Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Diplomasi dikenal secara eksklusif dilaksanakan hanya oleh negara dan pejabat pemerintah pusatnya. Namun pada perkembangannya diplomasi juga mulai dilakukan oleh pemerintah daerah/kota yang kemudian dikenal sebagai diplomasi kota. Diplomasi kota adalah sebuah bentuk mekanisme diplomasi dimana pemerintah kota berinteraksi dengan aktor hubungan internasional lain untuk merepresentasikan dirinya dan mencapai kepentingan daerahnya. Pada implementasinya, diplomasi kota memberikan banyak keuntungan karena secara khusus dilakukan oleh daerah yang tentunya mengetahui keunggulan dan kekurangan masing-masing. Namun, masih didapati ketimpangan pelaksanaan diplomasi kota di berbagai daerah di Indonesia. Kenyataan ini kemudian memunculkan pertanyaan ldquo;bagaimana Pemerintah Indonesia dapat mengoptimalkan diplomasi kota sebagai salah satu upaya strategis kebijakan luar negeri Indonesia? rdquo;Dengan tujuan menjawab pertanyaan tersebut, penelitian akan melihat bagaimana implementasi, peluang dan tantangan diplomasi kota di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tinjauan pustaka dan wawancara sebagai metode pengumpulan datanya. Dengan mendasar pada teori Multi-Level Governance penelitian ini mencoba membuktikan bawa untuk melaksanakan kegiatan diplomasi kota yang optimal perlu sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Pada akhirnya, penelitian berhasil menyimpulkan bahwa tantangan-tantangan yang muncul dalam implementasi diplomasi kota di daerah membutuhkan penanganan yang berbeda. Peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai focal point dalam hubungan internasional Indonesia masih diperlukan untuk optimalisasi kegiatan diplomasi kota di Indonesia, sehingga harmonisasi arah kebijakan diplomasi Indonesia di segala lini pemerintahan dapat tercapai.

---

ABSTRACT
Diplomacy was known to be carried out exclusively by nations and its central officers. However, as it develops, diplomacy was also conducted by provincial municipal government and known as city diplomacy. City diplomacy is a diplomacy mechanism in which municipal government interact with other actors in international relation to represent their city and pursue their interest. In the actual implementation, city diplomacy brings many benefits because it is specifically used by the provincial municipal government which certainly knows the advantages and disadvantages of its own territory. However, imbalance still occur from the conduct of city diplomacy in various regions in Indonesia. This fact prompted a question about how the Indonesian government can optimize city diplomacy as one of its strategic Indonesian foreign policy With the aim of answering the question, this research look into the implementations, opportunities and challenges of the city diplomacy in Indonesia. The research methods of this paper were qualitative by using literature survey and in depth interview as the methods to gather data and information. By using the Multi Level Governance theory, this paper try to prove that synergy and coordination between the central and municipal government are crucial in order to optimize city diplomacy.Ultimately, the study had concluded that each of the challenges that arise in the implementation of city diplomacy requires different treatment. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia rsquo s role as the focal point of Indonesia rsquo s international relations are needed to optimized the city diplomacy in Indonesia, so that harmony in each administrative level can be achieved.

Abstrak :
ABSTRAK Pasca reformasi Indonesia dihadapkan pada perubahan pada sistem politik, sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Salah satu persoalan yang penting dan muncul adalah pemilihan kepala daerah secara langsung, dan hasil dari pemilihan kepala daerah secara langsung adalah munculnya kepala daerah yang berusia muda. Kualitas pemimpin muda, terkadang menjadi sorotan publik dalam masa kepemimpinannya, seperti yang terjadi di kota Bogor dimana kepala daerah sebagai representasi eksekutif pernah terjadi konflik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bogor sebagai representasi legislatif terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif. Akar masalah antar kedua instansi tersebut dikarenakan oleh komunikasi politik yang tidak berjalan dengan baik karena pimpinan kedua instansi tersebut. Hingga pada akhirnya pihak eksekutif berhasil melaksanakan komunikasi politik yang efektif dengan pihal legislatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis. Teori-teori yang dikedepankan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi politik dan teori ketahanan nasional. Teori tersebut dipakai sebagai kerangka berfikir yang membantu peneliti dalam melihat dan menganalis hasil-hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. Dengan menggunakan kerangka teori tersebut, korelasi antara fakta di lapangan yang diperoleh selama proses penelitian dan teori dapat dilihat korelasi kesenjangannya. Dari hasil penelitian yang didapat, bahwa politik informal sangat berpengaruh dalam pelaksanaan komunikasi politik yang efektif antara eksekutif dengan legislatif di kota Bogor dibandingkan pertimbangan politik. Wali Kota Bogor sebagai representasi eksekutif berhasil menjalankan komunikasi politik yang efektif sehingga batalnya pengunaan hak interpelasi dari pihak DPRD kota Bogor sebagai representasi legislatif.

