Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Isu globalisasi telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Para pelaku bisnis mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambutnya. supaya dapat terus bertahan dengan suasana persaingan yang akan Iebih kompetitif Pada saat era perdagangan bebas ini mulai berjalan. batasan antar negara akan menjadi maya karena berbagai kebijakan yang bersifat membatasi masuknya pemain asing ke suatu negara akan semakin berkurang sampai akhirnya tidak ada sama sekali. Bisnis lintas negara akan semakin terbuka. Pemain lokal yang selama ini telah terbiasa berlidung dibalik kebijakan proteksi dari Pemerintah, harus siap untuk menghadapi pesaing-pesaing. termasuk pesaing asing yang tentunya memiliki teknologi yang Iebih tinggi

Untuk memulihkan perekonomian Indonesia, Pemerintah mengajukan permohanan bantuan ke badan-badan keuangan dunia. Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu syarat yang diajukan oleh IMF dalam Letter of Intent (LoI) dalam memberikan pinjaman ke Indonesia. Pemenintah menargetkan Rp 6.5 trilyun didapatkan dari privatisasi pada tahun 2000 dengan tidak ada realisasi sama sekali. Pada tahun 2001, kembali ditargetkan pendapatan dari privatisasi BUMN sebesar Rp 6.5 trilyun. Sepertinya target ini juga tidak dapat tercapai karena sampai Oktober 2001 realisasi yang diperoleh dari privatisasi BUMN masih nol.

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) adalah satu-satunya badan usaha milik negara yang berperan sebagai pemegang hak distribusi dan transportasi gas di Indonesia Setelah melalui beberapa tahap perkembangan, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1994 dengan tugas sebagai perusahaan yang menyelenggarakan pengembangan dan pendistribusian gas bumi di dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, PGN telah beroperasi dalam 6 wilayah kerja, yaitu Medan. Jakarta, Bogor, Cirebon, Surabaya, dan Jambi yang baru dibuka pada tahun 1998. Sejak wilayah kerja Jambi, yang biasa disebut Unit Transmisi Sumatera tengah beroperasi penuh pada Oktober 1998, volume gas yang ditransportasikan PGN meningkat pesat dan memperkuat posisi PGN sebagai badan usaha milik negara dalam bisnis distribusi dan transportasi gas.

Dalam bisnis distribusi gas, PGN terlibat dalam pembelian gas dari pemasok dan penjualan gas kepada konsumen. Pendapatan bagi PGN diperoleh dari margin antara penjualan dan pembelian. Transportasi gas dapat didefinisikan sebagai jasa penyaluran gas bumi ke pihak ketiga melalui jaringan pipa milik PGN dan atas jasa tersebut PGN memperoleh pendapatan. Pendapatan diperoleh dari biaya penyaluran gas yang dibebankan kepada pemasok yang biasa disebut toll fee.

Sebagai salah satu usaha pengembangan jaringan pipa gas, PGN merencanakan akan membangun jaringan pipa dan Grissik menuju Batam dan Singapura sepanjang 436 km dengan diameter 28 inci yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2003. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati gas yang akan disalurkan adalah sebesar 402.5 mmscfd selama 20 tahun dengan tarif USI) 0.69/mscfd.

Untuk niendapatkan dana yang dibutuhkan dalam melakukan investasi ini, PGN telah merencanakan untuk melakukan privatisasi, yaitu proses pelepasan kepemilikan saham dari pemerintah kepada swasta atau publik. Privatisasi sendiri dapat dilakukan melalui beberapa cara yang secara garis besar dapat dibagi menjadi empat, yaitu : Penawaran kepada Publik (Public Offering), Penjualan kepada Swasta (Private Sales). Penawaran kepada Manajemen dan Konsesi atau Perjanjian Kerja Sama. Mengenai metode privatisasi yang akan dilakukan oleh PGN. akan dipilih berdasarkan hasil analisa Iingkungan internal dan eksternal PGN, keadaan perekonomian di Indonesia sendiri sena tujuan PGN dalam melakukan privatisasi.

Tulisan ini bertujuan untuk menemukan metode pelaksanaan privatisasi yang tepat bagi PT Perusahaari Gas Negara (Persero) sesuai dengan visi, misi serta lingkungan internal dan eksternal perusahaan.

