Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai proses manajemen risiko yang diterapkan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk sebagai Perusahaan Tambang Milik Pemerintah (BUMN). Proses manajemen risiko melingkupi proses identifikasi risiko, analisis risiko dan pengendalian risiko berdasarkan model Simons (2000). Proses identifakasi risiko ditujukan untuk melihat perbedaan klasifikasi risiko berdasarkan source of risk Simons (2000) dan PT Bukit Asam. Proses selanjutnya adalah menganalisis risiko berdasarkan model risk exposure calculator dengan memberikan masing-masing nilai untuk mengetahui tingkat risiko perusahaan. Tahap terakhir penelitian ini adalah pengendalian risiko dengan menganalisis penerapan sistem pengendalian manajemen dengan menggunakan model levers of control yang diterapkan oleh PT Bukit Asam sebagai perusahaan yang sudah mencapai tahap dewasa dalam siklus hidup organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara di satuan kerja Sistem Manajemen Perusahaan (SMP) PT Bukit Asam sebagai divisi pengelola manajemen risiko perusahaan dan beberapa divisi terkait atas saran divisi tersebut agar pengelolaan dan analisis data dapat disesuaikan tujuan penelitian. Penulis juga melakukan studi lapangan selama tiga bulan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Dari penelitian yang telah dilakukan, maka Penulis menemukan terdapat perbedaan klasifikasi risiko antara source of risk Simons (2000) dan PT Bukit Asam. Selanjutnya, tingkat risiko PT Bukit Asam berada pada zona waspada (the caution zone) serta sistem pengendalian dengan menggunakan levers of control sudah diterapkan dengan baik. Secara keseluruhan evaluasi manajemen risiko oleh PT Bukit Asam dengan menggunakan model Simons (2000) sudah cukup baik.

---

This paper discusses about the risk management implemented in PT Bukit Asam as Indonesia State-Owned Mining Entreprise. The process covers risk identification, risk analysis and risk control based on Simons Model (2000). Risk identification process is set to examine risk classification differences between source of risk Simons Model and PT Bukit Asam. The next process is to analyze the risk using risk exposure calculator model by giving score for each indicator to understand the company risk level. Last process of this study comprises the analysis of management control system by using levers of control as model base implemented by PT Bukit Asam, in count as mature organization. The methodology used in this study is interview process within Corporate Management Systems of PT Bukit Asam, as division responsible for handle the enterprise risk management, and some related divisions for their suggestions as support of data processing and analyzing in order to accomplish research objectives. The author also conducted field study for 3 months to gain more comprehensive understanding. Based on the study, author found the existence of risk classification differences between source of risk Simons Model and PT Bukit Asam. Futhermore, corporate risk level is in the caution zone and management control system using levers of control Simons Model has been well implemented. Overall, PT Bukit Asam risk management evaluation with Simons Model has been well executed.

