Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Direktorat Jenderal Perlindungan HAM merupakan organisasi publik yang memiliki kewajiban untuk melaksanakari akuntabilitas kinerja instansinya. Menurut Ilyas (2002:65) menjalankan suatu akuntabilitas berarti mengoperasionalkan tiga komponen penting dari kinerja, yaitu tujuan, ukuran dan penilalan. Penentuan tujuan setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja yang mengarahkan dan mempengaruhi perilaku kerja pegawai. Melalui ukuran kinerja, maka akan diketahui apakah kinerja yang diharapkan telah dapat dicapai. Oleh karena itu diperlukan suatu penilalan kinerja secara reguler yang dikaitkan dengan tujuan kinerja setiap pegawai. Sebagai organisasi pemerintah yang baru dibentuk tahun 2000, seluruh pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM yang ada satu sama lain masih memiliki dinamika penyesuaian yang tinggi terhadap hubungan antar pegawai serta tugas yang menjadi tanggungjawab masing-masing. Sedangkan organisasi yang dijalankan telah dituntut untuk dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, guna melayani kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa dan pembayar pajak. Proses peleburan dalam bentuk penyatuan dan penyamaan persepsi sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang singkat. Diperlukan waktu yang panjang untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa memiliki, kesadaran profesi dan tanggungjawab yang sungguh-sungguh untuk mencapai kinerja tinggi dari masing-masing individu sehingga terhindar dari hal-hal yang bersifat kontraproduktif. Pengaruh kepemimpinan dan komunikasi, dipandang menempati posisi yang sangat strategis terhadap pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perlindungan HAM secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh karena kedua hal tersebut, yaitu kepemimpinan dan komunikasi dalam praktek sehari-hari menjadi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM. Kepemimpinan merupakan tambahan pengaruh yang memiliki dan mengatasi kepatuhan mekanis pada pengarahan rutin organisasi. Kepemimpinan terjadi jika seorang individu dapat mendorong orang lain mengerjakan sesuatu atas dasar kemauannya sendiri dan bukan mengerjakannya karena wajib atau takut akan konsekuensi ketidakpatuhan. Kualitas kepemimpinan inilah yang dalam berbagai bentuk memperlihatkan perbedaan antara organisasi yang efektif dari yang tidak efektif. Menurut Kartini (1986:85) komunikasi pada dasarnya merupakan bentuk hubungan antar individu yang dilakukan oleh setidaknya dua orang dan akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Aubrey (1986:3) mengatakan bahwa selama berinteraksi dengan orang lain, terjadi pertukaran ide dan perasaan-perasaan, penyaringan informasi, pembuatan rencana dan pemecahan masalah. Sedangkan partisipasi dalam komunikasi merupakan salah satu cara untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi masing-masing individu. Kepemimpinan dan komunikasi sebagai faktor dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM akan diteliti secara deskriptif dan eksplanatif sebagai sebuah Iangkah penting untuk mengetahui kekuatan, mengenali kelemahan, memanfaatkan kesempatan atau peluang dan mengantisipasi berbagai ancaman yang dihadapi oleh organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan HAM dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan tujuan individual yang bekerja di dalamnya. Dari hasil analisis masing-masing faktor tersebut maka akan diketahui apa saja yang dapat dan harus dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kinerja pegawai. Objek penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah organisasi publik, yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai populasi penelitian lapangan adalah pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM yang berjumlah 1 73 orang, dengan sampel penelitian sejumlah 104 orang. Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 1. Terdapat pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM. 2. Terdapat pengaruh antara komunikasi terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM. Terdapat pengaruh antara kepemimpinan dan komunikasi secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.

Abstrak :
In turbulent times, the ability to communicate with power and purpose becomes a crucial leadership competency. Smart executives realize that leadership communication isn?t a matter of ""making nice,"" but a strategic necessity.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan komunikasi transformasional oleh pemimpin induk organisasi pada salah satu anak organisasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi transformasional diterapkan oleh pemimpin induk organisasi melalui tiga fase komunikasi transformasi internal; menetapkan agen perubahan, penyampaian serta pemantauan pesan perubahan. Pemimpin transformasional juga mengkomunikasikan kekuasaan, nilai-nilai bersama, serta gaya komunikasi kepada seluruh anggota. Keberhasilan transformasi pada anak perusahaan tercapai atas koordinasi yang kuat antara pemimpin induk dan anak organisasi, yang mampu mengikutsertakan seluruh anggota dalam perubahan. Transformasi organisasi mengubah pola pikir, perilaku dan kultur anggota organisasi.

