Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu peraturan di Indonesia yang mengatur tentang pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi dan pertimbangan OJK dalam mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi studi kasus PT AJ BAJ dan PT AJK. Metode penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan di Indonesia mengatur permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pihak selain OJK haruslah ditolak Pengadilan. OJK dalam mengajukan permohonan pailit PT AJBAJ dilandasi pertimbangan untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap usaha perasuransian sehingga terhadap PT AJ BAJ yang memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dan melanggar peraturan di bidang perasuransian, OJK melakukan permohonan pailit. Sedangkan untuk PT AJK, OJK menolak mengajukan permohonan pailit dengan pertimbangan walaupun telah terpenuhi syarat untuk dipailitkan namun OJK mempertimbangkan dampak ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap usaha perasuransian serta pertimbangan bahwa PT AJK sedang melakukan upaya penyehatan keuangan. Saran yang penulis ajukan bahwa kreditor, debitor dan pengadilan niaga harus memegang teguh bahwa kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit merupakan kewenangan OJK dan hal tersebut tidak dapat disimpangi. Selain itu OJK seharusnya menetapkan batasan indikator mengenai dampak terhadap perekonomian dan menjaga kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) huruf f angka 1 POJK No. 28 Tahun 2015.  ......This study examines the function of the Financial Services Authority in the application for bankruptcy statements of insurance companies. The focus of this research is related to the regulations in Indonesia that regulate the filing of applications for bankruptcy statements for insurance companies and the OJK's considerations in the application submission related to bankruptcy statements for insurance companies by using the case studies of PT AJ BAJ and PT AJK. Normative legal research uses library research and interview data collection methods utilized as a research method. The study's findings indicate that Indonesia's Financial Services Authority has jurisdiction over the laws, rules, and court rulings concerning applications for bankruptcy declarations for insurance companies. As a result, the Court must reject the application for a bankruptcy declaration made by partakers other than the OJK. To protect consumers and preserve public confidence in the insurance industry, OJK filed a petition for bankruptcy on behalf of PT AJ BAJ, which complies with Article 2 Paragraph 1 of Law No. 37 of 2004 and violates the insurance industry rules. As for PT AJK, OJK declined to file for bankruptcy though the bankruptcy requirements are met, OJK considers the economic impact, public confidence in the insurance business, and the fact that PT AJK is undergoing financial restructuring measures. According to the author, the OJK's jurisdiction grants an inviolable petition for bankruptcy, which creditors, debtors, and commercial courts must uphold. Furthermore, as mentioned in the explanation of Article 55 paragraph (1) Letter F Number 1 POJK Number 28 of 2015, OJK should define indicator limitations while keeping the economy in mind and upholding trust.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pengaturan hukum persaingan usaha terhadap kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan tarif premi asuransi kendaraan bermotor, kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum dikeluarkannya kebijakan tersebut, dan dampak yang ditimbulkan dari penetapan batas bawah tarif premi asuransi kendaraan bermotor. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pelaku usaha asuransi kendaraan bermotor yang tidak menyerahkan tarif premi kepada mekanisme pasar tetapi menggunakan tarif premi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk perbuatan yang dikecualikan dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena OJK mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa asuransi yang diamanatkan oleh UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK. Kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum adanya kebijakan ini sangat kompetitif dan tidak ada pelaku usaha dominan yang mengkontrol pasar, dan penetapan tarif premi batas bawah ini mendorong para pelaku usaha asuransi untuk bersaing dalam hal pelayanan, tetapi tidak dengan persaingan harga. Meskipun tidak melanggar hukum persaingan usaha, tetapi dampak dari penetapan harga dari kebijakan ini mempengaruhi pasar industri asuransi kendaraan bermotor.

---

This research discusses the regulation of competition law to the policy of the Financial Services Authority (OJK), which establishes motor vehicle insurance premium rates, market conditions motor vehicle insurance industry prior to the issuance of the policy, and the impact of delimitation under the motor vehicle insurance premium rates. The methodology used in this research is normative juridical approach to conceptual (conceptual approach) The results of the study found that businesses motor vehicle insurance did not submit the premium rates to the market mechanism but use the premium rate set by the Financial Services Authority, including acts that are excluded in the Act 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition as the OJK has the authority to regulate and supervise the insurance services sector is atributed by the Act No.21 of 2011. Market conditions of automotive insurance industry prior to this policy is very competitive and there is no dominant business operators who control the market, and the establishment of premium rates of lower limit encourages insurance businesses to compete in terms of service, but not with price competition. Although not violate competition law, but the impact of the pricing of these policies affect market of automotive insurance industry.

