Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan HakKekayaan Intélektual berdampak semakin banyaknya invensiyang didaftarkan untuk memperoleh paten, baik paten biasaataupun paten sederhana.. Sistem pendaftaran paten yangdigunakan oleh Indonesia membuka kesempatan kepada pihakketiga untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap )patenyang telah \terdaftar. “Salah satu alasan= suatu | patensederhana dapat dibatalkan adalah karena Invensi pada patentersebut tidak memenuhi syarat. kebaruan pada saatdidaftarkan. Undang-Undang No. 14/Tahun 2001 Tentang Patenmengatur bahwa gugatan pembatalan merupakan kompetensi dariPengadilan Niaga. Hukum pembuktian yang digunakan padaPengadilan Niaga adalah hukum pembuktian dalam) sistem hukumacara perdata yang aturannya mengikuti HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (BW). Permasalahan yang timbuladalah»bagaimana menerapkan hukum pembuktian danvalat-alatbukti yang ada pada HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPerdata untuk membuktikan suatu invensi tidak memenuhisyarat kebaruan.yang berarti membandingkan. suatu»teknologidengan teknologi yang “lain yang) telah ada sebelumnya.Melalui “penelitian-dengan metode=“normatif’ ~~ diketahuibagaimana seharusnya membuktikan suatu invensi tidakmemenuhi syarat kebaruan pada saat. didaftarkan patennyamenurut hukum a¢ara perdata yang berlaku dengan melakukanstudi pada kasus putusan Pengadilan Niaga No.65/Paten/2004/PN.NIAGA/JKT.PST."

"Skripsi ini membahas mengenai masalah kebaruan dalam permohonan paten. Dalam permohonan paten terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar permohonan paten tersebut dapat diberikan paten oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Syarat-syarat tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten, yaitu (i) adanya unsur kebaruan, (ii) mengandung langkah inventif, dan (iii) dapat diterapkan dalam industri. Permohonan paten yang diajukan oleh PT. Bajaj Auto Limited ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan telah terdapat dokumen pembanding yang mengungkapkan invensi yang sama yang telah ada terlebih dahulu. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan ini, berbentuk penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada. Pemeriksaan mengenai kebaruan suatu invensi bukan hanya sekedar beda dengan dokumen pembanding yang ada, namun juga dilihat ciri teknis dari invensi masing-masing.

---

This thesis discusses the issue of the novelty in a patent application. There are several requirements in a patent application that must be fulfilled in order to such application can be granted a patent by Directorate General of Intellectual Property Rights. Those requirements are regulated in Article 2 paragraph (1) Law No. 14 Year 2001 concerning Patents, such as (i) there is an element of novelty, (ii) involve an inventive step, (iii) applicable in the industry. Patent application that has been submitted by PT Bajaj Auto Limited was rejected by Directorate General of Intellectual Property Rights due to the comparison document that revealed the same invention which has been existed before. This thesis was conducted with the method of normative legal science that intended to search the legal certainty based on literature studies and any applicable laws in Indonesia. The examination of the novelty of an invention is not just based on the discrepancy with the comparison document but it shall also be seen from technical characteristics of each invention."

"ABSTRAKTeknologi internet of things (IoT) mampu membuat semua objek dalam kehidupan sehari-hari dapatsaling berkomunikasi dengan memanfaatkan jaringan komunikasi. Berbagai invensi IoT pada bidang asuransi mulai banyak dibahas seperti telematika, smart home, dan sebagainya. Salah satu contoh perancangan IoT yang terintegrasi dengan asuransi kesehatan memungkinkan perusahaan asuransi kesehatan menerapkannya dengan dukungan berbagai pihak terkait."

"Degradasi apresiasi terhadap film Western mutakhir melatarbelakangi penelitian ini. Para produser film mencoba merevitalisasi elemen film Western agar menghasilkan karya yang lebih menarik dengan atmosfer yang berbeda. Penelitian ini menelaah invensi dan interaksi budaya melalui eksplorasi unsur-unsur eksternal yang menyebabkan perubahan pada formula genre Western dalam film Wild Wild West (1999) dan Django Unchained (2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi pembalikan tipe struktur estetika dalam kedua film tersebut. Pertama, latar karya menunjukkan ruang yang semakin modern dan cenderung mengurangi ruang kebudayaan liar; kedua, ikon persenjataan dan transportasi yang digunakan oleh para tokoh semakin modern; ketiga, tokoh hero yang ditampilkan semakin marjinal; keempat, ide cerita semakin variatif dan dinamis; kelima, situasi dan pola tindakan yang disuguhkan menunjukkan formula kekerasan yang semakin brutal. Evolusi yang terjadi pada kedua film teranalisis dipengaruhi oleh politisasi produksi, perubahan jaman, dan perubahan selera penonton/masyarakat.

