Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. serta memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya selama kurun waktu 2007, perlu dilakukan penyempurnaan antara lain penyempurnaan aspek teknis operasional untuk penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) penganggaran berdasarkan kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Indikator kinerja (performance indicators) dan sasaran (targets) merupakan bagian dari sistem penganggaran berdasarkan kinerja dalam rangka mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya dan memperkuat proses pengambilan keputusan. Metode Survei kuesioner dan wawancara digunakan dalam kajian ini untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penernpan penganggaran berbasis kinerja pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Penerapan anggaran berdasarkan kinerja bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektifitas dari rencana kerja yang telah ditetapkan. Sistem ini menekankan pentingnya sisi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Dengan penyempurnaan yang terus menerus dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) diharapkan dapat mewujudkan sistem penganggaran yang lebih transparan, efisien dan mempercepat pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas implementasi anggaran berbasis kinerja di LAPAN (studi kasus tahun 2013). Tujuannya adalah untuk memahami implementasi anggaran berbasis kinerja yang telah diterapkan berdasarkan prinsip dan komponen anggaran berbasis kinerja. Selain itu penelitian ini juga mendeskripsikan kendala yang terjadi dalam mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah pendekatan post-positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi literatur. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana akan dilakukan eksplorasi dan analisis atas fakta mengenai implementasi anggaran berbasis kinerja di LAPAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi anggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya dilakukan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran di LAPAN tahun 2013, karena prakteknya baru sebatas berpedoman pada peraturan dan pedoman yang ada, dan masih mengindikasikan adanya praktek anggaran tradisional.

---

ABSTRACT
This study discusses the implementation of performance-based budgeting in LAPAN (case study, in 2013). The purpose is to understand the implementaion of performance based budgeting which has been applied based on principle and component performance-based budgeting. Furthermore, study also describes the problems that occur in the implementation of performance based budgeting. The approaches that will be used in this study is post-posstive approach with qualitative data collection methods. Data collection method is done by observation, interview, and literature study. This research is a descriptive study which will be carried out an exploration and analysis to the facts regarding the implementation of performance-based budgeting in LAPAN. The results showed that generically the implementation of performance-based budgeting has not been fully carried out on the preparation of work plans and budget document in LAPAN in 2013, because the practice is merely based on the existing regulations and guidelines, and still indicating a traditional budget practices.;This study discusses the implementation of performance-based budgeting in LAPAN (case study, in 2013). The purpose is to understand the implementaion of performance based budgeting which has been applied based on principle and component performance-based budgeting. Furthermore, study also describes the problems that occur in the implementation of performance based budgeting. The approaches that will be used in this study is post-posstive approach with qualitative data collection methods. Data collection method is done by observation, interview, and literature study. This research is a descriptive study which will be carried out an exploration and analysis to the facts regarding the implementation of performance-based budgeting in LAPAN. The results showed that generically the implementation of performance-based budgeting has not been fully carried out on the preparation of work plans and budget document in LAPAN in 2013, because the practice is merely based on the existing regulations and guidelines, and still indicating a traditional budget practices.

Abstrak :
ABSTRAK
Sistem pengelolaan keuangan negara yang awalnya Line Item Budgeting, Zero Based Budgeting dan sekarang berubah menjadi Performance Based Budgeting. Penerapan Performance Based Budgeting di Indonesia secara bertahap mulai diterapkan pada tahun anggaran 2005. Performance Based Budgeting menekankan pada adanya keterkaitan antara input, output, dan outcome yang dihasilkan. Namun pada kenyataannya di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran 2015 masih ditemukannya masalah berupa: 1 banyaknya output yang bersifat administratif yaitu berupa laporan dan dokumen; dan 2 banyaknya output yang berbentuk input, seperti contohnya kendaraan, gedung, komputer. Oleh karena itu, penelitian ini membahas bagaimana implementasi Performance Based Budgeting di Kementerian Keuangan tahun anggaran 2015, khususnya di Direktorat Jenderal Angaran dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Performance Based Budgeting tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah post positivist dan hasil dari penelitian ini adalah masih adanya elemen dasar dari Performance Based Budgeting yang belum dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan serta faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan sturktur birokrasi.Kata Kunci: Performance Based Budgeting, Implementasi Performance Based Budgeting, Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.

