Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap warga negara maka pemenuhannya menjadi hal yang penting. Pelayanan kesehatan yang bermutu, terutama pelayanan kesehatan di bidang Perumahsakitan membutuhkan biaya yang tinggi, keterbatasan pembiayaan kesehatan yang berasal dari Pemerintah , menuntut adanya mobilisasi sumber dana dari masyarakat dan swasta. Salah satu cara yaitu melakukan kesesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan tarif pelayanan yang dibebankan pada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kemauan pasien membayar pelayanan kesehatan (WTP) di Instalasi rawat jalan RSD Ciawi serta hubungannya dengan karakteristik pasien, kemampuan membayar (ATP), persepsi pasien terhadap manfaat dan mutu pelayanan. Penelitian ini merupakan penelitian crossectional dengan pendekatan deskriptif-analitik. Pengumpulan data menggunakan cara wawancara terpimpin dengan panduan daftar pertanyaan yang telah disusun kepada responden yang merupakan pasien atau pendampingnya.Pengukuran atas kemauan membayar menggunakan metode Contingent valuation method (CVM), dengan tehnik pengukuran menggunakan modifikasi dari tehnik bidding game, dengan pendekatan pada preferensi individu. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar pasien atas pelayanan kesehatan di poli rawat jalan RSD Ciawi rata-rata tinggi, namun kemauan membayar atas pelayanan yang dirasakan saat ini rendah, artinya pasien belum merasa puas atas pelayanan yang diterima, dan masih mengharapkan adanya peningkatan mutu layanan. Dan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemauan membayar dipengarui oleh : tingkat pendapatan, pengalaman berobat, persepsi terhadap mutu layanan, dan kemampuan membayar. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan perlu adanya peningkatan mutu layanan sehingga ada kesesuaian dengan tarif yang diberlakukan pada pasien. dan penetapan tarif yang berdasarkan analisis unit cost, harus benar-benar mempertimbangkan kemampuan dan kemauan membayar masyarakat, bukan keterpaksaan membayar (Forced to pay).

---

Health is one of human basic needs that have to be met by every citizen. Quality medical services, particularly medical treatments at a hospital, are relatively expensive for most Indonesian. Limited government budgets on health sector have resulted in a fund mobilization from government to community and private sectors. However, the community and private sectors demand quality health services at reasonable rates. Objectives of this research are twofold: (1) to obtain the information on the patients? willingness to pay for the health services provided by the Clinic of the Ciawi?s Regional Hospital (RSD Ciawi) and (2) to analyze the interrelationships among patients characteristics, their ability to pay and their perceptions on the benefits and quality of health services. The research is a crossectional research with the approach of descriptive analytic. The data was collected by a guidance interview with the guiding questions for the respondents as the patients or the companions. The measurement is based on the ability in paying with the contingent valuation method (CVM) the technique used the measurement which is a modified from the bidding game technique to the preference individual approach. The result of the research shows that the patients? ability in paying their obligation on the health service at the treatment?s installation in RSD Ciawi is averagely higher. While the payment based on the service today is lower than before. It means that the patients feel unsatisfied with the service and they still hope to get better improvement in service. The result of the research found that the patient?s ability in paying the finance obligation has influenced some factors : the patient's income, the experience in getting the treatment, the perception on service quality and the ability of payment. Therefore, the result of this research suggests that the improvement of the quality on service and the adjustment on the cost to the patients. The charge cost is based on the analysis unit cost so that it must be considered the ability and the people? willingness to pay and it is not the feeling of forced to pay.