Abstrak :
Kejahatan Perjanjian baku merupakan perjanjian yang umum ditemukan, termasuk dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen termasuk dalam ranah sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tulisan ini meninjau tentang penerapan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap UU Perlindungan Konsumen maupun peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan OJK. Studi dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Dalam praktiknya, pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi pengaturan mengenai klausula baku sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. ...... Standard clause is a contract that is often found, including in the consumer financing agreement. Consumer financing institution is included in the financial service sector area that is regulated by Financial Service Authority (FSA). This thesis reviews on the implementation of standard clause made by entrepreneur towards Law on Consumer Protection as well regulation and circular letter issued by the FSA. This study is conducted with normative analysis method. In practice, the entrepreneur is not fully implementing the regulation regarding the standard clause as regulated in the Indonesian law.

Abstrak :
ABSTRAK
Kajian ini mengkaji praktik pengenaan sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh regulator terhadap akuntan publik selama 2014 hingga 2018. Di Indonesia, sanksi untuk Akuntan publik dapat diberikan oleh regulator dan asosiasi profesional. Regulator menyediakan sanksi terhadap akuntan publik melalui Pusat Pengembangan Profesi Keuangan (P2PK) selama Akuntan Publik pada umumnya, dan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk akuntan publik yang mengaudit pengguna jasa lembaga keuangan. Dalam 5 (lima) Pada tahun tersebut, P2PK telah memberikan 130 sanksi kepada Akuntan Publik 76 sanksi berupa peringatan dan 1 pencabutan izin. Adapun sanksi dari OJK merupakan kebijaksanaan dari pimpinan OJK yang tidak diperbolehkan untuk diinformasikan pada pihak eksternal. Penelitian ini juga didukung oleh pendapat 3 (tiga) narasumber menyatakan bahwa praktik penegakan sanksi disiplin di Indonesia secara umum sudah dilakukan bagus, tapi masih bisa ditingkatkan di bidang pemeriksaan.
ABSTRACT
This study examines the practice of imposing disciplinary sanctions imposed by regulators on public accountants during 2014 to 2018. In Indonesia, sanctions for public accountants can be imposed by regulators and professional associations. The regulator provides sanctions against public accountants through the Financial Professional Development Center (P2PK) for Public Accountants in general, and through the Financial Services Authority (OJK) for public accountants who audit financial institution service users. Within 5 (five) years, P2PK has given 130 sanctions to Public Accountants 76 sanctions in the form of warnings and 1 license revocation. As for the sanctions from OJK is the policy of the OJK leadership which is not allowed to be informed to external parties. This research is also supported by the opinion of 3 (three) sources who stated that the practice of enforcing disciplinary sanctions in Indonesia has generally been good, but can still be improved in the field of examination.

Abstrak :
Abstrak
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), maka terdapat 2 (dua) buah undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK). Tulisan ini akan membahas dan menganalis penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yuridis dogmatis. Dalam akhir tulisan disampaikan beberapa kesimpulan tentang penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UUOJK atau berdasarkan UUPK

