Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mengenai analisis aspek perencanaan dan pengendalian pada kegiatan pengelolaan anggaran di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asahi Manusia Banten. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsi manajemen khususnya aspek perencanaan dan pengendalian; teori anggaran yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; serta teori mengenai strategi pengendalian. Atas hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa: (1) aspek perencanaan dan pengendalian manajemen untuk kegiatan pengelolaan anggaran pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten secara umum belum berjalan optimal; (2) beberapa hambatan yang dihadapi antara lain masalah kebiajakan, kurangnya sosialisasi, mekanisme pencairan dana, kurangnya koordinasi dan hubungan kerja; (3) masih ditemuinya pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Hasil penelitian ini menyarankan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten agar meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dengan mengatasi hambatan dengan mengacu pada perencanaan dan pengedalian yang lebih mating......The research analyzes the planning and controlling aspects in budget management activities on Banten Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights. Theories used in this research are: the theory of management functions in particular aspects of planning and controlling; the theory of the budget stages which includes planning, implementation, and reporting; as well as theory about control strategies. From the analysis of interview results, it can be concludes that: (1) planning and controlling in terms of budget management activities on Banten Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, in general has not run optimally; (2) several obstacles that faced including policy issues, lack of socialization, distribursement mechanisms, lack of coordination and working relationships; (3) there’s still no transparency on budget management. The results of this research suggest Banten Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights to improve budget management performance by overcoming obstacles with reference to the planning and control more mature.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan continuous auditing dengan berfokus pada kondisi faktor pendukung dan manfaat penerapan continuous auditing pada pengelolaan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan persepsi dari auditor internal dan stakeholder dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi faktor pendukung telah memadai dan penerapan continuous auditing mampu memberikan manfaat dalam pengelolaan anggaran. Meskipun demikian, penelitian ini merekomendasikan peningkatan akses data auditor internal, kompetensi sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi, dan penyusunan SOP tekait pelaksanaan continuous auditing ......This study aims to analyse the implementation of continuous auditing by focussing on condition of the supporting factors and the benefits of implementing continuous auditing in budget management at the Ministry of National Development Planning/Bappenas. Based on the perceptions of the internal auditors and stakeholders, it can be concluded that in general the condition of the supporting factors is sufficient and the implementation of continuous auditing is able to provide benefits in budget management. Nonetheless, this study recommends increasing access data for internal auditor, competence of human resources in information technology aspect, and preaparation of SOPs regarding the implementation of continuous auditing.

Abstrak :
ABSTRAK
LAN Jakarta merupakan salah satu dari delapan satker yang ada di Lembaga Administrasi Negara. Saat ini sistem informasi terkait pengelolaan anggaran di LAN Jakarta belum terintegrasi. Sistem yang belum terintegrasi menyebabkan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan analisis dan perancangan sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran. Penelitian dilakukan dengan metode FAST Framework for The Application of System Thinking hingga tahap desain logikal berupa logical system model dan spesifikasi dari sistem yang akan dikembangkan.

---

ABSTRACT
LAN Jakarta is one of eight working units in the National Institute of Public Administration. Currently the information system related to budget management in LAN Jakarta has not been integrated. Systems that are not integrated cause some obstacles in the implementation of budget management. The purpose of this study is to produce analysis and design of information systems that can improve the performance of budget management. The research is done by FAST method Framework for The Application of System Thinking to logical design stage in the form of logical system model and specification of system to be developed.