---

ABSTRACT
Line Item Budgeting and Zero Based Budgeting are some of the previous budgeting systems before it changes into Performance Based Budgeting. The implementation of Performance Based Budgeting in Indonesia was gradually implemented on the budget year 2005. Performance Based Budgeting emphasize on the relation between output,input and outcome that produced. But in fact,in the ministry of finance especially in directorate of budget on 2015 budget year, there are so many problems that comes up such as 1 Many output that is administrative like reports and documents and 2 Many output that has similarities with input, such as vehicles ,building, and computer. Because of that, in this research will discuss about how is the implementation of performance based budgeting in ministry of finance on 2015 specially in directorate of budget and what factors that influence the implementation of Performace Based Budgeting.The method that used for this research is post positivist and the result of this research is there is still the base element from Performance Based Budgeting that has not been applied by directorat of budget in the monetory ministry and factor that influence the implementation are communications, resource, disposition, and bureaucrate structure.Keywords Performance Based Budgeting, Implementation of Performance Based Budgeting, Factors that Influence the Policy Implementation.

Abstrak :
Fokus dari penelitian ini adalah membahas dan menganalisa pelaksanaan kebijakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja di Departemen Keuangan, dengan cakupan analisa mencakup kewenangan-kewenangan dalam fungsi perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pelaksanaan kebijakan itu sendiri baik mengenai proses perencanaan dan penganggaran, hubungan antar kelembagaannya sampai dengan pengukuran dan evaluasi kinerja serta membandingkan dengan praktek-praktek terbaik yang telah dilakukan di beberapa negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data-data diperoleh melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya perubahan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan fungsi perencanaan dan penganggaran, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan koordinasi di antara Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

---

The Focus of this research is to discuss and analyze the policy implementation of the Work Plan and Budget Line Ministries / Agencies arrangement through the performance based budgeting approach at The Ministry of Finance. The Coverage of analysis include the authorities in the planning and budgeting function as it is mandated in Law number 17 year 2003 about The National Finance and law number 25 year 2004 about National Development Planning System, the implementation of this policy in terms of planning and budgeting process, the relationship among institutions and performance measurement and evaluation, also comparison with the best practices implemented in some countries. This research is a qualitative which used descriptive design. The data was obtained from extended interview. The findings of this research suggest the importance of changes in some laws related to planning and budgeting function, improvement of human resources and the improvement of coordination between Ministry of Finance and National Development Planning Agency.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem performance-based budgeting (PBB) terhadap pengendalian fiskal di negaranegara ASEAN. Pengendalian fiskal dibagi menjadi dua yaitu, pengendalian pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan pengendalian tingkat defisit. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari lima negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Kamboja, dan Thailand dari tahun 1997 - 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan sistem PBB berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan pengeluaran. Hal ini berarti penerapan sistem PBB justru mendorong pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Sementara itu, penerapan sistem performance based budgeting tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap tingkat defisit. Hal ini berarti penerapan sistem PBB belum berhasil dalam mengurangi tingkat defisit pemerintah. ...... The purpose of this research is to analyze the effect of performance-based budgeting (PBB) implementation to fiscal control in ASEAN countries. Fiscal control is divided into two: government spending growth control and deficit level control. This study used secondary data from five countries: Indonesia, Philippines, Malaysia, Cambodia, and Thailand, from the year 1997 to 2011. The results of statistical test showed that, the implementation of the PBB system has significant positive effect on the growth spending level. This result means that the implementation of PBB system would encourage the government growth of spending level. Meanwhile, the implementation of performance-based budgeting system did not show any effect on deficit level. This means that the implementation of PBB system has not yet succeeded in reducing the level of government deficit.