Dan analisa didapatkan bahwa PGN memilìki kekuatan karena selama ini masih mendapatkan hak monopoli untuk penyaluran gas bumi di dalam negeri dan Pemerintah. Menjelang diberlakukannya Undang-Undang Migas yang baru, PGN dimana akan terdapat konsep “Unbundling”, membuat PGN harus memilih akan berfokus di bidang usaha yang mana. Dan untuk mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas dimana akses akan terbuka bagi para pemain asing di Indonesia, PGN harus memperkuat dirinya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pengelolaan gas bumi

Dengan meninjau lingkungan internal dan eksternal PGN, serta situasi yang saat ini berjalan di lingkungan bisnis Indonesia, disarankan agar PGN melakukan privatisasi dengan mengundang mitra strategis. Pada kesempatan pertama ini, juga disarankan agar PGN membentuk anak perusahaan transmisi dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi pemberlakuan Undang-Undang Migas yang baru. Selain itu, PON juga dapat merambah bidang usaha yang lain dalam pengelolaan gas bumi di Indonesia untuk memperkuat posisi PGN sebagai perusahaan pengelola gas bumi di Indonesia.

Abstrak :
Privatisasi BUMN banyak diartikan sebagai penyerahan kepemilikan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah kepada swasta melalui penjualan saham-sahamnya (divestasi). Hal ini menyebabkan timbulnya pro dan kontra dalam masyarakat terhadap kebijakan privatisasi ini. Alasan yang pro terhadap privatiasi BUMN bahwa dalam pengembangan BUMN khususnya dalam bidang permodalan diperlukan dana segar dan besar, hal ini tidak cukup diperoleh dari negara selaku pemodal BUMN tersebut. Bagi yang kontra privatisasi alasan yang diajukan adalah bahwa berdirinya BUMN merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan, ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) Bumi dan air dan kekayan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari sini timbul pemikiran bahwa kalau BUMN diserahkan kepada swasta dikhawatirkan bahwa kemakmuran (bagi seluruh) rakyat tidak akan tercapai karena pemilik modal swasta hanya akan mengejar keuntungan mereka sendiri dan bahkan dapat saja dengan mengabaikan kemakmuran rakyat. Privatisasi BUMN tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 tetapi karena alasan untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka pemerintah maka dilakukan privatisasi terhadap BUMN. Hal ini perlu diatasi dengan adanya pengaturan melalui peraturan perundang-undangan yang baik termasuk law enforcementnya antara lain melalui penerapan prinsip good corporate governance.

Abstrak :
Seberapa besarnya pengaruh gooa corporare aovernance terhadap kinerja perusahaan? Apakah good corporate governance menyebabkan kinerja perusahaan menjadi baik dan meningkatkan keuntungan pula? Adakah data empiris yan mendukung pernyataan bahwa jika manajemen perusahaan menjalankan bisnisnya sesuai nilai baku good corporate governance, maka kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dan lebih menguntungkan. Pertanyaan ini mengingatkan kita agar tidak begitu saja menjadikan keberhasilan good corporate governance di sebuah perusahaan lain. Adalah sulit dimengerti bahwa sebuah kerangka nilai corporate governance yang sukses di satu perusahaaan akan secara taken for granted bisa sukses diterapkan di semua perusahaan. Keberhasilan corporate governance di sebuah perusahaan tentunya akan sangat tergantung pada factor eksternal dan internal suatu organisasi. Salah satu penyebab rentannya perusahaan-perusahaan di Indononesia terhadap gejolak perekonomian adalah lemahnya penerapan good corporate goveranance yang meliputi keadilan, keterbukaan akuntabilitas, dan tanggung jawab. Keempat prinsip tersebut harus bekerja secara bersamaan agar mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan perusahaanm Prinsip keterbukaan mengharuskan pengelolaan perusahaan dapat memastikan bahwa pengungkapan informasi yang akurat dan tepat dilaksanakan berkaitan dengan materi yang menyangkut perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerjam kepemilikan dan kepemimpinan dari sebuah perusahaan. Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan dalam perusahaan mengenai informasi keadaan keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan kepada investor dan pemegang saham. Salah satu prinsip GCG dilakukan oleh PT. PGn adalah prisip keterbukaan. Peran Bapepam telah efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG terhadap perusahaan BUMN yang go public.