Abstrak :
Bandara Soekarno-Hatta adalah Bandara Internasional yang terletak kota di Tangerang dengan pergerakan penumpang sebanyak 52.446.618 penumpang pada tahun 2011 atau naik 15,43% dari tahun 2010. Namun Bandara Soekarno-Hatta tersebut belum memiliki akses yang memadai sehingga mengakibatkan sering terjadinya kemacetan pada akses menuju bandara pada jam-jam sibuk. Untuk mengurangi terhambatnya perjalanan menuju bandara maka akan dibangun kereta api. Dalam penetapkan tarif kereta api perlu mengetahui kemampuan membayar (Ability to Pay) dan kemauan membayar (Willingness to Pay) pengguna jasa kereta api. Metode pengumpulan data dengan melakukan survey terhadap penumpang dibandara. Pengukuran Ability To Pay (ATP) menggunakan metode household budget dan Willingness to Pay (WTP) menggunakan metode state preference. Hasil penelitian yaitu estimasi nilai rata-rata ATP sebesar Rp.128.986,- dan nilai rata-rata WTP sebesar Rp.23.195,- dengan 80% responden bersedia membayar lebih untuk peningkatan keselamatan. ......Soekarno-Hatta Airport is an International Airport located in Tangerang. The movement of passengers in this airport is around 52,446,618 passengers in 2011, or increased 15.43% from 2010. Unfortunately, Soekarno-Hatta airport does not have adequate access in which it can cause traffic jams on the access to airport especially at rush hours. For that reason, railway access to the airport will be built in order to solve the airport access problem. Relating to the train fare, it is necessary to know the ability to pay and willingness to pay of the train passengers. Survey to the airport passengers is conducted as the research method for this study. The writer employs household budget method to measure Ability To Pay (ATP) and state preference method to measure Willingness to Pay (WTP). The study finds that estimate of average value for ATP is IDR 128.986,- and estimate of average value for WTP is IDR 23.195,- in which 80% of respondents are willing to pay more for safety improvement.

