Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas implementasi kebijakan rekonsiliasi periodik terkait dengan PPh Migas yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait pengelolaan PPh Migas, yaitu DJA, DJP, dan SKK Migas. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan rekonsiliasi PPh Migas sebagai upaya optimalisasi administrasi PPh Migas. Penelitian yang membahas mengenai pengelolaan PPh migas di Indonesia masih jarang ditemui. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari segi kebijakan (policy) telah dirancang dengan cukup baik, namun dalam implementasinya tidak ada kebijakan prosedural mengenai pelaksanaan secara periodik yang dapat mewujudkan konsistensi tindakan dari para pelaksana kebijakan.

---

The focus of this study is the implementation of periodical reconciliation for oil and gas income tax policy. The purpose of this study is to understand how the Indonesia Government?s oil and gas income tax administration. Knowing this will allow stakeholders in oil and gas income tax to identify changes should be made to improve the tax administration. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests that there should be procedural policy to implement oil and gas income tax periodical reconciliation to achieve the consistency from the policy implementers to realize the policy goals.

Abstrak :
Skrispi ini membahas mengenai implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010-2012. Penulisan ini berangkat dari ketertarikan penulis terhadap Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru di dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan pajak. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu bagaimana implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan serta hambatan yang terjadi di dalam implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan dapat dikatakan kurang baik. Hal tersebut dikarenakan perizinan yang berbelit, memakan waktu yang cukup lama, proses perizinan yang dipungut biaya padahal seharusnya tidak dan perbedaan pemahaman antara aparat pemerintah daerah dengan peraturan daerah perihal dasar penerimaan pajak parkir. ......This thesis discusses the implementation of the parking tax policy in South Tangerang City in 2010-2012. This writing departs from the author's interest in South Tangerang City as a new autonomous region in implementing a tax policy. This thesis raises two problems, namely how to implement the parking tax policy in South Tangerang City and the obstacles that occur in this implementation. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of the parking tax policy in South Tangerang City as a whole can be said to be not good. This is because licensing is complicated, takes quite a long time, the licensing process is charged when it shouldn't be and differences in understanding between local government officials and regional regulations regarding the basis of parking tax revenue.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan denan tujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pajak alat-alat berat sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau. Penelitian dilakukan dengan pendekatan postpositivisme dan pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan, seperti konten kebijakan, dan lingkungan implementasi. Selain itu, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat kegiatan implementasi tersebut, yaitu (a) pro kontra dalam penetapan subjek pajak, (b) lokasi alat-alat berat yang jauh, (c) sanksi yang dilaksanakan kurang tegas, (d) diperlukan banyak kerjasama dari berbagai pihak yang terkait, (e) adanya faktor tertentu yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak alat-alat berat.

---

The study was conducted to describe the policy implementation process of heavy equipments tax as an object of motor vehicle tax in Riau Province. This study was conducted with a postpositivism approach and qualitative data collection. The research results revealed there were two factors that can influence in policy implementation process such as content of implementation and context of implementation. Meanwhile, there are several factors that hinder the implementation of the activities, they are (a) pros and cons when setting the tax subject, (b) the heavy equpments located in remote spot, (c) lack of law enforcement (d) the policy required a lot of cooperation and coordination between the relevant stakeholders. (e) there are force majeure factors that cause the decrease of revenue of heavy equipments tax.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Implementasi Tapping Box Pada Pajak Restoran di Kota Bogor. Jumlah restoran di Kota Bogor dalam perkembangannya terus meningkat khususnya sejak tahun 2012 hingga 2014. Namun meskipun penerimaan pajak restoran selalu meningkat tiap tahunnya, persentase angka pencapaian antara target dan realisasi pajak restoran pada tahun 2013 dan 2014 menurun sehingga dapat dikatakan bahwa pajak restoran yang diterima belum optimal, oleh karena itu pemerintah Kota Bogor pada tahun 2015 mengeluarkan kebijakan implementasi tapping box. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori Edwards III dengan hasil penelitian bahwa dimensi dari faktor keberhasilan implementasi tidak seluruhnya terpenuhi, serta terdapat beberapa hambatan yaitu hambatan dari wajib pajak itu sendiri dan hambatan dari fiskus yang mengakibatkan implementasi tapping box terhambat dalam pelaksanaannya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the implementation of the Tapping Box on Restaurant Tax Bogor. Number of Restaurant in Bogor city keep on increasing especially since 2012 to 2014, but though the tax revenue always increase every years, the percentage of tax revenue enhancement on 2013 and 2014 suprisingly decrease so it can be called that the tax revenue not on optimum condition therefore on 2015 government of Bogor city initialized implementation of tapping box policy. This research used a post positivist approach with descriptive analysis method and used data collection techniques literature and in depth interviews. Analysis of the implementation of this study used the theory of Edwards III to the result that every dimension of implementation are fulfilled, but there were still obstacles in the implementation, such as the obstacle from the tax payer and technical obstacles resulted in less optimized tapping box implementation in Bogor city.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengintegrasian sistem informasi ke dalam sistem pemungutan pajak daerah dilakukan BPKD Kota Tangerang dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang berdasarkan konsep dan teori yang relevan. Selain itu skripsi ini bertujuan untuk menjabarkan kendala yang dihadapi pada implementasinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan konsep implementasi kebijakan Edwards III, implementasi pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang masih kurang baik, hal ini disebabkan oleh berberapa kendala antara lain adalah sosialisasi yang tidak merata, masalah komunikasi dan masalah sumber daya. Kendala yang terdapat pada variabel komunikasi adalah transmisi perintah masih terhambat oleh birokrasi, kurang kritisnya staff dalam menerima perintah/ komando dari setiap atasannya dan kurangnya pemahaman staff terhadap muatan peraturan yang ingin diimplementasikan. Kendala yang terdapat pada variabel sumber-sumber adalah kurangnya kualitas staff dan fasilitas yang dibutuhkan.