---

How big is the influence of corporate governance or. corporate performance? Does good corporate governance and result in better corporate performance and profit improvement as well? Are thre any proven evidence supporting statement if corporate management run the business according to standars value of good corporate governance then the corporate performance will be better and more profitable. This question reminds us make any analogism that success on the implementation of corporate governance in an organization will be as success as of that in other organization. It is hard to believe that one framework of corporate governance successes in an organization will success in all organizations as taken for granted. The success of corporate governance in an organization basically very much depends on external and internal fator of organization ultimately an organization ultimately on the professuonalisme of management at all levels in running their business. A causal factor of susceptibility o% the corporation inlndonesia to face economic turbulence is as weak implementation of good corporate governance which is consisiting of fairness, transparency, accountability and respobility. Those four prinsciples should be simultaneously applied in orderv to ger an optimum result on good corporate governance. The principle of transparency requires corporate governance to make sure that disclosure of accurate and precise information shall be done in relation to the material consisting of financial term and condition, performance, ownership and leadership of the corporation. The transparency is ultimates important to prevent fraud in financial information and the other information and the other information forwarding to investors or stakeholders.

Abstrak :
Dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk menjadi ambidextrous melalui manajer yang bersikap ambidextrous dengan cara menciptakan sebuah konteks yang mendukung. Berdasarkan literatur konteks pembelajaran dan organisasi, perusahaan yang ambidextrous dikarakterisasi oleh adanya organisasi pembelajaran. Tesis ini membahas pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap organisasi pembelajaran dan kreativitas karyawan dalam upaya menumbuhkan sikap ambidextrous karyawan dalam konteks PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional mempengaruhi sikap ambidexterous manajer melalui organisasi pembelajaran dan kreativitas. Data berasal dari 202 manajer pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. ......In facing a competitive business environment, companies are needed to be ambidextrous through its ambidextrous managers by creating of a supportive context. Building on the learning and organization context literatures, ambidextrous companies are characterized by a context of learning organization. This research analyzes the influence of transformational leadership on learning organization and creativity to produce the ambidextrous managers at PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. The results showed that learning organization and creativity mediate the relationship between transformational leadership and managers? ambidexterity. Data collected from 202 managers in PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Abstrak :
Program pemerintah untuk membatasi penggunaan bahan bakar minyak, diharapkan bisa dimanfaatkan oleh PT. Perusahaan Gas Negara. Sebagai produk utama PT. Perusahaan Gas Negara, gas bumi merupakan bahan bakar yang memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan bahan bakar lainnya. Namun demikian bukan berarti PT. Perusahaan Gas Negara dalam mengelola gas bumi tidak menghadapi kendala. Seperti diketahui perkembangan lingkungan saat ini begitu cepat, persaingan semakin ketat, sehingga hanya perusahaan yang peduli terhadap perubahan lingkunganlah yang akan dapat memenangkan persaingan. Perubahan lingkungan yang dapat menjadi ancaman bagi perusahaan diantaranya adalah dengan terbukanya perdagangan bebas, maka akan banyak peminat dari pihak swasta yang ingin masuk ke bisnis gas bumi. Namun dengan economic of scale yang dimiliki PT. PGN, diferensiasi service yang diberikan disertai informasi pemasaran yang ada maka diharapkan perusahaan memiliki kekuatan. Bantuan dari pihak ketiga diantaranya Bank Dunia, Bank Exim Jepang, dan Asian Development Bank besar artinya bagi perusahaan. Rencana masa depan perusahaan untuk memperluas jaringan distribusinya diperkirakan bisa menjadi kenyataan dan obsesi PT. PGN untuk menjadi pengelola gas bumi terbesar di Indonesia bisa tercapai. Penyusunan Tesis ini bertujuan untuk mencari alternatif strategi pemasaran yang tepat bagi perusahaan dengan menggunakan analisis SWOT. Dan hasil analisis diketahui bahwa perusahaan memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah:
1.Jaringan distribusi yang dimiliki oleh perusahaan.
2.Para pegawai yang sudah berpengalaman dalam distribusi gas.
3.Kualitas produk yang dimiliki. Di sisi lain perusahaan juga mempunyai kelemahan, diantaranya adalah:
1. Kurangnya promosi yang dilakukan, khususnya pada pelanggan rumah tangga.
2. Lamanya proses untuk menjadi pelanggan. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh alternatif strategi pemasaran yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan, yaitu:
1.Meningkatkan pangsa pasar.
2.Meningkatkan promosi.
3.Pemberian wewenang kepada cabang-cabang.
4.Melakukan kerja sama dengan perusahaan yang memiliki teknologi tinggi.