Abstrak :
Perusahaan pertambangan batubara dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia didasarkan atas suatu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan Pemerintah Indonesia dengan yang memiliki sifat lex specialis derogat lex generalis. Di dalam PKP2B tersebut mengatur segala hak dan kewajiban bagi kedua pihak atas kegiatan usaha termasuk mengenai pajak-pajak dan lain-lain kewajiban perusahaan. Latar belakang penulisan ini didasari karena adanya perubahan kebijakan publik dalam perpajakan atas pengenaan PPN atas hasil tambang batubara sejak reformasi perpajakan tahun 2000 dengan diterbitkannya suatu kebijakan dalam PP Nomor 144 Tahun 2000 yang mengubah status batubara menjadi Barang Tidak Kena Pajak (BTKP). Dalam implementasinya, proses kebijakan tersebut melalui ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (instrument fiscal arrangements) menimbulkan perubahan persepsi antara otoritas perpajakan dengan Wajib Pajak sehingga menyulitkan administrasi PPN. Selain itu, diterbitkannya PP tersebut kurang memenuhi asas-asas perpajakan dan perundang-undangan maupun konsepsi dari PPN atas nilai tambah dari hasil tambang batubara. Usaha-usaha dari Wajib Pajak sendiri berupaya kepada pemerintah untuk menunda PP tersebut karena akan merugikan investor maupun harga batubara Indonesia di pasar internasional. Oleh karena itu atas dasar permasalahan-permasalahan tersebut, maka dalam penulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian atau analisis terhadap perubahan kebijakan PPN atas pengusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi analisis dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan dokumen serta penelitian lapangan melalui kuesioner dan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan analisis, bahwa perumusan kebijakan dalam PP tersebut sebagai pelaksana UU PPN hendaknya tidak mengubah atau mengesampingkan ketentuan pada undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama (lex superiors derogat lex inferior). Demi menciptakan kepastian hukum, penyempitan atau perluasan materi tidak dibenarkan menambah norma-norma baru serta tidak dapat mengganti ketentuan perundangan-undangan lama sepanjang mengatur hal yang tidak sama (lex posteriori derogat lex priori). Bagi PKP2B yang terbagi dalam tiga generasi (Generasi I, II dan III), adanya kebijakan tersebut akan membawa konsekuensi pada masing-masing generasi mengalami perlakukan pengenaan PPN yang tidak sama. Pada akhir tulisan ini, penulis memberikan input bagi pemerintah sebagai tax policy maker , sovereign tax power dan government as resources owner dalam menetapkan kebijakan PPN atas hasil tambang batubara demi memaksimalkan penerimaan negara sehingga menimbulkan keadilan (equality), kepastian (certainty), kemudahan (convenience) dan tidak menimbulkan biaya tambahan ekonomi (economy) bagi masing-masing generasi.

Abstrak :
Pembangunan merupakan suatu kebutuhan dalam siklus kehidupan manusia dan sumber daya alam merupakan suatu keterbatasan. Ada kebutuhan, ada pula keterbatasan, ada manfaat ada pula dampak yang diakibatkan suatu pembangunan. Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sehingga dapat mempengaruhi struktur dan fungsi dasar ekosistem sebagai penunjang kehidupan. Industri pertambangan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku utama, menghasilkan bahan-bahan mineral yang sangat berharga bagi manusia baik secara ekonomi maupun teknologi, juga menghasilkan limbah yang dapat mengganggu lingkungan. Keluaran industri berupa limbah akan semakin besar pada dekade mendatang, akibat semakin meningkatnya aktifitas industri, termasuk indutri pertambangan. PTFI yang sudah melakukan kegiatan pertambangan lebih dari 35 tahun, masih memiliki ijin sampai 25 tahun mendatang. Aktivitasnya cenderung menghasilkan limbah, baik limbah produksi maupun non produksi yang saat ini lebih cenderung dibuang ke lingkungan. Limbah yang dihasilkan cukup besar baik jenis maupun volumenya serta karakteristik yang berbeda. Jika tidak dikelola dengan baik nantinya akan menjadi masalah besar yang mengarah kepada isu internasional. Pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan akibat limbah perlu diprioritaskan dalam upaya mewujudkan industri pertambangan yang berwawasan lingkungan. Tindakan saat ini belum optimal sehingga masih perlu ditingkatkan, agar limbah yang dihasilkan tidak lagi ditimbun di tanah. Strategi minimisasi limbah dengan tindakan reduce, reuse, recycle perlu dilaksanakan segera, sebagai upaya perbaikan lingkungan. peningkatan efisiensi, penghematan biaya, serta pembentukan hubungan sosial dan peningkatan citra perusahaan. Dengan melakukan reduce, reuse, recycle akan menghemat sumberdaya alam dan material, memperpanjang umur material, mengurangi tekanan pada lahan dan tempat pembakaran, serta secara substansial akan menghemat energi dan melindungi kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi jenis limbah yang terbentuk dari kegiatan sarana pendukung operasional tambang (spot) PTFI, mengetahui dampak minimisasi limbah 3R terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat serta mengetahui dampak regulasi pemerintah dan kebijakan internal perusahaan terhadap keberhasilan program minimisasi limbah di PTFI sehingga mempengaruhi image para stakeholders terhadap perusahaan. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah secara kuantitatif dan kualitatif, dengan metode pembahasan dan penulisan secara deskriptif analitis. Sampel yang diambil adalah aktivitas bengkel, pembangkit tenaga listrik dan laboratorium. Sampel masyarakat guna mengukur persepsi masyarakat berjumlah 40 orang. Pembahasan guna mengukur dampak minimisasi limbah pada lingkungan, ekonomi dan social masyaraat dilakukan pada jenis limbah yang dapat dimanfaatkan melalui tindakan reduce, reuse. recycle. Kajian altematif pemanfaatan ditulis secara analisis deskriptif. Dampak regulasi pemerintah dan kebijakan internal dibahas dan dikaji berdasarkan fakta dan kondisi yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, 1) terdapat lebih dari 20 jenis limbah yang dihasilkan PTFI dan beberapa limbah dapat dimanfaatkan sebagai sumberdaya melalui tindakan reduce, reuse. recycle; 2) menguntungkan secara lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat dimana pemanfaatan limbah akan menghemat lahan 2.1 ha pertahun, menghemat uang sebesar lebih USD 6,5 juta dan membuka peluang kerjasama dengan masyarakat, 3) Beberapa pasal dalam PP 85/1999 jo PP18/1999 belum dapat diterapkan secara operasional dalam penanganan limbah sehingga diperlukan usaha proaktif PTFI sedangkan kebijakan internal perusahaan berdampak pada perbaikan sistem manajemen lingkungan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah (1) Kegiatan spot PTFI menghasilkan lebih dari 20 jenis limbah dengan jumlah, jenis dan karakteristik yang berbeda, diantaranya dapat menjadi sumberdaya bermanfaat bila dikelola melalui pendekatan reduce, reuse dan recycle (2) Program minimisasi limbah secara komprehensif dan integral berdampak pada pengurangan biaya pengangkutan dam beban landfill, memiliki nilai manfaat ekonomi berdampak social bila mengikutsertaan masyarakat. (3) Regulasi pemerintah rnemacu PTFI untuk melakukan usaha-usaha perbaikan lingkungan melalui kebijakan lingkungan dan praktek di lapangan. Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah (I) Guna mengoptimalkan program minimisasi limbah 3R, perlu dilakukan tindakan pegelolaan secara terpadu dan terintegrasi dengan memandang limbah sebagai sumber daya yang dapat memberi manfaat bagi lingkungan, ekonomi dan masyarakat; (2) Dalam mendukung program minimisasi limbah 3R, perlu dilakukan tindakan segragasi limbah mulai dari sumber penghasil limbah dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang arus limbah (waste stream) keberhasilan pengelolaan lingkungan; (3) Regulasi pemerintah dan kebijakan perusahaan yang dibuat hendaknya dapat memberikan dukungan operasional sehingga dapat diimplementasikan secara tepat sesuai kebijakan tersebut.

