Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Wanita di Indonesia yang tidak menggunakan alat kontrasepsi cenderung mengalami peningkatan. Wanita yang tidak menggunakan kontrasepsi dapat mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan dan peningkatan kejadian unmet need. Angka kejadian unmet need di Indonesia masih tinggi dan ditahun 2017 masih berada diatas target nasional yaitu 10,6%. Kejadian unmet need banyak terjadi pada wanita kawin usia 15-29 tahun untuk menjarangkan kehamilan. Terjadinya unmet need dapat dipengaruhi kurang optimalnya pemberian informasi keluarga berencana dalam pelayanan yang diberikan penyedia layanan keluarga berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pelayanan keluarga berencana dengan kejadian unmet need. Desain studi yang digunakan yaitu cross-sectional dilakukan dengan menganalisis data SDKI tahun 2017. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji chi-square dan regresi logistik. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pelayanan keluarga berencana dengan kejadian unmet need setelah dikontrol oleh variabel usia, tingkat pendidikan, status ekonomi, dan diskusi ber-KB dengan pasangan. Wanita yang mendapatkan pelayanan keluarga berencana yang buruk memiliki peluang 5,71 kali untuk mengalami kejadian unmet need dibandingkan wanita yang mendapatkan pelayanan KB yang baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana pada seluruh fasilitas kesehatan untuk meningkatkan penggunaan kontrasepsi. ......Women in Indonesia who do not use contraception tend to increase. Women who do not use contraception can result in unwanted pregnancies and an increased incidence of unmet need. The incidence of unmet need in Indonesia is still high and in 2017 it was still above the national target of 10.6%. The incidence of unmet need is common among married women aged 15-29 years to space out pregnancies. The occurrence of unmet need can be influenced by the less than optimal provision of family planning information in the services provided by family planning service providers. This study aims to analyze the relationship between family planning services and the incidence of unmet need. The study design used is a cross-sectional study conducted by analyzing the 2017 IDHS data. The tests carried out in this study were the chi-square test and logistic regression.This study found that there was a significant relationship between family planning services and the incidence of unmet need after controlling for variables of age, education level, economic status, and family planning discussions with partners. Women who received poor family planning services had a 5.71 times chance of experiencing unmet need events compared to women who received good family planning services. Therefore, it is necessary to improve the quality of family planning services in all health facilities to increase the use of contraception.

Abstrak :
Penyelenggaraan pelayanan KB bergerak telah dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya memberikan akses pelayanan KB bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Laporan capaian kinerja Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 menunjukan capaian keberhasilan dari target pada tahun 2019 sebesar 31,31% berhasil mencapai realisasi hingga 35,61% dengan salah satu alasan keberhasilan karena mudahnya akses mendapatkan pelayanan KB. Implementasi kebijakan pelayanan KB bergerak perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaannya. Menurut George C. Edwards III (1980) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi serta disposisi/sikap.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menemukan komunikasi kebijakan cukup efektif dilakukan melalui jalur koordinasi provinsi dengan kabupaten/kota administratif karena didukung oleh status otonomi tunggal pada tingkat provinsi. Pada unsur struktur birokrasi telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian kewenangan yang jelas. Pada unsur sikap adanya komitmen terhadap target kinerja pada pencapaian peserta KB MKJP serta adanya pemberian insentif bagi pelaksana. Pada unsur sumber daya terdapat faktor yang dapat menjadi penghambat yaitu sumber daya tenaga petugas lapangan KB yang jumlahnya mulai berkurang dengan beban kerja yang bertambah. ......The implementation of mobile family planning services has been implemented in DKI Jakarta Province as an effort to provide access to family planning services for people who need it, especially Long Acting Methods (LAM) services. The report on the performance achievements of the DKI Jakarta Province empowerment, child protection and population control agency in 2019 shows the achievement of the success of the 2019 target of 31,31%, which has succeeded in achieving up to 35,61% with one of the reasons for success because of the easy access to family planning services. The implementation of the mobile family planning service policy needs to be analyzed to determine the success in its implementation. According to George C. Edwards III (1980), there are four factors that influence the successful implementation of public policies, namely communication, resources, bureaucratic structures and dispositions. The approach used in this research is a qualitative approach with descriptive research type. The results of the study found that policy communication was quite effective through provincial coordination with administrative districts/cities because it was supported by a single autonomy status at the provincial level. The elements of the bureaucratic structure have available Standard Operating Procedures (SOP) and a clear division of authority. In the attitude element, there is a commitment to performance targets on the achievement of Long Acting Methods (LAM) participants as well as the provision of incentives for the implementers. In the resource element, there are factors that can be an obstacle, namely the number of family planning field officers who are starting to decrease with an increased workload.

