Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis dalam mengkaji perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri terutama tenaga kerja wanita tahun 2005"

"ABSTRAKHubungan kerja kontrak dan outsourcing lazim ditemui dalam praktek ketenagakerjaan. Hal ini membawa implikasi berbagai persoalan, khususnya berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja. Artikel ini akan menganalisis isu dan permasalahan perlindungan tenaga kerja kontrak dan outsourcing khususnya upah, hak berserikat, kesehatan serta keselamatan kerja di industri galangan kapal di Kota Batam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus,dan observasi. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan tenaga kerja kontrak dan outsourcing di industri galangan kapal di Kota Batam masih belum terlindungi secara menyeluruh baik dari sisi perlindungan upah, kebebasan berserikat dan keselamatan kerja. Berbagai persoalan perlindungan tenaga kerja kontrak dan outsourcing memerlukan solusi berupa peningkatan intensitas pengawasan tentang pemenuhan hak-hak perlindungan tenaga kerja."

"Dalam jangka panjang akan sangat riskan dan berbahaya apabila sistem perekonomian nasional sangat tergantung pada hutang luar negeri. Karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif dalam membangun sumber pembiayaan domestik yang dapat diandalkan dalam menunjang perekonomian nasional.Dengan sistem kepesertaan yang bersifat wajib, terbuka dan beragam (compulsory, open and multiple coverage) serta bagian dari penegakan human rights, maka secara alamiah program jaminan sosial tenaga kerja akan mempunyai potensi yang sangat besar untuk meraih kepesertaan yang besar, penerimaan iuran dan akumulasi dana investasi.Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, ternyata program jaminan sosial tenaga kerja tidak hanya dapat diandalkan sebagai perlindungan bagi tenaga kerja melainkan juga sebagai penunjang perekonomian nasional dan pilar penyelamat dari turbulensi ekonomi. Bahkan di negara-negara welfare states program jaminan sosialnya terintegrasi dalam kebijakan fiskal.Bahwa dengan kondisi yang ada saat ini, dengan menggunakan metade time series kuadrat terkecil berdasarkan data historis selarna 24 tahun, diperkirakan program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia akan berkembang sangat datar dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, sehingga diperlukan reformasi dalam penyelenggaraaan Jamsostek sehingga badan penyelenggara program Jamsostek lebih legitimate dan otoritatif.Reforrnasi dalam penyelenggaraan Jamsostek harus mencakup empat hal, yaitu adanya kontrol tripartit, law enforcement yang melekat pada Badan Penyelenggara Peningkatan Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dan pengelolaan oleh Badan Nirlaba."

"ABSTRAKMasalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia pada saat ini'adalah sedikitnya, lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja. Upaya penempatan. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan salah satu cars untuk mehgatasi masalah tersebut. Dalam :penempatan TKI ke ?luar negeri seringkali dijumpai permasalahan yang, menimpa para TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan yang telah terladi sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengalami banyak tantangan, termasuk dengan adanya uji materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Atas pengajuan uji materiil ini MK mengeluarkan putusan No. 019-020IPUU III12005. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah pengaruh dari putusan MK No. 019-0201PUU-IIII2005 terhadap penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, serta apakah isi dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah dapat memenuhi kebutuhan hukum yang diperlukan untuk melindungi TKI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Putusan MK No. 019-0201PUU-III/2005 berpengaruh terhadap penempatan TKI ke luar negeri, terutarna dalam perekrutan TKI. Sebelumnya salah satu syarat untuk menjadi TKI harus berpendidikan minimal SLTP atau sederajat akan tetapi dengan adanya Putusan MK No. 019-0201PUU-III/2005 rnemberikan peluang kepada masyarakat yang berpendidikan di bawah SLTP untuk dapat menjadi TKI. Sementara itu berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis isi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum dapat sepenuhnya melindungi TKI."

"Persaingan ketat di era globalisasi menuntut pengusaha untuk fokus langsung pada bisnis intinya. Penyerahaan pelaksanaan kegiatan yang bukan bisnis inti kepada pihak lain disebut dengan alih daya. Praktek alih daya seringkali menimbulkan masalah seperti pada kasus pada PT. X dengan PT. Y dan pekerja Z. Pada kasus ini, PT. Penyedia Jasa Y tidak memberikan tunjangan seperti apa yang telah disanggupinya dalam perjanjian kerjasama dengan PT. X kepada tenaga kerja. Berdasarkan kasus tersebut maka akan diuraikan mengenai pola perjanjian alih daya antara PT. X, dengan PT. Penyedia Jasa Tenaga Kerja Y ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan hukum perburuhan serta perlindungan terhadap tenaga kerja. Pada dasarnya pola alih daya berdsasarkan hukum perjanjian adalah pemborongan pekerjaan, sedangkan dalam hukum perburuhan terdapat syarat-syarat pekerjaan yang dapat diserahkan. Perlindungan tenaga kerja dalam sudut hukum perjanjian dapat menggugat dengan PMH, sedangkan hukum perburuhan perlindungan dengan Penyelesaian Hubungan Industrial.Tight competition in globalization era requires entrepreneur to focus directly on its core business. Implementation of non-core business activities transfer to the other party is called outsourcing. The practice of outsourcing is often problematic as in the case of PT.X with PT.Service Provider Y and Z workers. In this case, PT. Y does not pay allowance such as what has been promised in agreement with PT. X to the workers. Based on these cases, will be discussed about the pattern of outsourcing agreement between PT. X, with PT. Service provider Y based on contract law and labor law, and labor protection. Basically the pattern of outsourcing in contract law is chartering a job; while in labor laws there are requirements of work that can be delivered. Labor protections in contract law can be sued by PMH, while labor law protections to the Settlement of Industrial Relations."

"Skripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan program penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Jumlah TKI di luar negeri yang tergolong tinggi, tidak membuat penyelenggaraan program penempatan dan perlindungan TKI lepas dari berbagai permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai berita nasional yang masih memberitakan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi TKI tidak hanya ketika TKI berada di luar negeri, tetapi juga ketika TKI berada di dalam negeri dan kembali ke tanah air. Skripsi ini berbentuk penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap data sekunder baik menggunakan pendekatan kualitatif, disertai dengan wawancara kepada informan di Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta. Skripsi ini berkesimpulan bahwa Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tidak memadai dalam sisi perlindungan dan masih banyak ditemukan pelanggaran dalam implementasinya.

---

This thesis discusses about the program for placement and protection of Indonesian migrant workers. Despite the number of Indonesian migrant workers is high, doesn't make the program for placement and protection of Indonesian migrant workers out of problems. This can be seen from various national news that still preach about problems faced by Indonesian migrant workers not only when they were abroad, but also when they were still Indonesia and they came back to Indonesia.

The research is a normative juridical research, which has descriptive analytical. The research was conducted by literature research and document with interview to Ministry of Manpower, National Agency of Placement and Protection of Indonesian migrant workers, Ministry of Foreign Affairs, and company related. Documents that used in this research are secondary data in the form primary, secondary, and tertiary legal materials. The secondary will be further analyzed by qualitative approach.

This research conclude that law no. 39 2004 about Placement and Protection of Indonesian migrant workers are inadequate within the sides of protection and breach in its implementation."

"Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan dalam memadukan dar menggerakkan sumber-sumber daya lainnya. Pentingnya peranan tenaga kerja ini perlu mendapat perhatian dan imbalan yang memadai dalam segi peningkatan kesejahteraannya Salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja adalah melalui peningkatan di bidang jaminan sosial Peningkatan di bidang jaminan sosial ditujukan untuk melindungi tenaga kerja yang setiap saat dapat terkena risiko sosial seperti kecelakaan, cacad, sakit, meninggal, usla tua, pengangguran dan sebagainya. Salah satu metode penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja adalah melalui penyelenggaraan Asuransi Sosial Asuransi Sosial bagi tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan swasta dan negara, termasuk tenaga kerja borongan/harian lepas yang bekerja pada perusahaan kontraktor pembangunan, dilaksanakan melalui Perum Astek. Dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Sosial Tenaga Kerja, penulis memilih objek studi penyelenggaraan program Astek pada Perum Astek Kantor Perwakilan Tangerang sebagai badan penyelenggara program Astek di wilayah Kabupaten Tangerang Pembahasan skripsi meliputi penyelenggaraan penyuluhan, administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan jaminan, dan pemanfaatan dana iuran program Astek sejak periode tahan 1984 sampai dengan Juli 1986. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan kepustakaan Kesimpulan dari skripsi ini merupakan rangkuman dari intisari pembahasan pokok permasalahan yang meliputi penyelenggaraan penyuluhan, administrasi kepesertaan, adminis-trasi pelayanan jaminan dan pemanfaatan dana iuran program Astek Pelaksanaan kegiatan penyuluan, admInistrasi kepesertaan dan administrasi pelayanan jaminan telah bernasil meningkatkan jumlah kepesertaan dan peneriwaan iuran serta mewujudkan ketaatan perusahaan dan tenaga kerja dalam pelak-sanaan administrasi Astek Pelaksanaan pemanfaatan dana iuran dilakukan melalui pemberian bantuan beasiswa bagi putra-putri tenaga kerja peserta Astek dan pemberian fasilitas bedeng bagi tenaga kerja borongan/harian lepas Selanjutnya, penulis juga ingin mencoba menyumbangkan sekedar saran yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk mencoba mengatasi masalah-masalah yang belum terpecahkan selama penyelenggaraan saran-saran tersebut berkisar pada hal-hal yang menyangkut upaya penerapan sanksi, penetapan target kepesertaan, dan perluasan pemanfaatan dana."

"Masalah penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri masih kerap terjadi baik mulai dari tahap pra penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Pemerintah telah mengupayakan untuk meminimalisir dampak yang terjadi, salah satunya melalui pembentukan BNP2TKI. Meskipun demikian, peraturan yang disusun, kelembagaan, maupun standar prosedur yang ada masih belum optimal guna mengatasi permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang akan dikaji meliputi peran BNP2TKI terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implementasi peran BNP2TKI terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Adapun metode penelitian yang digunakan meliputi bentuk penelitian yaitu yuridis normatif. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi peran BNP2TKI terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

---

Problems placement and protection of migrant workers abroad still frequently occur either from pre placement, the placement period, until after placement. The government has sought to minimize the impact that happened, one of them through the establishment of BNP2TKI. Nonetheless, the rules established, institutional, as well as the existing procedures that are still not optimal in order to overcome the problems occurred.

Issues to be examined include the role of BNP2TKI related to the placement and protection of migrant workers abroad based on the legislation in force and the implementation of related BNP2TKI role placement and protection of migrant workers abroad. The research methods used include forms of research is normative. Through this study is expected to identify the role of BNP2TKI related placement and protection of migrant workers abroad."