---

The degradation of appreciation toward Western movies now days became the backround of this research. The film producers tried to revitalize the elements of Western movies in order to produce more interesting films in different atmosphere. The problems of this research were to investigate inventions and cultural interaction to explore external elements which caused the changes of Western formulas in films Wild Wild West (1999) and Django Unchained (2012). The result of the research showed that the reversal of aesthetic structure types in both films happened: firstly, the setting becomes more and more modern, and it is far from savage culture; second, the iconography -weapon and transportation -got modernization; third, both films showed marginal heros; fourth, the story ideas becameome more various and dynamic; and fifth, situations and types of actions become more and more brutal. The evolutions in both Western films were influenced by politization in production process, the age evolution, and the change of audience’s/society’s taste."

"ABSTRAKKemunculan film Merantau dan The Raid berhasil membawa Pencak Silat lebih dikenal lagi dalam skala nasional maupun internasional. Koreografi yang ditunjukan dalam film disebut sebagai praktik aksi-reaksi, yang merupakan sebuah inovasi bagi HPS Panglipur Jagat. HPS Panglipur Jagat kemudian mencoba untuk menerapkan inovasi ini sesuai dengan kebutuhan kelompoknya agar dapat membantu muridnya menembus dunia global melalui film. Hal tersebut kemudian menjadi menarik karena bukan hanya usaha untuk mengglobal yang coba ditempuh oleh HPS Panglipur Jagat, namun penguatan eksistensi tradisi kelompok yang juga coba dipertahankan. Penelitian ini menggunakan etnografi untuk berupaya menggambarkan proses dan strategi yang digunakan oleh HPS Panglipur Jagat untuk mencapai tujuan mereka dalam menggapai dunia global sekaligus menguatkan eksistensi tradisi yang mereka miliki. Praktik aksi-reaksi kemudian digunakan sebagai bahan untuk memodifikasi gerakan sekaligus menghidupkan kembali pola latihan dalam usaha invensi tradisi kelompok. Invensi tradisi ini kemudian menguatkan kecintaan anggota internal kelompok, yang sekaligus memiliki dampak untuk memperkuat eksistensi HPS Panglipur Jagat dalam dunia global.

---

ABSTRACTMerantau and The Raid films bring Pencak Silat to be more leading in scale of national and international. The choreography that shown in the film is called practice of Aksi-Reaksi, which is an innovation for HPS Panglipur Jagat. Then, HPS Panglipur Jagat tried to apply this innovation according to the groups needs, in order to help the students penetrate global world through film. The things become interesting, because HPS Panglipur Jagat not only attempting to be global, but also maintain to strengthening the existence of a groups tradition. By using ethnographic method, this research attempts to describe the process and strategic that used by HPS Panglipur Jagat to achieve their aim in reaching the global world while strengthening the existence of their tradition. Action-reaction practice used as a material to modify the movement while reviving training patterns in attempts to invent group tradition. This tradition of invention strengthens the love between internal members of the group, which also has an impact to strengthen the existence of HPS Panglipur Jagat in the global world."

