Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tujuan sesunguhnya perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia dan kedudukan penerima fidusia (kreditor) sebagai akibat atas ditolaknya atau tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tujuan sesungguhnya dilakukan pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditor), dan agar diketahui oleh umum maka jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dan atas ditolaknya atau tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia maka kedudukan kreditor tersebut tidak lebih sebagai kreditur konkuren, yakni kreditor yang hak pelunasannya sama dengan kreditor-kreditor lainnya, bahkan kedudukannya berada di bawah kreditor preferen.

---

The thesis discussed the necessity of registering fiduciary guarantee and the position of fiduciary recipient (creditor) after the rejection or fiduciary guarantee is not being registered. This research is normative legal descriptive-analytical research. Conclusions can be derived from the research, fiduciary guarantee must be registered to meet two objectives, first is to give right to the creditor and secondly to be acknowledged by public, fiduciary guarantee must be registered. And for fiduciary guarantee that has been being rejected or not being registered, creditor can be considered as concurrent creditor which does not even better compare to preference creditor."

"Tesis ini membahas mengenai Lembaga Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana terdapat peluang debitur sebagai pemberi fidusia melakukan penyalahgunaan terhadap objek jaminan fidusia, dalam kasus ini yaitu kasus pembalakan liar. Dimana sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang, terhadap kasus pembalak liar maka segala alat angkut dan peralatan yang digunakan dirampas oleh negara. Dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan konsep jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan konsumen yaitu PT Astra Sedaya Finance dan perlindungan hukum kreditur pemegang jaminan fidusia berkaitan dengan penyalahgunaan Objek Jaminan Fidusia oleh kreditur berupa penggunaan objek jaminan dalam pembalakan liar. Penelitian ini adalah penelitian yang mengacu pada analisis normatif dengan pengelolaan data kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur selaku penerima jaminan fidusia perlu didukung dengan koordinasi perangkat hukum yang tidak saling mengaburkan dan ketentuan eksekusi yang lebih jelas.

---

This thesis discusses the Fiduciary Institutions in Consumer Financing Agreement, where there are opportunities to borrowers as the giver of fiduciary abuse of the fiduciary security object, in this case is a case of illegal logging. Where in accordance with Law Number 41 of 1999 as to Forestry, as amended by Act No. 19 of 2004 about quotition of Regulation No. 1 Year 2004 into law, towards cases against illegal loggers and all conveyances and equipment used were confiscated by the state. In this research focuses on applying the concept of fiduciary guarantee consumer financing company PT Astra Sedaya Finance and legal protection of creditors, the fiduciary security holders relating to the misuse of Fiduciary Security Objects by creditors. The study was based on normative analysis with qualitative data management. The results suggest that in order to provide legal protection against creditors as beneficiaries of security fiduciary must be supported with the coordination of legal devices not obscuring each other and run clearer provisions."

"ABSTRAKPeristiwa hukum pinjam meminjam tidak akan pernahlepas dari masalah penjaminan. Karena jaminan berfungsisebagai alat atau media untuk dapat memaksa debitur agardapat melunasi kewajibannya kepada kreditur dengan secaratertib dan lancar. Penulisan tesis ini memfokuskan padaHukum jaminan tentang fidusia. Oleh karena Undang-UndangNomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia baru berjalansekitar 4 tahun, maka pelaksanaannya belumlah dapatdikatakan maksimal. Tesis ini mengangkat permasalahan yangmungkin timbul dalam masyarakat, seperti apakah kewenanganDepartemen Kehakiman dalam menerbitkan sertifikat fidusiasudah tepat; apakah sertifikat fidusia mempunyai kekuatanhukum yang sama dengan sertifikat Hak Tanggungan; apakahkewajiban mendaftar akta fidusia tanpa adanya batasanwaktu dapat memberikan kesadaran hukum bagi kreditur;apakah sertifikat fidusia dapat memberikan kepastian hukumbagi kreditur ? Dari penelitian yang telah dilakukan,ditemukan kelemahan bahwa seharusnya Departemen Kehakimanmelakukan koordinasi dengan pihak terkait misalnyakepolisian dalam menerima jaminan kendaraan bermotor; jugaseharusnya guna mencegah terjadinya fidusia ulang makasistem manual pada Kantor Pendaftaran Fidusia harus dirubah dengan sistem komputerisasi; kewajiban yang timbuldalam Undang-Undang fidusia haruslah diikuti dengan adanyasanksi yang jelas; dan juga terbukti bahwa sebahagianbesar perusahaan pembiayaan belumlah melaksanakan Undang-Undang Fidusia secara baik, yang tercermin dengan sedikitsekali perusahaan pembiayaan yang melakukan pendaftaranakta jaminan fidusia."

"Fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, atas kebendaan atau barang-barang bergerak (milik debitor) kepada kreditor dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitor, dengan ketentuan bahwa jika debitor melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (tanpa cidera janji), maka kreditor berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang-barang tersebut kepada debitor. Diundangkannya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia merupakan suatu kemajuan dibidang hukum jaminan di Indonesia. Karena sebelum berlakunya undang-undang tersebut jaminan fidusia diatur berdasarkan yurisprudensi. Keistimewaan undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tersebut adalah dimuatnya ketentuan mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Selama ini jaminan fidusia tidak didaftarkan, sehingga dianggap kurang memberikan kepastian hukum. Adapun tujuan dilakukannya pendaftaran terhadap jaminan fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran mengenai ketentuan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Undangundang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai pendaftaran jaminan fidusia tersebut telah memberikan perlindungan kepada kreditor selaku penerima fidusia. Disamping itu dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia juga menunjukkan telah dipenuhinya asas publisitas. Dengan adanya perlindungan kepada kreditor serta telah dipenuhinya asas publisitas maka dapat diwujudkan kepastian hukum yang selama ini masih diragukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kreditor."

"ABSTRAKPada tanggal 14 Agustus 2 001 telah ditandatanganisuatu perjanjian utang piutang antara PT. X (Persero)(untuk selanjutnya disebut juga "Debitor") dengan PT. BankY (Persero) (untuk selanjutnya disebut juga "Bank"), yaitudengan ditandatanganinya Perjanjian Penerbitan Standby L/Ctertanggal 14 Agustus 2001 nomor 62 dibuat di hadapan "Z",Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Bahwa guna melunasiseluruh hutang Debitor kepada Bank, tentulah Bank memintajaminan kepada Debitor. Bahwa oleh karena Debitor adalahperusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penerbangan,tentulah pesawat terbang adalah merupakan aset yang sangatekonomis dan strategis untuk dijadikan jaminan pelunasanhutang. Untuk memenuhi hal tersebut, maka perlu dibuatsuatu perjanjian jaminan atas pesawat terbang milik Debitoryang merupakan perjanjian asesoirnya (fidusia). Tapikemudian timbul permasalahan, yaitu: "Mengapa pesawatpesawatterbang tersebut dijaminkan dengan Akta JaminanFidusia? Mengapa tidak dijaminkan dengan Akta Hipotik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Undang-UndangNomor 15 Tahun 1992? Lalu bagaimana konsekuensinya terhadapKreditor selaku penyandang dana? Metode yang digunakanadalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan melihatdokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan kasus itu,tentu saja harus dilandasi dengan peraturan perundangundanganyang berlaku sehingga dapat diperoleh kesimpulanutama. Karena dengan jaminan hipotek belum ada kepastianhukumnya, maka para pihak telah sepakat untuk membuat aktajaminan fidusia, dengan alasan dalam Undang-Undang tentangPenerbangan dimungkinkan untuk itu. Kantor PendaftaranFidusia menyatakan, berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf (c)dan pasal 1 ayat (4) UU No. 42/1999, pesawat udara tidakdapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Konsekuensinya bagikreditur adalah tidak memperoleh hak preferen (hakdidahulukan terhadap kreditor lain), bilamana Debitur lalai(wanprestasi)."

"ABSTRAKLahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 TentangJaminan Fidusia merupakan salah satu usahapemerintah untuk menyempurnakan produk perundangundangandi Indonesia, terutama sehubungan denganpemberian kredit dari kreditor kepada debitor.Pengaturan tersebut memberikan jaminan hukum kepadapara pihak yang akan mengadakan hubungan usaha, yaitudalam hal utang piutang dengan jaminan kebendaan.Undang-undang ini membuka peluang terhadap jarninanmilik debitor berupa surat berharga, seperti sahamsaham.Saham selama ini dikenal sebagai jaminan dalamlembaga gadai saham, namun sesuai dengan sifatjaminannya, saham yang digadaikan dikuasai secara fisikoleh kreditor. Akan tetapi dalam lembaga jaminanfidusia, secara fisik saham tetap dikuasai olehdebitor. Dalam hal saham tersebut adalah saham tanpawarkat yang merupakan benda bergerak yang tidakberwujud, fisik saham tidak dikuasai oleh siapapun,karena memang tidak ada fisiknya (tidak berwujud).Sistem pengagunan/penjaminan hanya dilakukan dengansistem memblokiran atas saham dalam rekening di PT.KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) selaku LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian. Selama ini di KSEI masihmenggunakan lembaga jaminan gadai, akan tetapi belumada pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut,sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang JaminanFidusia tersebut. Ditinjau dari sudut Undang-UndangJaminan Fidusia, saham termasuk dalam Obyek JaminanFidusia karena merupakan benda bergerak tidak berwujud,mempunyai nilai dan dapat dialihkan kepemilikannya.Selanjutnya bagaimanakah cara pembebanan jaminanfidusia atas saham tanpa warkat (scripless stock) dalamteori, ditinjau dari sudut Undang-Undang JaminanFidusia serta penerapannya dalam Praktek? Permasalahanhukum apakah yang mungkin timbul seputar pelaksanaanfidusia atas saham tanpa warkat ini? (Penulis)."

