Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketika komunitas praktis dalam organisasi merupakan sokoguru kreasi pengetahuan, pertanyaannya adalah mengapa komunitas itu dianggap tidak lazim. Minimal ada tiga alasan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Pertama meskipun komunitas praktis telah ada sejak lama bahka telah berabad abad namun dalam kenyataannya istilah komunitas praktis baru belakangan ini dimasukkan ke dalam bahasa bisnis. Kedua, hanya ada beberapa lusin perusahaan yang berpikir masa depan untuk melakukan langkah maju dengan cara memelihara komunitas praktis yang tumbuh dalam organisasinya, Ketiga, tidak begitu mudah membangun dan mempertahankan, apalagi menyatukan komunitas praktis di dalam suatu organisasi. Sifat komunitas praktis yang organik, spontan dan informal menjadikannya cukup resisten terhadap pengawasan dan campur tangan pihak lain. Karena itu konsep 'komunitas praktis' dan ' organisasi reflektif' lebih cepat dicapai melalui bauran pelanggan yang efektif, partner bisnis dan pekerja dalam organisasi pada semua level."

"Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan organisasi dalam menghadapi era teknologi informasi. Informasi yang diolah dengan efektif akan sangat bermanfaat dalam peningkatan efektifitas di dalam organisasi...."

"ABSTRAKProduktivitas tenaga kerja di Indonesia menghasilkan output yang cukup baik dan terus mengalami peningkatan. Namun, jika dibandingkan dengan negara lain, produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih lebih rendah. Sebuah kecenderungan menunjukkan bahwa era industri kini telah berubah menjadi era ekonomi berbasis pengetahuan. Produktivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor pengetahuan. Secara sosiologis, pengetahuan merupakan hubungan antara pikiran manusia dan konteks sosial yang mempengaruhinya. Pengetahuan yang terkelola akan menghasilkan produktivitas kerja pegawai yang baik, salah satunya dengan pengadaan evaluasi dari perusahaan terhadap pegawai. Studi-studi terdahulu mengungkapkan bahwa manajemen pengetahuan memiliki pengaruh yang positif terhadap produktivitas kerja pegawai. Artikel ini menggunakan metode kuantitatif dengan konsep manajemen pengetahuan sebagai variabel independen dan produktivitas kerja pegawai sebagai variabel dependen, dengan hipotesis penelitian adalah terdapat hubungan antara Manajemen Pengetahuan terhadap Produktivitas Kerja pegawai Corporate Communication Kompas Gramedia.

---

ABSTRACTLabor productivity in Indonesia produces good output and continues to increase. However, when compared with other countries, labor productivity in Indonesia is still lower. A trend indicates that the industrial era has now turned into an era of knowledge-based economy. Productivity is influenced by several factors, one of which is the knowledge factor. On sociologically, knowledge is the relationship between the human mind and the social context that influences it. Managed knowledge will result in good work productivity of employees, one of them with the procurement of an evaluation of the company against employees. Previous studies reveal that knowledge management had a positive effected on employee productivity. This article uses quantitative methods with the concept of knowledge management as an independent variable and employee productivity as a dependent variable, with the research hypothesis is there is a relationship between Knowledge Management to Work Productivity of Employee Corporate Communications Kompas Gramedia.Key word: Work productivity, knowledge management, organization, employee."

"ABSTRAKDunia yang sedang berkembang menuntut organisasi untuk bertahan dan memiliki daya saing. Corporate entrepreneurship diketahui memiliki peran positif dalam pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Corporate entrepreneurship dikaitkan dengan aktivitas pengambilan risiko, pengembangan inovasi, dan proaktif. Dan untuk itu, faktor-faktor yang memengaruhi Corporate entrepreneurship, baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung, perlu diselidiki lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif untuk menentukan hubungan antara lingkungan eksternal, lingkungan internal organisasi, serta berbagi pengetahuan, dengan corporate entrepreneurship. Lingkungan eksternal yang diteliti terdiri dari kedinamisan, munificence, dan kompleksitas. Sedangkan lingkungan internal organisasi yang terkait dengan corporate entrepreneurship adalah dukungan manajemen, diskresi kerja, penghargaan/pengakuan, dan ketersediaan sumber daya. Sedangkan berbagi pengetahuan diteliti sebagai unidimensional. Secara umum, pembahasan tentang entrepreneurship lebih sering ditujukan pada organisasi sektor swasta atau usaha kecil-menengah. Penelitian ini dilakukan di salah satu organisasi sektor publik di Indonesia yang bergerak di bidang jaminan sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Data diambil dari 85 kepala kantor cabang yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini akan memperkaya studi sebelumnya yang telah dilakukan, dengan konteks organisasi publik di Indonesia.