Abstrak :
[Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta menerapkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis misi, visi, dan strategi organisasi dan memberikan masukan mengenai peta strategi dan balanced scorecard yang sesuai bagi organisasi agar dapat menentukan kegiatan stratejik yang harus dianggarkan dan berdampak besar terhadap perbaikan kinerja. Penelitian merupakan studi kasus dengan metode penelitian berupa studi literatur, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi perlu menyesuaikan misi dan strategi yang dijalankan. Penyesuaian strategi difokuskan pada penyempurnaan mekanisme perencanaan pembebasan lahan, penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta penyerapan anggaran secara optimal dengan tetap mempertimbangkan pencapaian output. Penggunaan peta strategi akan membantu mengkomunikasikan strategi dan memudahkan individu untuk memahami strategi organisasi. Dengan balanced scorecard, usulan anggaran akan difokuskan pada kegiatan yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran dan target sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi dan kepercayaan publik., City Park and Cemetery Agency Provincial Government of DKI Jakarta uses performance-based budgeting approach in developing budget. This research aims on analizing organization’s mission, vission, strategy, and developing strategy map and balanced scorecard which is suitable for organization, so that can be used in determining strategic initiatives with big impact to performance improvement. This research is a case study using literature study, interview, and documentation techniques. Result shows that organization needs adjustment on mission and strategy. Strategy adjustment focuses on planning improvement of land acquisition, guidelines development, and budget optimalization with output achievement. Strategy map is usefull for communicating strategy and can help people in organizations easier to understand organization’s strategy. By using balanced scorecard, budget proposal is focused on initiatives with big impact to objective and target achievement, which can improve the organization’s performance and increase public trust.]

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur informasi kinerja dan alokasi belanja tahun 2016 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan logic model dan alokasi efisiensi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa outcome pada level Kementerian dan Eselon 1 perlu dilakukan penyesuaian. Outcome belum menggambarkan capaian kinerja secara jelas, dan kurang relevan terhadap tujuan Kementerian. Pengalokasian belanja tahun 2016 belum sepenuhnya optimal jika dihubungkan dengan alokasi efisiensi. Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya alokasi untuk sektor prioritas, peningkatan nilai belanja input tidak diikuti dengan kuantitas kebijakan output yang dihasilkan, belum adanya realokasi belanja, dan pengalokasiannya masih mengacu kepada anggaran tahun sebelumnya.

---

The purpose of this research is to analyze the performance information structure and budget allocation of Coordinating Ministry for Economic Affairs in 2016. This research uses qualitative analysis with logic model and efficient allocation. Outcome in ministerial and echelon 1 level need to adjust. Existing outcome does not clearly describe achievement condition and irrelevant to the ministry's objectives. Budget allocation in 2016 is not yet optimum. This problem is caused by less allocation on priority sectors, increasing input is not followed by increasing output, no budget reallocation in successful priority program, and budget allocation still refers to the previous budget.

Abstrak :
Sistem penganggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting) telah diterapkan di Indonesia sejak tahun anggaran 2005. Penerapan penganggaran berbasis kinerja harus memperhatikan keterkaitan antaran anggaran dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Performance-Based Budgeting di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor terkait struktur informasi kinerja dan proses penyusunan rencana kerja anggaran menggunakan konsep dasar logic model serta mengevaluasi pengalokasian belanja dalam penyusunan anggaran tahun 2021 ditinjau dari pendekatan alokasi efisiensi di Dinas Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam rumusan rencana strategis dan indikator kinerja ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Sturkutr informasi kinerja yang digambarkan dalam konsep logic model dalam penyusunan rencana kerja anggaran telah disusun secara baik. Informasi outcome harus dirumuskan kembali, karena sebagian besar masih bersifat output. Hal ini menjadi kurang selaras terhadap tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dan belum menggambarkan capaian sasaran kinerjanya secara jelas. Pengalokasian juga masih mengacu kepada anggaran tahun sebelumnya. ......Performance-Based Budgeting has been implemented in Indonesia since the fiscal year 2005. The implementation of performance-based budgeting must consider the connection between the budget and the Government Work Plan (RKP). This research aims to evaluate the implementation of Performance-Based Budgeting in the Bogor City Environmental Agency regarding performance information structure and the process of budget work plan development using the basic concept of a logic model. It also aims to evaluate the allocation of expenditures in the preparation of the 2021 budget from the perspective of efficiency allocation in the Environmental Agency. The research findings conclude that there are several aspects that need improvement in the formulation of the strategic plan and performance indicators. The structure of performance information depicted in the logic model concept for the budget work plan has been well prepared. However, the outcome information needs to be reformulated as most of it still focuses on output. This misalignment with the goals of the Bogor City Environmental Agency does not clearly reflect its performance targets. The allocation still refers to the previous year's budget.