Abstrak :
Pelayanan kesehatan di Indonesia makin hari semakin berkembang dengan pesat, hal ini memberi dampak pads meningkatnya pembiayaan kesehatan Setelah texjadi krisis, beban pembiayaan itu menjadi semakin berat terutama disebabkan oleh infiasi yang sangat tinggi. Krisis ekonimi juga menambah behan biaya kesehatan yang berasal dari pemerintah karma pemerintah hams mensubsidi pelayanan kesehatan bagi pcnduduk miskin. Selain itu juga menyebabkan alokasi pembiayaan untuk kesehatan menjadi semakin minim. Dalam melaksanakan program pokok yang menjadi tugasnya, maka biaya Puskesmas tems meningkat. Biaya yang tersedia sekarang, baik yang berasal dari Pusat, Propinsi dan Kabupatcn dirasakan semakin tidak mencukupi, disamping itu tuntutan masyarakal akan pelayanan kesehatan tems meningkat pula, Dikaitkan dengan persiapan otonomi daerah, tanggung jawab para pemimpin daerah khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan bidang kesehatan akan lebih besar, Kabupaten Tangerang harus berupaya untuk memobilisasi dana masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan daui masyarakat untuk menutupi biaya pelayanannya. Penyesuaian tarif yang rasional merupakan salah satu altematif untuk mengatasi beban biaya tersebut. Hal ini dimungkinkan asalkan scsuai dengan tingkat kemampuan membayar (ability ro pay) dan kemauan mcmbayar (willingnes to pay) masyarakat setempat. Tarif pelayanau kesehatan di Kabupaten Tangerang perlu dilihat sebagai salah satu altematif unutk meningkatkan pendapatan Puskesmas guna memcukupi kebutuhan biaya operasional maupun pemeliharaannya dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih bermutu. Namun demikian, dalam kebijakan sektor kesejahteraau (welfare policy), seyogyanya pelayanan yang bersifat public goods dibiayai bersama oleh masyarakat melalui tangan Pemerintah dalam bentuk subsidi yang berasal dari masyarakat sendiri. A Sampai saat ini belum diketahui besamya tarif rasional Puskesmas di Kabupaten Tangerang, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besamya biaya total produksi, biaya satuan aktual, biaya satuan normati besarnya revenue, dan besarnya cost recovery Puskesmas dan tentu saja diperolehnya gambaran kemampuan membayar masyarakat di Kabupaten Tangerang dengan mempenimbangkan juga tarif pesaing setara sebagai dasar dalam melaksanakan penyesuaian tarif Penelitian ini dilaksanakan di Kahupaten Tangerang pada 4 Puskesmas yang diambil secara purposive dan diharapkan dapat mewakili 40 Puskesmas yang ada yaitu di Puskesmas Balaraja, Puskesmas Sukadiri, Puskesmas Pamulang dan Puskesmas Dangdnng Analisis hiaya Puskesmas menggunakan data sekunder, yaitu data Puskesmas tahun 1999/2000 dan data kemampuan membayar masyarakat memakai data Susenas tahun 1999 berdasarkan kemampuan pengeluaran non esensial. Hasil analisis menunjukkan bahwa tarif yang sekarang berlaku di Semua unit produksi Puskesmas jauh di bawah biaya tuannya. Untuk biaya satuan di unit produksi dengan output yang heterogen dilakukan penghitungan Relative Value Unit HU/U). Cos! Recovely Rate Puskesmas Kabupaten Tangerang masih rendah dan semua unit produksi mengalami deiisit. CRR paling tinggi di unit produksi laboratozium Puskesmas Balaraja yaitu sebesar 48,1%. ATP Kabupaten Tangerang hasil Susenas tahun 1999 berdasarkan pcngeluaran non esensial (tembakau sirih) sebesar Rp.36,847,- dengan pengeluaran terendah Rp.l5.235,- dan tertinggi sebesar Rp.s5_24o,- Hasil dari simulasi tarif dengan berdasarkan biaya satuan, kemampuan membayar masyarakat, Cos! Recovery Rate sorta mempertimbangkan tarif pesaing setara malta tarif yang diusulkan untuk tmit produksi Balai Pengobatan (BP) adalah sebesar Rp.5.000,- perkunjungan dengan 88,17 % masyarakat mampu membayar, sisanya sebanyak ll,83% termasuk kelompok tersingkir dan hams mendapat subsidi salah satunya adalah dengan pembelian kartu sehat. Untuk tarif lain di luar unit produksi BP hendalmya mengacu kepada biaya satuan yang telah dihitung dalam penelitian ini. Apabila akan diberlakukan tarif nmggal (seragarn) di semua Puskesmas Kabupaten Tangerang dengan subsidi sllang antar Puskesmas hendaknya didasari hasil analisis biaya masing-masing Puskesmas. ......Health services in Indonesia is getting more and more developed rapidly and it increases the health financing. After the crisis hit, the Enancing burden is getting more and more unbearable due to the very high inflation. The economic crisis is also burdening the govemment on how to finance the health cost because the govemment has to subsidize the health services for the poor people. Besides it also minimizes the allocation of health cost. In implementing the main programs of their relevant tasks, PI-[Cs under go the increasing costs. The now available fluid, either from the Central, Provincial, and Regional Governments is felt more insuicient , mean while the society demands on health services keep increasing as well. ln line with the Regional Autonomy preparation, the Regional leaders, specially those who are dealing with the health service financing are bearing greater responsibilities. Tangerang Regional Govemment has to try to mobilize the public iitnds for raising income collected fiom the society to cover their health services. The rational adjustment of tariif is an altemative solution to the cost biuiden. It is possible as long as it is considering the ability to pay adan willingness to pay. The tariff of health services in Tangerang Region should be viewed as one altemative to increase the income of a PHC to cover the operational and maintenance costs so that it can give more quality services. However in the welfare policy , the public goods services should be financed collectively through the govemment subsidy collected liom the society it self Up to now the rational tariff for PHC in Tangerang is not known yet _ Therefore this research is carried out to find out the total production cost, actual unit cost, normative unit cost, the revenue amount, and recovery cost in a PHC. lt is also aimed at finding out the illustration of the paying power of Tangerang society by considering the competitors tariff as the basis of the tariff adjustment. This research is carried out in Tangerang District at 4 PHCS which have been selected purposively and they are expected to represent 40 existing PHCs in Tangerang. The 4 PHCs were PHC Balaraja, PHC Sukadiri, PHC Pamulang and PHC Dangdang. PHC cost analysis uses the secondary data ie.1999/2000 PHCs and 1999 Susenas on non-essential eaqaenses. The analysis result shows that the existing tariff eH ective in all PHC production units is titr below the unit cost. For the unit cos in a production tmit with the heterogeneous output, the RVU was calculated. Tangerang District PHC cost recovery rate is still low and all production units suffer deficit. The highest CRR in It production unit is Balaraja PHC laboratorium with 48,1 %. The ATP of Tangerang Region in 1999 msenas on non-essential elqaeoses is Rp 36.847, with the lowest expense ofllp 15.235 and the highest exp se is Rp 55.240. From the tariff simulation on unit cost, society paying power, CRR and considering the competitors? tari&, the suggested tarif for a production unit in a Clinic (BP) is Rp 5000.- per visit. With that 88, 17 % of the society can it and the rest 11,83 % cannot alford it so that they need to be subsidized. One way of giving the subsidy is providing them with the health cards. Tariffs other than the Clinic production unit should refer to the unit costs which have been calculated in this research. 1999. We suggested that the price charged by The PHC was best levied regionally in accordance to the group of society based on unit cost, affordability and acceptance applicable to the patiens of each particular PHC. In the future, it is therefore unavoidable thateach district could have more then otielevel of prices. References ; 47 (1983-200l)