"ABSTRAKTesis ini fokus pada analisa terhadap implementasi ketentuan dari Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yang mengatur bahwa invensi yang sudah dipatenkan di Indonesia wajib dilaksanakan di Indonesia. Data yang didapatkan dari Direktorat Paten, tercatat mulai dari Tahun 1991 sampai dengan Tahun 2008 jumlah permohonan paten dari luar negeri mencapai angka kurang lebih 38 kali lipat dari jumlah permohonan paten dari dalam negeri. Angka tersebut meningkat drastis setelah Indonesia meratifikasi Patent Cooperation Treaty (PCT) melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan PCT and Regulations under the PCT. Fenomena meningkatnya jumlah permohonan paten tersebut membawa dampak dan harapan yang tinggi akan adanya alih teknologi. Dimana dengan semakin meningkatnya jumlah permohonan paten dari luar negeri maka kesempatan untuk mendapatkan alih teknologi akan semakin terbuka lebar. Namun hal yang baik ini, pada kenyataannya tidak direspon secara tanggap oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai fungsi kontrol terhadap kewajiban pelaksanaan paten tersebut serta tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang tegas bagi pemegang paten yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Kedua hal ini yang dicoba untuk dianalisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunankan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis memusatkan perhatian pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional khususnya di bidang paten, hukum internasional maupun hukum negara lain sebagai pembanding. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian menyarankan bahwa pertama, hendaknya perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap landasan filosofis dan tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Paten ini karena menurut peneliti, dalam Undang-Undang Paten ini terdapat kesenjangan antara dua elemen yaitu norma dan budaya hukum. Norma yang terkandung dalam Undang-Undang Paten sangat bercirikan individual right dan economic right, sedangkan budaya hukum masyarakat Indonesia masih kental dengan nilai kebersamaan (kegotong-royongan); kedua, perlu segera ditambahkan ketentuan yang mengatur mengenai fungsi kontrol dan sanksi yang tegas dari ketentuan yang mewajibkan pemegang paten untuk melaksanakan patennya di Indonesia; ketiga, perlu segera diundangkan beberapa aturan turunan dari Undang-Undang Paten agar implementasi dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Paten dapat berjalan dengan efektif. Pada akhirnya peran aktif pemerintah sangat diperlukan dalam mengawal proses alih teknologi sehingga tujuan pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Paten dapat tercapai.

---

ABSTRACTThis thesis focusing on the implementation of measures applied based on Article 17 paragraph 1 of Law Number 14 year 2001 concerning Patent, that regulated that invention which already being patented according to the Indonesian law should be applied in Indonesia. All necessary data received from Patent Directorat noted that in the period of 1991 to 2008 there are more or less 38 application for patent from foreign firm. The number mentioned above raised dramatically after Indonesia sign and ratified Patent Cooperation Treaty (PCT) through President Decree Number 16 year 1997 regarding Ratification on PCT and Regulations under the PCT. This phenomenon create a very positive effect and also raised a high hope for technological transfers. But, the positive effect through the recognition of the patent law is not well respond by the Indonesian Government. This situation perhaps we can see from the condition in Indonesian patent law which not regulated concerning control function on the application of the obligation applied for the patent holder and also there is no sanction if there is a violation admitted by the patent holder. This thesis will tried to analyze both issues above. This thesis conducted with normative juridical method which focusing on the analysis on all legal norm in Indonesian national law connected with patent processed, international law or any national regulation from other countries as comparison based. This thesis using two set data which may be qualified as primary data and secondary data which received trough interview processed and reading material analysis. Analysis result concluded in this thesis generally suggested that there should be a reassessment for philosophical based and regulation objective for all related legislation concerning patent, based reasoning for this result because there are a wide differences between two important elements which are norms and legal culture. Norm which implied in the national patent law very much inherent an individual right and economic right which very diver from Indonesia social norm which are togetherness principal, the second analysis result is suggested that there should be a clause which implied a sanction for any violation for patent holder in using their right and also control function. The last resulted that there is a necessity to have a legal norm below the Indonesian Patent Law for more comprehensive and effective application of patent. law. Lastly there should be an active role of Indonesian Government to create and develop technological development so the objective of Indonesian Patent Law will accomplish."

"Skripsi ini mendeskripsikan tradisi-tradisi Sunda yang diinvensi sebagai atraksi wisata di Saung Angklung Udjo, Bandung, Jawa Barat. Saung Angklung Udjo merupakan sebuah situs budaya yang menampilkan dan melestarikan tradisi Sunda dalam industri pariwisata. Di Saung Angklung Udjo kita dapat melihat bagaimana tradisi dikemas serta “dijual” kepada wisatawan. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa proses invensi tradisi dilakukan dengan beberapa penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, invensi tradisi memberikan dampak yang luas, baik di dunia pariwisata Indonesia dan juga masyarakat sekitar lokasi Saung Angklung Udjo.

---

This thesis describes the invented of Sundanese traditions as a tourist attraction in Saung Angklung Udjo, Bandung, West Java. Saung Angklung Udjo is a cultural site which showcases and preserves Sundanese tradition in the tourism industry. At Saung Angklung Udjo, we can see how the traditions are packed and “be sold” to tourists. The result of this research shows that invention of Sundanese tradition in Saung Angklung Udjo is done with some adjusments to the development of the society itself. In addition, the invention of tradition provides a wide impact, both in Indonesian tourism industry and also the community around Saung Angklung Udjo."

