ABSTRAKPeristiwa hukum pinjam meminjam tidak akan pernahlepas dari masalah penjaminan. Karena jaminan berfungsisebagai alat atau media untuk dapat memaksa debitur agardapat melunasi kewajibannya kepada kreditur dengan secaratertib dan lancar. Penulisan tesis ini memfokuskan padaHukum jaminan tentang fidusia. Oleh karena Undang-UndangNomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia baru berjalansekitar 4 tahun, maka pelaksanaannya belumlah dapatdikatakan maksimal. Tesis ini mengangkat permasalahan yangmungkin timbul dalam masyarakat, seperti apakah kewenanganDepartemen Kehakiman dalam menerbitkan sertifikat fidusiasudah tepat; apakah sertifikat fidusia mempunyai kekuatanhukum yang sama dengan sertifikat Hak Tanggungan; apakahkewajiban mendaftar akta fidusia tanpa adanya batasanwaktu dapat memberikan kesadaran hukum bagi kreditur;apakah sertifikat fidusia dapat memberikan kepastian hukumbagi kreditur ? Dari penelitian yang telah dilakukan,ditemukan kelemahan bahwa seharusnya Departemen Kehakimanmelakukan koordinasi dengan pihak terkait misalnyakepolisian dalam menerima jaminan kendaraan bermotor; jugaseharusnya guna mencegah terjadinya fidusia ulang makasistem manual pada Kantor Pendaftaran Fidusia harus dirubah dengan sistem komputerisasi; kewajiban yang timbuldalam Undang-Undang fidusia haruslah diikuti dengan adanyasanksi yang jelas; dan juga terbukti bahwa sebahagianbesar perusahaan pembiayaan belumlah melaksanakan Undang-Undang Fidusia secara baik, yang tercermin dengan sedikitsekali perusahaan pembiayaan yang melakukan pendaftaranakta jaminan fidusia.