---

Development is one of the needs in human lifecycle and natural resources are limited. There are needs as well as limitations; there are benefits as well as impacts of development. Increasing number of development activities poses risks of pollution and environmental damage that may have impacts on the structure and basic functions of the ecosystem as part of the life support system. Mining industry makes use of natural resources as primary materials, produce minerals with economically and technologically high value, and generate waste capable of affecting the environment. Industrial output of waste will multiply in the next decades due to increasing activities of industries, including mining. With already more than 35 years of mining, PTFI's contract will still be valid for another 25 years. Its activities generate both production and non-production waste currently dumped into the environment. Generated waste is fairly great in types, volumes and characteristic differences. Improper management will result in possible future problems which will bring in international issue. In order to promote an environment-oriented mining industry, efforts to prevent pollution and damage to the environment due to waste need to be given top priority. The company has not done its best in dealing with the problem and efforts should be made to ensure that waste is not piled up on the ground. The strategy of minimizing waste by reducing, reusing and recycling should be put in operation soon as part of environmental recovery, efficiency increase, cost reduction as well as social relation initiative and corporate image improvement endeavors. Reduce, reuse. recycle will save natural resources and materials, prolong material period of usage, reduce pressure on lands and incinerators, and substantially save energy and protect public health. This research aimed at identifying types of waste produced from activities of mining operation support facilities or sarana panda/rung operasional tambang (spot); finding out impacts of 3R waste minimization program on the environment and economic and social conditions of the community as well as studying the effects of government regulations and internal corporate policies on successful application of waste minimization program at PTFI as they would potentially change the way stakeholders would look at the image projected by the company. Quantitative as well as qualitative approaches were used here, with descriptive analytical discussion and writing method. Samples came from workshop. power generator and laboratory activities. A total of 40 respondents were involved in measuring public perception. To measure impacts of waste minimization on the environment as well as on economic and social conditions of the community, a discussion was conducted into types of waste that could be exploited by performing a reduce, reuse, recycle routine. An analytical descriptive technique was applied in presenting usage alternatives. Impacts of government regulations and internal policies were discussed and studied based on facts and conditions found in the field. Research results suggest that 1) there are more than 20 types of waste produced by PTFI, and by performing reduce, reuse, recycle, 2) some of them can be made usable as resources, and environmentally, economically and socially profitable, saving 2,1 landfill and 6,5 USD money. Quite often, articles in a number of government regulations (PP 8511999 jo PP 1811999) are not operationally applicable, so that needed good improvement on successful implementation of the waste minimization program, whereas company's internal policies may affect the environmental management system. Conclusions to draw from the research include (1) Types and amount of waste produced by mining operation support facilities (spot) were quite significant and waste management had not been at an optimum level; (2) A comprehensive and integral waste minimization program is capable of reducing the cost of transportation and load on landfill, and will be economically feasible and socially beneficial when community members take part in it; (3) Government regulations race the PTFI to doing improvement for environment by practice adan all of internal regulations. The research recommends that (1) An optimum 3R Waste Minimization Program requires an integrated management system that considers waste as resources that can give benefits to the environment, the economy and the community; (2) In order to support the 3R Waste Minimization Program it will be necessary to initiate waste segregation starting from waste sources and to conduct a further study into waste stream; (3) Government regulations and company policies should be operationally applicable for proper implementation.

