Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Brown dan Levinson 1983, 1987 mengemukakan bahwa semakin tidak langsung penutur bertutur, maka semakin santunlah penutur tersebut. Namun, pola kesantunan ini telah diuji kembali Gao, 1999; Rue Zhang, 2008. Pernyataan Brown dan Levinson ini dianggap belum tentu berlaku pada berbagai bahasa dan hanya merepresentasikan bahasa barat. Artikel ini akan mengamati strategi meminta sehari-hari yang muncul dalam cerpen berbahasa Mandarin. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk mood derivable merupakan strategi yang paling banyak digunakan. Terkait dengan keterkaitan antara ketidaklangsungan dengan kesantunan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mood derivable muncul dalam situasi kedudukan petutur yang lebih tinggi dari penutur. Namun, tuturan tersebut masih tergolong santun karena penggunaan kata sapaan address term dan kata qing yang berarti 'tolong'. Secara umum, hasil penelitian ini mendukung pernyataan Gao 1996 bahwa tuturan langsung masih relevan dengan kesantunan dalam masyarakat Cina.

---

According to Brown and Levinson 1983, 1987 , the more indirect a speaker speaks, the more polite that speaker becomes. However, this model of politeness had been reexamined Gao, 1999; Rue Zhang, 2008 . Brown and Levinson rsquo;s remarks seem not necessarily applicable to all languages and only represent western languages. This current study will observe the strategies of daily requests occurred in Chinese short fictions. This study finds mood derivable is the most dominant strategy utilised by the speakers. With regards to the relationship between indirectness and politeness, this study proves that although a high-power speaker utilises mood derivable to ask a low-power addressee to do something, the request is still considered polite because of the usage of address term and the word ldquo; rdquo; which means 'please'. Overall, the finding supports Gao 1996 that explains direct request is still considered polite within Chinese society.

Abstrak :
Anak dengan autism spectrum disorder (ASD) memiliki kemampuan komunikasi yang belum berkembang optimal karena adanya gangguan pada masa perkembangan. Mereka memiliki cara meminta yang kurang tepat, misalnya menampilkan perilaku yang kurang sesuai sebagai bentuk permintaan. Diperlukan cara lebih efektif untuk mengganti perilaku meminta yang kurang tepat pada anak dengan ASD. Picture Exchange Communication System (PECS) merupakan sistem komunikasi berbasis gambar yang dirancang untuk membantu meningkatkan kemampuan komunikasi fungsional anak dengan ASD. PECS memungkinan anak untuk berkomunikasi dengan cara menukarkan kartu untuk mendapatkan keinginan dan kebutuhannya yang dilatih menggunakan reinforcement, prompt, dan error-correction. Pada penelitian ini, terdapat dua subjek anak dengan ASD, yakni laki-laki berusia 8 dan perempuan berusia 9 tahun dengan kemampuan komunikasi verbal yang terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan program intervensi PECS fase dua dalam meningkatkan kemampuan komunikasi. Desain penelitian yang digunakan adalah single subject research design dengan metode pengukuran pre dan post intervensi. Program intervensi PECS fase dua merupakan kelanjutan dari intervensi PECS fase satu yang sebelumnya dilakukan. Hasil dari intervensi ini menunjukkan terdapat peningkatan kemampuan anak dalam melakukan PECS fase dua sebelum dan sesudah intervensi. Hasil ini dipengaruhi oleh faktor karakteristik anak, motivasi terkait reinforcement, serta dukungan orang tua. ......Children with autism spectrum disorder (ASD) have communication difficulties due to developmental disorders. They have inappropriate ways to communicate, such as displaying aggressive behavior as a form of request. Therefore, a more effective way to replace inappropriate behaviors in children with ASD is required. Picture Exchange Communication System (PECS) is a communication system designed to help improve the functional communication skills of children with ASD. PECS allows children to communicate by exchanging cards to get their wants and needs which are trained using reinforcement, prompt, and error-correction. In this study, there were two children with ASD (8 years-old boy and 9 years-old girl) with limited communication skills. The purpose of this study was to determine the effectiveness of PECS phase two in improving children communication skills. This study used single subject research design with pre and post intervention measurement method. The PECS phase two program is a follow-up intervention to the previously implemented PECS phase one program. The results of this intervention showed that there was an increase in children's ability to perform PECS phase two before and after the intervention. This result was influenced by child characteristics, motivation, and parental support.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai bentuk dan konteks tindak tutur ekspresif bahasa Jepang pada anime Spy X Family. Penelitian dengan metode kualitatif ini menggunakan teori tindak tutur yang dikemukakan oleh J.L. Austin yang kemudian disempurnakan oleh John R. Searle. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk tindak tutur ekspresif anime Spy X Family beserta penggunaannya. Tindak tutur ekspresif yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tindak tutur ekspresif meminta maaf, berterima kasih, penyesalan, dan menyambut. Adapun tindak tutur meminta maaf dan berterima kasih merupakan tindak tutur yang lebih banyak ditemukan dan penggunaan kedua tindak tutur memiliki variasi yang beragam, Keberagaman pilihan tindak tutur ini dalam percakapan sehari-sehari bergantung pada konteks situasi dan kedudukan sosial mitra tutur. ......This study discusses the form and context of Japanese expressive speech acts in the anime Spy X Family. This qualitative research uses the theory of speech acts put forward by J.L. Austin, which was later perfected by John R. Searle. The purpose of this research is to identify the forms of expressive speech acts in the anime Spy X Family and their uses. The expressive speech acts found in this study are those of apologizing, thanking, regretting, and welcoming. The speech acts of apologizing and thanking are more commonly found, and the use of the two speech acts has various variations. The diversity of these speech acts in everyday conversation depends on the context of the situation and the social position of the speech partners.