Abstrak :
ABSTRAK
Defisit yang dialami oleh BPJS-Kesehatan sebagai pelaksana program JKN diperkirakan mencapai Rp16.5 triliun. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi defisit yang terjadi pada BPJS-Kesehatan, memberikan dana talangan sebesar Rp. 4.9 triliun namun upaya tersebut belum mengatasi akar penyebab dari defisit itu sendiri. Diungkapkan bahwa bahwa salah satu penyebab terjadinya defisit adalah besaran iuran belum sesuai dengan perhitungan aktuaria. Penelitian ini akan mengidentifikasi besaran ability to pay (ATP) iuran jaminan kesehatan nasional dengan menggunakan data Susenas 2017 dengan unit analisis rumah tangga di seluruh Indonesia.

Hasil didapatkan median ATP masyarakat Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 131.902 per rumah tangga. Dari besaran median ATP didapatkan nilai per orang per bulan adalah Rp 39.000. Apabila iuran ditetapkan sebesar Rp 42.714 per orang per bulan hanya ada 34.69% rumah tangga yang mampu membayar iuran. Hipotesis terbukti bahwa faktor sosial demografi, faktor kesehatan, faktor sumberdaya secara statistik berhubungan dengan besaran ATP dan dari keseluruhan variabel independen, variabel yang paling berpengaruh terhadap besaran ATP adalah status sosial ekonomi.

---

ABSTRACT
The deficit experienced by BPJS-Kesehatan as the executor of the JKN program is estimated to reach IDR 16.5 trillion. One of the government's efforts in overcoming the deficit that occurred in BPJS-Kesehatan, provided a bailout of Rp. 4.9 trillion but these efforts have not overcome the root causes of the deficit itself. It was revealed that one of the causes of the deficit was the amount of contributions not in accordance with actuarial calculations. This study will identify the ability to pay (ATP) of national health insurance contributions by using Susenas data with household analysis units throughout Indonesia.

The results obtained in the median ATP of Indonesian people in 2017 amounted to Rp 131.902 per household. From the median ATP amount, the value per person per month is Rp 39.000. If the contribution is set at Rp 42.714 per person per month, there are only 34.69% of households that are able to pay contributions. The hypothesis is proven that social demographic factors, health factors, resource factors are statistically related to the amount of ATP and from the overall independen variables, the most influential variable on ATP is socioeconomic status.