Abstrak :
Tesis ini membahas penerapan kebijakan efisiensi anggaran RSUD dr. M. Yunus pada tahun penganggaran 2019 – 2021. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskirptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efisiensi anggaran RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dimana implementasi kebijakan yang mencantumkan pengelolaan anggaran dan program kerja pada tahun 2019 – 2021 memiliki variasi yang berbeda serta faktor pendukung yang mempengaruhi pengelolaan anggaran RSUD Dr. M. Yunus. Terkait pembiayaan, pada tahun penganggaran 2019 terdapat pembiayaan yang dikeluarkan selain dengan program kerja adalah terkait hutang RSUD dr. M. Yunus yang berakibat adanya beban anggaran yang perlu ditanggulangi dan dibebankan secaraberkala dan terjadi pula di tahun penganggaran 2020 dan 2021. Perbedaan yang mendasar terjadi pada tahun penganggaran 2020 dan 2021 dimana pandemi COVID-19 terjadi sehingga yang mempengaruhi struktur anggaran serta besaran anggaran yang telah dialokasikan terkhusus pada tahun penganggaran 2020 – 2021. Efisiensi anggaran perlu dilakukan mengingat pengaruh dari perubahan prioritas program kerja yang semula adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh berganti menjadi fokus penanggulangan pasien COVID-19. Hal ini juga berpengaruh kepada beberapa pelayanan yang dialih fungsikan serta berdampak pada refokusing anggaran yang ada. Selain itu, adanya faktor pendukung dalam pengelolaan anggaran dinilaimemiliki peran yang penting dengan melihat aspek politis yang terjadi maupun secara struktural serta adanya batasan dan nilai publik yang dapat mempengaruhi efisiensi anggaran RSUD Dr. M. Yunus ......This thesis discusses the application of budget efficiency policies at RSUD dr. M. Yunus in the 2019 – 2021 budget year. This research is qualitative research with a descriptive design. The results of this study indicate that the budget efficiency of RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu where the implementation of policies that include budget management and work programs in 2019- 2021 have different variations as well as supporting factors that influence the budget management of RSUD Dr. M. Yunus. Regarding financing, in the 2019 budget year there was financing issued other than the work program, which was related to the debt of RSUD Dr. M. Yunus which results in a budget burden that needs to be addressed and charged periodically and also occurs in the 2020 and 2021 budget years. The fundamental difference occurred in the 2020 and 2021 budget years where the COVID-19 pandemic occurred so that affected the budget structure and the amount of the budget that was has been allocated specifically for the 2020 – 2021 budget year. Budget efficiency needs to be done considering the effect of changing the priority of the work program which was originally to improve overall health services to change to focus on treating COVID-19 patients. This also affected several services that were transferred and had an impact on the refocusing of the existing budget. In addition, the existence of supporting factors in budget management is considered to have an important role by looking at the political aspects that occur as well as structurally as well as the existence of limits and public values that can affect the efficiency of the budget of RSUD Dr. M. Yunus

Abstrak :
Penelitian ini mengenai analisis aspek perencanaan dan pengendalian pada kegiatan pengelolaan anggaran di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: teori fungsi manajemen khususnya aspek perencanaan dan pengendalian; teori anggaran yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; serta teori mengenai strategi pengendalian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analistis dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat struktural di Bagian Penyusunan Program dan Laporan, pejabat struktural di Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dan pejabat dan pegawai pada unit pelaksana teknis yang bertugas menangani kegiatan pengelolaan anggaran. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kajian pustaka, sedangkan analisis yang dilakukan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dari analisis atas hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa: (1) aspek perencanaan dan pengendalian manajemen untuk kegiatan pengelolaan anggaran pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten secara umum belum berjalan optimal; (2) beberapa hambatan yang dihadapi antara lain masalah kebijakan, kurangnya sosialisasi, mekanisme pencairan dana, kurangnya koordinasi dan hubungan kerja; (3) masih ditemuinya pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Hasil penelitian ini menyarankan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten agar meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dengan mengatasi hambatan dengan mengacu pada perencanaan dan pengendalian yang lebih matang. ......This research analyzes the planning and controlling aspecls in budget management activities on Banten Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights. Theories used in this research are: the theory of management funetions in particular aspects of planning and controlling; the theory of the budget stages wliich includes planning, implementation, and reporting; as well as theory about control strategies. This research uses analytical deseriptive method wilh qualitative approaches. Informants in this research are: officer of program and report preparalion seetion, officer of finance and supplies sub seetion, staffs of finance and supplies sub seetion, officers and employees on technical and operational units - who are in charge of budget management activities. The data was collectcd Ihrough interviews and literature review, while the analysis performed refers to the theories and concepts that are used. From the analysis of interview results, it can be concluded that: (1) planning and controlling in terms of budget management activities on Banten Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights, in general has not run optimally; (2) several obstacles that faced including policy issues, lack of socialization, disbursement mechanisms, lack of coordination and working relationships; (3) there’s still no transpareney on budget management. The results of this research suggest Banten Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights to improve budget management performance by overcoming obstacles with reference to the planning and control more mature.

Abstrak :
Laporan Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya pengelolaan anggaran di RSUD dr. Doris Sylvanus. Pengajuan klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) dan piutang yang belum terbayar kan menjadi masalah pengelolaan keuangan di RSUD ini. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan anggaran dan kapasitas kelayakan pengelolaan keuangan di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Olander (2007) terkait Proses Anggaran dan Kapasitas Kelayakan Pengelolaan Keuangan. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan juga studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan anggaran berjalan sesuai proses anggaran yang ada, meskipun begitu dalam pelaksanaannya masih terdapat tahapan pada proses yang terkendala seperti pada pencairan anggaran, sistem akuntansi dan sistem pelaporan serta evaluasi hasil audit dan pelaporan. Kapasitas Kelayakan pengelolaan keuangan telah terpenuhi kecuali pada bagian kuantitas sumber daya manusia yang masih harus dikaji lagi dan juga peraturan pemerintah perlu dilengkapi.

