Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peluang terciptanya dialog antara pemerintah dengan publik meningkat sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan media sosial oleh organisasi Pemerintah. Penelitian di berbagai negara di Eropa, Amerika Latin, Taiwan, maupun Indonesia menemukan bahwa harapan komunikasi dialogis dengan publik yang menciptakan kolaborasi dengan organisasi, masih sulit diwujudkan pemerintah. Komunikasi dialogis melalui media sosial bertujuan untuk membangun reputasi dan legitimasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemanfaaatan media sosial Twitter di lingkungan Kemenkeu dan untuk melihat bagaimana penerapan komunikasi dialogis di tengah isu-isu di Twitter sebagai sebuah bagian dari manajemen isu. Terkait dengan pemanfaatan Komunikasi dialogis oleh Kemenkeu, peneliti melakukan identifikasi dan analisis pemanfaatan Twitter. Pemanfaatan twitter dilihat dari 2 hal: prinsip Komunikasi Dialogis (Kent & Taylor, 2002) dan implementasi orientasi Komunikasi Dialogis berdasar model engagement dan dialog (Anderson et al., 2016). Menggunakan paradigma post positivistik, pendekatan kualitatif dan metode deskriptif kualitatif yang didalami melalui teknik pengumpulan data dua tahap. Tahap pertama melakukan analisis isi dengan scrapping data pada akun twitter dan kedua, wawancara pada admin yang mengelola empat akun dalam Kemenkeu disertai tinjauan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemanfaatan Twitter pada setiap akun yang diteliti seperti pola komunikasi dan tujuan komunikasi. Penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan perspektif baru bahwa komunikasi dialogis di Twitter dapat terlaksana pada unit organisasi berbasis pelayanan meski masih sulit terlaksana pada organisasi berbasis kebijakan terutama saat krisis. . Selain itu, Ppeneliti juga menemukan ada irisan antara komunikasi dialogis dan modal sosial yang sama-sama bertujuan untuk membangun kolaborasi demi terjaganya legitimasi. Komunikasi dua arah harus tetap diusahakan Kemenkeu (Pemerintah) dengan didukung manajemen komunikasi publik meliputi manajemen isu, SDM, risiko, dan pengetahuan yang baik. Selain, untuk meningkatkan reputasi, kepercayaan, dan legitimasi juga mencegah delegitimasi dari pihak lain. ......The prospect for the development of communication between the government and the public takes place, has grown in tandem with the rise in social media usage by businesses and nonprofit organizations. According to research in several countries in Europe, Latin America, Taiwan, and Indonesia, the government is still having difficulty achieving its goal of dialogic communication with the public that fosters organization-wide collaboration. Social media dialog is intended to increase reputation and legitimacy. This study aims to examine how social media Twitter is used within the Ministry of Finance and to examine how communication dialogue is implemented in the midst of issues on Twitter as part of issue management. Related to the use of dialogic communication by the Ministry of Finance, researchers identified and analyzed the use of Twitter. The use of Twitter is seen from 2 things: the principle of Dialogical Communication by (Kent & Taylor, 2002) and the implementation of a Dialogical Communication orientation based on engagement and dialogue models (Anderson et al., 2016). Using a post-positivistic paradigm, a qualitative approach and a qualitative descriptive method are explored through a two-stage data collection technique. The first stage was conducting content analysis by scrapping data on Twitter accounts and second, interviewing admins who manage the four accounts within the Ministry of Finance accompanied by a review of supporting documents. The research's findings indicate that there are variances in how each account uses Twitter, such as communication patterns and communication purposes. This research complements earlier research by offering a new perspective on how dialogic communication on Twitter can be adopted in service-based organizational units, but it is still challenging to execute in policy-based organizations, particularly in times of crisis. In addition, the researcher discovered that dialogic communication and social capital, which both attempt to foster collaboration in order to retain legitimacy, are related with each other. The Ministry of Finance (Government) must sustain two-way communication, with the aid of public communication management that includes risk, HR, issue, and knowledge management. Not only it boost reputation, trust, and legitimacy, but also avoids delegitimization.