Abstrak :
Salah satu bentuk reformasi dibidang keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini ialah dengan melakukan perubahan sistem penganggaran dari sistem tradisional menjadi sistem anggaran berbasis kinerja, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebagai organisasi pemerintahan RSUD Raden Mattaher saat ini menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan setiap komponen yang ada yaitu tujuan, ukura kinerja serta evaluasi. Skripsi ini membahas mengenai penerapan sistem anggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh RSUD Raden Mattaher Berdasarkan komponen utama dalam penerapan sistem anggaran berbasis kinerja yang disampaikan oleh Hanger yaitu tujuan, ukuran kinerja, keterkaitan dan akuntabilitas. Penelitian ini dilakukan secara post positivist dengan desai deskriptif. Hasil penelitian ini menujukan bahawa penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja di RSUD Raden Mattaher masih belum berjalan dengan ideal karena masih terdapat program yang tidak memiliki inidikator Kinerja Kegiatan (IKK), selain itu masih rendahnya pemahaman SDM yang ada mengenai sistem Anggaran Berbasis Kinerja serta perencanaan yang kurang baik.

---

Through Law number 17 year 2003 about Keuangan Negara, there was reform in finance sector that implemeted by Indonesian Goverment from traditional budgeting system to performance budgeting system. As local organization, RSUD Raden Mattaher is using performance budgeting system. Implementation of Performanced Based Budgeting System in RSUD Raden Mattaher concerns in organization goal, performance measurement, and evaluation. This thesis disscuses about implementation of performance based budgeting in RSUD Raden Mattaeher based main components by hanger is objectives, performance measures, linkage and accountability.. This research uses post positivit with descriptive design. The result shows that implementation of performance based budeting in RSUD Mattaher is still not good enough because there is performance activity indicators in several programs. In addition, human resources in RSUD Mattaher is not understanding enough about Performanced Based Budgeting System, also the planning is not good enough.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan proses pengelolaan keuangan daerah bagian penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dengan menganalisis kesesuaian antara konsep dan implementasi proses penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan konsep anggaran berbasis kinerja. Analisis diawali dengan menjelaskan siklus penganggaran keuangan daerah di Indonesia berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang terdiri atas penyusunan KUA dan PPAS, penyiapan pedoman penyusunan RKA-SKPD, penyusunan RKA-SKPD, penyiapan Raperda APBD, pembahasan, evaluasi, dan penetapan. Permasalahan yang terjadi pada sistem penganggaran Pemerintah daerah terdiri dari dua hal yaitu konseptual dan faktual. Permasalahan konseptual terdapat pada tahap pembahasan Raperda APBD yang belum mengakomodasi pembahasan kinerja anggaran. Sementara itu permasalahan faktual terjadi pada hampir seluruh tahap penganggaran karena tidak digunakannya dokumen RKPD sebagai dokumen penyusun anggaran Pemerintah daerah

---

ABSTRACT
The objectives of this internship report are to explain the problems of financial management process based budgeting section of Permendagri No. 13/2006 and to analyze the suitability among regulation and implementation of budgeting process based on Permendagri No. 13 of 2006 towards performance-based budgeting. The analysis begins by describing the area of financial budgeting cycle in Permendagri No. 13 of 2006 which consists of the preparation of KUA and PPAS documents, preparation of guidelines for the preparation of RKA-SKPD, preparation of RKA-SKPD, preparation of draft budget, discussion, evaluation, and determination process. The problems that occur in local government budgeting system consist of two things: the conceptual and factual issues. The conceptual issues are the APBD discussion that not accommodate performance-based budgeting concept. While, the factual issues happen in almost all of phases of budgeting processes because the local government does not use the RKPD as guideline in budgeting process.