Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Provos selaku sub bidang Propam POLRI mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota POLRI yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Untuk memutuskan seorang anggota POLRI telah melakukan pelanggaran disiplin atau tidak, telah ditetapkan peraturan berupa Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin serta Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/44/IX/2004 tentang tata cara sidang disiplin yang dilakukan anggota POLRI. Berdasarkan hasil penelitian studi dokumen serta wawancara dengan beberapa anggota POLRI diketahui ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam proses pemeriksaan serta sidang disiplin. Penyimpangan tersebut berupa tidak dipanggilnya para saksi dengan surat panggilan untuk pemeriksaan serta tidak lengkapnya berkas-berkas dari ketentuan administratif sebagaimana yang ditentukan dalam surat Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/44/IX/2004. Penyimpangan-penyimpangan ini disebabkan antara lain karena Sistem insentif dan profesionalisme penyidik provos, rendahnya moral dari penyidik provos, sikap pimpinan yang hampir tidak pernah memperhatikan pelaksanaan pemeriksaan, adanya campur tangan (intervensi) dari pimpinan didalam pemeriksaan, dana/anggaran dan sarana/prasarana pemeriksaan dalam proses penyidikan yang tidak mencukupi. Demi terselenggaranya penyelenggaraan proses hukum di Kepolisian Republik Indonesia secara konsisten maka diperlukan sosialisasi peraturan, pemberian sanksi bagi pelanggar serta membentuk bidang yang khusus menangani pelanggaran disiplin oleh anggota POLRI.

Abstrak :
Pelanggaran disiplin sekolah menjadi masalah yang kerapkali dilakukan oleh remaja. Bentuk peianggaran disiplin sekolah yang dilakukan dapat berupa: agresi fisik, contohnya pemukulan, perkelahian, dan perusakan; kesibukan berteman saat guru mengajar, mencari perhatian, seperti mengedarkan tulisan, atau gambar-gambar dengan maksud mengalihkan perhatian dari pel^aran; menentang wibawa guru, misalnya tidak mau menurut, memberontak, memprotes dengan kasar, dan mencari perselisihan dengan mengkritik, menertawakan dan mencemooh, merokok, datang terlambat, membolos, kabur dari kelas, mencuri, menipu, berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan, memeras, minum minuman keras dan menggunakan obat-obat terlarang (Kooi dan Schutx dalam Sukadji 2000). Bahkan masalah yang berhubungan dengan sekolah menjadi salah satu masalah besar dalam rentang masa remaja selain obat-obatan terlarang, kehamilan remaja, dan delinkuensi. Banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya peianggaran disiplin sekolah, salah satunya adalah sejauh mana kesesuaian perilakunya dengan keterampilan-keterampilan kecerdasan emosi menurut Goleman. Begitu juga menurut Gunarsa & Gunarsa (2003) dan Sarwono (2003) yang menyatakan bahwa faktor pribadi merupakan salah satu dari penyebab terjadinya permasalahan remaja. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kuantitatif terhadap 100 orang siswa SXM yang berada di wilayah Depok, Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signitikan antara kecerdasan emosi dan peianggaran disiplin sekolah. Arah hubungannya negatif, artinya semakin tinggi kecerdasan emosi semakin rendah peianggaran disiplin sekolah. Beberapa ranah dalam kecerdasan emosi yang berhubungan dengan peianggaran disiplin sekolah adalah kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi dan kemampuan mengenali emosi orang lain. Sedangkan unluk ranah kemampuan memotivasi diri dan membina hubungan dengan orang lain tidak ada hubungan dengan peianggaran disiplin sekolah. Saran yang diberikan adalah perlu adanya peningkatan keterampilan kecerdasan emosi pada siswa sehingga dengan demikian remaja dapat terbantu dalam mencapai tugas-tug£is perkembangannya dan turut membantu terciptanya kegiatan belajar yang baik. Perlu diperhatikan pula hal-hal lain yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran disiplin sekolah misal faktor keluarga, faktor pengaruh peer-group, faktor sosial ekonomi dan faktor lingkungan, sehingga para remaja sebagai harapan bangsa dapat mencapai identitas diri yang positif dan mereka akan tiba di masa dewasa yang dapat memberi kontribusi yang mulia untuk kesejahteraan bangsanya.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang variasi waktu penyelesaian masalah pelanggaran disiplin kerja PNS yang bekerja dilingkungan Kanwil Depkes Propinsi Sumatera Barat serta mengidentifikasi masalah yang timbul dalam proses penyelesaian dan alternatif pemecahan untuk meminimalkan keterlambatan dalam penyelesaiannya. Penelitian bersifat kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam pada 6 orang informan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus yang dilimpahkan ke Kanwil sebagian besar belum dilampiri dokumen yang lengkap dan sebagian besar kasus diolah dalam waktu lebih dari 3 bulan. Sanksi baru diberikan pada yang melakukan pelanggaran disiplin ringan, namun belum untuk pelanggaran disiplin berat. Masalah utama yang dirasakan di Kabupaten/UPT adalah PNS tidak memenuhi panggilan Kepala Dinas/RS dan Kepala Tata Usaha belum dilibatkan dalam penetapan sanksi. Sanksi diberikan dalam bentuk teguran lisan dan tertulis. Masalah yang dihadapi di Provinsi meliputi ; Tidak lengkapnya dokumen Kabupaten dan pendataan kepegawaian ; PNS tidak memenuhi panggilan ; Staf bekerja kurang profesional ; Masalah kepegawaian belum menjadi kegiatan prioritas ; Pada kondisi tertentu motivasi kerja staff menurun ; Pembinaan atasan belum optimal. Upaya penting yang harus dilakukan meliputi ; Pembentukan tim pelanggaran disiplin tingkat provinsi ; Dirancangnya daftar pertanyaan baku untuk pelanggaran disiplin ; Pelatihan /seminar kepegawaian bagi pejabat struktural ; Pembinaan oleh Kepala Bagian Kepegawaian ditingkatkan ; Pembuatan dan keharusan mematuhi Protab ; Monitoring dan evaluasi kasus ; Menindak lanjuti realisasi surat usulan jabatan fungsional kepegawaian ke pusat.