---

ABSTRACTA growing world requires organizations to survive and have competitiveness. Corporate entrepreneurship is known to have a positive role in organizational growth and development. Corporate entrepreneurship is associated with risk taking activities, innovativeness, and proactiveness. And for that, the factors that influence Corporate entrepreneurship, both those that affect directly or indirectly, need to be investigated further. This research was conducted with quantitative methods to determine the relationship between the external environment, internal organization environment, and knowledge sharing, with corporate entrepreneurship. The external environment studied was dynamism, munificence, and complexity. While internal organization environment related to corporate entrepreneurship are management support, work discretion, rewards/recognition, and resource availability. And knowledge sharing is examined as unidimensional. In general, the discussion on entrepreneurship is aimed more at private sector organizations or small-medium enterprises. The research was conducted in one of the public sector organizations in Indonesia that is engaged in social security namely BPJS Ketenagakerjaan (Workers Sosial Security Agency). The data is taken from 85 head of branch office originated from regions in Indonesia. The results of this study will enrich previous studies that have already been carried out, with the context of public organizations in Indonesia"

"Penelitian ini dilakukan untuk memahami peranan kuasa-pengetahuan dalam pengembangan atau transformasi menjadi learning organization (LO). Penelitian dilakukan dengan menganalisis peranan wacana birokrasi versus konsep LO dalam pengembangan ?governing ideas? (misi, nilai-nilai inti, visi), strategi, struktur dan budaya organisasi bisnis mikro BRI pada periode 1984 ? 2006, serta penerapan kedua wacana yang terimplikasikan pada subsistem orang-orang dalam proses tersebut. Penelitian kualitatif ini dirancang dengan menggunakan paradigma posmodernisme dan pendekatan berpikir sistem posmoderen. Penelitian dilakukan terhadap peristiwaperistiwa yang menunjukkan adanya kontradiksi atau ketegangan di antara wacana birokrasi dan wacana LO pada pengembangan keempat aspek dari organisasi bisnis mikro BRI, yaitu visi, strategi, struktur, dan budaya organisasi, serta pengembangan subsistem orang-orang sehubungan dengan proses pengorganisasian yang dilaksanakan. Analisis dilakukan dengan metode dekonstruksi. Hasil analisis menunjukkan adanya penerapan yang luas dari wacana pengetahuan lokal pada awal transformasi BRI Unit menjadi BRI Unit komersial atau perbankan pedesaan komersial. Dibandingkan dengan pengorganisasian sistem BRI dalam program BIMAS, pengorganisasian BRI Unit komersial mencerminkan kondisi LO sejati, yang ditandai dengan penerapan ?paradigma bisnis baru dan cara-cara kerja baru.? Meskipun begitu, beberapa cara kerja baru dipinjam atau diambil-alih dari konsep birokrasi, dan diterapkan dalam perancangan struktur organisasi dan proses pengembangan visi, strategi, dan budaya organisasi. Kohabitasi dari dua paradigma yang bertentangan ini pada akhirnya menghasilkan suatau organisasi bisnis mikro yang dapat dikategorikan sebagai ?organisasi memfrustrasikan.? Hal ini terjadi