Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) mempu nyai peran yang cukup berarti dalam melayani masyarakat, karena tugas KPKN adalah menyalurkan pembiayaan yang ber sumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan tepat waktunya serta tepat besaran dana yang diba yarkannya. Karena KPKN menyalurkan dana yang bersìfat pem biayaan pembangunan, maka KPKN juga mempunyai tanggung jawab yang kuat dengan kelangsungan pernbangunan Nasional. Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh KPKN ialah semakin lama beban kerja semakin tinggi, namun di lain pihak sangat terasa sekali fasilitas kerja yang tidak mengiringi kenaikan beban pekerjaan demikian pula segi kewenangan yang belum .terasa adanya peningkatan yang berarti. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis hubungan serta pengaruh faktor ketersediaan fasilitas kerja dan faktor memadai tidaknya kewenangan yang dimiliki dalam bekerja terhadap efektivitas pelaksanaan tugas. Faktor fasilitas kerja dalam hal komponennya mengikuti model dan penelitian Pusat Penelitian sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran ? Bandung, sedangkan segi kewenangan dalam hal komponennya mengacu teori yang ditetapkan dan para pakar organisasi di antaranya Richard Hall dan lain-lain. Berdasarkan teori tersebut maka disusunlah hipotesis, bahwa terdapat pengaruh antara ketersedian fasilitas kerja serta kewenangan yang dimiliki terhadap efektivitas pelaksanaan tugas. Untuk menguji hipotesis tersebut, kuesioner dan wawancara disebar dan dilakukan terhadap 252 responden yang seluruhnya adalah karyawan dan 4 KPKN yang semuanya berlokasi di Jakarta, agar jawaban dan responden yang terdiri dan karyawan KPKN dapat diyakini kebenarannya maka terhadap pengguna jasa KPKN juga dimintakan pendapat nya, selanjutnya untuk mendapatkan informasi dan para pengguna jasa KPKN maka kuesioner telah diedarkan kepada 85 responden yang terdiri dari para Bendaharawan. Hasil tersebut dianalisis secara komputerisasi dengan mempergu nakan program sss (Statistical Package for Social Sciences), yang hasilnya sebagian terbesar mempunyai hubungan yang signifikan. Berdasarkan temuan dan penelitian ini maka penulis mencoba memberi saran agar segi fasilitas kerja dan kewenangan mendapat perhatian yang utama untuk lebih ditingkat kan, hal tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi efektivitas pelaksana tugas berkenaan dengan beban tugas yang semakin lama semakin bertambah seiring dengan bertambahnya irama pembangunan dan memperkecil kesalahan? kesalahan.

Abstrak :
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai perpanjangan fungsi dari Menteri Keuangan dalam bidang pelaksanaan anggaran, saat ini sedang melakukan proses piloting aplikasi SAKTI. Aplikasi SAKTI merupakan sebuah sistem aplikasi berbasis ERP yang merangkum proses perencanaan anggaran sampai dengan proses pelaporannya. Sebagai aplikasi yang digunakan oleh mitra kerja, SAKTI memiliki data secara mendetail atas kinerja pelaksanaan dan pelaporan anggaran pada tingkat satuan kerja. Dikarenakan data yang tersimpan cukup besar, diperlukan suatu sistem yang dapat digunakan untuk melakukan analisis serta menampilkan data historis yang terdapat pada aplikasi SAKTI. Penggunaan data warehouse dapat menjadi alat untuk melakukan analisis atas data yang tersimpan. Selain itu dengan penggunaan teknologi business intelligence seperti Dashboard dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kebijakan baik dari sisi DJPb sebagai pemangku kebijakan maupun dari sisi satuan kerja sebagai pengguna SAKTI. Metodologi yang digunakan dalam proses pengembangan data warehouse adalah metodologi Kimball. Proses analisis kebutuhan dilaksanakan dengan pendekatan campuran dimana kebutuhan organisasi yang tercantum pada rencana strategis disandingkan dengan kebutuhan pengguna. Alat bantu pada penelitian ini adalah Talend Open Studio untuk melakukan integrasi data dan Metabase sebagai alat presentation view. Proses integrasi atas data SAKTI maupun dari data pendukung seperti data RKAKL menghasilkan sebuah prototype DW yang dapat digunakan untuk menampilkan data maupun melakukan analisis atas data pelaksanaan anggaran. Presentation view yang dibuat dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan anggaran pada data sistem SAKTI.

