Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Government accountability in democratic countries requires that governments provide transparent information to the public about plans and realization of planned activities as part of the goverments' accountability for mandates given by the public to govern and allocate resources. This paper discusses concisely the meaning of govemment accountability and if is importance, including it's elements and measurements. Also presented are the relevant laws and rules of government accountability in Indonesia.

Abstrak :
Ada 4 (empat) program penguatan akuntabilitas kinerja di Setjen MPR yaitu 1. Memperkuat akuntabilitas kinerja instansi; 2. Membantu pegawai untuk melaksanakan tugas, rencana dan tujuan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran instansi; 3. Melakukan penilaian unit kerja dengan menggunakan instrumen yang berbasis kinerja; dan 4. Melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas LAKIP dan menyampaikannya secara tepat waktu. Hasilnya menunjukkan, bahwa masih perlu peningkatan dalam kualitas program melalui keterlibatan pimpinan dan semua unit kerja dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Setjen MPR Tahun 2015-2019 dan sistem pengelolaan kinerja organisasi berbasis teknologi informasi yang terpadu dan dapat diakses secara berkala oleh semua unit kerja. Selain menganalisis program penguatan akuntabilitas kinerja, tesis ini menggunakan 11 (sebelas) dimensi dari konsep Will Artley (2001) untuk melihat lingkungan akuntabilitas di Setjen MPR. Hasilnya, dari sebelas dimensi, Setjen MPR telah memasukkan 7 (tujuh) dimensi dalam program penguatan akuntabilitas kinerja yaitu Kepemimpinan, Kepercayaan, Transparansi, Kejelasan, Kepemilikan, Konsistensi dan Tindak Lanjut. Masih ada 4 (empat) dimensi yaitu Hubungan Timbal Balik, Persamaan, Keseimbangan dan Konsekuensi yang belum ada. Ke depannya, harus dilakukan penyusunan kebijakan dan program penguatan akuntabilitas kinerja yang memasukkan 11 (sebelas) dimensi dari Will Artley (2001) tersebut, sehingga terbentuk lingkungan akuntabilitas yang lebih baik di Setjen MPR.

---

There are four programs for strengthening performance accountability in The Secretariat General of MPR: 1. Strengthening the organization?s performance accountability; 2. Helping employees plan and work in reaching the organization?s goals; 3. Performance appraisal; and 4. Raising the performance report quality and delivering on time. The results show that the programs need more involvement of the leader and all departments for making the Road Map of Bureaucratic Reform in The Secretariat General of MPR Year 2015-2019 and in the management of performance accountability based on the integrated and accessible information technology system. Besides an analysis of the programs for strengthening performance accountability, this thesis also uses eleven dimensions from Will Artley (2001) to see the accountability environment in The Secretariat General of MPR. The result is seven out of eleven dimensions already included in the programs for strengthening performance accountability, which are leadership, trust, transparency, clarity, ownership, consistency and follow-up. There are still four dimensions that are not in the programs, which are, reciprocation, equity, balance and consequences. In the future, the policy and programs for strengthening performance accountability must include the eleven dimensions from Will Artley (2001) to make a better accountability environment in The Secretariat General of MPR.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai peran mediasi akuntabilitas dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan diolah dengan bantuan SEM LISREL versi 8.8. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan melibatkan 720 Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Hasilnya membuktikan bahwa opini mampu berperan sebagai mediasi dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Kata Kunci : desentralisasi fiskal, temuan audit, kinerja, akuntabilitas, pemerintah daerah

---

ABSTRACT
This study aims to provide empirical evidence about the opinion role of mediation in the influence of fiscal decentralization and audit findings on the performance of local government in Indonesia. This is a quantitative research and analysis with SEM LISREL version 8.8. This research was conducted using secondary data and involving 720 District and the City Government in Indonesia in 2011 and 2012. The results prove that the opinion could play a role as a mediating the effects of fiscal decentralization and the audit findings on the performance of local government in Indonesia. Keywords fiscal Decentralization, Audit Findings, Performance, Accountability, Local Government

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang manajemen kinerja pegawai negeri sipil pada lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa manajemen kinerja yang meliputi tahapan performance planning, performance execution, performance assessment dan performance review, belum dilaksanakan secara optimal oleh Pegawai Negeri Sipil pada dinas dimaksud yang berdampak pada belum belum terciptanya akuntabilitas kinerja pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur pemerintah yang merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan good governance. Kondisi yang demikian ini juga berpengaruh sulitnya pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan pengembangan dan pembinaan pegawai negeri sipil yang didasarkan pada sistem prestasi kerja. ...... This thesis describes Performance Management of Public Civil Officers of Health Local Government Service of East Flores Regency Based on Government Regulation Number 46 Annual 2011 using the qualitative approach. Result of this research concludes that performance  management which cover the phases of performance planning, performance execution, performance assessment and performance review,  not  applied optimally by Public Civil Officers at this local government service with influential to performance accountability of public civil officers as one of the important element pillar of  government apparatus to achieve the reality of good governance. The existing condition will influence problems to local government   to  execute policy development and construction of public civil officers based on performance management system.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Ombudsman dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas kinerja di Ombudsman masih memiliki kekurangan-kekurangan, sehingga diperlukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Ombudsman. ...... The goal from this research is to explain the efforts which Ombudsman Republic of Indonesia do for improve their performance accountability. This Research by using qualitative approach with the method was using the literature research and field research. The result of the research showed that Performance Accountability in Ombudsman Republic Indonesia still have many lack, so they needs improve their performance accountability.