Abstrak :
Pengembangan kembali pengusahaan pertambangan batubara di Indonesia dimulai pada tahun 1981 dengan didirikannya PT (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam di Sumatera Selatan, disamping PN Tambang Batubara yang ditunjuk sebagai principal bagi perusahaan kontraktor kerjasama dengan beberapa perusahaan acing untuk Kalimantan. Sampai dengan tahun 1987 baru sepuluh kontraktor yang menandatangani kontrak kerjasama bagi hasil dengan pembagian 13,5 % untuk Pemerintah dan 86,5% untuk kontraktor dengan menanggung semua biaya penambangan.

Kemajuan masing-masing perusahaan tersebut sangat berbeda satu dengan lainnya yang disebabkan oleh perbedaan tuntutan kebutuhan investasi dan biaya-biaya penambangan, pengangkutan, dan pelabuhan yang merupakan faktor-faktor penentu utama dalam menyusun Strategi Pembiayaan dalam investasi dan Pengembangan.

Strategi pembiayaan dalam investasi dan pengembangan pada perusahaan pertambangan batubara akan sangat menentukan kemampuan daya saing dengan terbentuknya suatu Harga Pokok Penjualan yang lebih rendah dari pada pesaingnya.

Secara umum batubara Indonesia mempunyai keunggulan dibandingkan dengan batubara dari negara-negara lain seperti Australia, Amerika Serikat, Kanada, Amerika Latin, Afrika Selatan, India, yaitu kandungan belerangnya dibawah 1%. Keunggulan lainnya adalah jarak angkut dari Indonesia ke negara-negara konsumen batubara di wilayah Asia Pasifik seperti Jepang, Korea, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Philipina, lebih dekat dibanding Australia yang merupakan negara pengekspor batubara terbesar di dunia.

Akan tetapi, sampai dengan tahun 1995 ekspor batubara Indonesia baru 11% dari total kebutuhan batubara yang harus diimpor oleh negara-negara Asia Pasifik atau sebanyak 27,1 juta ton dari 242,6 juta ton, dan hanya 0,8 % dari total kebutuhan impor batubara negara-negara Eropa Barat.

Untuk mengetahui penyebab dan kelambatan tersebut, peneliti mengkaji strategi pembiayaan dalam investasi dan pengembangan dari perusahaan-perusahaan pertambangan batubara dengan mengambil empat sebagai sampel yang kesemuanya memulai usahanya pada tahun 1982 dan merupakan empat besar dari sepuluh perusahaan tersebut.