---

Directorate General of Treasury is an extension of the function of the Minister of Finance in the budget execution process, currently conducting a pilot process of SAKTI. SAKTI is an ERP based system that will summarize the budget management from planning process up to the reporting process. The application will be used by partners, SAKTI will have detailed data on the performance of implementation and budget reporting at the unit level.With considerable data stored, we need a system that can be used to perform analysis and display existing historical data in SAKTI. Data warehouse can be used as a tool to perform analysis of stored data. In addition, the use of business intelligence technology such as dashboard can be an input for policy makers both from the side of DJPb as a decision maker as well as from the work unit as a user of SAKTI.The methodology used in the data warehouse development process is the Kimball methodology. The needs analysis process is carried out with a mixed approach whereby the organizational needs listed on the strategic plan are juxtaposed with the needs of the users. The tool in this research is Talend Open Studio to perform data integration and Metabase as presentation view tool. The integration process of SAKTI data as well as from supporting data such as RKAKL data resulted in a DW prototype that can be used to display data as well as to analyze data on budget execution. The presentation view created can be used to provide an overview of budget execution on the SAKTI system data.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan pengguna Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) terhadap dampak individu dan dampak organisasi menggunakan Model DeLone and McLean (1992). Dalam penelitian, untuk pengukuran kepuasan menggunakan gap antara persepsi dan ekspektasi pengguna SPAN (Ives dan Olson, 1982). Penelitian dilakukan dengan survei yang dilakukan terhadap pengguna SPAN Kementerian Keuangan di Wilayah DKI Jakarta. Data yang diperoleh berjumlah 123 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepuasan pengguna mempunyai pengaruh terhadap dampak individu, dan selanjutnya dampak individu mempunyai pengaruh terhadap dampak organisasi. Penelitian ini tidak menemukan dampak langsung kepuasan pengguna terhadap dampak organisasi, akan tetapi melalui dampak individu terlebih dahulu. ......This study aimed to analyze effect of user satisfaction of SPAN Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara on Individual Impact and Organizational Impact using DeLone and McLean 1992 model. In the study satisfaction is measured using the gap between perceptions and expectations of SPAN users. The study was conducted through survey in the Ministry of Finance in Jakarta involving 123 respondents. The results showed that user satisfaction have influence to the individual impact and individual impact influence to the organizational impact While user satisfaction is not directly correlated to the organizational impact.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIKP, menganalisis kinerja Ditjen Perbendaharaan dalam implementasi SIKP, serta meningkatkan kinerja SIKP dalam mendukung pelaksanaan kredit program pemerintah kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM . Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada Ditjen Perbendaharaan dengan melakukan analisis pengembangan sistem melalui pendekatan metode Framework for the Application of System Thinking FAST . Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIKP pada tahun 2015 dan 2016 sudah mendukung kegiatan verifikasi terkait dengan fungsi ketepatan sasaran dan kebenaran tagihan, namun belum optimal dalam menjalankan fungsi percepatan pembayaran. Ditjen Perbendaharaan memiliki kinerja yang cukup baik sebagai Penyedia dan Pengelola SIKP. Namun demikian, masih diperlukan pengembangan sistem untuk meningkatkan kinerja SIKP dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan kredit program pemerintah kepada UMKM, yaitu dengan meningkatkan keandalan sistem, mempermudah akses dan pengunggahan data, melakukan integrasi data untuk meningkatkan pengendalian internal, serta menciptakan fitur-fitur baru berupa komunikasi online dan penilaian perkembangan usaha/klasifikasi debitur yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kredit program pemerintah.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the SIKP implementation, analyze the DG Treasury performance in the SIKP implementation, and improve the SIKP performance for supporting the implementation of government program credit to Micro, Small and Medium Enterprises MSMEs . This research used the descriptive qualitative method with case study on DG Treasury by Framework for the Application of System Thinking FAST method for the system development analysis. The results show that the SIKP implementation in 2015 and 2016 has supported the verification activities related to the function of target accuracy and correctness of the bill, but has not optimal in performing the acceleration of bill payment function. DG Treasury has good performance as a SIKP Provider and Manager. However, system development is needed to improve the performance of SIKP for supporting the optimization of government program credit implementation to MSMEs by improving system reliability, facilitating access and uploading data, integrating data to improve internal control, and creating new features of online communication and an assessment of business development debtor classification that can be used to measure the creditworthiness of government program credit.

