ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi telah merubah pola perdagangan dari konvensional menjadi elektronik. Penetapan ABC Ltd. yang merupakan perusahan ekonomi digital menggunakan konsep dasar dan ketentuan perpajakan domestik serta P3B Indonesia ndash; Singapura yang masih mensyaratkan adanya kehadiran fisik dan penolakan ABC Ltd. memberikan ketidakpastian hukum bagi konsumen ABC Ltd. dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan bisnis ABC Ltd tidak menimbulkan adanya BUT di Indonesia dan terdapat kelemahan dalam ketentuan pajak domestik dan P3B Indonesia-Singapura mengenai definisi dan syarat adanya BUT untuk transaksi ekonomi digital. Solusi mengatasi kelemahan tersebut dapat dengan menciptakan pajak baru di luar pajak penghasilan seperti negara Inggris dan memasukan konsep BUT Virtual dalam ketentuan perpajakan domestik dan P3B Indonesia-Singapura.

---

ABSTRACTThe development of information technology has changed the pattern of trading from conventional to electronic. The designation of ABC Ltd. which is a digital economy enterprise using the basic concepts and provisions of domestic taxation as well as income tax treaty Indonesia Singapore which still requires the presence of physical and rejection from ABC Ltd.for providing a legal uncertainty for ABC Ltd. customers in implementing of tax obligations fulfillment. This study used a qualitative approaching through in depth interviews and documentation. The result of this study shows that the business activity of ABC Ltd. does not result in a permanent establishment in Indonesia and there are weaknesses in the provisions of the domestic tax and income tax treaty of Indonesia Singapore on the definition and the terms of permanent establishment for digital economic transactions. The solution for this weakness can be resolved by creating a new taxes regulation outside of income tax such as the UK and incorporating a virtual permanent establishment concept in domestic taxation and income tax treaty Indonesia Singapore.