---

ABSTRACT
This research's aims is to evaluate the implementation of transformational communication of parent organization leader in one of its subsidiaries. This is a descriptive qualitative research with case study design. The results show that transformational communication applied by the leader of the parent organization through three phases of internal transformation communication; to establish the agent of change, to deliver and to monitor the message of change. Transformational leader also communicates his power, shared values, and leadership style to all members. The success of the transformation of the subsidiary achieved through strong coordination between the parent and subsidiary leaders of the organization, which able to involve all members. The transformation of the organization changes the mindset, behavior and the culture of the organization's members.

Abstrak :
Departemen Pertahanan (Dephan) merupakan sebuah lembaga departemen yang dipimpin oleh seorang menteri pertahanan (Menhan) dan berada di bawah presiden. Tugas Menhan adalah membantu presiden dalam menangani masalah pertahanan. Dephan istimewa dilihat dari personilnya, karena memiliki karyawan berlatar belakang sipil dan militer. Berbeda dengan departemen lain yang memiliki pegawai dari kalangan militer namun ketika berada di dalam instansi tersebut ia menyesuaikan dirinya menjadi pegawai Iainnya yang sipil, di Dephan pegawai dari TNI tetap membawa ciri militernya. Berbeda dengan Mabes TNI, Mabes AD, Mabes AL dB, instansi tersebut juga memiliki personil PNS namun instansi tersebut adalah instansi militer sedangkan Dephan adalah instansi sipil. Masih kuatnya dominasi militer Dephan, terutama pada level pimpinan, membawa gaya kepemimpinan militer dalam memimpin bawahannya. Beberapa tahun terakhir ini, Dephan dipimpin oleh menteri dan kalangan nonmiliter (sipil), memiliki pegawai yang berasal dari sipil dan militer, dan masih banyak pejabat (pimpinan) Dephan yang diisi oleh kalangan militer. Atas dasar itulah peneliti akan meneliti bagaimana hubungan antara atasan bawahan, bawahan-atasan, dan bawahan-bawahan yang terjadi sehingga dapat memberi pengaruh pada iklim komunikasinya. Dan yang lebih ditekankan lagi adalah hubungan antara sipil dan militer yang terdapat dalam organisasi Dephan. Teori yang digunakan adalah teori-teori tentang kepemimpinan dan iklim komunikasi serta teori yang berkaitan dengan hubungan sipil-militer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami realitas yang diteliti dengan pendekatan yang menyeluruh, tidak melakukan pengukuran pada bagian-bagian dari realitas. Kesimpulan-kesimpulan penelitian tidak dibuat berdasarkan perhitunganperhitungan kuantitatif, melainkan berdasarkan deskripsi cermat atas realitas. Peneliti memusatkan penelitian pada gaya kepemimpinan yang membawa iklim komunikasi dalam organisasi menuju sasarannya. Dalam melaksanakan kepemimpinan tentulah menganut suatu pola komunikasi yang pada akhirnya mempengaruhi suasana kerja atau iklim. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada mantan Menhan Mahfud MD, Kepala Biro kepegawaian dan pegawai Dephan, berdasarkan pertanyaan yang sudah disusun secara terbuka dan difokuskan pada pokok-pokok persoalan tertentu yang tercakup dalam tema pokok persoalan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman terhadap proses pengambilan kebijakan bagi pimpinan Dephan serta dapat memberi gambaran kepada para pimpinan Dephan dalam memimpin bawahannya yang berasal dari sipil dan militer. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara atasan-bawahan, bawahanatasan di organisasi Dephan, serta hubungan karyawan yang berasal dari dua latar belakang yang berbeda yaitu sipil-militer yang ada di dalam sebuah departemen. Gaya kepemimpinan di Dephan yang dipakai adalah otokrasi dan direktif, dan anus komunikasi yang terjadi adalah satu arah. Ini terjadi karena Dephan selama puluhan tahun dipimpin oleh pemimpin yang berlatar belakang militer, sehingga kuat sekali tradisi milternya sampai sekarang. Gaya otokrasi dan direktif merupakan gaya khas yang biasa diterapkan dalam organisasi militer, dimana kepemimpinan berdasarkan kekuasaan mutlak. Seorang pemimpin otokrasi memimpin perilaku anak buahnya dengan mengarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Segala keputusan berada di satu tangan. Setiap keputusan dianggap sah dan anak buahnya menerima tanpa pertanyaan.

Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan kepemimpinan (XI) dan komunikasi (X2) dengan motivasi kerja (Y) pegawai bail( secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta. Dengan mengembangkan kemampuan kepemimpinan para pejabat struktural untuk membangun kerjasama dengan staf yang menjadi bawahannya menjadi salah satu faktor panting untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai menjaiankan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Melalui penelitian ini maka, dapat ditemukan korelasi atau hubungan antara kepemimpinan dengan motivasi kerja, komunikasi dengan motivasi kerja dan secara bersama-sama kepemimpinan serta komunikasi dengan motivasi kerja pegawai pada organisasi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat deskriptif analitis. Untuk itu dilakukan pengujian statistik mengukur seberapa besar kaftan atau kekuatan hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti dan proses perhitungan statistik Iainnya melalui program SPSS (Statistical Package for Science). Sedangkan populasi penelitian ini ialah para pegawai negeri sipil pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta yang meliputi staf dan pejabat struktural, mulai dari golongan yang paling rendah sampai dengan yang tertinggi dengan menggunakan teknik Random Sampling. Walaupun memiliki keterbatasan, penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan organisasi. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan tentang strategi memotivasi pegawai melalui penerapan kepemimpinan dan komunikasi dalam organisasi. Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi usaha pengembangan bidang studi Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan parsial antara kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai mempunyai taraf signifikansi positif. Demikian pula dengan korelasi parsial antara komunikasi terhadap motivasi kerja mempunyai taraf signifikansi positif dan hasil analisis perhitungan korelasi antara kepemimpinan dan komunikasi secara bersamasama terhadap motivasi kerja didapatkan hasil nilai pada taraf signifikansi positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dan komunikasi mampu memberikan pecan yang cukup penting dalam rangka meningkatkan motivasi kerja pegawai pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta.

