Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas pengawasan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk meminimalisasi celah bagi para penyelenggara negara melakukan penyimpangan. Pengawasan dapat dilakukan melalui koordinasi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinasi antara kedua lembaga tersebut dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara jumlah pengaduan yang berasal dari masyarakat dengan informasi dari BPK dan sinergi antara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan kasus penyidikan KPK terkait pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah informasi terkait kasus yang memiliki indikasi korupsi lebih banyak berasal dari laporan pengaduan masyarakat dibandingkan informasi dari BPK dan telah terdapat sinergi antara LHP BPK dengan kasus penyidikan KPK. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan BPK dapat memberikan seluruh laporan hasil pemeriksaan setiap lembaga/kementerian negara dan pemerintah daerah yang mengindikasikan ketidakwajaran atas laporan keuangan, sehingga koordinasi antara BPK dan KPK lebih optimal dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

---

ABSTRACTThis thesis explained about supervision in the accountability of state financial management that aims to minimize the opportunity of state official misconduct. The supervision can be conducted through coordination between Audit Commission (BPK in Indonesia) and Commission Eradication Corruption (KPK in Indonesia). Coordination between both of the institutions can be seen by comparison between amount of information from the community with information from BPK and the synergy between examination report from BPK with the KPK?s cases related to the procurement of goods and services. The research show that amount of information which indicated corruption related cases sourced more than information from the community compared with information from BPK and there have been synergies between examination report from BPK with the KPK?s cases. Based on the results of research, BPK is expected to provide all examination reports of each ministry or institution which have indication about misstatement on financial report, so coordination between BPK and KPK can be optimal in supervision of accountability state financial management."

"Kajian ini akan mengungkapkan tentang kebijakan pengelolaan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Dampak pandemi ini telah menyebabkan kelumpuhan sektor usaha kecil menengah yang dipicu menurunnya daya beli masyarakat, sedangkan pada sektor industri manufaktur mengalami penurunan supply dan demand yang tajam, terganggunya rantai pasok dan pemutusan hubungan kerja, sehingga terjadi penurunan penerimaan negara dari sektor pajak. Pertumbuhan ekonomi nasional yang minus 5,32 persen pada kuartal kedua dikhawatirkan dapat memicu resesi dan krisis sehingga respon extraordinary pengelolaan keuangan negara ditempuh untuk mengantisipasi kondisi berat dan sangat berat yang mungkin bisa terjadi. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder yang dapat memberikan analisis pengelolaan keuangan negara terhadap stimulus ekonomi. Pengalokasian anggaran ditujukan untuk infrastuktur kesehatan dan berbagai paket stimulus pemberdayaan masyarakat, penguatan sektor dunia usaha, dan penyiapan keberlanjutan kegiatan ekonomi melalui program pemulihan ekonomi nasional searah dengan upaya penemuan vaksin Covid-19."

"Tesis ini membahas mekanisme penerimaan hibah luar negeri terkait dengan upaya meningkatkan efektivitas pemanfaatan hibah. Efektivitas hibah tergantung pada: 1) kualitas pemerintahan Negara Penerima, 2) kualitas hibah, dan 3) tata kelola pengorganisasian hibah. Prinsip efektivitas bantuan/hibah yaitu alignment, menegaskan pentingnya penggunaan sistem pengelolaan keuangan pemerintah (use of country system) dalam pengelolaan hibah. Mekanisme penerimaan hibah secara langsung dianalisis menggunakan indikator use of country systems, yaitu: on plan, on budget, on parliament, on treasury, on accounting, on procurement, on auditing, dan on reporting. Hasil analisis menyebutkan bahwa mekanisme penerimaan hibah secara langsung tidak memenuhi indikator on plan, on budget dan on parliament. Efektivitas mekanisme penerimaan hibah langsung dipengaruhi oleh tingkat pencatatan hibah yang diterima, serta dua hal yang masih harus dikaji lebih mendalam yaitu kepatuhan Kementerian/Lembaga untuk melaporkan hibah yang diterima dan sikap Donor terhadap use of country systems.

---

This thesis examine the mechanism of foreign grants acceptance related to efforts to improve the effectiveness of utilization of grants. The effectiveness of the grant depends on: 1) the quality of the Recipient Country, 2) quality of the grant, and 3) business process of the grant. The principle of the effectiveness of aid of alignment, stressing the importance of use of country systems in the management of grants.

