setiap tahunnya, banyak diantaranya yang mengakibatkan kematian. Ni Una Menos adalah gerakan sosial berisikan kolektif feminis yang muncul di tahun 2015 sebagai respons terhadap maraknya femisida (pembunuhan terhadap perempuan) di Argentina. Konsisten dengan tuntutan utama untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, Ni Una Menos memobilisasi massa pro-aborsi sejak tahun 2018 dan telah mendapatkan keberhasilan dalam pengesahan Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) oleh Senat di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai strategi yang dilakukan oleh Ni Una Menos dalam mendorong dekriminalisasi aborsi di Argentina dengan batasan waktu periode 2018-2020. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data sekunder dengan meninjau sumber literatur, portal berita, serta media sosial Instagram dan Twitter resmi yang dimiliki Ni Una Menos. Dengan teori struktur peluang diskursif, analisis yang dilakukan mencakup strategi pembingkaian yang digunakan oleh Ni Una Menos seputar masalah aborsi, penggunaan media sosial untuk mendapatkan visibilitas dalam liputan media, serta jaringan yang dibentuk dengan organisasi feminis terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Ni Una Menos untuk memobilisasi massa di ruang publik dan media berkontribusi sebagai kekuatan politik dalam mendesak negara untuk mendekriminalisasi aborsi, terlepas dari konteks politik yang ada.

---

Over the past few years, Argentina’s abortion rights have been widely inexistent. 1921 Penal Code dictates that women in Argentina are prohibited to perform abortion unless their life is in danger or in the case of rape. This results in a huge amount of illegal abortions performed each year by Argentinian women, many resulting in deaths. Ni Una Menos is a social movement formed by a feminist collective that arose in 2015 as a response to the widespread femicide (the killing of women) in Argentina. Preserving their main demands to end violence against women, Ni Una Menos mobilized pro-abortion masses since 2018 and have gained success in passing Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), the decriminalization of abortion bill, through the Senate in 2020. This research aims to investigate and reveal the various strategies undertaken by Ni Una Menos in the context of pushing the decriminalization of abortion in Argentina with a time limit of 2018-2020 period. This research used a qualitative method by collecting secondary data by reviewing literary sources, news portal, and social media Instagram and Twitter owned by Ni Una Menos. By using the discursive opportunity structures theory, the analysis carried out includes the framing strategy used by Ni Una Menos around the abortion issue, usage of social media to gain visibility in media, as well as formed networks with pre-existing feminist organizations. It reveals that Ni Una Menos’ capability to mobilize the masses in the public space and media contributes as a political power to urge the state to decriminalize abortion, despite the political context."