"Tulisan ini akan menerangkan kemungkinan digunakannya lembaga jaminan fidusia sebagai jaminan dalam pemberian pembiayaan Murabaha kepada peminjam dana dalam Bank Islam. Fidusia merupakan jaminan yang didasarkan atas kepercayaan, dimana benda bergerak yang dijadikan jaminan itu tetap berada di tangan pemberi fidusia (pemilik benda), untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Sedangkan Bank Islam yang menggunakan prinsip bagi hasil dan mengutamakan kepentingan nasabahnya dan didasarkan atas kepercayaan bank kepada nasabah. Jaminan fidusia menurut tulisan ini akan dibandingkan dengan lembaga jaminan menurut hukum Islam, hal ini untuk mencari persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Sehingga dengan diperolehnya persamaan berarti ada kemungkinan untuk memberlakukan lembaga jaminan fidusia dalam Bank Islam, karena ada prinsip-prinsip fidusia yang sesuai dengan hukum Islam. Pemberlakuan Jaminan Fidusia sebagai jaminan dalam pemberian pembiayaan kepada peminjam dana bank Islam akan memberikan kepastian kepada pihak bank, karena memberikan kedudukan preferen kepada pemegang fidusia terhadap kreditur-kreditur yang lain. Hal ini juga bertujuan untuk mengamankan dana yang diamanahkan oleh masyarakat kepada Bank Islam agar tidak diselewengkan oleh peminjam dana."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang JaminanFidusia, jaminan fidusia adalah Penyerahan hak milik secarakepercayaan, fidusia dalam perkembangannya timbul penekananpada aspek kebendaannya terhadap hak perseorangan. DepartemenHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal15 Maret 2005 mengeluarkan Surat Edaran Nomor:C.HT.01.10-22tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia yangdialamatkan ke Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia di seluruh Indonesia ("Surat Edaran")/ yangpada angka 2-nya memberikan penekanan khusus terhadappengecekan data benda objek jaminan fidusia, yang merupakanhak kebendaan dengan hak perorangan. Ternyata ditemukankendala-kendala berkaitan dengan penafsiran secara yuridisyang dapat dipaparkan sebagai argumentasi hukum, khususnyaketentuan Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia danimplementasi ketentuan angka 2 Surat Edaran dalam penciptaankepastian hukum. Penelitian ini dilakukan menggunakan metodependekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada datakepustakaan khususnya peraturan dan literatur-literatur yangberkaitan dengan Lembaga Jaminan Fidusia. Data diperolehmelalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihakterkait untuk kemudian dianalisis secara normatif kualitatifuntuk memperoleh kejelasan masalah yang hendak dibahas. SuratEdaran tersebut bertujuan untuk lebih memantapkan kinerjapranata fidusia secara lebih optimal. Tetapi dikarenakantidak terdapatnya pemaparan dalam Surat Edaran dimaksud, yangrelatif dapat dipahami secara mudah dan cepat, mengakibatkantimbulnya berbagai macam penafsiran. Keadaan semacam inimenimbulkan kendala bagai para pengusaha, notaris dan pihakterkait lainnya, oleh karenanya dapat diberlakukan asas lexspecialis derogat legi generalis. Maksud dari asas ini adalahapabila tidak terdapat ketentuan yang bersifat khususmengatur, maka yang berlaku adalah ketentuan yang bersifatumum. Fase rechtsvinding dan rechtsvorming, yaitu fase dimanadilakukan penelusuran hukum dan pembentukan hukum gunamemberikan solusi terhadap minimnya peraturan perundangundanganyang mengatur mengenai pranata lembaga jaminan,khususnya lembaga fidusia di Indonesia."