Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas praktik pelaksanan Kurikulum 2013 yang diterapkan di SD Ujung 1 Tangerang Selatan-Banten. Melalui metode etnografi, dipaparkan konstruksi negara dan dampaknya dalam relasi sosial para pelakunya di sekolah. Pada masa konstruktif ini, pendekatan positivisme dengan model pendekatan top-down yang diterapkan banyak negara berubah. Siswa yang dulu diposisikan sebagai objek oleh otoritas pendidikan, pada abad ke-21 ini bergeser menjadi siswa aktif akibat revolusi teknologi informasi yang menjangkau semua warga dunia. Gejala ini kemudian ditangkap pemerintah dengan mengkonstruksi perubahan paradigma kultural melalui perubahan kurikulum sekolah. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengkonstruksi pola pikir pendidik melalui model pelatihan guru. Namun, di level empiris model pelatihan guru itu cenderung menjadi mode penguasaan dan pengendalian oleh para pemegang otoritas. Kondisi ini tidak jarang menjadi kesenjangan akibat distribusi kekuasaan yang tidak merata. Tanpa pengelolan yang baik, ketidakmerataan ini sewaktu-waktu bisa menyebabkan konflik yang dapat menggoyahkan sistem pendidikan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the practical implementation of Curriculum 2013, which is applied in Sekolah Dasar Ujung 1 South Tangerang-Banten. Through ethnographic methods, described the construction of the state and its impact on social relations of the subject in schools. At the time of this constructive approach, positivism era with a top-down approach that is applied many states changed. Students who used to be positioned as an object by the education authorities, the 21st century has shifted into an active student as a result of the information technology revolution that reach all citizens of the world. This phenomenon was later arrested by the government to construct the cultural paradigm shift through changes in the school curriculum. One way to do is construct the mindset of teachers through teacher training model. However, at the empirical level teacher training model that tends to become a mode of domination and control by the authorities. This condition is not uncommon to be gaps due to the unequal distribution of power. Inequality is at times can lead to a conflict that could destabilize the education system. Without proper maintenance, this inequality at times can lead to a conflict that could destabilize the education system

Abstrak :
Pendahuluan: Virtual reality (VR) merupakan sebuah teknologi imersif yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan evaluasi kemampuan mahasiswa di pendidikan dokter. Penggunaan VR sebagai media pembelajaran juga sesuai dengan berbagai teori pembelajaran seperti teori konstruktivisme dan self-directed learning. Persepsi staf pengajar dan mahasiswa terhadap pemanfaatan VR pada kegiatan belajar mengajar di pendidikan dokter menunjukan hasil yang positif. Namun saat ini masih terdapat keterbatasan jumlah literatur yang membahas konsep pedagogik dan teori pembelajaran terkait pemanfaatan VR. Selain itu belum terdapat kuesioner dan panduan yang dapat mengarahkan institusi pendidikan dokter di Indonesia untuk dapat mengembangkan produk VR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan penerapan VR pada kurikulum pembelajaran pendidikan dokter di Indonesia Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Responden direkrut melalui teknik non-discriminative snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode semi-structured in-depth interview. Analisis data dilakukan dengan analisis tematik. Hasil Penelitian: Proses implementasi VR harus terdiri dari beberapa tahap yaitu eksplorasi kebutuhan, pembuatan cetak biru atau blueprint, kolaborasi multidisiplin atau multi center, pemberian pelatihan, menyediakan cerita sukses dan bukti ilmiah, pemberian apresiasi dan diakhiri dengan evaluasi. Aspek kesiapan yang dapat dinilai pada saat eksplorasi kebutuhan berupa sumber daya manusia, kurikulum, sarana dan prasarana, sumber dana, serta regulasi yang berlaku pada institusi pendidikan dokter. Kesimpulan: Penelitian ini menunjukan bahwa implementasi VR harus melalui tahapan tahapan dimulai dari eksplorasi kebutuhan hingga bevaluasi. Tahap eksplorasi kebutuhan akan memberikan gambaran kesiapan institusi untuk mengimplementasikan VR pada kurikulum pendidikan kedokterannya. ......Introduction: Virtual reality (VR) is an immersive technology which can be used as a learning tool for medical students. VR as learning tools include learning theory such as constructivism and self-directed learning theory. Medical teachers and students’ perceptions toward VR implementation in medical curricula were positive. However, limited literature on VR pedagogical and learning theory was available. Questionnaires and guidelines on the ways to implement VR in medical curricula in Indonesia are still not available. This study aimed to analyze the need for VR implementation in medical curricula in Indonesia. Methods: This was a descriptive qualitative study. Respondents were recruited by a non-discriminative snowball sampling technique. Data collection was done using semi-structured in-depth interviews. Data analysis was done by thematic analysis. Results: The VR implementation process must consist of several stages, i.e. needs analysis, blueprints formation, multidisciplinary or multi-centre collaboration, training provision, success stories and scientific evidence gathering, appreciation and evaluation. Aspects of readiness that can be assessed during the needs analysis are human resources, curriculum, infrastructure, sources of funds, and regulations. The features needed in VR are three-dimensional view, artificial intelligence, recording, network connection, feedback, and assessment. VR can have both positive (increased interest and concentration, increased clinical knowledge and skills, and shortened learning curve) and negative (high cost and side effects for users) impacts on its users. Conclusion: This study shows that the implementation of VR must go through stages starting from needs analysis until evaluation. The needs analysis stage will provide an overview of the institutional readiness aspect to implement VR in the medical curriculum.