Abstrak :
Tingginya persentase penggunaan kontrasepsi hormonal (pil dan suntikan) tidak diikuti dengan tingginya angka kelangsungan. Angka putus pakai untuk metode pil mengalami kenaikan dari 32% (SDKI 2002-2003) menjadi 39% (SDKI 2007). Sementara itu, angka putus pakai metode suntikan juga mengalami kenaikan dari 18% (SDKI 2002-2003) menjadi 23% (SDKI 2007). Kualitas pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu elemen yang penting dalam mencapai pemakaian alat kontrasepsi yang berlangsung lama (lestari). Salah satu elemen kualitas pelayanan keluarga berencana adalah informasi yang diberikan kepada klien dan mekanisme follow-up dan kontak kembali. Penelitian ini menggunakan deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional (studi potong lintang) yang dianalisis menggunakan analisis survival. Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara kualitas pelayanan keluarga berencana dengan kelangsungan pemakaian kontrasepsi hormonal (pil dan suntikan) (p-value = 0,000) dan terdapat interaksi antara variabel kualitas pelayanan keluarga berencana dengan keputusan menggunakan alat/cara KB serta interaksi antara kualitas pelayanan KB dengan keinginan mempunyai anak. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah akseptor yang mendapatkan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dengan keputusan suami saja dan orang lain dalam menggunakan alat/cara KB memiliki risiko untuk gagal mempertahankan kelangsungan pemakaian kontrasepsi hormonal (pil dan suntikan) lebih tinggi 1,7 kali dibandingkan dengan akseptor yang mendapatkan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dengan keputusan bersama dalam menggunakan alat/cara KB (p-value = 0,008) setelah dikontrol oleh kesamaan keinginan anak antara suami dan isteri, jumlah anak dan efek samping. Oleh karena itu, diperlukan pemberi pelayanan (provider) yang mampu melayani kebutuhan KB dan kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan yang meliputi pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) serta pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang dapat memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki, yaitu pelayanan Komunikasi Interpersonal (KIP)/konseling dan pelayanan medis berkaitan dengan KB dan kesehatan reproduksi. ......The high percentage using of hormonal contraceptives (pills and injections) are not followed by a high rate of survival. The drop out rate for the method of pill use rose from 32% (IDHS 2002-2003) to 39% (IDHS 2007). Meanwhile, the dropout rate used method of injection also increased from 18% (IDHS 2002-2003) to 23% (IDHS 2007). Quality of family planning services is one of the important element in achieving contraceptive use long-lasting (sustainable). The element is information given to clients and recontact and follow-up mechanisms. This study uses a descriptive analytic with cross sectional approach were analyzed using survival analysis. Based on the results of the study there is a relationship between the quality of family planning services with continuity of use of hormonal contraceptives (pills and injections) (p-value = 0.000) and there is interaction between the quality of family planning services with decisions using of tools/methods of family planning and the interaction between the quality of family planning services with the desire for more children. The conclusions in this study is acceptors are getting a qualified family planning services by husband decision maker and others to using tools/methods of family planning has failed to maintain the continuity of risk for using hormonal contraceptives (pills and injections) 1,7 times higher than the acceptors who received family planning services qualified by a joint decision to using tools/methods of family planning (p-value = 0.008) after controlled by a common wishes of children between husband and wife, number of children and side effects. Therefore required provider which capable of serving the needs of family planning and reproductive health of men and women includes IEC (Information, Education and Communication) service as well as family planning and reproductive health services that can meet the needs of women and men, Interpersonal Communication (IPC)/counseling and medical services related to family planning and reproductive health.

Abstrak :
Kualitas pelayanan KB mencakup dua dimensi, dimensi klien (peserta) dan dimensi provider (petugas pemberi pelayanan). Salah satu ukuran kualitas dengan melihat kejadian komplikasi dan kegagalan. Kejadian komplikasi dapat menunjukkan tingkat pendeteksian, konseling, pemberian informasi mengenai potensi efek samping yang dapat menolong klien memilih metode yang paling sesuai dengan kondisinya, kesehatannya, gaya hidup serta pilihannya. Kejadian kegagalan dapat mencerminkan tidak hanya rendahnya efektifitas metode yang dipilih, tetapi juga berhubungan dengan ada atau tidaknya kontak dengan petugas kesehatan. Dengan memanfaatkan laporan publikasi yang dikeluarkan oleh Biro Pelaporan dan Statistik BKKBN setiap bulannya, maka dikembangkan cara penghitungan kejadian komplikasi dan kegagalan. Studi ini merupakan analisa data sekunder, dari 2 publikasi yaitu laporan umpan batik klinik dan laporan pembinaan keluarga sejahtera dan bulan April 1994 sampai Maret 1997. Janis data yang dimanfaatkan adalah peserta baru, peserta aktif, komplikasi dan kegagalan KB. Analisa data dengan mengelompokkan berdasarkan pembagian wilayah Jawa-Bali, Luar Jawa-Bali I, dan Luar Jawa-Bali-II serta per propinsi dan per tahun. Angka persentase komplikasi dihitung dengan 2 cara, yaitu membagi kejadian komplikasi dengan denominator peserta baru dan peserta aktif. Sedangkan angka persentase kegagalan hanya dengan denominator peserta aktif. Angka hasil perhitungan semakin kecil menunjukkan semakin rendah kejadiaannya yang berarti semakin baik kualitas pelayanan. Terlihat kecenderungan yang terus menurun kejadian komplikasi dan kegagalan selama kurun waktu 3 tahun untuk semua metode kontrasepsi. Klien yang menggunakan IUD paling banyak mengalami kejadian komplikasi (7,22%, 1996/97) dan kejadian kegagalan (0,16%, 1996/97). Sedangkan klien metode Suntik yang paling rendah mengalami komplikasi (1,34%, 1996/97) dan kegagalan (0,04%, 1996/97). Wilayah yang paling baik kualitas pelayanannya berada di wilayah Luar Jawa-Bali I untuk kejadian komplikasi, sedangkan wilayah Jawa-Bali untuk kejadian kegagalannya. Penghitungan angka persentase komplikasi dengan peserta aktif (penyebut yang lebih besar), angka komplikasinya menjadi sangat kecil. Akibatnya tidak tertangkap perhatian manajer program sebagai masalah mutu pelayanan yang panting untuk diprioritaskan.