Abstrak :
Selalu meningkatnya jumlah kepesertaan PBI APBD Kota Tangerang dengan rata-rata per tahun sebesar 8,85% yang berdampak pada peningkatan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh Pemda Kota Tangerang untuk membiayai iuran JKN setiap tahunnya, sedangkan kepesertaan PBPU dan BP yang membayar iuran secara mandiri sejak tahun 2017 – 2022 rata-rata mengalami penurunan kepesertaan sebesar 0,7% per tahun. Hal ini tentu memerlukan evaluasi dan penilaian tersendiri untuk melihat implikasi terhadap hal tersebut. Salah satu implikasi yang saat ini dapat dilihat adalah bahwa anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk membiayai iuran JKN peserta PBI APBD Kota Tangerang jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk program lainnya. Pada tahun 2020 pembayaran iuran JKN peserta PBI APBD Kota Tangerang sebesar 57,81%, tahun 2021 sebesar 75,32%, dan pada tahun 2022 sebesar 77,09% dari total anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang diluar belanja pegawai dan tata kelola pemerintahan. Tujuan: menganalisis dan mengetahui besaran ATP dan WTP iuran JKN masyarakat Kota Tangerang tahun 2023 serta variabel yang mempengaruhi. Metode: penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional melalui pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 400 orang peserta PBI yang dipilih secara random accidental. Pengambilan data dilakukan di 2 rumah sakit wilayah Kota Tangerang pada bulan Juni 2023 menggunakan instrumen kuesioner. Hasil: Rata-rata ATP sebesar Rp 54.904 per bulan per orang. Rata-rata WTP sebesar Rp 49.464 per bulan per orang. ATP Rp 35.000 sebesar 61,25%. WTP Rp 35.000 sebesar 69%, < Rp 35.000 sebesar 10%, dan Rp 0 sebesar 21%. Dari 61,25% yang memiliki ATP Rp 35.000 didapati 72,24% WTP Rp 35.000, sebesar 9,80% WTP < Rp 35.000, dan 17,96% tidak mau membayar. Hasil analisis multivariat ATP: Variabel yang signifikan berhubungan adalah jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, pendapatan, pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. Variabel yang dominan adalah pengeluaran non pangan. Hasil analisis multivariat WTP: Variabel yang berhubungan signifikan adalah jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Variabel yang dominan adalah pendidikan. ......Always increasing the number of PBI APBD Tangerang City membership with an annual average of 8.85% which has an impact on increasing the amount of budget needed by the Regional Government of Tangerang City to finance JKN contributions every year, whereas PBPU and BP membership have paid contributions independently since 2017 – 2022, on average, membership has decreased by 0.7% per year. This certainly requires a separate evaluation and assessment to see the implications of this. One of the implications that can be seen at this time is that the budget issued by the Regional Government to finance JKN contributions for participants in the Tangerang City APBD PBI is much larger than the budget for other programs. In 2020 the payment of JKN contributions for participants in the Tangerang City APBD PBI is 57.81%, in 2021 it is 75.32%, and in 2022 it is 77.09% of the total Tangerang City Health Office budget excluding personnel spending and governance. Objective: to analyze and find out the amount of ATP and WTP JKN contributions for the people of Tangerang City in 2023 and the influencing variables. Methods: this study used a cross-sectional study design through a quantitative approach with a sample of 400 PBI participants who were selected incidentally randomly. Data collection was carried out in 2 hospitals in the Tangerang City area in June 2023 using a questionnaire instrument. Results: The average ATP IDR 54,904 per month per person. The average WTP is IDR 49,464 per month per person. ATP > IDR 35,000 are 61.25%. WTP > IDR 35,000 are 69%, < IDR 35,000 are 10%, and IDR 0 are 21%. Of the 61.25% who had ATP IDR 35,000, 72.24% found WTP IDR 35,000, 9.80% WTP < IDR 35,000, and 17.96% did not want to pay. Results of ATP multivariate analysis: Variables that were significantly related were gender, number of family members, income, food expenditure and non-food expenditure. The dominant variable is non-food expenditure.  Results of multivariate analysis of WTP: Variables that are significantly related are gender, education, occupation and income. The dominant variable is education.