Abstrak :
Pendahuluan: Derajat supervisi yang tepat tidak hanya mendorong pencapaian kompetensi peserta didik namun juga menjamin pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Namun demikian, hingga saat ini masih ditemukan berbagai kendala dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai kebutuhan, kondisi dan tantangan yang dihadapi terkait pentahapan kompetensi dan supervisi dalam pendidikan profesi dokter spesialis, sebagai masukan dalam pengembangan kurikulum. Metode: Penelitian dijalankan menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mempelajari secara mendalam pentahapan kompetensi dan kewenangan sebagai suatu fenomena berdasarkan pengalaman pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pendidikan profesi dokter spesialis. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara semi-terstruktur dan focus group discussion untuk mendalami pandangan stakeholder, pengelola, pelaksana pendidikan dan peserta didik mengenai konsep kompetensi, kewenangan dan pentahapan, kebutuhan akan pentahapan kompetensi dan kewenangan, faktor-faktor yang mempengaruhi, pola implementasi, masalah dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi, serta bentuk implementasi yang diharapkan. Hasil: Telah dilakukan wawancara dan FGD terhadap 26 narasumber, yang mewakili pihak fakultas, pengelola program studi, staf dan peserta didik dari kelompok keilmuan surgikal, medikal dan penunjang. Pandangan mengenai kompetensi erat kaitannya dengan sistem pentahapan, pemberian kewenangan dan supervisi yang dilakukan. Faktor penentu keberhasilan implementasi meliputi perumusan kompetensi dan unit kewenangan yang jelas, dukungan staf, sistem evaluasi yang valid dan terpercaya, serta sudut pandang yang integratif. Sistem asesmen konvensional masih belum memadai sebagai sumber informasi pengambilan keputusan terkait pentahapan dan supervisi. Beban kerja yang tinggi, khususnya administratif, disadari sebagai tantangan terbesar dalam penerapan supervisi yang efektif pada saat ini. Kemandirian disadari sebagai unsur penting dalam pencapaian kompetensi peserta didik, tingkat kemandirian dalam pendidikan perlu disesuaikan dengan regulasi dan sistem pelayanan kesehatan saat ini. Kesimpulan: Sistem supervisi yang lebih baik dibutuhkan untuk menyeimbangkan antara keselamatan pasien dengan kebutuhan pencapaian kompetensi selaras dengan sistem pendidikan di universitas dan regulasi rumah sakit. ...... Introduction: Proper supervision not only promotes the competency development of residents but also the delivery of safe medical care. However, challenges have frequently been identified in its implementation. In this study we attempted to explore the needs, patterns and challenges in the implementation of competency leveling, as inputs for future curriculum development. Methods: This is a qualitative study with phenomenological approach to explore in depth the issue of competency levels and supervision as a phenomenon from the perspectives of the parties directly involved in residency training. Through semi-structured interviews and focus group discussions, we explored the view on the concept of competencies, supervision and leveling; the expressed needs regarding supervision and leveling; factors affecting implementation patters; challenges in its implementation; and the ideal form according to the perspectives of the parties involved. Results: Through interview and FGD with 26 respondents representing the faculty, program directors, staffs and residents from surgical, medical and diagnostic disciplines, we identified that the concept of competencies were closely related to how training programs implement their system of leveling and supervision. Success factors included properly defined competencies and units of supervision, support from staff members, availability of valid and reliable system of assessment, and an integrative view of the system. Conventional assessment methods were inadequate in supporting entrustment decision making. Excessive workload, mainly administrative, were identified as the biggest challenge in implementing effective supervision. Independence was identified as an important part in the development of resident's competence, but the most appropriate system which incorporates demands from regulations and existing healthcare system still needs to be developed. Conclusion: Further curriculum development will need to find the best fit between the current university-based course organization and the unique needs of competency based postgraduate medical education with its characteristics as a workplace-based training.