Abstrak :
Laporan ini membahas mengenai proses penyusunan serta proses reviu laporan kinerja Kementerian Perhubungan RI tahun 2016. Analisis penyusunan terbatas pada laporan kinerja Inspektorat Jenderal Kemenhub. Proses penyusunan dan reviu berpedoman pada PermenPAN nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan konsep serta peraturan yang ada dengan praktik yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan. Hasil dari laporan magang ini menemukan bahwa proses penyusunan laporan kinerja Itjen sudah sesuai dengan prosedur, hanya saja terdapat perbedaan rumus antara peraturan dan laporan yang disusun. Sedangkan untuk prosedur reviu juga sudah sesuai dengan peraturan yang ada. ......The focus of this internship report is to discuss the process of composition and review of performance report in Ministry of Transportation year 2016. Analysist of composition in this report is limited to Ministry of Transportation General Inspectorate rsquo s performance report. The process composition and review based on PermenPAN no 53 year 2014 about technical guidance, performance agreement, performance reporting, and performance report review procedures. This report compared theory and regulation with practice done by Ministry of Transportation General Inspectorate. This internship report finds that process of composition performance report have complied to regulation, but there are a different formulation that used in performance report and in the regulation. Meanwhile for review procedure have complied to regulation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Sistem Manajemen Kinerja dalam kerangka SAKIP serta menganalisis kendala utama yang menghambat penerapan SAKIP pada UPT BPOM dan solusi untuk meminimumkan kendala tersebut. Objek studi yang digunakan adalah Balai Besar/Balai POM, yang merupakan UPT BPOM di daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus (problem solving).  Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode descriptive analysis, dilakukan dengan menggunakan kombinasi data primer (hasil dari wawancara semi terstruktur yang mendalam) dan data sekunder (hasil dari dokumentasi).  Hasil penelitian adalah implementasi SAKIP pada  UPT BPOM menunjukkan hasil yang baik dan menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, namun demikian, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Kendala utama yang dihadapi adalah penetapan target kinerja belum semuanya berdasarkan basis data yang memadai, penggunaan berbagai macam aplikasi Monev yang tidak terintegrasi, dan pemanfaatan informasi kinerja yang belum maksimal. Penelitian ini akan membantu UPT BPOM menyempurnakan tata laksana sistem akuntabilitas kinerja, dengan berfokus pada penetapan target kinerja disertai data dukung memadai, pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Monitoring dan Evaluasi, dan  pembuatan kertas kerja rekomendasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan informasi kinerja. ......This study aims to analyze the implementation of the Performance Management System within the SAKIP framework and the main obstacles that hinder the implementation of SAKIP at UPT BPOM, and solutions to minimize these obstacles. The object of study used is the Balai Besar/Balai POM, which is the UPT BPOM in the regions that carry out operational technical tasks in the drug and food control field. This study uses a qualitative research methodology through a case study approach (problem-solving). The data were analyzed using the descriptive analysis method, combining primary data (results from in-depth semi-structured interviews) and secondary data (results from documentation). The results are that the implementation of SAKIP at  UPT BPOM showed good results and result-oriented governance; however, several aspects needed improvement and refinement.   The main obstacles faced are the setting of performance targets that are not all based on adequate databases, the use of various types of Monev applications that are not integrated, and the utilization of performance information that is not optimal. This research will help UPT BPOM improve the management of the performance accountability system, focusing on setting performance targets with adequate supporting data, developing and perfecting the Monitoring and Evaluation applications, and making recommendation working papers for utilizing maximum performance information.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas kinerja danefektivitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomiregional. Penelitian ini menggunakan rasio perubahan nilai hasil evaluasi LAKIPdan LPPD untuk mengukur akuntabiitas kinerja dan efektivitas penyelenggraanpemerintah daerah dari tahun 2014-2015. Sementara itu, untuk mengukurpertumbuhan ekonomi regional, peneliti menggunakan rasio perubahan PDRBtahun 2014-2015. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwaakuntabilitas kinerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhanekonomi daerah. Sementara efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerahberpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

ABSTRACT
This research is aimed to examine the effect of performance accountability andgovernment effectiveness to regional economic growth. This research uses theratio of change in LAKIP and LPPD evaluation result to measure performanceaccountability and government effectiveness from 2014 to 2015. Meanwhile, formeasuring regional economic growth, researcher uses the ratio of change inGross Regional Domestic Product from 2014 to 2015. The results of this researchshow that performance accountability affect regional economic growth positivelybut insignificantly. Meanwhile government effectiveness positively andsignificantly affects regional economic growth.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2016-2019 sesuai dengan indikator perencanaan strategis. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah post-positivist. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur dengan menggunakan dokumen seperti Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2016-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2015-2019 sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga mengalami beberapa masalah terutama dalam perencanaan strategis sehingga hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP yang diperoleh masih kurang baik. Beberapamasalah dalamrencana strategis yaitu sasaran yang tidak berorientasi hasil dan indikator kinerja yang tidak terukur. Permasalahan lain dalam perumusan rencana strategis yaitu tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai kemitraan, kurangnya pemahaman dalam merumuskan rencana strategis, dan tidak adanya indikator yang jelas mengenai sektor kepemudaan.

---

This study aims to observe the Strategic Plan of the Ministry of Youth and Sports 2016-2019 in accordance with strategic planning indicators. The method used in this research is post positivist. The data were collected through in depth interviews and literature studies using documents such as the Strategic Plan of the Ministry of Youth and Sports 2016-2019 and the Medium Term Development Plan RPJMN 2015 ndash 2019 as secondary data. The results of this study found that Ministry of Youth and Sports experienced some problems, especially in the strategic planning phase where the evaluation results of Performance Accountability System of Government Institutions SAKIP obtained is still not good. Some of the problems in the strategic plan are goals that are not result oriented and performance indicators that are not measurable. Other problems in the formulation of the strategic plan are the lack of governing partnerships regulation, lack of understanding in formulating strategic plans, and the absence of clear indicators of youth sector.