Abstrak :
Produksi kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat memberikan kontribusi yang positif dalam memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku industri nasional. Sertifikasi SVLK hutan rakyat terus didorong oleh pemerintah agar tidak menjadi celah pada sistem legalitas kayu yang telah dibangun secara multi-pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis biaya sertifikasi SVLK hutan rakyat; menganalisis kemampuan dan kemauan membayar petani hutan rakyat; menganalisis pengaruh hutan rakyat serta manfaat SVLK terhadap pendapatan dan matapencaharian petani; menganalisis manfaat sertifikasi SVLK terhadap volume panen kayu; dan memperoleh konsep sertifikasi SVLK bagi hutan rakyat yang berkelanjutan dengan pendekatan kemampuan membayar petani. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan metode gabungan. Pengambilan data melalui kuesioner dan wawancara dilakukan kepada petani hutan, perwakilan pemerintah dan pihak swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan membayar dan keinginan membayar pada kedua KTH rendah terhadap biaya sertifikasi SVLK sehingga disimpulkan kelompok petani hutan belum mampu membayar biaya tambahan sertifikasi SVLK dalam pengusahaan hutan. Kesimpulan penelitian ini adalah kemampuan membayar terhadap sertifikasi SVLK oleh petani mempengaruhi keberlanjutan penerapan sertifikasi SVLK sehingga diperlukan dukungan dari pasar dan peran mitra. ......Logs production from private forests has made a positive contribution to meeting the demand for raw material supplies for the national industry. The government continues to encourage private forest to SVLK certification so that it does not become a gap in the timber legality system that has been developed in a multi-stakeholder manner. This study aims to analyze the costs of community forest SVLK certification; analyzing the ability and willingness to pay of forest farmers; analyze the effect of SVLK certification on farmers’ income and livelihood; analyze the effect of SVLK certification on timber harvest volume; and obtaining the concept of SVLK certification for sustainable private forests using approach of farmers' ability to pay. The research was conducted using a quantitative approach and a combined method. Data were collected through questionnaires and interviews with forest farmers, government representatives and private sector. Result showed that ability to pay and willingness to pay of SVLK certification in both KTH were low, so it was concluded that private forest farmer groups not been able to pay SVLK certification as an additional cost of log business. The conclusion of this study is that the ability to pay for SVLK certification by farmers affects the sustainability of the application of SVLK certification so that support from the market and role of partners is needed.

Abstrak :
ABSTRAK
Penyediaan transportasi publik yang mampu menciptakan interkonektivitas antardaerah menjadi perhatian dimana pergerakan penumpang semakin meningkat, namun belum mempunyai akses yang memadai untuk mengatasi kemacetan di perkotaan. Kehadiran Bus Trans Lampung yang melayani rute Bandara Inten II-Kota Bandar Lampung dilakukan untuk memberikan alternatif bagi penumpang beralih menggunakan transportasi publik. Rendahnya pengguna jasa yang menggunakan Bus Trans Lampung diduga disebabkan oleh tarif yang diberlakukan. Oleh sebab itu, penetapan tarif yang ideal perlu melihat kemampuan membayar Ability to Pay dan kesediaan membayar Willingness to Pay pengguna jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi besaran Ability to Pay ATP dan Willingness to Pay WTP pengguna jasa Bus Trans Lampung, serta faktor-faktor yang mempengaruhi WTP pengguna jasa Bus Trans Lampung rute Bandara Radin Inten II ndash; Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah analisis household budget untuk mengetahui nilai ATP dan analisis contingent valuation untuk memperoleh nilai WTP. Data diperoleh melalui survey kepada penumpang di Bandara Radin Inten II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan membayar pengguna jasa mempunyai nilai tengah ATP sebesar Rp.50.000 dan kesediaan membayar pengguna jasa mempunyai nilai tengah WTP sebesar Rp.30.000. Faktor yang mempengaruhi WTP tersebut secara signifikan yaitu kepemilikan aset rumah, intensitas perjalanan, maksud perjalanan dinas, penggunaan bus, dan layanan. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah, khususnya PT Lampung Jasa Utama, apabila menetapkan kenaikan tarif Bus Trans Lampung maka sebaiknya tarif berada diantara Rp.30.000 ndash; Rp.50.000, kemudian dengan karakteristik pengguna jasa yang mempunyai aset rumah mapan , sering melakukan perjalanan, dan menyasar kepada pengguna jasa yang melakukan perjalanan untuk dinas adalah mereka yang tidak bergantung pada tarif yang ditetapkan, sebaiknya otoritas Bus Trans Lampung dapat meningkatkan layanan pendukung, dalam hal kesopanan dan keramahan, tanggung jawab, kelengkapan sarana pendukung Wi-Fi, Charger, CCTV, LED TV, Fasilitas P3K, dan pintu darurat , kenyamanan, halte yang bersih, dan layar informasi keberangkatan dan kedatangan bus, serta PT Lampung Jasa Utama perlu melakukan kegiatan promosi di media cetak maupun elektronik, dan pemanfaatan layar informasi tentang Bus Bandara di areal Bandara Radin Inten II untuk mengenalkan secara luas kepada penumpang pesawat terkait adanya layanan Bus Trans Lampung di Bandara agar lebih banyak orang yang beralih menggunakan transportasi publik ini, sehingga target penumpang dapat tercapai.

