Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah perjanjian penghindaran pajak berganda P3B memberikan pengaruh terhadap investasi asing langsung FDI di Indonesia, kemudian apakah penambahan P3B akan meningkatkan investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia, serta ingin melihat faktor apa saja selain P3B yang memiliki pengaruh terhadap investasi asing langsung di Indonesia, dan apakah P3B merupakan faktor utama yang paling berpengaruh. Penelitian ini menggunakan sample sejumlah data P3B Indonesia dengan mitra dari negara-negara maju dalam kurun periode 1990 sampai dengan 2014. Pengolahan data menggunakan analisis regresi OLS dengan data time series yang struktur datanya merupakan nilai variabel-variabel pada waktu yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan P3B akan meningkatkan aliran investasi asing yang masuk ke Indonesia, sehingga hal ini berarti juga bahwa P3B memberikan pengaruh terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Selain itu, faktor PDB per Kapita, resource rent, dan kondisi politik juga mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia, namun P3B merupakan faktor utama yang paling berpengaruh terhadap FDI di Indonesia. ......This study aims to examine whether the agreement on avoidance of double taxation P3B give an effect to foreign direct investment FDI in Indonesia, and then whether the addition of P3B will increase foreign direct investment into Indonesia, and want to see what factors besides P3B who have influence on foreign direct investment in Indonesia, and whether P3B are the main factors that most influence the FDI. This study uses a number of data samples P3B Indonesia with partners from the developed countries within the period of 1990 till 2014. Data is processed with regression analysis approach, and the type of data use is time series structure. The results of this study show that the addition of P3B will increase the flow of foreign direct investment into Indonesia, so this means also that P3B influence on foreign direct investment in Indonesia. In addition, the GDP factor per capita, resource rent, and political conditions also affect foreign direct investment in Indonesia, as well as P3B have been the main factors that most influence on FDI in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi telah merubah pola perdagangan dari konvensional menjadi elektronik. Penetapan ABC Ltd. yang merupakan perusahan ekonomi digital menggunakan konsep dasar dan ketentuan perpajakan domestik serta P3B Indonesia ndash; Singapura yang masih mensyaratkan adanya kehadiran fisik dan penolakan ABC Ltd. memberikan ketidakpastian hukum bagi konsumen ABC Ltd. dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan bisnis ABC Ltd tidak menimbulkan adanya BUT di Indonesia dan terdapat kelemahan dalam ketentuan pajak domestik dan P3B Indonesia-Singapura mengenai definisi dan syarat adanya BUT untuk transaksi ekonomi digital. Solusi mengatasi kelemahan tersebut dapat dengan menciptakan pajak baru di luar pajak penghasilan seperti negara Inggris dan memasukan konsep BUT Virtual dalam ketentuan perpajakan domestik dan P3B Indonesia-Singapura.

---

ABSTRACT
The development of information technology has changed the pattern of trading from conventional to electronic. The designation of ABC Ltd. which is a digital economy enterprise using the basic concepts and provisions of domestic taxation as well as income tax treaty Indonesia Singapore which still requires the presence of physical and rejection from ABC Ltd.for providing a legal uncertainty for ABC Ltd. customers in implementing of tax obligations fulfillment. This study used a qualitative approaching through in depth interviews and documentation. The result of this study shows that the business activity of ABC Ltd. does not result in a permanent establishment in Indonesia and there are weaknesses in the provisions of the domestic tax and income tax treaty of Indonesia Singapore on the definition and the terms of permanent establishment for digital economic transactions. The solution for this weakness can be resolved by creating a new taxes regulation outside of income tax such as the UK and incorporating a virtual permanent establishment concept in domestic taxation and income tax treaty Indonesia Singapore.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keputusan bisnis yang diterapkan oleh suatu entitas pembangkit listrik swasta berdasarkan implikasi perpajakan yang mungkin terjadi, jika entitas tersebut gagal beroperasi. Situasi gagalnya suatu bisnis usaha pada perusahaan pembangkit listrik swasta di Indonesia yang dikenal dengan Independent Power Producers (IPP) memerlukan analisa manajemen pajak yang sesuai. Permasalahan green energy dan emisi karbon yang muncul belakangan ini, berdampak pada pendanaan untuk sektor energi fosil sedikit kemungkinan untuk diperoleh. Akibatnya, terjadi terminasi atau pembatalan Power Purchase Agreement (PPA) yang berujung kepada kebangkrutan seperti yang dialami oleh PT X. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis wawancara. Wawancara dilakukan dengan responden yang memiliki pengalaman dan keahlian terkait dalam penerapan perpajakan untuk pengusahaan pembangkit listrik. Berdasarkan hasil analisa penelitian ini menyimpulkan pemilihan keputusan bisnis yang dianggap tepat adalah dengan menghentikan operasional perusahaan melalui status dormant, karena menghasilkan financial burden yang lebih minimal serta dengan tujuan mengurangi tax exposure yang mungkin timbul jika dibandingkan opsi likuidasi. Pemanfaatan tarif P3B untuk transaksi afiliasi serta penghapusan biaya pinjaman yang dilakukan PT X juga sudah tepat dan sesuai kaidah perpajakan, serta memberikan rekomendasi kepada PT X bahwa konversi debt to equity adalah opsi yang lebih baik dalam hal penghapusan pinjaman pemegang saham. ......This study aims to evaluate the business decisions implemented by a private power generating entity based on the tax implications that may occur if the entity fails to operate. The situation of the failure of a business as a private power plant company in Indonesia known as Independent Power Producers (IPP) requires an appropriate tax management evaluation. The problems of green energy and carbon emissions that have emerged recently have resulted in less possibility of obtaining funding for the fossil energy sector. As a result, there was a termination or cancellation of the Power Purchase Agreement (PPA) which led to bankruptcy as experienced by PT X. This study used a qualitative method with interview analysis techniques. Interviews were conducted with respondents who have related experience and expertise in the application of taxation for power plant operations. Based on the evaluation results, this study concludes that the selection of business decisions that are considered appropriate is to stop the company's operations with dormant status, because it results in a more minimal financial burden and with the aim of reducing tax exposure that may arise when compared to the liquidation option. Utilization of P3B rates for affiliated transactions and the elimination of borrowing costs by PT X is appropriate and in accordance with the tax regulations, also provides recommendations to PT X that debt to equity conversion is a better option in terms of writing off the shareholder loans.