karena praktek-praktek sistem BRI Unit komersial yang berhasil kemudian dipatenkan. Bersamaan dengan itu, birokratisasi dalam pengorganisasian bisnis mikro, baik dari dalam BRI sendiri mupun karena tekanan regulasi perbankan yang mengacu standar-standar universal, mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dominasi wacana birokrasi dan pemapanan keberhasilan masa lalu membuat kualitas pembelajaran organisasi dalam pengorganisasian bisnis mikro mengalami kemunduran, yaitu bergeser ke posisi organisasi memfrutrasikan. Lebih dari itu, organisasi bisnis mikro dan Bank BRI pada umumnya tidak berhasil mendekonstrtuksi paradigma perbankan pedesaan komersialnya ketika harus memasuki siklus perbankan mikro dalam pengertian baru. Dengan kata lain, akumulasi pengetahuan yang dimiliki tidak memungkinkan untuk dilakukan transformasi sosial dan organisasional yang diperlukan dalam era keuangan mikro. Meskipun begitu, praktek pengorganisasian bisnis mikro BRI, khususnya dalam kondisi krisis, mendemonstrasikan suatu tipe pembelajaran organisasi yang lebih maju dari tipe triple-loop learning, dan dapat disebut sebagi quatro-loop learning. Dalam tipe pembelajaran ini, kapabilitas kebijaksanaan merupakan tataran yang mendorong pengelolaan perbedaan-perbedaan paradigmatik melalui manajemen keberagaman (diversity management). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan suatu model organisasi alternatif dari LO, yaitu model yang menempatkan kebijaksanaan atau kearifan?pengetahuan yang paling tinggi?sebagai pusat dan penggerak dari berbagai sub-sistem dan aspek LO. Dalam kerangka pengembangan dan pendayagunaan kebijaksanaan secara maksimal untuk mendukung pembelajaran organisasi dan pengembangan fungsi transformatif dari bisnis perbankan mikro BRI, disarankan agar Pimpinan BRI memberikan otonomi pengorganisasian yang lebih tinggi kepada organisasi bisnis mikro BRI. Dengan begitu, organisasi bisnis mikro dapat dengan lebih leluasa memajukan kapabilitas pembelajaran dan penciptaan pengetahuannya yang diperlukan bagi transformasi kemasyarakatan dalam kerangka perbaikan kehidupan bagi semakin banyak kalangan dari masyarakat melalui perwujudan misi dan visinya di bidang perbankan mikro. Dengan begitu, organisasi bisnis mikro dapat dengan lebih mudah meningkatkan kapabilitas dan otoritasnya dalam mendekonstruksi paradigma perbankan mikro secara terus-menerus sehingga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, bahkan menjadi agen pembangunan atau transformasi masyarakat kebanyakan. Akhirnya, BRI mampu mempertahankan reputasinya di bidang perbankan mikro dengan bertumpu pada keunggulan kompetitifnya dalam pengembangan dan pendayagunaan pengetahuan lokal. Peningkatan otonomi organisasi bisnis mikro BRI dapat ditempuh melalui penyerahan semakin banyak wewenang kepada bisnis mikro, atau spin-off bisnis mikro dan pembentukan perusahaan induk (holding company) pada Bank BRI dimana bisnis mikro merupakan salah satu unitnya yang otonom. Dengan demikian, Bank BRI dapat mempertahankan keunggulan kompetitif dalam pelayanan perbankan mikro dan berkontribusi secara maksimal dalam memajukan perekonomian rakyat dan mendukung daya saing bangsa dalam masyarakat pengetahuan-global dengan berakar pada akar sejarah dan pengetahuan lokal.