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan Single Presence Policy pada Bank-bank BUMN. Diawali dengan analisis yuridis setiap opsi yang ditawarkan oleh Single Presence Policy yang terdiri dari Merger atau Konsolidasi, pembentukan Bank Holding Company dan pembentukan Fungsi Holding jika diterapkan pada Bank-bank BUMN. Kemudian akan dibahas mengenai perkembangan pembentukan Fungsi Holding sebagai opsi yang telah dipilih oleh pemerintah untuk menerapkan Single Presence Policy pada Bank-bank BUMN. Penulis berusaha melihat setiap poin penelitian dari dua sisi berbeda yakni dari sisi Kementerian BUMN sebagai pemegang saham pengendali yang diwajibkan memilih dan melaksanakan salah satu opsi dan dari sisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak regulator yang mempunyai tujuan khusus bagi Perbankan secara keseluruhan sehingga Bank-bank BUMN tidak dikecualikan dalam kebijakan ini. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Single Presence Policy pada Bank-bank BUMN mendapatkan banyak kendala seperti dari sisi persaingan usaha dan anggaran dana. Disetiap opsi yang ditawarkan memiliki hambatan, sehingga pada akhirnya dinilai bahwa pembentukan Fungsi Holding merupakan opsi yang paling sesuai dengan keadaan Bank-bank BUMN di Indonesia saat ini karena beberapa hal seperti tidak membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak melanggar ketentuan persaingan usaha. Perkembangan pembentukan Fungsi Holding ternyata tidak berjalan lancar karena sampai saat ini komite yang dibentuk belum berjalan secara efektif. Berdasarkan keadaan tersebut maka pengawasan untuk Fungsi Holding tersebutpun belum pernah dilakukan. ...... The writter tries to analize about the implementation of Single Presence Policy for State-owned Banks. this Thesis is started from judicary analysis on all option of Single Presence Policy which consist of Merger or Consolidation, Bank Holding Company, and Holding Function if it implemented to State-owned Bank. Then the thesis inform about the progress of establishment the Holding Function as the option which was selected by the Government for Single Presence Policy. The Writter tries to see every aspect of the research from two different points of view which are from The Ministry of State-Owned Enterprises in Indonesia and from Indonesia Financial Services Authority (OJK) as the banking regulator that has spesific purpose for whole Banking sector in Indonesia. Then OJK create no exeption for State-owned bank to implement this oblogation. The writter use analysis descrption method. The result of this thesis shows that the implementation of Single Presence Policy for State-owned bank has several obstacles. Every option has their own constraint but at the end, the option to establish the Holding function was considered as the appropiate option to be implemented for state-owned bank. The Progress of establishment the Holding Function have not been running well since it was formed inside The Ministry of State-Owned Enterprises because until this thesis written, the committe made by The Ministry has not effectively operated. Then the supervision for the Holding Function also has not been conducted.

Abstrak :
Sektor keuangan krusial bagi pembangunan nasional Indonesia dan penguatannya esensial untuk peningkatan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Namun, wewenang luas OJK menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan. Pembentukan Badan Supervisi OJK melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 diperlukan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi OJK, membantu DPR mengawasi OJK, dan memperkuat sektor keuangan nasional. Dengan menggunakan metode penilitan doktrinal, tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan, fungsi, dan efektivitas pelaksanaan fungsi BS OJK terhadap OJK dan di bandingkan dengan Badan Supervisi yang ada di Belanda dikaitkan dengan kewenangannya. hasil penelitian menunjukan kinerja BS OJK dalam melakukan pengawasan terhadap OJK berpotensi kurang efektif dikarenakan BS OJK hanya mempunyai wewenang "pengawasan intern". Yang artinya, pengawasan yang dilakukan terbatas pada aspekaspek internal dan administratif, tanpa adanya kemampuan untuk campur tangan dalam mengintervensi atau menindaklanjuti sendiri hasil penilian yang dilakukannya sendiri. Namun, efektivitas BS OJK belum dapat dinilai sepenuhnya karena masa kerja BS OJK itu sendiri belum genap satu tahun, dengan penunjukan anggota BS OJK baru dilakukan pada Desember 2023. maka penulis ingin memberikan saran kepada Kepada Badan Legislatif untuk mempertimbangkan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada BS OJK, khususnya kewenangan dalam pembahasan dan penyusunan program satu tahun ke depan bersama DPR. Kewenangan ini mencakup kesesuaian implementasi pelaksanaan pengawasan program, memberikan ulasan terhadap hasil pengawasan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan ulasan tersebut. Hal ini diperlukan untuk lebih memaknai keberdaan BS OJK terhadap fungsi pengawasan terhadap OJK itu sendiri. ......The financial sector is crucial to Indonesia's national development and its strengthening is essential for economic improvement. The Financial Services Authority (OJK) was established through Law 21-year 2011 to regulate and supervise the financial sector, maintain the stability of the national financial system, and ensure regulatory compliance. However, OJK's broad powers raise concerns of abuse of power. The establishment of the OJK Supervision Agency through Law No. 4 year 2023 is necessary to improve OJK's performance, accountability, and transparency, help Parliament oversee OJK, and strengthen the national financial sector. By using the doctrinal research method, this paper analyzes how the regulation, function, and effectiveness of the implementation of the BS OJK function on the OJK and compares it with the existing Supervision Board in the Netherlands in relation to its authority. the results show that the performance of the BS OJK in supervising the OJK is potentially less effective because the BS OJK only has the authority of "internal supervision". This means that supervision is limited to internal and administrative aspects, without the ability to intervene or follow up on the results of its own assessments. However, the effectiveness of the BS OJK cannot be fully assessed because the BS OJK's working period itself is not even one year old, with the appointment of BS OJK members only being made in December 2023. Therefore, the author would like to provide advice to the Legislative Body to consider giving greater authority to the BS OJK, especially the authority to discuss and prepare the next one-year program with the DPR. This authority includes the suitability of the implementation of program supervision, providing reviews of the results of supervision, and providing recommendations based on these reviews. This is necessary to give more meaning to the existence of the BS OJK to the supervisory function of the OJK itself.