"Di era modernisasi ini, kita bisa melihat bahwa ada perkembangan teknologi yang pesat. Dengan teknologi, kita bisa terhubung dengan informasi global secara leluasa melalui adanya akses internet berkecepatan tinggi, baik kabel maupun nirkabel melalui segala jenis gadget. Pada dasarnya, informasi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi keamanan nasional. Harus ada teknologi, yang menjamin keamanan informasi. Salah satu teknologi untuk menjamin keamanan informasi ini dikenal sebagai enkripsi. Berdasarkan kejadian di atas, penelitian ini akan menganalisis pembahasan yang sedang berlangsung tentang bagaimana hukum positif Indonesia melihat teknologi enkripsi yang merupakan bagian dari dual-use goods, dapatkah teknologi enkripsi diklasifikasikan sebagai invensi paten, seberapa besarkah peran pemerintah dalam menangani teknologi enkripsi jika enkripsi termasuk bagian dari invensi paten, dan bagaimana hukum paten melindungi kepentingan ekonomi pemegang paten, termasuk pemegang paten teknologi enkripsi jika enkripsi termasuk dalam invensi paten. Pertama, penelitian ini akan menjelaskan apakah teknologi enkripsi dapat dipatenkan atau tidak. Penelitian selanjutnya akan mendekati isu tersebut melalui hukum positif yang ada di Indonesia, khususnya hukum Paten Indonesia. Kemudian menjelaskan jawaban atas pertanyaan penelitian dalam menentukan sejauh mana peran pemerintah dalam masalah ini dan bagaimana hukum paten melindungi kepentingan ekonomi pemegang paten.

---

In this era of modernization, we can see that there is a rapid development of technology. With technology, we can get connected to global information freely through the existence of high speed internet access, both wired and wireless through all kinds of gadget. Basically, information is fundamentally very important to the implementation of national security function. There must be a technology, which assures the safety of information. One of the technologies to secure information is known as encryption. Based on the aforementioned elaboration, this research analyzes the on going discussion of how does Indonesian positive law see the encryption technology which is part of the dual use goods, can encryption technology be classified as an invention of patent, to what extent is the government role in dealing with encryption technology, and how does the patent law protect the economic interest of patent holder, including encryption technology patent holder. First this research will explain whether encryption technology is patentable or not. The research would further approach the issue through prevailing positive law in Indonesia, especially Indonesian Patent Law. It will then strive to find the answers to the research questions on determining to what extent is the government role in this matter and how does the law protect the economic interest of patent holder."

"AbstrakTulisan ini membahas mengenai perbandingan antara pengaturan perlindunganhukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)dalam hal ini adalah perangkat lunak (software) khususnya paten. HukumPaten Jepang secara eksplisit mengatur perangkat lunak (software) sebagaisubjek yang dapat dipatenkan. Sedangkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta menyatakan bahwa software masih bisa dilindungi jikasudah ada perlindungan Paten dari negara asal. Menggunakan studiperbandingan tulisan ini dapat menjadi salah satu referensi dalam perlindunganhukum untuk menjawab perkembangan teknologi informasi dan komunikasiyang kian cepat."

"Skripsi ini membahas mengenai pembentukan sebuah komunitas adat melalui proses invensi tradisi dalam komunitas penghayat Agama Djawa Sunda (ADS) di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hasil penelitian yang dilakukan, mengungkap mengenai peran penting nilai ajaran pikukuh tilu sebagai dasar acuan dalam pembentukan komunitas penghayat ADS. Selain membahas mengenai peran penting nilai ajaran pikukuh tilu, skripsi ini juga menunjukkan peran penting dari elit-elit lokal sebagai 'inisator' dan 'motor' dalam mengkonstruksi tradisi, yang hingga sekarang dapat hidup dan diterima oleh anggota komunitas. Terakhir, penelitian ini juga mengkaji aspek otoritas karismatik sebagai dampak yang ditimbulkan dari proses invensi tradisi dalam komunitas penghayat ADS.

---

This thesis describes the forming of custom tradition through invention of tradition in the life of Agama Djawa Sunda (ADS) believer community at Cigugur, Kuningan regency, West Java. The output in this research shows the important value of pikukuh tilu as a guidance in the ADS believer community. Other than describing the important value of pikukuh tilu, this thesis also indicates the important role of local elite as an initiator in constructing tradition that lives on the community until this present time. This research also studies the aspect of charismatic authority impact on the process of invention tradition in the ADS believer community."