Skripsi ini membahas mengenai penerapan Single Presence Policy pada Bank-bank BUMN. Diawali dengan analisis yuridis setiap opsi yang ditawarkan oleh Single Presence Policy yang terdiri dari Merger atau Konsolidasi, pembentukan Bank Holding Company dan pembentukan Fungsi Holding jika diterapkan pada Bank-bank BUMN. Kemudian akan dibahas mengenai perkembangan pembentukan Fungsi Holding sebagai opsi yang telah dipilih oleh pemerintah untuk menerapkan Single Presence Policy pada Bank-bank BUMN.Penulis berusaha melihat setiap poin penelitian dari dua sisi berbeda yakni dari sisi Kementerian BUMN sebagai pemegang saham pengendali yang diwajibkan memilih dan melaksanakan salah satu opsi dan dari sisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak regulator yang mempunyai tujuan khusus bagi Perbankan secara keseluruhan sehingga Bank-bank BUMN tidak dikecualikan dalam kebijakan ini. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Single Presence Policy pada Bank-bank BUMN mendapatkan banyak kendala seperti dari sisi persaingan usaha dan anggaran dana. Disetiap opsi yang ditawarkan memiliki hambatan, sehingga pada akhirnya dinilai bahwa pembentukan Fungsi Holding merupakan opsi yang paling sesuai dengan keadaan Bank-bank BUMN di Indonesia saat ini karena beberapa hal seperti tidak membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak melanggar ketentuan persaingan usaha. Perkembangan pembentukan Fungsi Holding ternyata tidak berjalan lancar karena sampai saat ini komite yang dibentuk belum berjalan secara efektif. Berdasarkan keadaan tersebut maka pengawasan untuk Fungsi Holding tersebutpun belum pernah dilakukan.

---

The writter tries to analize about the implementation of Single Presence Policy for State-owned Banks. this Thesis is started from judicary analysis on all option of Single Presence Policy which consist of Merger or Consolidation, Bank Holding Company, and Holding Function if it implemented to State-owned Bank. Then the thesis inform about the progress of establishment the Holding Function as the option which was selected by the Government for Single Presence Policy.

The Writter tries to see every aspect of the research from two different points of view which are from The Ministry of State-Owned Enterprises in Indonesia and from Indonesia Financial Services Authority (OJK) as the banking regulator that has spesific purpose for whole Banking sector in Indonesia. Then OJK create no exeption for State-owned bank to implement this oblogation. The writter use analysis descrption method.

The result of this thesis shows that the implementation of Single Presence Policy for State-owned bank has several obstacles. Every option has their own constraint but at the end, the option to establish the Holding function was considered as the appropiate option to be implemented for state-owned bank. The Progress of establishment the Holding Function have not been running well since it was formed inside The Ministry of State-Owned Enterprises because until this thesis written, the committe made by The Ministry has not effectively operated. Then the supervision for the Holding Function also has not been conducted.