Direct acceptance grant mechanism is analyzed using the indicators of use of country systems, comprise of: on plan, on budget, on parliament, on the treasury, on accounting, on procurement, on auditing, and on reporting. The results of the analysis stated that the direct acceptance grant mechanism do not meet with the indicator on plan, on budget and on parliament.

The effectiveness of the direct grant acceptance mechanism influenced by the level of recorded grants, and the two things that still need to be studied more deeply: the compliance of the Ministry/Agency to report on grants accepted and Donor commitment to use of country systems."

"Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau yang biasa disingkat SAKTI merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja (satker) sebagai alat untuk mendukung implementasi SPAN dalam pengelolaan keuangan. Aplikasi ini mencakup tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang telah ada sebelumnya terkait pengelolaan APBN dengan menerapkan konsep single database dan digunakan untuk seluruh transaksi baik pada tingkat entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan ini mulai diterapkan ke seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga pada tahun 2022, termasuk Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SAKTI dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara berdasarkan teori dari Sirat (2013) yang membahas faktor-faktor penentu keberhasilan suatu e-government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 dari 11 faktor, yaitu dukungan pimpinan; visi, misi, dan tujuan; budaya organisasi; pelatihan; peraturan; kolaborasi; strategi; infrastruktur; keamanan; dan keuangan telah sesuai dengan indikator dalam teori tersebut.

---

The ‘Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi’ or commonly abbreviated as SAKTI is an application used by units as a tool to support the implementation of SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) in financial management. The SAKTI application integrates all existing applications related to APBN management by applying a single database concept and is used for all transactions at both the accounting entity and reporting entity levels. The SAKTI application developed by the Ministry of Finance will begin to be implemented in all Ministry/Agency units in 2022, including the National Civil Service Agency Head Office. Therefore, this research aims to evaluate the implementation of SAKTI in the implementation of financial management at the National Civil Service Agency Head Office based on a research instrument by Sirat (2013) which discusses the factors determining the success of an e-government. This research is qualitative research with a case study design. The approach taken was the method of literature study and interviews with parties directly related to the implementation of the SAKTI application in the implementation of financial management at the Head Office of the National Civil Service Agency. The research results showed that 10 of the 11 factors, namely leadership support; vision, mission and goals; organizational culture; training; regulation; collaboration; strategy; infrastructure; security; and finances are in accordance with the indicators in the research instrument."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Otorita Ibu Kota Nusantara. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Ibu Kota Baru Republik Indonesia yang telah disahkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara menjadi pusat perbincangan oleh Masyarakat dan Akademisi. Pembangunan Ibu Kota Baru tidak terlepas dari bagaimana cara pemerintah melakukan pendanaan dalam pembangunan Ibu Kota tersebut. Pendanaan Ibu Kota baru mendapatkan sumber pendanaan dari Keuangan Negara, Keuangan Negara dalam Ibu Kota Nusantara dikelola langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk langsung oleh Presiden dan Kepala Otorita berkedudukan setingkat dengan Menteri. Kepala Otorita yang mendapatkan kewenangan dalam mengelola Keuangan Negara dalam Ibu Kota Nusantara dan berkedudukan setingkat dengan Menteri menjadikan terdapat indikasi adanya dualisme kelembagaan dalam pengelolaan Keuangan Negara. Pada praktiknya Pengelolaan Keuangan Negara ditujukan hanya kepada Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) namun pada Undang-Undang tentang IKN, Kepala Otorita juga dapat mengelola Keuangan Negara dalam rangka persiapan, Pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara, sehingga terjadi kekhawatiran adannya pembengkakan APBN dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

---

This paper analyzes the Principle of State Financial Management in the Archipelago Capital Authority. This article was prepared using doctrinal research methods. The New Capital City of the Republic of Indonesia, which has been ratified by the Government based on Law Number 3 of 2022 as most recently amended by Law Number 21 of 2023 concerning the National Capital, has become the center of discussion among the public and academics. The development of the new capital city cannot be separated from how the government funds the development of the capital city. Funding for the new capital city receives funding sources from the State Finance. State Finances in the Archipelago Capital City are managed directly by the Head of the Archipelago Capital Authority who is appointed directly by the President and the Head of the Authority is at the same level as the Minister. The Head of the Authority who has the authority to manage State Finances in the Archipelago Capital and has a position at the same level as the Minister means that there is an indication of institutional dualism in the management of State Finances. In practice, State Financial Management is directed only to the Minister of Finance as the Chief Financial Officer (CFO), but in the Law on IKN, the Head of the Authority can also manage State Finances in the context of preparation, development and relocation of the National Capital. The State Revenue and Expenditure Budget (APBN) is used in the Development of the Archipelago Capital City, so there are concerns about the APBN swelling in the Development of the Archipelago Capital City."