---

Analysis of Problem solving time in violation of work discipline at Health Department Provincial office of West Sumatera Province in year 2000.In the time being most of cases can be solved in longer than 3 months. The aim of this study is to collect the information related with the violation of time needed to solve the disobedience against rules and regulation and to identify others related problem and, in order to find out the alternative solution, which is, in turn, will minimize delay time in solving the problem. Qualitative study based in depth interview method on 6 informant, Analysis of case tracing indicate up graded cases to be solved at provincial office are most of attached with insufficient documents and most of cases which can be solved longer than 3 months. The understanding of Manager /Hospital Manager as well as head of administration on rules and regulation is not sufficient which is in turn contribute to process of problem solving is not conducted in accordance with approved standard operating procedure. Head of administration concludes the main problem are ;The employee did not respond accordingly to the letter of warning issued by health department staff at recent level l hospital manager. Therefore, investigation report could not be prepared.; Sanction is sentenced without any participation and involvement from head of administration.; Insufficient attention and appreciation of superior to administration activities in turn, lesser the employee motivation. Case 1 problem solving process at provincial level is conducted implemented through out the following stages ; Insufficient data & documents of employee at regency office; Employee did not respond to the warning letter; Lack of professionalism at personal office ; Less priority is given to administration personal; Monitoring as well as evaluation is not optimal; There is no program to motivate the employee and staff . Urgent and important effort shall be conducted to over come the delay in disobedience problem solving process, in order, the process itself shall be conducted and terminated on the right time, covering the following ; To develop the team for violation of rules and regulation case at provincial level; To design standardized check sheet for disobedience; To train structural officer in personal administration management , both of provincial and regency level; To intensively develop and training program provided and managed by head of personal office and its team.; To prepare and to obey the standard operation procedure; To monitor and to evaluate cases.; To follow up the realization of recommendation letter; To implement and to activate functional occupation for personal.