Abstrak :
Becoming a great customer service manager requires a mastery of skills beyond those needed by frontline employees. Filled with the same accessible, step-by-step guidance as "Customer Service Training 101", this user-friendly book shows readers how to develop the skills they need to communicate, lead, train, motivate, and manage those employees responsible for customer satisfaction. Designed for new managers and veterans alike, "Customer Service Management Training 101" covers essential topics, including: Planning and goal setting; Time management; Team development; Conflict resolution; Providing feedback; Monitoring performance; Conducting meetings; Managing challenges; Listening; and, Verbal, nonverbal, and written communication. Readers will learn to identify their personal management style, develop core leadership qualities, and efficiently focus on their own development as managers. Packed with checklists, "real world" practice lessons, and examples of the right and wrong ways to do things, this is the one book every customer service manager needs to thrive.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menilai autentisitas kepemimpinan politik pada pesan yang dikembangkan Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa pada akun media sosial mereka, yakni Instagram. Penilaian tersebut berbasis pada konsep autentisitas termediasi media sosial (Enli, 2015; Luebke, 2021), komunikasi politik populis (Canovan 1999; Jagers & Walgrave 2007; Stavrakakis 2017; De Vreese et al. 2018), dan kepemimpinan autentik (Luthans & Avolio, 2003). Dengan paradigma konstruktivis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan forensik komunikasi (Hamad, 2018) sebagai metode penelitian. Berdasarkan analisis dan interpretasi data, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penelitian yang menunjukkan kebaruan. Autentisitas pemimpin politik dapat diforensik dengan basis artefak komunikasi di media sosial sehingga bisa mengungkap siapa paling autentik, motif, kontruksi motif, dan kebenaran representasinya. Pemimpin politik mengonstruksi pola autentisitasnya untuk menunjukkan kepada publik mereka bisa berbeda dengan pemimpin autentik lainnya. Pemimpin autentik mengonstruksi drama politik di media sosial dengan berbagai dialog, klimaks, dan emosi yang dimainkan dengan cara skenario dan spontanitas. Dengan media sosial, autentisitas bukan saja ditampilkan dalam bentuk kemasan oleh pemimpin politik, tetapi mengandung substansi yang membedakan antara satu pemimpin dengan pemimpin lainnya. Autentisitas bukan suatu ideologi, melainkan suatu strategi yang ditempuh seseorang pemimpin politik di media sosial untuk menunjukkan atau mempresentasikan dirinya. Meskipun bukan suatu ideologi yang menjadi cara pandang dan pemikiran, autentisitas tetap mengandung nilai dan standar. Penelitian ini memberikan kontribusi pengembangan teori autentisitas termediasi media sosial, komunikasi politik populis dan kepemimpinan autentik. Penelitian ini mendorong agar publik perlu membangun kesadaran kolektif terkait autentisitas kepemimpinan politik. ......This study aims to assess the authenticity of political leadership in messages developed by DKI Governor Anies Baswedan, West Java Governor Ridwan Kamil, Central Java Governor Ganjar Pranowo, and East Java Governor Khofifah Indar Parawangsa on their social media accounts, namely Instagram. The assessment is based on the concept of social media mediated authentication (Enli, 2015; Luebke, 2021), populist political leadership (Canovan 1999; Jagers & Walgrave 2007;  Stavrakakis 2017; De Vreese et al. 2018), and authentic leadership (Luthans & Avolio, 2003). With a constructivist paradigm, this study uses a qualitative approach with communication forensics (Hamad, 2018). Based on the analysis and interpretation of the data, this research produces several research findings that show novelty. The authenticity of political leaders can be forensically based on communication artifacts in social media so that they can reveal who is the most authentic, their motives, motives construction, and the truth of their representation. Political leaders construct their patterns of authenticity to show the public that they can be different from other authentic leaders. Authentic leaders construct political drama on social media with various dialogues, climaxes, and emotions that are played out by means of scenarios and spontaneity. With social media, authenticity is not only shown in the form of packaging by political leaders, but contains substance that distinguishes one leader from another. Authenticity is not an ideology, but a strategy adopted by a political leader on social media to show or present himself. Even though it is not an ideology that becomes a perspective and way of thinking, authenticity still contains values and standards. This research contributes to the development of social media mediated authentication theory, populist political communication and authentic leadership. This research encourages the public to build collective awareness regarding the authenticity of political leadership.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh dari kepemimpinan dan komunikasi di dalam mendukung keterbukaan pegawai untuk berubah di dalam organisasi melalui charismatic leadership communication dan transparent communication terhadap openness to change melalui efek mediasi trust in organization. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk memeriksa kecocokan keseluruhan model dan menguji kausalitas antar konstruk. Sejumlah 290 PNS di Kementerian PPN/Bappenas dengan berpartisipasi menjadi sampel penelitian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa charismatic leadership communication dan transparent communication berpengaruh positif terhadap openness to change, baik secara langsung maupun melalui mediasi trust in organization. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada organisasi untuk mendorong peranan komunikasi baik yang dilakukan oleh pemimpin maupun organisasi secara transparan untuk meningkatkan kepercayaan pegawai terhadap organisasi, yang pada akhirnya menimbulkan adanya keterbukaan untuk berubah, khususnya di sektor publik. ......The aim of this study is to examine the effect of leadership and communication in supporting employee openness to change in the organization in the form of charismatic leadership communication and transparent communication in influencing openness to change through the mediating effect of trust in organization. Data were collected through questionnaires and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) to check the fit of the entire model and test causality between constructs. A total of 290 civil servants at the Ministry of National Development Planning/Bappenas participated as research samples. The results of this study reveal that charismatic leadership communication and transparent communication have a positive effect on openness to change, both directly and partially through mediation of trust in the organization. Furthermore, this study is expected to contribute to the organization to encourage the role of good communication carried out by leaders and organizations in a transparent manner to increase employee confidence in the organization, which in turn creates openness to change, especially in the public sector.

Abstrak :
Analyzes what made Kennedy, both before and during his Presidency, a unique and dominant force who would serve as the standard by which future leaders would be judged.