---

ABSTRACT
Post-reform Indonesia are faced with changes in the political system, the system of government and state. One important issue that arises is the direct local elections, and the results of direct local elections is the emergence of regional heads of the young. The quality of young leaders, sometimes into the public spotlight in his tenure, as happened in the city of Bogor, where the executive head of the region as a representation ever conflict with the Regional Representatives Council (DPRD) Bogor city as a representation related legislative policies issued by the executive. The root of the problem between the two agencies was due to political communication does not run well by the leaders of both institutions. Until finally the executives successfully implement effective political communication with legislative pihal. This study used a qualitative method with descriptive analysis. Theories being put forward in this research is political communication theory and the theory of national security. The theory used as framework of thinking that help researchers in viewing and analyzing the research results found in the field. By using the theoretical framework, the correlation between the facts on the ground which is obtained during the process of research and theory can be seen in correlation gap. From the results obtained, that informal politics is very influential in the implementation of effective political communication between the executive and legislature in the city of Bogor than political considerations. Mayor of Bogor as executive representation to successfully run an effective political communication so that the cancellation of the use right of interpellation of the Bogor city parliament as legislative representation.

Abstrak :
Kota Tangerang menjadi sebuah kota yang menyangga ibukota Jakarta, sebagai daerah nodal strategis, Kota Tangerang memiliki potensi yang dapat meningkatkan ekonomi dan kegiatan pariwisata melalui kemudahan akses transportasi baik jalur darat dan udara. Namun, dari kekuatan tersebut belum cukup mengangkat nama Kota Tangerang secara internal maupun eksternal dan memiliki nilai prestis di mata publik. Padahal, Kota Tangerang melalui peran humas pemerintah juga memiliki tugas yang penting untuk membuat warga mengenal, merasa memiliki dan bangga terhadap kota tempat tinggalnya dengan mengkomunikasikan brand Tangerang LIVE (Liveable, Investable, Visitable, E-City) sebagai city branding yang mulai dikembangkan pada tahun 2014. Kota Tangerang mulai melakukan pembenahan dari segi infrastruktur hingga segi pelayanan publik untuk membentuk citra kota sesuai dengan brandingnya. Berada di dalam organisasi Sekretaris Daerah, fungsi Humas dan Protokol bertugas untuk menciptakan dan membentuk pemahaman kepada warga Kota Tangerang maupun publik untuk mengenal Kota Tangerang melalui city branding. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih dalam dan menyeluruh peran humas pemerintah Kota Tangerang dalam mengidentifikasi identitas kota sesuai dengan framework city branding Kavaratzis, membentuk strategi komunikasi yang dan mengimplementasikan city branding Tangerang LIVE melalui program kehumasan sesuai dengan fungsi, tugas dan ruang lingkup kehumasan pemerintah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran humas pemerintah Kota Tangerang telah memiliki peran aktif dalam mengkomunikasikan pesan terkait city branding yang diusung baik secara internal pemerintah, kepada stakeholder dan publik eksternal. Penelitian ini menemukan kebaruan peran humas yaitu melakukan kolaborasi namun belum melakukan evaluasi terhadap efek komunikasi citra kota sebagai keutuhan komunikasi city branding. ......Kota Tangerang is a city that supports Jakarta's capital city; as a strategic nodal area, Kota Tangerang can increase the economy and tourism activities through easy access to transportation, both land, and air. However, these strengths have not sufficiently raised the name of Kota Tangerang internally and externally and have prestigious value in the eyes of the public. Kota Tangerang, through the role of government public relations, also has an important task to make residents know, feel ownership and proud of the city where they live by communicating the Tangerang LIVE brand (Liveable, Investable, Visitable, E-City) as a city branding that began to develop in 2014. Kota Tangerang has started to make improvements in terms of infrastructure to public services to shape the city's image according to its branding. Within the Regional Secretary organization, the Public Relations and Protocol functions tasked with creating and forming an understanding for Tangerang City residents and the public to get to know Tangerang City through city branding. Use a case study qualitative research approach, and this study aims to discuss more deeply and thoroughly the role of public relations of the Tangerang City government in identifying city identities following Kavaratzis' city branding framework, forming a communication strategy, and implementing Tangerang LIVE city branding through public relations programs according to functions, tasks. And the scope of government public relations. This study indicates that the Kota Tangerang government's public relations role has an active role in communicating messages related to city branding that are carried both internally, to stakeholders, and the external public. This study found the novelty of public relations' role, namely collaborating but not evaluating the effect of city image communication as the integrity of city branding communication.