Abstrak :
ABSTRAK Kehadiran media sosial adalah suatu strategi komunikasi yang dinamis dan transparan, serta menawarkan utilitas khusus untuk pemerintah khususnya dalam membangun keterlibatan publik atau citizen engagement. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan komunikasi dialogis dengan keterlibatan online warga negara (citizen engagement) dalam unggahan media sosial institusi pemerintah pusat. Penelitian ini dilakukan terhadap unggahan tweet dari dua instansi pemerintah pusat yaitu Kemristekdikti dan Sekretariat Kabinet selama periode Januari-Desember 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi. Penelitian ini menemukan bahwa indikator komunikasi dialogis yang paling tinggi frekuensinya adalah speeches dengan jeda waktu pembaruan terkini (recent update) antara tweet satu dengan tweet selanjutnya tidak lebih dari 1x24 jam, serta tweet yang diunggah sebagian besar merupakan publikasi pemberitaan terkait institusi selama 30 hari terakhir. Selain itu, komentar user yang sesuai dengan topik tweet yang diunggah lebih banyak jika dibandingkan dengan komentar user yang tidak sesuai topik. Meski begitu, komentar warga masih lebih rendah jika dibandingkan like dan retweet yang ada di setiap tweet yang diunggah. Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fitur media sosial Twitter belum sepenuhnya dioptimalkan penggunaannya oleh kedua institusi pemerintah tersebut.

---

ABSTRACT Social media is a dynamic and transparent communication strategy, and offers special services for the community in community involvement or community involvement. The aim of the research is to see the relations of dialogical strategy with citizen engagement in the central government social media posts. This research was conducted on tweet posts from two central government agencies, namely the Ministry of Research, Technology and Higher Education and the Cabinet Secretariat during the period January-December 2017. This study used a quantitative approach with the content approach. This study found that the highest frequency indicator of dialogue communication was the latest time lag (the latest update) between one tweet and others, no more than 1x24 hours, and the tweets uploaded were mostly related news publications for the past 30 days. In addition, user comments that match the topic of uploaded tweets are more compared to user comments that do not match the topic. Even so, peoples comments are still lower compared to like and retweeted in every uploaded tweet. Another finding in this study shows that Twitters social media features have not been fully used by bot

Abstrak :
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat adalah melalui pemanfaatan media sosial untuk berkomunikasi secara langsung dengan publiknya. Dalam negara yang demokratis, kepercayaan publik pada pemerintah menjadi hal penting yang dibutuhkan sebagai modal yang memungkinkan keberhasilkan kerja lembaga pemerintah. Tesis ini membahas mengenai pengaruh dari faktor orientasi mutualitas dan faktor iklim keterbukaan dalam komunikasi dialogis yang dilakukan pemerintah melalui media sosial terhadap kepercayaan pada pemerintah. Pengukuran pengaruh komunikasi dialogis dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran untuk konsep organization-public dialogic communication (OPDC) yang telah diadaptasi untuk penggunaan di media sosial, sedangkan kepercayaan pada pemerintah diukur menggunakan konsep kompetensi, kebajikan, dan kejujuran. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatif yang dilakukan melalui survei online terhadap 350 follower media sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari faktor orientasi mutualitas dan faktor iklim keterbukaan dalam komunikasi dialogis melalui media sosial terhadap kepercayaan pada pemerintah, dan bahwa faktor iklim keterbukaan lebih mempengaruhi kepercayaan pada pemerintah dibandingkan dengan faktor orientasi mutualitas. ......One of the efforts made by the government to gain the trust of the public is through the use of social media to communicate directly with the public. In a democratic country, public trust in government is an important thing needed as capital that enables the successful work of government institutions. This thesis discusses the influence of the mutuality orientation factor and the climate factor of openness in the government's dialogic communication through social media on trust in the government. Measurement of the influence of dialogic communication is carried out using a measurement scale for the concept of organization-public dialogic communication (OPDC) which has been adapted for use in social media, while trust in the government is measured using the concepts of competence, benevolence and honesty. This research is an explanatory quantitative research conducted through an online survey of 350 social media followers of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia. The results of the study show that there is a significant influence of the orientation of mutuality factor and the climate of openness factor in dialogic communication through social media on trust in the government, and that the climate of openness factor influences trust in the government more than the orientation of mutuality factor.