Abstrak :
Gagasan mengenai pembentukan OJK adalah merupakan salah satu isue yang paling banyak mengundang polemik terkait dengan upaya restrukturisasi industri keuangan pasca krisis multi dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Restrukturisasi telah mendorong upaya untuk mencari bentuk baru bagi pengaturan dan pengawasan perbankan mengingat lebih dari 90 % industri keuangan di Indonesia dikuasai oleh perbankan dan perbankan merupakan industri yang paling terpukul oleh krisis tahun 1997. Proses pencarian bentuk baru bagi pengaturan dan pengawasan perbankan menghasilkan 2 pemikiran yang bertolak belakang. Pada satu sisi berkembang pemikiran untuk melakukan revitalisasi wewenang Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya, termasuk tugas pengaturan dan pengawasan bank. Pada sisi yang lain berkembang pemikiran untuk mengalihkan tugas Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan bank kepada OJK sebagai suatu otoritas baru yang sekaligus akan menjadi otoritas bagi seluruh industri keuangan. Untuk memahami apakah OJK telah mempunyai dasar hukum serta untuk memahami urgensi pembentukan OJK bagi pengaturan dan pengawasan industri keuangan di Indonesia, maka Tesis ini berupaya meneliti akar permasalahan krisis tahun 1997, ketentuan mengenai pengaturan dan pengawasan industri keuangan, proses timbulnya gagasan pembentukan OJK, keberadaan lembaga sejenis OJK pada beberapa negara serta perkembangan terakhir terkait dengan pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan. Penelitian dilakukan secara kualitatif normatif dan pendekatan dilakukan dengan menggunakan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dan Teori Kepentingan Roscoe Pound. ......The idea to establish Financial Service Authority (OJK) is one of most debatable issues related with effort to restructurize financial industry of post multi dimension crisis attacking Indonesia in year 1997. It had boosted to seek out new model for regulation and banking supervision in view of more than 90 % of financial Industries in Indonesia had been dominated by banks, and they are most damaging from such crisis. The proses of seeking out new model for regulation and banking supervision had resulted in two contradicted thoughts, in one side to revitalize Bank Indonesia (BI) in order to realize the duties including in terms of regulation and banking supervision. In other side, to transfer Bank Indonesia's duties for regulation and banking supervision specially lo OJK as new authority and simultaneously, to be authority for all financial Industries. Then to understand both do OJK has law basic and has urgency to establish OJK for regulation and banking supervision, this Tesis had striven for researching problem roots of year crisis 1997, regulation and supervision of financial industry, process of emerging ideas OJK, existence development related with regulation and supervision of financial industry. This tesis is conducted both quanfitatively and normatively, and its approach using Teori Hukum Progresif by Satjipto Rahardjo and Teori Kepentingan by Roscoe Pound.