Abstrak :
PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) adalah salah satu perusahaan negara yang telah dipersiapkan untuk menangani, mengelola dan mengembangkan kebutuhan pemakaian energi gas domestik, sebagai salah satu alternatif substitusi Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga ketergantungan kepada BBM dapat dikurangi dan selanjutnya Indonesia sebagai "Net Importer" minyak dapat menjadi mundur, sehingga devisa negara dari hasil ekspor minyak bumi dapat berkelanjutan. Telah dicanangkan rencana pembangunan jaringan Pipa Transmisi Gas Terpadu Indonesia sepanjang 3.800 Km dengan kebutuhan dana sebanyak $US 3.800 Million, yang pelaksanaannya terbagi atas tiga tahap yaitu tahap rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Dengan perencanaan tersebut, maka PGN perlu mencari mitra strategis yang selain dapat membantu penyediaan dana, juga kemampuan manajemen dan teknologi. Untuk melangkah kearah itu, timbul pertanyaan apakah organisasi dan manajemen PGN saat ini sudah siap dan cukup menarik bagi kemitraan ?. Penelitian yang dilakukan bersifat analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode diagnosis organisasi untuk membaca kondisi organisasi dan merancang struktur berdasarkan pemahaman tentang kondisi tersebut. Berdasarkan hasil diagnosis organisasi, diketahui bahwa PGN saat ini baru berkiprah dalam kegiatan distribusi gas dengan manajemen terpusat, dimana kegiatan bisnisnya meningkat selama lima tahun terakhir dengan kondisi keuangan yang baik. Akan tetapi dengan adanya rencana pengembangan usaha yang saat ini hanya bergerak dibidang distribusi gas, menjadi perusahaan yang akan bergerak dibidang transmisi dan distribusi gas, maka perlu dilakukan perubahan struktur organisasi dimana PGN sebagai holding company dengan bentuk struktur organisasi multidivisi dengan penerapan manajemen tidak terpusat. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan dari proses perubahan struktur organisasi ini selain bermula dari perumusan strateginya, perlu perhatian terhadap momentum waktu dalam pelaksananaan dan keterbukaan dalam informasi bagi segala lapisan yang terkait.

Abstrak :
Perusahaan Gas Negara adalah merupakan suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi dan transportasi gas bumi untuk keperluan domestik (dalam negeri) dibawah Departemen Pertambangan dan Energi. Dalam perjalanannya perusahaan ini berusaha mengaktualisasikan dirinya dengan perubahan status perusahaan yang tadinya Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan, yang secara otomatis mengalami perubahan misi dan visi perusahaan, walaupun tetap berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat yang terbagi menjadi rumah tangga, komersial dan industri. Guna mensosialisasikan perubahan ini agar diketahui tidak hanya khalayak intern tetapi juga ekstern perusahaan sangat diperlukan adanya campur tangan dari bagian Public Relations. Bagian ini seharusnya mempunyai peranan yang cukup penting karena dia selain berfungsi sebagai jembatan komunikasi didalam perusahaan, juga membentuk citra perusahaan yang diwakilinya. Untuk mendukung pelaksanaan pekerjaannya tersebut seorang PR harus mengerti dan menguasai pekerjaan yang ditanganinya serta harus mendapat dukungan yang semestinya dari pimpinan puncak perusahaan agar dapat bekerja semaksimal mungkin. Pada kenyataannya, Perusahaan Gas Negara ini dengan berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan (pelayanan) kepada masyarakat yang semakin berkembang belum sepenuhnya mempergunakan secara maksimal bagian Public Relations perusahaan ini. Hal ini terbukti dari masih kurangnya apresiasi pimpinan terhadap bagian ini, kurangnya tenaga pelaksana, dan lain sebagainya yang kesemuanya ini berakibat pada arti fungsi dari bagian ini sendiri yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi dengan adanya rencana perusahaan akan "GO PUBLIC" , maka Public Relations cukup memegang peranan penting, seperti apa yang diungkapkan antara lain oleh Lesly bahwa peran dari Public Relation sebagai pihak yang berada ditengah ("pihak ditengah") untuk menjembatani khalayaknya untuk saling menyesuaikan diri. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Deskriptif dalam pengertian bahwa penelitian ini ingin mengambarkan secara jelas peranan Public Relations pada saat perusahaan masih berstatus Perum dan setelah menjadi Persero. Kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan terlihat bahwa Public Relations yang seharusnya sebagai jembatan komunikasi didalam perusahaan tidak berfungsi dengan baik. Hal ini terlihat dari antara lain:

• perubahan status perusahaan yang seharusnya sudah diketahui dan dipahami oleh seluruh pegawai baik mengenai hak maupun kewajiban serta dampaknya belum diketahui secara jelas, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda.
• masih adanya batasan komunikasi yang tidak dapat dihindari antara atasan dan bawahan, sehingga kurang terwujud komunikasi yang harmonis didalam perusahaan.
• tersendatnya penerbitan media komunikasi didalam perusahaan. kurangnya apresiasi pimpinan terhadap kegiatan Public Relations
• kurangnya tenaga pelaksana (PRO) yang handal dan cakap dalam bidangnya serta perusahaan pada umumnya.