Abstrak :
Dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan terkait kesepakatan, cakap, mengenai suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Objek dari perjanjian yang harus jelas, nyata, dan memang terbukti ada sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akta pengakuan hutang salah satu bentuk perjanjian yang dimana akta pengakuan hutang memuat pernyataan dari debitur bahwa telah meminjam dan menerima uang dari kreditur. Namun dalam kenyataannya ditemukan suatu akta pengakuan hutang memuat keterangan palsu dan unsur kekhilafan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 835/Pdt.G/2020/PN.Dps. Penelitian ini membahas permasalahan tersebut dengan menganalisis kewajiban notaris untuk meminta bukti telah terjadi transaksi pada saat pembuatan akta pengakuan hutang apabila dikaitkan dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan UUJN dan bentuk tanggung jawab notaris  dalam pembuatan akta pengakuan hutang yang memuat keterangan palsu dan unsur kekhilafan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi eksplanatoir analitis kemudian mengumpulkan data menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, UUJN tidak mengatur mengenai notaris wajib meminta bukti telah terjadi transaksi tetapi dalam Pasal 16 Ayat 1 UUJN diatur kewajiban notaris yang harus bertanggung jawab dan saksama sehingga yang dapat dilakukan notaris adalah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan bersikap cermat dan teliti dengan meminta bukti telah terjadi transaksi sebagai upaya memastikan akta yang dibuatnya telah benar dan adil. Terkait tanggung jawab maka notaris tidak dapat bertanggung jawab terhadap akta pengakuan hutang yang dinyatakan cacat hukum dikarenakan unsur kekhilafan berasal dari salah satu pihak dan notaris dapat bertanggung jawab atas kelalaiannya yang melanggar Pasal 16 Ayat 1 huruf m terkait kewajiban pembacaan akta sehingga notaris dapat menerima sanksi teguran agar lebih berhati-hati dalam menjalankan jabatannya. ......In making an agreement, you must be considered to agreement, capacity, regarding a certain matter, and a halal cause. The object of the agreement must be clear, real, and proven to exist as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Acknowledgment of Indebtedness is a form of agreement contains a statement from the debtor that he has borrowed and received money from the creditor. However, in reality, acknowledgment of Indebtedness was found to contain element of mistake, as happened in the case of Denpasar District Court Decision Number 835/Pdt.G/2020/PN.Dps. This legal research discusses the problem by analyzing the notary's obligation to ask proof of a transaction at the time of making acknowledgment of indebtedness if it is related to his duties and authority under the UUJN and the form of notary's responsibility in making Acknowledgment of Indebtedness that contains elements of mistake. This legal research used doctrinal research method with analytical explanatory typology then collecting data using secondary data which is then analyzed qualitatively. The results of this study notary public law in Indonesia does not regulate that a notary is obliged to request proof of a transaction, but Article 16 Paragraph 1 of the notary public law regulates the obligations of a notary who must be responsible and careful so that what a notary can do is apply the precautionary principle by being careful and thorough by requesting proof of a transaction as an effort to ensure that the deed he makes is correct and fair. Regarding responsibility, the notary cannot be responsible for the Acknowledgment of Indebtedness that is declared legally defective due to the element of mistake originating from one of the parties and the notary can be responsible for his negligence in violating Article 16 Paragraph 1 letter m regarding the obligation to read the deed so that the notary can receive a reprimand to be more careful in carrying out his position.