"Tesis ini merupakan penelitian tentang Pembangunan Yang Berbasis Masyarakat Melalui Program Perencanaan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD) di Desa Cibening Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Terbentuknya program ini dilatar belakangi adanya kecenderungan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan keterlibatan dalam mengevaluasi pembangunan ditingkat desa, maka peneliti mencoba untuk mengkaji dan memahami proses pelaksanaan Program Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa dalam pembangunan yang berbasis masyarakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menghasilkan informasi-informasi, masukan-masukan dan data tentang proses pelaksanaan Program Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD), yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan melalui teknik purposive sampling yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Bappeda Kabupater Bekasi, Pengurus, Koordinator lapangan, dan pendamping lapangan dari Lembaga Bina Masyarakat Mandiri (BM2). Selain itu juga diperoleh dari Aparat Kecamatan Setu, Aparat Desa Cibening, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Cibening dengan teknik snowball dimana penentuan informan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan informasi dari informan, peneliti menggunakan teknik observasi, in depth interview, dan studi dokumentasi. Ketiga cara tersebut merupakan bagian dari mekanisme trianggulasi atas jawaban masing-masing informan sebagai bagian dari hasil penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini merupakan salah satu pembelajaran bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan aspirasi dan prioritas-prioritas kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Terlaksananya program ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang melatarbelakanginya yaitu UU No. 22 tahun 1999, Propeda, Renstrada dan Repetada Kabupaten Bekasi. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi tahap persiapan yang terdiri dari evaluasi program, penentuan lokasi sasaran dan menyusunan tujuan, sasaran dan kebijakan dalam pelaksanaan program. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan dimana pada tahap ini lebih bersifat informatif dalam bentuk sosialisasi yang diadakan pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan untuk fasilitator desa yang didampingi oleh tenaga pendamping lapangan (Lembaga BM2). Tahap ketiga meliputi pengembangan, pemberdayaan dan evaluasi program dengam melibatkan masyarakat Desa Cibening dan perangkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dalam bentuk proposal usulan desa untuk diajukan pada tingkat kecamatan. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan prakarsa, swadaya, partisipasi, kerja sama, memberdayakan kemampuan dan potensi masyarakat serta sumber-sumber yang ada dalam masyarakat melalui diskusi kelompok, wawancara, observasi, brain storming, role playing dan studi dokumentasi.
Dari pelaksanaan kegiatan diperoleh gambaran yang menunjukkan adanya perubahan pada pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat desa yang didalamnya menyangkut jangkauan kepentingan, sosial, fisik dan organisasi sosial dimana masyarakat, desa, lembaga kemasyarakatan mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu orientasi pembangunan yang bersifat bottom up tidak hanya dilakukan oleh warga masyarakat melainkan juga peran pemerintah dalam merencanakan kebijakan yang terkait dengan pembangunan daerah (development by government) yang mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat.
Berbagai upaya perubahan dan perbaikan yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berbasis masyarakat diseluruh aspek kehidupan dengan memprioritaskan kebutuhan atas dasar kondisi, permasalahan, dan potensi-potensi yang tersedia dalam masyarakat. Upaya yang diusulkan melalui program ini adalah (1) Diperlukan adanya pengembangan wawasan dan kesiapan sosial baik Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, masyarakat Desa Cibening dan LSM sehingga perlu untuk mensosialisasikan program secara berkesinambungan, (2) Dalam pelaksanaan program ketertibatan antara perencana dan pelaksana (pemerintah, warga masyarakat, dan LSM) sehingga perlu dikembangkan tugas dan tanggung jawab masing-masing atas dasar kesepakatan bersama dari hasil evaluasi program, (3) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pendamping lapangan dengan Tatar belakang pendidikan yang berbeda diperlukan adanya pelatihan yang berjenjang dengan tujuan agar mereka dapat melaksanakan tugas yang bervariasi."