Agar bagian ini dapat berperan secara aktif dalam rangka perubahan status perusahaan ini, maka disarankan agar antara lain :

• penempatan posisi Public Relations dalam perusahaan sedekat mungkin dengan pimpinan puncak. (misal sebagai corporate secretary).
• Penambahan personil serta pengetahuan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
• Perencanaan kehumasan yang matang, sehingga pimpinan dapat mengetahui serta menyetujui kegiatan bagian ini.

Abstrak :
Kasus dugaan perdagangan orang dalam (insider trading) pada perdagangan saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk, di tahun 2007 merupakan salah satu kejahatan keuangan yang pernah terjadi di Pasar Modal Indonesia. Namun, sebagaimana kejahatan keuangan lainnya yang pernah terjadi di Pasar Modal Indonesia, dugaan insider trading tersebut hanya dikenakan sanksi administratif dan tidak pernah berhasil dibawa pada tingkat pengadilan untuk dapat dituntut secara pidana. Padahal, unsur-unsur pasar perdagangan orang dalam yang ada dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah terpenuhi. Hal tersebut membuktikan bahwa masih terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan yang terjadi di Pasar Modal Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa saat penanganan kasus dugaan insider trading PT PGN tersebut, kendala utama terdapat pada kekosongan aturan hukum yang tidak memungkinkan diterimanya alat bukti digital di pengadilan. Selain itu kemampuan lembaga penegak hukum yang masih tergolong minim, ketiadaan fasilitas yang mendukung, dan juga budaya hukum di negara Indonesia yang tidak jera terhadap sanksi administratif juga ikut menyebabkan kendala penegakan hukum terhadap kasus dugaan insider trading tersebut. ...... The cases of alleged insider trading on the trade shares of PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk, in 2007, is one of the financial crimes that have occurred in the Indonesian Capital Market. However, as other financial crimes that have occurred in the Indonesian Capital Market, the punishment for the insider trading allegations only with an administrative sanctions and has never managed to be taken at the level of the court to be prosecuted criminally. In fact, the elements of insider trading in the Law Number 8 Year 1995 concerning on Capital Market has been fulfilled. It is proved that there are still obstacles in the enforcement of laws against financial crimes that have occured in Indonesian Capital Market. The author concludes when the cases of alleged insider trading of PT PGN is handled, the major constraints is on the vacancy rule of law that does not allow acceptance of digital evidence in court. In addition, the ability of law enforcement agencies are still relatively minimal, the absence of supporting facilities, and the legal culture of the Indonesian state that’s not deterrent to an administrative sanctions, also contributed to the constraints of law enforcement on the case of alleged insider trading.

Abstrak :
Berkembangan bisnis zaman kini sudah mengalami berubahan pesat. Salah satunya adalah dimana perusahaan dan juga institusi negara sudah menjadi lebih waspada terhadap kesehatan lingkungan. Riset ini akan fokus terhadap sebuah produk yang dapat menjadi alternatif terhadap suplai energi dunia, produk tersebut adalah CNG (Compressed Natural Gas). PT. X adalah subjek dari riset ini, dimana PT. X adalah sebuah produsen dan distributor CNG. Analisa yang akan di teliti adalah pengendalian internal di perusahaan tersebut, yang dapat berdampak terhadap proses informasi dan juga siklus penjualan. Dituemukan di PT. X ada beberapa kelemahan dalam pengendalian, khususnya pada fungsi internal audit, segregasi tanggung jawab dan juga objektifitas pada penilaian manajemen perusahaan. ......Businesses today are also operating more environmentally friendly as opposed to the issues arising on environmental condition of countries around the world. This research will focus on an industry whose product an environmentally friendly energy source, of which is CNG (Compress Natural Gas). This research will conduct a study on PT. X, a CNG producer and distributor, on its internal control activities, those controls have impacts towards information processing and moreover its controls towards its sales revenue cycle. It was found that in PT. X there has been some weaknesses regarding its controls, specifically its functions of internal audits, segregation of duties, and also independency within the company.