Abstrak :
ABSTRACT
Akuntabilitas adalah salah satu aspek yang diharapkan dari perubahan dalam reformasi birokrasi untuk diciptakan pemerintahan yang bagus. SAKIP dibentuk untuk mengukur kinerja agensi dalam konteks akuntabilitas dan pengembangan kapasitas serta kinerja lembaga pemerintah. Pada 2017 Pemerintah Kota Bekasi mampu merealisasikan anggarannya sebesar 83,85% tetapi genap jadi, KEMENPAN-RB menilai kinerja Pemerintah Kota Bekasi pencapaiannya hanya memperoleh nilai 11,05 dari target 20. Kota Bekasi SAKIP Pemerintah menerima skor B dan berdasarkan pada pernyataan KEMENPAN -RB ini dapat menunjukkan berbagai inefisiensi> 30%. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Pemerintah Kota Bekasi dilihat dari penggunaan anggaran dalam upaya untuk mencapai kinerjanya, menggunakan konsep Value for Money. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini bersifat post-positivis, data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil mendalam wawancara dengan narasumber dan data sekunder dalam bentuk dokumen. ini Penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini, yaitu Kota Bekasi Pemerintah dapat dikatakan tidak cukup baik dalam memanfaatkan anggaran untuk mencapainya kinerja, ini disebabkan beberapa hal, yaitu Pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa permasalahannya, yaitu Pemerintah Kota Bekasi cenderung tidak ekonomis dalam menggunakannya anggaran, menyebabkan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi lebih banyak dialokasikan untuk tujuan internal. Pemerintah Kota Bekasi dalam membuat program atau kegiatan tidak sesuai dengan fokus tema yang diangkat di setiap tahun, menghasilkan anggaran yang dibelanjakan bukanlah target yang tepat sesuai dengan target atau tujuan yang ingin diperoleh setiap tahun. Kelemahan dari Pemerintah Kota Bekasi dalam membuat indikator kinerja memiliki menyebabkan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tidak tercapai seperti yang direncanakan dalam RPJMD, akhirnya menghasilkan realisasi anggaran di Kota Bekasi Pemerintah tetapi memiliki nilai rendah dalam kinerja KEMENPAN-RB.