Abstrak :
Tesis ini mencoba melihat bahwa selama ini masih banyak Uang Negara yang dikelola di luar kontrol Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Di seluruh Kementerian Negara/Lembaga terdapat rekening-rekening pemerintah yang menyimpan Uang Negara, baik yang berasal dari penerimaan negara maupun dari alokasi dana APBN yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional Kementerian Negara/Lembaga. Rekening-rekening tersebut dikelola sendiri dan tidak terjangkau pengawasan Menteri Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh keuangan negara berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara. Dengan adanya kebijakan penertiban rekening Kementerian Negara/Lembaga tersebut, diharapkan pengelolaan uang negara dapat dilaksanakan secara akuntabel.

---

This thesis is trying to view that until now there are still many State Finances being managed outside the control of Finance Minister as the State General Treasurer. In all state ministries/institutions there are government accounts that deposit State Finance, whether they are state revenue as well as from State Budget (APBN) fund allocation that will be used to pay for operational activities of state ministry/institutions. Such accounts are managed by themselves and beyond the supervision of Finance Minister. With the enactment of Law Number 1 of 2004 on State Treasury, all state finances are under the control of State General Treasurer. With the existence of policy controlling of such ministry/institution accounts, it is expected the management of state finance can be implemented accountably.

Abstrak :
Penelitian ini mengevaluasi atas penerapan Surat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV nomor S-2223 tahun 2020 (Surat KPPN) dalam pelaksanaan pengajuan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM TUP) di Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian (Puslitbang TJKA). Adapun, metode penelitian dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan pengajuan SPM TUP di Puslitbang TJKA sebelum dan sesudah terbit Surat KPPN berdasarkan sistem dana tetap. Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pelaksanaan pengajuan SPM TUP antara sebelum dan sesudah terbit Surat KPPN yaitu pada syarat pengajuan SPM TUP. Selain itu, berdasarkan sistem dana tetap pelaksanaan pengajuan SPM TUP di Puslitbang TJKA belum sesuai dengan sistem dana tetap. Mengingat bahwa Surat KPPN diterapkan saat pandemi COVID-19, dalam situasi darurat dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga ketidaksesuaian pelaksanaan pengajuan SPM TUP dengan sistem dana tetap dan sistem pengendalian internal atas kas dimitigasi dengan tetap melakukan transfer kepada penyedia untuk pembayaran yang bernilai besar walaupun diizinkan membayar tunai. ......This study evaluates the implementation of the Jakarta IV State Treasury Service Office Letter number S-2223 of 2020 (KPPN Letter) in the implementation of submitting an Order to Pay Additional Money Supply (SPM TUP) at the Research and Development Center for Road Transportation and Railways (Puslitbang TJKA). Meanwhile, the research method in this study is a qualitative method with a case study approach. The purpose of this study was to find out the differences in the implementation of TUP SPM submissions at the Puslitbang TJKA before and after the issuance of the KPPN Letter, and to find out the implementation of SPM TUP submissions at the Puslitbang TJKA when viewed with a imprest fund system. Based on the results of the interviews, it was concluded that there were differences in the implementation of SPM TUP submissions between before and after the issuance of the KPPN letter, namely the requirements for submitting SPM TUP. In addition, based on the imprest fund sytem, the implementation of SPM TUP submissions at the Puslitbang TJKA is not in accordance with impest fund system. Given that the KPPN letter was applied during COVID-19 pandemic, with the imposition of social distancing in emergency situation. So that the incompatibility between implementation of SPM TUP submissions with imprest fund system and cash internal control system mitigated by continuing to make transfers to providers for payments of large value even though they are permitted to pay in cash.

