ABSTRAKTesis ini membahas pengawasan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk meminimalisasi celah bagi para penyelenggara negara melakukan penyimpangan. Pengawasan dapat dilakukan melalui koordinasi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinasi antara kedua lembaga tersebut dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara jumlah pengaduan yang berasal dari masyarakat dengan informasi dari BPK dan sinergi antara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan kasus penyidikan KPK terkait pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah informasi terkait kasus yang memiliki indikasi korupsi lebih banyak berasal dari laporan pengaduan masyarakat dibandingkan informasi dari BPK dan telah terdapat sinergi antara LHP BPK dengan kasus penyidikan KPK. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan BPK dapat memberikan seluruh laporan hasil pemeriksaan setiap lembaga/kementerian negara dan pemerintah daerah yang mengindikasikan ketidakwajaran atas laporan keuangan, sehingga koordinasi antara BPK dan KPK lebih optimal dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

---

ABSTRACTThis thesis explained about supervision in the accountability of state financial management that aims to minimize the opportunity of state official misconduct. The supervision can be conducted through coordination between Audit Commission (BPK in Indonesia) and Commission Eradication Corruption (KPK in Indonesia). Coordination between both of the institutions can be seen by comparison between amount of information from the community with information from BPK and the synergy between examination report from BPK with the KPK?s cases related to the procurement of goods and services. The research show that amount of information which indicated corruption related cases sourced more than information from the community compared with information from BPK and there have been synergies between examination report from BPK with the KPK?s cases. Based on the results of research, BPK is expected to provide all examination reports of each ministry or institution which have indication about misstatement on financial report, so coordination between BPK and KPK can be optimal in supervision of accountability state financial management.