---

This research aims at better understanding of the role of knowledge-power in organizational development or transformation into a learning organization (LO). The analysis puts concern on the role of the bureaucracy paradigm versus the learning organization concept in the development of the ?governing ideas? (mission, core values, and vision), strategy, organizational structure and culture in the period of 1984?2006, and the implied role of the two competing paradigms on the people subsystem in that processes. The research design assumes the postmodernism standpoint of view and applies the postmodern systems approach and qualitative style of research. The study investigates the role of the two competing paradigms in directing the organizing policies by scrutinizing the interplays and contradictions of the two paradigms in the organizational aspects and subsystems studied. The deconstruction or critical text analysis is applied as the main method of analysis. The research reveals that local knowledge as usually practiced in learning organizations was adopted in designing the governing ideas and the content of the organizational strategy and culture of BRI?s Micro Banking Business at the beginning of the transformation into a commercial rural banking in 1984. Compared to the organizing of BIMAS program, the organizing of BRI?s commercial Unit System at its early phase demonstrated the character of a genuine LO, in the sense of performing ?new thinking and new way of doing? commercial rural banking. Meanwhile, the role of bureaucracy paradigm was dominantly held in designing the organizational structure and also in the processes of developing the organizational vision, strategy, and culture. This co-habitation of the two contradictory paradigms eventually results in a retreat to a ?frustrating organization.? This tendency has been contributed by the fixation of the past successful practices along with the increase of bureaucratization in organizing BRI?s micro banking business that was caused by internally and externally imposed regulations. BRI?s micro banking system suffers learning disabilities that inhibits its ability to grow better in the new landscape of micro banking world. It fails in deconstructing its own paradigm on commercial rural banking and also in inventing the new ways in organizing micro banking business in the new context of micro banking. But in the major crises, some senior leaders of BRI practiced a higher type of organizational learning that can be typified as quatro-loop learning. In this type of organizational learning, the fourth loop is the deployment of wisdom in facing the diversity of paradigms. Based on this finding, the research comes out with an alternative model of organization of LO in which the virtue or the wisdom capability is deployed as the center and driver of all subsystems and aspects of organization and/or in organizing. In order to support the development and utilization of wisdom as the topmost level of knowledge in organizing BRI?s micro banking business, it is suggested that the BRI?s Micro Banking Business should be given more autonomy, either through providing greater decentralization or by splitting it up from BRI?s other businesses and positioning it as an autonomous unit along with other businesses of BRI?s holding company. By so doing, BRI can maintain its reputation and contribution in eradicating the poverty in the country and help the nation in building her competitive advantage in the global-knowledge society."

"Manajemen pengetahuan merupakan salah satu strategi organisasi untuk meningkatkan nilai kompetitif organisasi. Bahkan di beberapa negara model manajemen pengetahuan telah dikembangkan untuk mendorong terwujudnya tujuan organisasi. Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan PERMENPAN&RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa salah satu tujuan program percepatan reformasi birokrasi adalah peningkatan sumber daya manuasia yang kompeten dan kompetitif sehingga mendorong peningkatan pelayanan publik. Manajemen pengetahuan menjadi salah satu langkah strategis untuk menciptakan hal tersebut didukung oleh PERMENPAN&RB No. 14 Tahun 2011 tentang Implementasi manajemen pengetahuan di Kementerian dan Lembaga pemerintahan. Pada awal tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.5 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa pengelolaan (ASN) berubah menjadi berbasiskan kompetensi dan kinerja. Tiga Kementrian/Lembaga ditunjuk menjadi pengelola ASN (Kemenpan&RB, LAN, BKN) serta sebuah Komisi Aparatur Sipil Negara bertindak sebagai pengawas. Manajemen pengetahuan berperan dalam peningkatan koordinasi, komunikasi, kerjasama dan kolaborasi pelaksanaan pengelolaan ASN. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model manajemen pengetahuan yang kemudian disebut NUSANTARA (Government Human Capital Knowledge Management of Republic Indonesia)). NUSANTARA berperan untuk mengintegrasikan pengetahuan pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang berada di Kementerian dan Lembaga pengelola ASN ke dalam suatu sistem. Model NUSANTARA dibangun dengan mengidentifikasi isu strategis penerapan manajemen pengetahuan dan permasalahan yang terjadi, mengidentifikasi komponen model manajemen pengetahuan, merumuskan strategi penerapan model manajemne pengetahuan dan melakukan validasi model tersebut oleh pakar di bidang pengelolaan ASN. Interview dan survey digunakan dalam pengambilan data yang digunakan untuk penyusunan model dan strategi penerapan manajemen pengetahuan bagi pengelola ASN. Cause effect analysis, correspondence analysis, mixed methods, Pearson correlation analysis, content analysis dan analytical hierarchy process merupakan metode yang digunakan dalam penyusunan model NUSANTARA. Strategi penerapan NUSANTARA di susun dengan menggunakan metode competing value framework, gap analysis dan risk analysis, sedangkan untuk proses validasi hasil penelitian menggunakan metode triangulasi, expert judgment, proof of concept dan PRL realiability. Model manajemen pengetahuan yang dibangun terdiri dari delapan komponen berupa layer , yaitu 1) visi dan misi; 2) faktor penentu keberhasilan; 3) mekanisme dan teknologi manajemen pengetahuan; 4) sistem manajemen pengetahuan; 5) siklus manajemen pengetahuan; 6) proses dan sub proses manajemen pengetahuan; 7) output dan 8) outcome. Strategi serta roadmap viii Universitas Indonesia penerapan manajemen pengetahuan yang terbagi atas: 1) people (6 strategi); 2) proses (7 strategi) dan 3) teknologi (2 strategi). Serta roadmap strategi yang terdiri dari : 1) people (31 action plan); 2) process (28 action plan); 3) technology (4 action plan). Rekomendasi untuk penelitian berikutnya adalah pengembangan ontologi pengetahuan tentang pengelolaan ASN yang diintegrasikan ke dalam portal agar data tersebut memiliki makna berdasarkan kesepakatan bersama (semantic), penyusunan level adopsi model serta rekomendasi peningkatan level adopsi dan penyusunan metode pengukuran pencapaian action plan dalam roadmap strategi.