Abstrak :
Penamaan program studi dan penyebutan gelar lulusan untuk pendidikan tinggi perpustakaan di Indonesia masih beragam. Keluarnya regulasi baru, yakni Permen Ristek Dikti Nomor 15 Tahun 2017 dan Kepmen Ristek Dikti nomor 257 tahun 2017 tentang penamaan program studi dan sebutan gelar pada pendidikan tinggi di Indonesia akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembenahan nama program studi pada pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk dalam hal ini pendidikan tinggi perpustakaan. Adanya regulasi baru tentang penamaan program studi ini, khususnya untuk pendidikan perpustakaan, museum dan kearsipan memberikan kejelasan mengenai rumpun ilmu, yaitu rumpun ilmu informasi. Oleh karena itu, keluarnya peraturan tersebut (Permen Ristek Dikti No. 15 dan Kepmen Ristek Dikti No. 257 Tahun 2017) perlu disikapi dengan segera karena setiap perguruan tinggi wajib melakukan penyesuaian nama program studi sesuai dengan yang tercantum dalam nomenklatur selambat-lambatnya satu (1) tahun setelah peraturan tersebut diterbitkan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pandangan guru sekolah luar biasa dalam pengembangan kurikulum pendidikan khusus pada dimensi perancangan dan asasnya. Penelitian melibatkan empat puluh tiga guru sekolah luar biasa dari delapan sekolah. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik diskusi kelompokterpumpun dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang guru dalam perancangan kurikulum pendidikan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus harus mengandung muatan-muatan pengetahuan praktis, kualitas karakter moral dan kinerja, keterampilan penting, kompetensi,seni, dan praksis literasi. Selain itu, keluwesan, fungsional, kemandirian, literasi, dan kejuruan merupakan asas-asas pengembangan kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian dilatar belakangi oleh terjadinya dualisme kurikulum yang saat ini digunakan dalam pendidikan Indonesia. Terdapat sebagian besar sekolah yang menggunakan KTSP 2006 dan sebagian sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disahkan di masa Mendikbud Moh.Nuh yang kemudian diimplementasikan secara serentak pada tahun ajaran 2014/2015. Tiga bulan setelah implemetasi serentak dilakukan, muncul hasil evaluasi Kurikulum 2013. Kemudian terbitlah Permendikbud No.159/2014 Tentang Evaluasi Kurikulum yang pada intinya menjelaskan bahwa evaluasi telah dilaksanakan sehingga pedoman evaluasi pada Permendikbud No.81A/2013 tidak lagi berlaku. Pasca peralihan jabatan, Mendikbud Anies Baswedan melihat keganjilan tersebut dan menugaskan Tim Sebelas untuk meninjau Permendikbud No. 159/2014. Hasilnya mengungkapkan bahwa evaluasi tersebut terburu-buru dan pelaksanaan Kurikulum 2013 terkesan dipaksakan. Oleh sebab itulah diterbitkan Permendikbud No.160/2014 tentang penundaan Kurikulum 2013. Analisa kasus menggunakan konsep Evaluasi dalam Kebijakan Pendidikan Oleh US Committee in Program Evaluation in Education Assembly yang menjelaskan cara ideal melakukan evaluasi pada kebijakan yang menyangkut pendidikan. Konsep Policy Development Framework oleh Meredith Edwards yang memberikan pemaparan tahapan kebijakan publik yang detail dan pokok pertanyaan dalam melakukan studi evaluasi. Penelitian berjenis eksplanatifanalisis dan argumentative. Peneliti melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan informasi. Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait di lingkungan Kemendikbud, mencari dokumen terkait di Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, dan menambah informasi pendukung melalui artikel berita di media massa. Penelitian menemukan bahwa terdapat agenda politik yakni untuk membangun warisan kinerja yang dilakukan baik oleh Mendikbud Moh. Nuh maupun Mendikbud Anies Baswedan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses kebijakan publik, tidak berlaku proses tahapan melainkan siklus. Sebab masalah bisa jadi tidak dituliskan dalam hasil evaluasi tapi justru evaluasi itu sendiri adalah awal masalah

---

ABSTRACT
The background research is the dualism curriculum which currently used in Indonesian education. There is a majority of schools that use KTSP 2006 and some schools use the Curriculum of 2013. Curriculum 2013 was ratified in the Mendikbud Moh.Nuh period, then it is implemented simultaneously in the academic year 2014/2015. Three months after the implementation is done simultaneously, appeared evaluation results of Curriculum 2013. Then published Permendikbud 159/2014 About the Curriculum Evaluation which basically explains that the evaluation has been carried out so that the evaluation guidelines on Permendikbud No.81A / 2013 are no longer valid. Post-transition office, Education Minister Anies Baswedan identify those anomalies and assign Tim Sebelas to review Permendikbud No. 159/2014. The results reveals that the evaluation results on Permendikbud No.159/2014 was published in a rush and the implementation of Curriculum 2013 somewhat forced to happened. That is why Education Minister Anies Baswedan published Permendikbud 160/2014 about the postponement of Curriculum 2013 implementation. Analysis of this case are using the concept of Policy Evaluation in Education By US Committee in Program Evaluation in Education Assembly which describes the ideal way to evaluate the policies relating to education. The concept of Policy Development Framework by Meredith Edwards which exposure stage of public policy detail and basic questions within an evaluation study. The research is kind of analytical-explanation and argumentative research. Researchers conducted a field study to collect information. Information obtained from interviews with stakeholders in Kemendikbud, seeking documents related Kemendikbud Research and Development Agency, and add some supporting information through news articles in the mass media. The study found that there is a political agenda which is to build a legacy by both the Education Minister Moh. Noh and Education Minister Anies Baswedan. The results of this study explains that in the process of public policy, do not apply stages form but preferably use cycle form. Because the problem may not be written in the results of the evaluation but rather be that evaluation itself is the beginning of the problem