Abstrak :
Gagasan mengenai pembentukan OJK adalah merupakan salah satu isue yang paling banyak mengundang polemik terkait dengan upaya restrukturisasi industri keuangan pasca krisis multi dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Restrukturisasi telah mendorong upaya untuk mencari bentuk baru bagi pengaturan dan pengawasan perbankan mengingat lebih dari 90 % industri keuangan di Indonesia dikuasai oleh perbankan dan perbankan merupakan industri yang paling terpukul oleh krisis tahun 1997. Proses pencarian bentuk baru bagi pengaturan dan pengawasan perbankan menghasilkan 2 pemikiran yang bertolak belakang. Pada satu sisi berkembang pemikiran untuk melakukan revitalisasi wewenang Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya, termasuk tugas pengaturan dan pengawasan bank. Pada sisi yang lain berkembang pemikiran untuk mengalihkan tugas Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan bank kepada OJK sebagai suatu otoritas baru yang sekaligus akan menjadi otoritas bagi seluruh industri keuangan. Untuk memahami apakah OJK telah mempunyai dasar hukum serta untuk memahami urgensi pembentukan OJK bagi pengaturan dan pengawasan industri keuangan di Indonesia, maka Tesis ini berupaya meneliti akar permasalahan krisis tahun 1997, ketentuan mengenai pengaturan dan pengawasan industri keuangan, proses timbulnya gagasan pembentukan OJK, keberadaan lembaga sejenis OJK pada beberapa negara serta perkembangan terakhir terkait dengan pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan. Penelitian dilakukan secara kualitatif normatif dan pendekatan dilakukan dengan menggunakan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dan Teori Kepentingan Roscoe Pound.

---

The idea to establish Financial Service Authority (OJK) is one o f most debatable issues related with effort to restructurize financial industry o f post multi dimension crisis attacking Indonesia in year 1997. It had boosted to seek out new model for regulation and banking supervision in view o f more than 90 % o f financial industries in Indonesia had been dominated by banks, and they are most damaging from such crisis. The proses o f seeking out new model for regulation and banking supervision had resulted in two contradicted thoughts, in one side to revitalize Bank Indonesia (BI) in order to realize the duties including in terms o f regulation and banking supervision. In other side, to transfer Bank Indonesia's duties for regulation and banking supervision specially to OJK as new authority and simultaneously, to be authority for all financial industries. Then to understand both do OJK has law basic and has urgency to establish OJK for regulation and banking supervision, this Tesis had striven for researching problem roots o f year crisis 1997, regulation and supervision o f financial industry, process o f emerging ideas OJK, existence development related with regulation and supervision o f financial industry. This tesis is conducted both quantitatively and normatively, and its approach using Teori Hukum Progresifby Satjipto Rahardjo and Teori Kepentingan by Roscoe Pound.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada Tanggal 21 Oktober 2016 lalu, Otoritas Jasa Keuangan untuk pertamakali melakukan penetapan pengelola statuter terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Karya tulis ini akan membahas mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan di bidang Otoritas Jasa Keuangan dan Perasuransian mengatur penunjukan dan penetapan pengelola statuter tersebut dan juga mengenai pertanggungjawaban pengelola statuter kepada pemegang polis selaku pemiliki perusahaan dalam hal Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mengalami penurunan kondisi keuangan selama berada dalam kendali pengelola statuter. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka dapat diketahui kriteria penetapan pengelola statuter dan bagaimana Otoritas Jasa Keuangan telah mengacu kepada kriteria yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penetapan pengelola statuter. Mengenai pertanggungjawaban pengelola statuter sendiri, belum terdapat pengaturan secara jelas dan eksplisit tentang bagaimana pengelola statuter dan Otoritas Jasa Keuangan akan bertanggungjawab terhadap para pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Dalam melakukan penunjukan dan penetapan pengelola statuter, OJK supaya ikut melibatkan para pengurus lembaga jasa keuangan tersebut untuk melakukan upaya penyelamatan lembaga jasa keuangan.

---

ABSTRACT
On 21 October 2016, Indonesian Financial Services Authority OJK has been placing Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 AJB Bumiputera 1912 under statutory managers. This thesis discusses how do the law and regulation regulates the appointment of statutory managers of AJB Bumiputera 1912. The other issue that will be discussed in this thesis is about the OJK and statutory manager rsquo s responsibilities if AJB Bumiputera 1912 rsquo s financial status is worsen after being placed under statutory management. By using a normative research method, this thesis concludes that OJK has implementing the prevailing regulations on Financial Service Authority and Insurance before placing AJB Bumiputera 1912 under statutory managers. Regarding the OJK and statutory manager rsquo s responsibility, there is no regulation explicitly regulates the responsibility to the policyholders as the owners of the company if the financial condition of AJB Bumiputera 1912 become worsening. The writer rsquo s suggestion on this thesis is to regulate OJK and statutory manager rsquo s responsibilities and to involve the company rsquo s organ to help the statutory managers fix the company rsquo s financial issues.