Abstrak :
Salah satu kasus sengketa mengenai beneficial owner yang terjadi di Indonesia adalah kasus PT X yang melakukan transaksi pinjaman bunga dengan perusahaan MFBV di Belanda. Untuk mengatasi sengketa tersebut, prinsip substance over form dapat diterapkan untuk menentukan status beneficial owner. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan ketentuan dalam P3B untuk menentukan interpretasi pengertian beneficial owner pada kasus PT X serta menganalisis penerapan prinsip substance over form dalam penentuan status beneficial owner dalam mencegah penyalahgunaan P3B Indonesia-Belanda pada kasus PT X. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menginterpretasikan definisi beneficial owner di kasus PT X perlu merujuk kepada ketentuan domestik, dan juga dapat mengacu ke dokumen eksternal lainnya. Prinsip substance over form dalam kasus ini diterapkan melalui keputusan hakim yang tidak menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagai alat untuk menentukan status beneficial owner, melainkan dengan melihat kepada substansi dari perusahaan MFBV di Belanda. Di sisi lain, terdapat juga keputusan hakim yang mengedepankan SKD karena keputusan hakim terikat dengan adanya alat bukti dan peraturan yang ada juga masih belum cukup kuat mengatur mengenai penerapan substance over form dalam menentukan status beneficial owner. Atas permasalahan tersebut, saran yang diberikan adalah pemerintah Indonesia perlu menyusun kesepakatan untuk mengatur dengan jelas mengenai beneficial owner dalam P3B, serta membuat peraturan domestik mengenai beneficial owner yang lebih rinci dan konstruktif dengan berlandaskan prinsip substance over form di tingkat peraturan yang lebih tinggi. ......One of the dispute cases regarding the beneficial owner that occurred in Indonesia was the case of X Company which carried out interest loan transactions with an MFBV company in the Netherlands. To resolve the dispute, the principle of substance over form can be applied to determine the beneficial owner status. The purpose of this study is to analyze the application of the provisions in the Tax Treaty to determine the interpretation of the meaning of beneficial owner in the case of X Company and to analyze the application of the principle of substance over form in determining the status of beneficial owner in preventing misuse of the Indonesian-Dutch Tax Treaty in the case of X Company. The research method used in This research is a qualitative data analysis technique. The results of this study indicate that in interpreting the definition of beneficial owner in the case of X Company, it is necessary to refer to domestic provisions, and may also refer to other external documents. The principle of substance over form in this case was applied through a judge's decision not to use a Certificate of Domicile (CoD) as a tool to determine the beneficial owner status, but by looking at the substance of the MFBV company in the Netherlands. On the other hand, there is also a judge's decision that puts forward the CoD because the judge's decision is bound by the existence of evidence and the existing regulations are still not strong enough to regulate the application of substance over form in determining beneficial owner status. Regarding these problems, the advice given is that the Indonesian government needs to draw up an agreement to clearly regulate beneficial owners in the Tax Treaty, as well as make domestic regulations regarding beneficial owners that are more detailed and constructive based on the principle of substance over form at a higher regulatory level.