"Analisis Proses Penyusunan Laporan Keuangan Badan LayananUmum. Studi Kasus RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Laporan Keuangan Badan Layanan Umum BLU merupakan hal yang amat pentingdan tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian induknya sebagaipertanggungjawaban dana publik dan juga memberikan keyakinan yang memadai reasonable assurance atas akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggarannegara. Tujuan penelitian ini untuk melihat proses penyusunan laporan keuangan diRSJPD Harapan Kita dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan nilaiaset sebesar Rp.971.630.323.566,- di tahun 2015. Hasil penelitian menunjukankompetensi sumber daya manusia SDM pada Bagian Perbendaharaan danMobilisasi Dana PMD dan Akuntansi memiliki latar belakang pendidikan sebanyak53,1 sarjana S1 ke atas dan didapati 37,5 pejabat struktural tidak memiliki latarbelakang pendidikan ekonomi atau akuntansi. Kondisi ini terjadi karena prosespengangkatan pejabat struktural belum dilakukan secara terbuka, tetapi melalui badanpertimbangan jabatan dan kepangkatan baperjakat , pada akhirnya keputusanDirektur Utama yang menentukan. Namun demikian kendala ini dapat diatasi denganmemberikan pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Keuangandan Kementerian Kesehatan.Sistem pengendalian internal akuntansi terkait penyusunan laporan keuangan, belumadanya validitas pada transaksi pendapatan tunai, pada proses pengakuan pendapatanpiutang BPJS membutuhkan waktu 2-3 bulan dikarenakan proses verifikasi keuanganinternal kekurang petugas dan belum dibantu oleh aplikasi komputer. Sedangkanuntuk sistem pengendalian akuntansi pengeluaran penggunaan kartu pengawassebagai kartu kendali belum optimal, kartu pengawas harus diterbitkan setelah prosespengadaan selesai sehingga dapat memantau berita acara serah terima BAST untukmencegah keterlambatan proses pengesahan belanja. Perlunya membangun sisteminformasi akuntansi rumah sakit yang terintegrasi sehingga membantu komunikasiantar unit kerja dan mengontrol aliran dokumen, lebih lanjut menghasilkan laporankeuangan secara real time. Peran auditor internal lebih diharapkan berperan sebagaikatalisator dengan memberikan bimbingan dan ikut aktif dalam proses bisnis.

---

Analysis of Public Service Agency BLU Finacial StatementProcess Case Study in RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita The Financial Statement of the Public Service Agency BLU is very important andinseparable from the Financial Statements of its parent Ministry as accountable forpublic funds and also provides reasonable assurance on the accountability andtransparency of the use of the state budget. The purpose of this study is to see theprocess of preparing financial statements at RSJPD Harapan Kita by usingqualitative research methods. With the asset value of Rp.971.630.323.566, in theyear 2015. The results show the competence of human resources HR in the Treasuryand Mobilization Fund PMD and Accounting has educational background of 53.1 bachelor to Over and found 37.5 of structural officials have no economic oraccounting education background. This condition occurs because the process ofappointment of structural officials has not been done openly, but through the agencyof consideration of rank baperjakat , ultimately the decisions of the PresidentDirector determine. However, this obstacle can be overcome by providing educationand training held by the Ministry of Finance and the Ministry of Health.Accounting internal control system related to the preparation of financial statements,the absence of validity on cash income transactions, the recognition process BPJSreceivable income takes 2 3 months due to the internal financial verification processlack of officers and has not been assisted by computer applications. As for theaccounting control system, the use of supervisory card as the control card is notoptimal yet, the supervisory card must be issued after the procurement process iscompleted so that it can monitor the acceptance report BAST to prevent the delay ofthe approval budget. The need to build an integrated hospital accounting informationsystem that helps communicate between work units and control the flow of documents,further generating financial reports in real time. The role of internal auditors is moreexpected to act as a catalyst by providing guidance and actively participating inbusiness processes. "