Metoda penelitian yang digunakan adalah metoda desktiptif-eksplanasi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu : (1) Apa saja jenis investasi dan pembiayaan yang dilakukan oleh setiap perusahaan dan berapa besar untuk masing-masing jenis yang sama pada setiap perusahaan ?, (2) Apa pengaruhnya terhadap pembentukan harga pokok penjualan serta terhadap laba/rugi operasi ?, (3) Bagaimana perusahaan memperlakukan sentra-sentra biaya yang ada sehubungan dengan keperluan analisis biaya ?.

Dengan menggunakan analisis Strategic Cost Management yang mempunyai tiga tema pokok yaitu : (1) Value Chain Analysis, (2) Strategic Positioning Analysis, dan (3) Cost Drivers Analysis, peneliti niendapatkan pembiayaan dalam investasi dan pengembangan yang tidak efisien.

Peneliti berkesimpulan bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan batubara di Indonesia masih kurang efektif dalam investasi pengembangan dan tidak efisien dalam pembiayaan, sehingga harga pokok penjualannya masih tinggi dan mengakibatkan kesulitan meningkatkan pasokannya ke pasar dunia. Kondisi itu nampaknya tidak segera diketahui oleh manajemen karena perusahaan masih menerapkan manajemn biaya tradisional yang dikenal dengan manajemen akuntansi biaya.

Untuk memperbaiki keadaan seperti itu, mereka perlu menyesuaikan strategi pembiayaan dalam investasi dan pengembangan baik secara struktural maupun eksekusional agar menjadi lebih efisien dan dapat menekan harga pokok penjualan dalam rangka meraih keunggulan bersaing yang berkesinambungan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh iklim organisasi terhadap perilaku inovatif di tempat kerja. Partisipan penelitian ini adalah 124 karyawan yang bekerja pada perusahaan tambang yang memiliki filosofi inovatif. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan alat ukur Innovative Work Behavior Scale oleh Janssen (2000) dan Organizational Climate Measurement oleh (Patterson, 2004). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik multiple regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari iklim organisasi terhadap perilaku inovatif di tempat kerja. Pengaruh ini ditunjukkan dengan nilai R² sebesar .121 yang berarti iklim organisasi memengaruhi perilaku inovatif di tempat kerja sebesar 12,1%. Hasil penelitian juga menunjukkan, dari ketiga dimensi iklim organisasi hanya dua dimensi yang menunjukkan pengaruh yang signifikan, yaitu flexibility & innovation (R² = .016; p < .05) dan reflexivity (R² = .037; p < .05). Dimensi yang tidak signifikan memengaruhi adalah outward focus (R² = .886; p > .05). ......This study discusses about the influence of organization climate to innovative work behavior. The participants of this study were 124 employees who work in a mining company which implement innovation. This research is a quantitative research and using Innovative Work Behavior Scale by Janssen (2000) and Organizational Climate Measurement by Patterson, et al., (2004) as a measurement scale. This study is using multiple regression analysis technique. The result showed that there was a significant effect of organizational climate on innovative work behavior. This influence is shown by the R ² value of .121, which means organizational climate affects 12.1% of innovative work behavior. The results also showed from the three dimensions of organizational climate, only two has significant effects, they are flexibility & innovation (R² = .016; p < .05) and reflexivity (R² = .037; p < .05). Dimension which not significantly affect innovation work behavior is outward focus (R² = .886; p > .05).

Abstrak :
ABSTRAK
Penyimpangan terhadap pengaturan divestasi saham asing di perusahaan pertambangan mineral dan batu bara telah terjadi di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana hal ini memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia. Praktik yang digunakan untuk menyimpangi pengaturan tersebut tak lain dan tak bukan melalui konsep beneficial ownership yakni suatu konsep kepemilikan yang berasal dari sistem hukum common law mengenai pemisahan kepemilikan antara pemilik secara hukum legal owner dan pemilik sebenarnya beneficial owner . Skripsi ini membahas konsepsi beneficial owner, kaitan antara penguasaan tambang dengan kesejahteraan rakyat, urgensi pengaturan beneficial owner dalam kewajiban divestasi saham asing di perusahaan pertambangan mineral dan batubara, dan usulan pada pengaturan divestasi saham asing di perusahaan pertambangan mineral dan batu bara dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengutamkan data sekunder.