Abstrak :
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II adalah organisasi publik, yang menjalankan dan mendukung visi misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu terselenggaranya program pemerintah dan pelayanan umum kepada masyarakat. Balanced Scorecard yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton : 1996 adalah merupakan konsep untuk penilaian kinerja, dengan memasukkan non perspektif keuangan, yaitu pembelajaran dan pertumbuhan, proses operasi intenal, pelanggan, disamping perpektif keuangan itu sendiri. Dalam Penilaian kinerja organisasi publik, penilaian kinerja non perspektif keuangan merupakan tujuan pokok dari organisasi, terutama perspektif pelanggan/mitra kerja. Tujuan utama organisasi publik bukan untuk memaksimalkan keuntungan secara finansial (laba) akan tetapi keseimbangan antara pertanggungjawaban finansial (anggaran yang disediakan) dengan yang digunakan, yang mengambarkan target program yang terlaksana dengan jumlah anggaran yang tersedia selama proses operasi internal, dan pelayanan yang berlangsung. Penelitian terhadap Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II mengunakan metode analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui gambaran setiap variabel yang dinyatakan dalam kuesioner terhadap pelayanan, proses operasi internal, pertumbuhan dan pembelajaran. Adapun hasil analisis terhadap penilaian kinerja secara keseluruhan dalam adalah baik dengan total skor 57 dengan rincian sebagai berikut : 1). Kinerja pertumbuhan dan pembelajaran organisasi berada dalam kondisi cukup baik dengan total skor 9 2). Kinerja proses operasi internal organisasi berada dalam kondisi yang baik dengan total skor 11 3). Kinerja pelanggan yang dilayani organisasi berada dalam kondisi yang sangat baik dengan total skor 25 4). Kinerja keuangan organisasi berada dalam keadaan yang effisien dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam kondisi yang cukup baik dengan skor 10 Dimasa mendatang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II sebagai organisasi publik harus terus menerus meningkatkan kinerja khususnya kinerja pelanggan dengan terus meningkatkan pelayanan kepada mitra kerja dan kinerja operasi internal organisasi dengan didukung sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan serta bermoral tinggi tanpa mengesampingkan tugas pokok dan fungsi

---

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II is a public organization who runs and supports the vision and mission of The Directorate General of Treasury that is the implementation of government?s programs and services for the public. Balanced Scorecard which is introduced by Kaplan and Norton: 1996 is a method of evaluating performances that includes non-financial perspective, such as learning and growth, customers, internal operating process, along with financial perspective. In appraising public organization?s performance, assessment on nonfinancial perspective is the major approach, particularly customer?s or client`s perspectives. The ultimate goal of a public organization is not maximizing financial profit but balancing financial responsibility between provided funds and spent funds that points up the accomplishment of the target programs compared with the available funds throughout the internal operating process and the delivering of the service. Research on Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II utilizes the descriptive analytic method which is used to study the research variables which are applied in the questionnaire. Those research variables are service, internal operating process, and learning and growth. Moreover, the finding of the analysis of the overall performance assessment is good with total score 55 which is dispersed as follows: 1. Performance of the organization`s learning and growth is in enough condition with total score 9 2. Performance of the organization`s internal operating process is in good condition with total score 11 3. Performance of the organization`s service is in exelent condition with total score 25 4. Performance of the organization`s finances is efficient and accountable is in enough condition with total score 10 In the future, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II as a public organization should continuously increase its performance especially service?s performance by consistently increasing service to the clients and performance of internal operating process which are supported by human resources that have knowledge, skill and high morale without disregarding main duty and function.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas peranan Itjen sebagai auditor internal Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan terhadap manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan. Selain itu juga untuk mengetahui praktek pelaksanaan manajemen risiko pada Ditjen Perbendaharaan dan untuk mengetahui pula risiko-risiko yang akan atau telah terjadi jika manajemen risiko dan audit atasnya kurang efektif dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses manajemen risiko Ditjen Perbendaharaan masih sangat perlu dilakukan penyempurnaan, sedangkan peranan Itjen sebagai auditor internal kurang efektif.

---

ABSTRACT
This study discusses the role of the internal auditor Inspectorate General Ministry of Finance as internal auditor to the risk management undertaken by Directorate General Treasury. In addition to knowing the implementation of risk management practices at Directorate General Treasury and to determine the risks that will or have occurred if the risk management and audit it less effectively implemented. The results showed that the risk management process Directorate General Treasury still needs to be improved, while the Inspectorate General role as internal auditor is less effective.