---

Knowledge management well known as one of organizational strategy to improve organizational competitive value. Moreover in some countries, knowledge management has been developed to encourage the realization of organizational objectives. Align with Precident Decree No. 81 Year 2010 about Grand Design of Bureaucratic Reform and PERMENPAN&RB No. 20 Year 2010 about Bureaucratic Reform Road Map states that one purpose of program acceleration of bureaucratic reforms is the improvement of human resources competency and competitive to encourage the improvement of public services. Knowledge management become one of strategic action plan to achieve that with supported by PERMENPAN&RB No. 14 Year 2011 about Knowledge management implemementation in government institution. In early 2014, Indonesian government declared Undang-Undang No.5 about Aparatur Sipil Negara (ASN) which explain that management of ASN turn out to competency and performance based. Three government ministries designated as managers and one komitte in charge as the supervisor. Knowledge management have a role in improving the coordination, communication, cooperation and collaboration in managing the ASN. This research aims to develop knoweldge management model which was then called the NUSANTARA (Government Human Capital Knowledge Management of Republic Indonesia)). NUSANTARA has a role to integrate government human capital management knowledge which was in the Kemenpan&RB, LAN, and BKN into a system. This model developed by identifying strategical issues of knwoeldge management implementation and existing problem, identifying the component of knowledge management model, formulate the strategic implementation plan and do the validation and verification model by the experts. Interview and survey conducted to collect the data for developing model and strategic implementation of knwoeldge management model for government human capital management. While, cause effect analysis, correspondence analysis, mixed methods, Pearson correlation analysis, content analysis and analytical hierarchy process are the methods that used to develop the NUSANTARA model. Hence, strategic implementation of NUSANTARA was determine by using competing value framework, gap analysis and risk analysis, then the validation process of research result was done using triangulation, expert judgment, proof of concept dan PRL realiability method. The knowledge management model consist of eight layer components, there are; 1) vision and mission; 2) critical success factor; 3) knowledge management mechanisms and technologies; 4) knowledge management systems; 5) knwoeldge management cycle; 6) knowledge management process and subprocess; 7) output and 8) outcome. Strategic implementation of KM divided into: 1) people (6 strategies); 2) proses (7 strategies) dan 3) teknologi (2 strategies). The strategy roadmap consist of : 1) people (31 action plan); 2) process (28 action plan); 3) technology (4 action plan)The recommendation for x Universitas Indonesia further research are knowledge ontology development in government human capital management that will be integrate into the portal so that data has a meaning based on mutual agreement (semantic). Otherwise future research can develop adoption level of NUSANTARA model and recommendation to enhance the adoption level and also develop the measurement methods for strategic roadmap achievement.

"