---

ABSTRACT
Breach on the arrangement of foreign share divestment in mineral and coal mining companies have occurred in Indonesia in previous years, which has had an impact on the Indonesian economy. The practice used to distort the arrangement is nothing but the concept of beneficial ownership that is a concept of ownership derived from the common law system of legal separation of ownership between the legal owner and the beneficial owner. This thesis discusses the conception of beneficial owner, the link between mine control and social welfare, the urgency of beneficial owner arrangement in the obligation of foreign share divestment in mineral and coal mining company, and a recomendation on foreign share divestment in mineral and coal mining company by using juridical research method normative secondary data.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur pengujian substantif yang dilakukan oleh KAP ZZZ terhadap akun kas dan setara kas PT ABC. PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan batubara dan mineral. Sebagai anak perusahaan dari AA International, PT ABC menjadi salah satu perusahaan kontraktor pertambangan terbesar di Indonesia. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada kesesuaian prosedur audit atas kas dan setara kas yang dilakukan dengan kerangka evaluasi yaitu Standar Audit (SA), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan referensi audit serta pencapaian asersi atas prosedur pengujian substantif. Kegiatan yang terkait untuk melakukan prosedur pengujian substantif meliputi penyusunan lead schedule, melakukan konfirmasi bank, pengujian rekonsiliasi bank, dan penghitungan kembali saldo dalam mata uang asing. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur pengujian substantif telah memenuhi semua asersi dan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. ......This internship report aims to evaluate the substantive testing procedures performed by KAP ZZZ towards the cash and cash equivalent accounts of PT ABC. PT ABC is a company that provides coal and mineral mining services. As a part of AA International, PT ABC becomes one of the largest mining contractor companies in Indonesia. The evaluation is carried out by focusing on the compatibility of the audit procedures on cash and cash equivalent which are performed with the evaluation framework, namely Audit Standard (SA), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), and audit references as well as the achievement of assertions on the substantive test procedures. The related activities to perform substantive test procedures include the preparation of a lead schedule, performing bank confirmation, testing of the bank reconciliation, and recalculation of foreign currency. According to the results of the evaluation, the substantive test procedures have achieved all of the assertions and are in accordance with the applicable standards and regulations.

Abstrak :
Tesis ini menelaah sebuah kebijakan publik yaitu Perpu 1/2004 yang berisikan tentang ijin kepada tiga belas perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan di hutan lindung. Alasan kegentingan memaksa karena krisis ekonomi patut yang melatar belakangi kebijakan publik ini patut dikritisi dengan melakukan kajian kebijakan dengan menggunakan analisa kronologis keluarnya Perpu 1/2004 dan dengan metode cost benefit analysis. Kajian kronologis keluarnya kebijakan menunjukan tidak ada transparansi dan akuntabilitas kepada publik dengan tidak diakomodasinya masyarakat sekitar hutan yang merupakan pihak yang akan terkena langsung dari kebijakan ini, secara materiil Perpu 1/2004 ini bertentangan dengan peraturan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi seperti UUD' 45 pasal 28h dan pasal 33, UU No 10/2004, UU Na. 5/1990 pasal 19, UU 41/1999 pasal 24 dan pasal 38 serta UU 5/1994, secara formil perubahan bentang alam yang mempunyai fungsi khusus seperti hutan lindung sangatlah beresiko di tengah terjadinya deforestrasi di hutan Indonesia. Kajian menggunakan metode Cost & Benefit Analysis menunjukan bahwa secara jangka pendek kegiatan pertambangan memberikan keuntungan lebih tinggi daripada nilai intrinsik hutan lindung dan secara jangka panjang akan cenderung merugikan. Tampak perlu cara pandang baru dalam memandang sumber daya alam ini dengan lebih memperhitungkan nilai intrinsik alam yang selama ini diabaikan. Dengan cara itu akan timbul sikap humble economy, yang berarti tidak memandang kepentingan ekonomi sebagai satu-satunya alasan yang sah dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan maka rencana penambangan di hutan lindung tampaknya memerlukan kajian lebih mendalam dan dilihat secara kasus per kasus di setiap lokasi. Perhitungan alih fungsi lahan hutan menjadi areal pertambangan perlu ditelaah nilainya dalam kerangka analisis cost-benefit dalam jangka panjang.