UI - Tesis (Membership) :: Kembali

UI - Tesis (Membership) :: Kembali

Politik dalam evaluasi kebijakan publik, studi kasus: unsur politis pada evaluasi pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 (permendikbud no.159/2014) yang berimplikasi pada penundaan kurikulum 2013 (permendikbud no.160/2014) = Politics within public policy evaluation case study politics factor on evaluation of policy implementation of curriculum 2013 permendikbud no 159 2014 which implicates on policy implementation postponement of curriculum 2013 permendikbud no 160 2014 / Marsha Javierra

Marsha Javierra; Julian Aldrin Pasha, supervisor; Firmanzah, examiner; Kamarudin, examiner; Syaiful Bahri, examiner ([Publisher not identified] , 2016)

 Abstrak

ABSTRAK
Penelitian dilatar belakangi oleh terjadinya dualisme kurikulum yang saat ini
digunakan dalam pendidikan Indonesia. Terdapat sebagian besar sekolah yang
menggunakan KTSP 2006 dan sebagian sekolah yang menggunakan Kurikulum
2013. Kurikulum 2013 disahkan di masa Mendikbud Moh.Nuh yang kemudian
diimplementasikan secara serentak pada tahun ajaran 2014/2015. Tiga bulan
setelah implemetasi serentak dilakukan, muncul hasil evaluasi Kurikulum 2013.
Kemudian terbitlah Permendikbud No.159/2014 Tentang Evaluasi Kurikulum
yang pada intinya menjelaskan bahwa evaluasi telah dilaksanakan sehingga
pedoman evaluasi pada Permendikbud No.81A/2013 tidak lagi berlaku. Pasca
peralihan jabatan, Mendikbud Anies Baswedan melihat keganjilan tersebut dan
menugaskan Tim Sebelas untuk meninjau Permendikbud No. 159/2014. Hasilnya
mengungkapkan bahwa evaluasi tersebut terburu-buru dan pelaksanaan
Kurikulum 2013 terkesan dipaksakan. Oleh sebab itulah diterbitkan
Permendikbud No.160/2014 tentang penundaan Kurikulum 2013.
Analisa kasus menggunakan konsep Evaluasi dalam Kebijakan Pendidikan Oleh
US Committee in Program Evaluation in Education Assembly yang menjelaskan
cara ideal melakukan evaluasi pada kebijakan yang menyangkut pendidikan.
Konsep Policy Development Framework oleh Meredith Edwards yang
memberikan pemaparan tahapan kebijakan publik yang detail dan pokok
pertanyaan dalam melakukan studi evaluasi. Penelitian berjenis eksplanatifanalisis
dan argumentative. Peneliti melakukan studi lapangan untuk
mengumpulkan informasi. Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak
terkait di lingkungan Kemendikbud, mencari dokumen terkait di Badan Penelitian
dan Pengembangan Kemendikbud, dan menambah informasi pendukung melalui
artikel berita di media massa.
Penelitian menemukan bahwa terdapat agenda politik yakni untuk membangun
warisan kinerja yang dilakukan baik oleh Mendikbud Moh. Nuh maupun
Mendikbud Anies Baswedan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam
proses kebijakan publik, tidak berlaku proses tahapan melainkan siklus. Sebab
masalah bisa jadi tidak dituliskan dalam hasil evaluasi tapi justru evaluasi itu
sendiri adalah awal masalah

ABSTRACT
The background research is the dualism curriculum which currently used in
Indonesian education. There is a majority of schools that use KTSP 2006 and
some schools use the Curriculum of 2013. Curriculum 2013 was ratified in the
Mendikbud Moh.Nuh period, then it is implemented simultaneously in the
academic year 2014/2015. Three months after the implementation is done
simultaneously, appeared evaluation results of Curriculum 2013. Then published
Permendikbud 159/2014 About the Curriculum Evaluation which basically
explains that the evaluation has been carried out so that the evaluation guidelines
on Permendikbud No.81A / 2013 are no longer valid. Post-transition office,
Education Minister Anies Baswedan identify those anomalies and assign Tim
Sebelas to review Permendikbud No. 159/2014. The results reveals that the
evaluation results on Permendikbud No.159/2014 was published in a rush and the
implementation of Curriculum 2013 somewhat forced to happened. That is why
Education Minister Anies Baswedan published Permendikbud 160/2014 about
the postponement of Curriculum 2013 implementation.
Analysis of this case are using the concept of Policy Evaluation in Education By
US Committee in Program Evaluation in Education Assembly which describes the
ideal way to evaluate the policies relating to education. The concept of Policy
Development Framework by Meredith Edwards which exposure stage of public
policy detail and basic questions within an evaluation study. The research is kind
of analytical-explanation and argumentative research. Researchers conducted a
field study to collect information. Information obtained from interviews with
stakeholders in Kemendikbud, seeking documents related Kemendikbud Research
and Development Agency, and add some supporting information through news
articles in the mass media. The study found that there is a political agenda which
is to build a legacy by both the Education Minister Moh. Noh and Education
Minister Anies Baswedan. The results of this study explains that in the process of
public policy, do not apply stages form but preferably use cycle form. Because the
problem may not be written in the results of the evaluation but rather be that
evaluation itself is the beginning of the problem

 File Digital: 1

Shelf
 T46827-Marsha Javierra.pdf ::

Catatan : Menu Anggota

 Metadata

No. Panggil : T46827
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2016
Program Studi :
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xvi, 361 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Catatan Bibliografi : pages 138-142
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T46827 15-18-810252143 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20433918