ABSTRAKTesis ini fokus pada analisa terhadap implementasi ketentuan dari Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yang mengatur bahwa invensi yang sudah dipatenkan di Indonesia wajib dilaksanakan di Indonesia. Data yang didapatkan dari Direktorat Paten, tercatat mulai dari Tahun 1991 sampai dengan Tahun 2008 jumlah permohonan paten dari luar negeri mencapai angka kurang lebih 38 kali lipat dari jumlah permohonan paten dari dalam negeri. Angka tersebut meningkat drastis setelah Indonesia meratifikasi Patent Cooperation Treaty (PCT) melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan PCT and Regulations under the PCT. Fenomena meningkatnya jumlah permohonan paten tersebut membawa dampak dan harapan yang tinggi akan adanya alih teknologi. Dimana dengan semakin meningkatnya jumlah permohonan paten dari luar negeri maka kesempatan untuk mendapatkan alih teknologi akan semakin terbuka lebar. Namun hal yang baik ini, pada kenyataannya tidak direspon secara tanggap oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai fungsi kontrol terhadap kewajiban pelaksanaan paten tersebut serta tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang tegas bagi pemegang paten yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Kedua hal ini yang dicoba untuk dianalisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunankan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis memusatkan perhatian pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional khususnya di bidang paten, hukum internasional maupun hukum negara lain sebagai pembanding. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian menyarankan bahwa pertama, hendaknya perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap landasan filosofis dan tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Paten ini karena menurut peneliti, dalam Undang-Undang Paten ini terdapat kesenjangan antara dua elemen yaitu norma dan budaya hukum. Norma yang terkandung dalam Undang-Undang Paten sangat bercirikan individual right dan economic right, sedangkan budaya hukum masyarakat Indonesia masih kental dengan nilai kebersamaan (kegotong-royongan); kedua, perlu segera ditambahkan ketentuan yang mengatur mengenai fungsi kontrol dan sanksi yang tegas dari ketentuan yang mewajibkan pemegang paten untuk melaksanakan patennya di Indonesia; ketiga, perlu segera diundangkan beberapa aturan turunan dari Undang-Undang Paten agar implementasi dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Paten dapat berjalan dengan efektif. Pada akhirnya peran aktif pemerintah sangat diperlukan dalam mengawal proses alih teknologi sehingga tujuan pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Paten dapat tercapai.

---

ABSTRACTThis thesis focusing on the implementation of measures applied based on Article 17 paragraph 1 of Law Number 14 year 2001 concerning Patent, that regulated that invention which already being patented according to the Indonesian law should be applied in Indonesia. All necessary data received from Patent Directorat noted that in the period of 1991 to 2008 there are more or less 38 application for patent from foreign firm. The number mentioned above raised dramatically after Indonesia sign and ratified Patent Cooperation Treaty (PCT) through President Decree Number 16 year 1997 regarding Ratification on PCT and Regulations under the PCT. This phenomenon create a very positive effect and also raised a high hope for technological transfers. But, the positive effect through the recognition of the patent law is not well respond by the Indonesian Government. This situation perhaps we can see from the condition in Indonesian patent law which not regulated concerning control function on the application of the obligation applied for the patent holder and also there is no sanction if there is a violation admitted by the patent holder. This thesis will tried to analyze both issues above. This thesis conducted with normative juridical method which focusing on the analysis on all legal norm in Indonesian national law connected with patent processed, international law or any national regulation from other countries as comparison based. This thesis using two set data which may be qualified as primary data and secondary data which received trough interview processed and reading material analysis. Analysis result concluded in this thesis generally suggested that there should be a reassessment for philosophical based and regulation objective for all related legislation concerning patent, based reasoning for this result because there are a wide differences between two important elements which are norms and legal culture. Norm which implied in the national patent law very much inherent an individual right and economic right which very diver from Indonesia social norm which are togetherness principal, the second analysis result is suggested that there should be a clause which implied a sanction for any violation for patent holder in using their right and also control function. The last resulted that there is a necessity to have a legal norm below the Indonesian Patent Law for more comprehensive and effective application of patent. law. Lastly there should be an active role of Indonesian Government to create and develop technological development so the objective of Indonesian Patent Law will accomplish.