---

ABSTRACT
Accountability is one aspect that is expected of changes in bureaucratic reform to be created good governance. SAKIP was formed to measure agency performance in context accountability and capacity development and performance of government institutions. In 2017 the Bekasi City Government was able to realize its budget of 83.85% but even so, KEMENPAN-RB assesses the performance of the Bekasi City Government the achievement only gained 11.05 from target 20. Bekasi City SAKIP The government accepts a score of B and is based on the statement of KEMENPAN -RB this can indicate various inefficiencies> 30%. Therefore, this study aims to analyze Bekasi City Government performance can be seen from the use of the budget in an effort to achieve performance, use the concept of Value for Money. The method used in This research is post-positivist, the data collected is obtained from in-depth results Interviews with informants and secondary data in the form of documents. this The study was analyzed qualitatively. The results of this study, namely the City of Bekasi The government can be said to be not good enough in utilizing the budget to achieve it performance, this is due to several things, namely Bekasi City Government has several the problem is that the Bekasi City Government tends to be uneconomical in using it budget, causing the budget spent by the Bekasi City Government to be allocated more internal purpose. The Bekasi City Government does not make programs or activities in accordance with the focus of the theme raised in each year, generates a budget what is spent is not the right target according to the target or goal that you want to get every year. The weakness of the Bekasi City Government in making performance indicators have causing the target set by the Bekasi City Government to not be achieved as planned in The RPJMD has finally resulted in budget realization in Bekasi City The government but has a low value in the performance of KEMENPAN-RB.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penanganan pengaduan melalui Sigap! Depok. Aplikasi atau layanan Sigap! Depok merupakan sebuah layanan pengaduan yang diluncurkan pada tahun 2017 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat Kota Depok dalam menyampaikan pengaduan, aspirasi, dan saran kepada pemerintah Kota Depok secara real-time. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah complaint handling oleh Razali & Jaafar (2012). Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam ke beberapa narasumber terkait dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penanganan pengaduan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok melalui Diskominfo Kota Depok dan Dinas terkait belum maksimal dan terdapat beberapa kekurangan, seperti: belum terdapatnya SOP dalam penanganan pengaduan, masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai aplikasi Sigap!, dan pengembangan aplikasi yang masih belum maksimal. ......This research aims to determine the implementation of complaint handling through Sigap! Depok. Application or Service Alert! Depok is a complaint service launched in 2017 which aims to make it easier for the people of Depok City to convey their complaints, aspirations and suggestions to the Depok City government in real-time. The theory used in this research is complaint handling by Razali & Jaafar (2012). This research approach is post-positivist with data collection techniques of in-depth interviews with several related sources and literature studies. The results of this research show that the handling of complaints carried out by the Depok City government through the Depok City Diskominfo and related agencies is still not good and there are several shortcomings, such as: there is no SOP for handling complaints, there is still a lack of socialization to the public regarding Sigap! applications, and application development that is still not optimal.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cinere, Kecamatan Tapos, dan Kecamatan Cilodong sebagai kecamatan hasil pemekaran, dihadapkan tugas sebagai perangkat daerah seperti menjalankan tugas umum pemerintahan dan pelimpahan wewenang dari walikota. Namun dalam praktiknya, kecamatan hasil pemekaran masih ditemukan keterbatasan dan permasalahan sehingga kecamatan hasil pemekaran sebagai organisasi yang baru, perlu dikembangkan agar dapat beradaptasi dan meningkatkan kemampuan. Penelitian ini tertarik untuk mempelajari bagaimana pelaksanaan pengembangan organisasi pemerintahan kecamatan hasil pemekaran dengan dikaitkan konsep pengembangan organisasi. Pendekatan penelitian positivis, deskriptif, cross sectional, dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Pengembangan organisasi kecamatan hasil pemekaran melibatkan intern organisasi kecamatan, Pemerintah Kota Depok, masyarakat, dilaksanakan dengan berbagai tahapan kegiatan pengembangan organisasi yang meliputi sistem-sistem dalam organisasi. Pelaksanaan pengembang organisasi masih ditemukan berbagai kendala, sehingga disarankan Pemerintah Kota dan Kecamatan hasil pemekaran bersinergis untuk mengatasinya.

---

ABSTRACT
In the implementation of regional autonomy, Cipayung Subdistrict, Bojongsari Subdistrict, Cinere Subdistrict, Tapos Subdistrict, and Cilodong Subdistrict are subdistrict of catchment area result, faced with the task of local devices such as general administrative duties and delegation of authority from the mayor. However, in pratice, they are still to be found limitations and problems, so that subdistrict of catchment area result as the new organization, need to be developed in order to adapt and improve the ability. This research interested to study implementation of organizational development of Subdistrict of catchment area result with the associated concept of organizational development. This research is positivist approach with descriptive design, cross sectional study, in-depth interviews, observation, and literature study. Organizational development in Subdistricts of catchment area result, involves internal organization subdistrict, Local Goverment of Depok, Society, carried out with various stages of organizational development activities, including systems within the organization. Implementation of development organizations are still found many obstacles, so it is recommended The Local Goverment of Depok and the Subistrict of catchment area result to cope.

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan participatory budgeting PB yang dilakukan di dua kota yang berbeda di Brasil, yaitu Porto Alegre pada tahun 1990 hingga 2001 dan Rio Claro pada tahun 1997 hingga 2000. Meskipun kedua kota tersebut sama-sama menerapkan PB, namun ada sebuah perbedaan yang dapat ditemukan di kedua kota tersebut. PB berhasil diterapkan di Porto Alegre, namun gagal diterapkan di Rio Claro. Keberhasilan PB diterapkan di Porto Alegre dapat dilihat dari tiga hal, yakni komitmen dari pemerintah kota Porto Alegre yang dengan serius menjalankan PB, adanya aturan main yang jelas dalam PB yang dijalankan di Porto Alegre, dan tingginya partisipasi dari masyarakat Porto Alegre untuk berpartisipasi dalam kegiatan PB.Sementara itu, kondisi yang berbeda dapat ditemukan di Rio Claro. PB tidak berjalan dengan baik di Rio Claro. Pemerintah kota Rio Claro tidak memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan PB yang dapat terlihat dari rendahnya anggaran yang diberikan untuk kebijakan yang dihasilkan melalui proses PB. PB di Rio Claro juga tidak memiliki aturan main yang sebaik Porto Alegre karena Pemerintah kota Rio Claro hanya menyediakan satu pertemuan saja dalam proses PB. Selain itu, partisipasi masyarakat Rio Claro dalam proses PB juga sangat rendah.