---

ABSTRACT
The provision of public transport which able to create regional interconnectivity is a concern that passengers movement is increasing, however it does not have adequate access to cope with urban congestion. The presence of Bus Trans Lampung that provide Radin Inten II Airport Bandar Lampung City route is done to provide alternative for passengers switch to public transport. Bus Trans Lampung passengers are still low allegedly caused by the tariff set. Therefore, relating to the bus fare, it is necessary to know ability to pay and willingness to pay of the bus passengers. The aim of this study are to estimate ability to pay and willingness to pay passengers of Bus Trans Lampung, and to know the factors which influence WTP by Bus Trans Lampung passengers of Radin Inten II Bandar Lampung City. The methods for measuring Ability to Pay is household budget analysis, and measuring Willingness to Pay uses Contingent Valuation. Collecting data by survey to Radin Inten II airport passengers. The study finds that estimate of median value for ATP is IDR 50.000, and estimate of median value for WTP is IDR 30.000, . And, the factors which influence its WTP significantly are house assets, intensity of travel, travel destination for official duty, the use of bus, and service facility. Accordingly, this study recommend that the government, especially Lampung Jasa Utama, if the tariff of Bus Trans Lampung will increase, then the tariff should be between IDR 30.000 IDR 50.000, according the characteristics of passengers who have house assets, high intensity of travelling, and the passengers who do travelling for official duty are they who don rsquo t rely on tariff set, so the government should be able to improve service, such as decency and hospitality, responsibilities, supporting facilities Wi Fi, Charger, CCTV, LED TV, First Aid facilities, and emergency exit , comfortness, clean bus stop, and the screen information of bus departure and bus arrival.

Abstrak :
Penelitian ini membahas alasan-alasan pembatalan penerapan kebijakan Pajak Penghasilan Minimum atau Alternative Minimum Tax (AMT) dan faktor-faktor pendorong agar kebijakan AMT dapat diterapkan di Indonesia. Kebijakan AMT merupakan kebijakan yang dirancang pemerintah untuk mengatasi masalah penghindaran pajak (tax avoidance). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan AMT masih belum bisa diterima karena ada beberapa alasan. Pertama, adanya ketidaksesuaian dengan konsep kemampuan membayar. Kedua, pemerintah tidak ingin mengambil risiko yang dapat mengganggu iklim investasi. Ketiga, adanya pengganti kebijakan AMT dengan instrumen lain. Keempat, kebijakan AMT belum dapat memenuhi asas kemudahan administrasi khususnya dalam asas kepastian. Terdapat beberapa faktor pendorong yang dapat membuat kebijakan AMT bisa diterapkan di Indonesia. Pertama, kebijakan AMT memenuhi asas produktivitas penerimaan. Kedua, adanya kesamaan pemahaman antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketiga, Pemerintah dapat belajar dari keberhasilan kebijakan AMT yang telah diterapkan di Filipina.  ......This study discusses the reasons for the cancellation of the Alternative Minimum Tax (AMT) policy and the driving factors so that the AMT policy can be implemented. The AMT policy is a policy designed by the government to address the problem of tax avoidance. The research method used in this research is qualitative with data collection techniques using literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the AMT policy is still not acceptable. First, because it is not in accordance with the concept of ability to pay. Second, governments are not willing to take risks that could disrupt the investment climate. Third, because of the replacement of the AMT policy with other instruments. Fourth, because it has not been able to fulfill the principle of ease of administration, especially in the aspect of certainty. There are several driving factors that can make AMT policies work. First, because this policy fulfills the principle of revenue of productivity. Second, because of the common understanding between the government and the House of Representatives (DPR). Third, is to learn from the success of the AMT policies that have been implemented in the Philippines.