---

The Performance Evaluation Report of the Regional Public Service Agency (BLUD) issued by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) shows the management of the budget in RSUD dr. Doris Sylvanus is still not optimal. Claim submission to the Social Security Organizing Agency (BPJS Healthcare) and their unpaid debts are matter of financial management in dr. Doris Sylvanus Hospital. These conditions encourage the conduct of this study which aims to analyse the process of budget management and the capacity for financial management feasibility at RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, Central Kalimantan. This study used a theoretical concept proposed by Olander (2007) about the budget process and financial management feasibility capacity. The study also used a post-positivist approach with qualitative data, collection techniques through in-depth interviews and also library research. The results of this study show the management of the budget runs according to the existing budget process, however in its implementation there are still stages in the process that are constrained by budget disbursement, accounting systems, as well as evaluation of audit and reporting results. The capacity for financial management Feasibility has been fulfilled, except in the quantity of human resources that still needs to be reviewed and also government regulations that need to be completed.

Abstrak :
ABSTRAK
DPR RI sebagai kekuasaan legislatif mengemban fungsi untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Kondisi ini disusun dengan sistematis oleh anggaran yang memadai dan organ yang mendukungnya. Badan Urusan Rumah Tangga merupakan alat kelengkapan dewan yang bertanggung jawab menjamin fungsifungsi dewan tersebut berjalan dengan merencanakan dan mengontrol anggaran yang ditetapkan. Keduanya, diatur dalam arah kebijakan umum pengelolaan anggaran (AKUPA). BURT mengatur tentang pembentukan keputusan arah kebijakan umum pengelolaan anggaran dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan keputusan tersebut, sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian perencanaan dan pelaksanaan perlu adanya instrumen yang menyelesaikan perbedaan tersebut guna tercapainya kemanfaatan dan kesejahteraan rakyat. Dengan perbedaan perencanaan dan implementasi tersebut, timbul permasalahan, 1. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Indonesia, 2. Bagainakah implementasi pelaksanaan fungsi Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengidentifikasi beberapa teori yakni teori organ dan fungsi, teori dikotomi, green light theory dan teori kemanfaatan hukum. BURT sebagai organ penting untuk melancarkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan melalui keputusan AKUPA untuk diimplementasikan oleh alat kelengkapan dewan, koordinasi diantara alat kelengkapan dewan menjadi tolak ukur untuk mewujudkan fungsi DPR RI. Adanya inkonsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi BURT menyebabkan tidak tercapainya tujuan utama DPR RI untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, penyimpangan terhadap implementasi arah kebijakan umum pengelolaan anggaran menjadi masalah karena fungsi DPR RI tidak berjalan maksimal, sehingga BURT perlu membuat pengaturan yang baku terhadap pembentukan arah kebijakan umum pengelolaan anggaran yang pada hakikatnya dibutuhkan oleh dewan dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Dengan demikian, tidak terjadi inkonsistensi antara perencanaan dan implementasi AKUPA.

---

ABSTRACT
The Indonesian House of Representatives (DPR RI) as legislative power has a function to guarantee the welfare of the people. This condition is systematically arranged by adequate budget and the organ that supports it. The Household Affairs Council is a board tool that is responsible for ensuring that the council functions are running by planning and controlling the established budget. Both are regulated in the general budget management policy direction (AKUPA). BURT regulates the formation of decisions on the general policy direction financial arragement and ensures that its implementation proceeds accordingly, so that if there is a mismatch in planning and implementation there is a need for instruments to resolve the differences in order to achieve the benefits and welfare of the people. With the difference of planning and implementation, problems arise, 1. What is the position and function of the Committe for Internal Affairs of the Indonesia House of Representatives in Indonesia, 2. What is the implementation of the function of the Committe for Internal Affairs of the Indonesia House of Representatives. The author in conducting this research using normative juridical research methods, namely by identifying several theories namely organ theory and function, dichotomy theory, green light theory and theory of legal benefit. BURT as an important organ to smooth and support the implementation of the duties and functions of the council through the decision of AKUPA to be implemented by the board's equipments, the coordination between the board's fittings becomes the benchmark to realize the function of DPR RI. The existence of inconsistencies in the execution of duties and functions of BURT caused the absence of the main objectives of the House of Representatives to realize the welfare of the people, the deviation from the implementation of the general policy direction of budget management becomes a problem because the function of DPR RI is not running maximally, therefore BURT needs to make standard arrangements towards the establishment of general management policy a budget that is essentially required by the board in carrying out its functions. Thus, there is no inconsistency between the planning and implementation of AKUPA.