---

ABSTRACT
This paper tries to compare participatory budgeting PB in two different cities in Brazil, Porto Alegre 1990-2001 and Rio Claro 1997-2000 . Although both cities implement PB respectively, one big differences can be found between those two. Porto Alegre succesfully implements participatory budgeting, while Rio Claro doesn rsquo;t. There are 3 main reasons why PB can be implemented succesfully in Porto Alegre. First, the Porto Alegre government has a big commitment to run PB in Porto Alegre. Second, there are a clear rules of the game on how PB works in Porto Alegre. Third, a large numbers of Porto Alegre citizens who participate during the whole process of PB.However, PB can rsquo;t be implemented properly in Rio Claro due to various reasons. The Rio Claro government doesn rsquo;t have a great commitment to run PB which can be seen from the low amount of budget for the policies that is made through the process of PB. The Rio Claro government also can rsquo;t create a clear rules of the game on how PB works in Rio Claro, because the government only provides one single meeting during the whole process of PB. That leads to the last factor on why PB can rsquo;t be implemented properly in Rio Claro, the low amount of citizens who participate in PB.

Abstrak :
ABSTRAK
Penyelenggaraan pemerintahan di Batam menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat karena kewenangan pengelolaan Kota Batam dimiliki oleh dua lembaga yaitu BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus KEK diharapkan dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun demikian, perlu dikaji lebih lanjut mengenai pengaturan batas, pembagian wilayah atau zona, kelembagaan, serta kewenangannya. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian, dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam terjadi karena adanya kewenangan yang sama pada wilayah yang sama. Hal tersebut terkait dengan sejarah pengembangan kawasan industri Batam dengan Otorita Batam sekarang BP Batam sebagai pengelolanya. Permasalahan terjadi sejak ditetapkannya Batam sebagai daerah otonom, namun tidak menghapus keberadaan BP Batam beserta kewenangannya. Adapun dualisme kewenangan terjadi pada bidang pertanahan, perizinan, penataan ruang serta pungutan pajak, retribusi dan biaya pelayanan. Pembentukan KEK menjadi pilihan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dualisme kewenangan karena wilayah Batam yang ditetapkan sebagai KEK akan ditentukan dengan jelas luas dan batas kawasannya, dimana pengelolaannya akan menjadi kewenangan BP Batam selaku Administrator. Sementara itu, Pemerintah Kota akan menjadi penyelenggara dan pengelola wilayah yang tidak termasuk dalam KEK. Kewenangan Pemerintah Kota yang terkait dengan penyelenggaraan dan masuk dalam wilayah KEK, akan dilimpahkan kepada BP Batam. Pada KEK juga terdapat kelembagaan yang masing-masing memiliki pembagian tugas, wewenang dan hubungan kerja yang jelas yaitu Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Administrator dan Badan Usaha Pengelola. Pada penyelenggaraan KEK Batam, BP Batam akan ditetapkan menjadi Administrator sekaligus Badan Pengelola KEK Batam.

---

ABSTRACT
The governance of Batam raises legal uncertainty for the society because the authority of Batam is owned by two institutions namely BP Batam and Local Government of Batam. The establishment of Special Economic Zone SEZ is expected to be part of the solution to solve the problem. However, further review on boundary arrangements, zones, institutions, and authorities are required. The author used normative juridical research method in conducting this research. Based on the research, the dualism of authority between BP Batam and Local Government of Batam occurred because of the same authority in the same area. This is related to the history of the development of Batam industrial area which is managed by the Otorita Batam now BP Batam . The problem occurred since the establishment of Batam as an autonomous region, but did not remove the existence of BP Batam and its authority. The dualism of authority occurred in the field of land, licensing, spatial arrangement and tax collection, retribution and service fees. The establishment of SEZ is the right choice to solve the problem of dualism of authority because the Batam area which is designated as SEZ will be determined clearly the area and the boundary of the area, where the management will become the authority of BP Batam as Administrator. Meanwhile, the territories outside the SEZ will be authorized by the Local Government. The authority of the local government that is related to SEZ area will be delegated to BP Batam. SEZ has institutions that have clear division of authority and working relationships, namely the National Council, Regional Council, administrator and managing agency. In Batam SEZ, BP Batam will be set to become Administrator as well as managing agency of Batam SEZ.