---

ABSTRACT
The integration of information systems into the local tax collection system conducted BPKD Tangerang City in order to utilize information technology that aims to provide convenience for the taxpayer in fulfilling tax obligations. This paper discussed the implementation of restaurant rsquo s tax collection by online system in Tangerang City. The purpose of this paper is to explain of how is the implementation of restaurant rsquo s tax collection by online system and to outline the obstacle encountered in the implementation. The approach used in this study is a post positivist approach with descriptive research with literature review and field research as data collection techniques. Based on the policy implementation concept by Edward III, the implementation of restaurant rsquo s tax collection by online system is not been good, this is caused by several obstacles such as uneven socialization, communication problems and resource issues. Constraints contained in communication variables are transmission of command that still hampered by bureaucracy, less critical staff in receiving order command from his superiors, and lack of staff in understanding the regulatory content that want to be implemented. Constraints contained in source variables are the lack of quality staff and the facilities needed.

Abstrak :
Tren positif pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Purworejo tidak dibarengi dengan kepatuhan Wajib Pajak, hal ini terbukti dengan banyaknya tunggakan PKB di Kabupaten Purworejo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi PKB di Kabupaten Purworejo. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi PKB di Kabupaten Purworejo telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa faktor penghambat yakni kendala teknis dan kurangnya sosialisasi mengenai PKB. ......The positive trend of vehicle growth in Purworejo Regency is not accompanied by taxpayer compliance, this is evidenced by the many Motor Vehicle Tax arrears in Purworejo District. The purpose of this study is to find out how the implementation of Vehicle Tax in Purworejo District. The research was conducted by using qualitative approach with data collection technique in the form of in-depth interview. The results of this study show that the implementation of Vehicle Tax in Purworejo District has been running well. Nevertheless, there are still some obstacles, namely technical obstacles and lack of socialization on Vehicle Tax.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pembebasan sebagian pajak hiburan untuk produksi film nasional di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji isi kebijakan dan menggambarkan pelaksanaan kebijakan tersebut Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua isu pada pelaksanaan kebijakan ini diantaranya konsep pembebasan yang digunakan pada kebijakan berbeda dengan penerapannya yaitu pengembalian. Selain itu, mekanisme pengembalian hasil pembebasan pajak hiburan antara pengusaha bioskop dengan produser film nasional secara langsung dinilai tidak tepat.

---

This research discusses about Analysis of Implementation Partial Exemption Policy of Entertainment Tax For National Film Production in Province of DKI Jakarta. The purpose of this research are to examine the content of the policy and describe how the implementation of that policy. This research uses quantitative research approach and the collection of data through literature study and in depth interview. The result of this research indicates that there are two issues on the implementation of this policy, they are concept of exemption that used is different with the implementation, that is tax return. Beside that, the mechanism of entertainment tax return between cinema stakeholder and national film producer directly is not appropriate.

Abstrak :
Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami penurunan setelah penerapan PBB Online. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan penerapan kebijakan tersebut yaitu untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PBB-P2 dan hambatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Selatan dijalankan oleh BPKPAD bekerjasama dengan pihak kecamatan, kelurahan, desa, dan Bank Sumut. Hambatan dalam implementasi PBB-P2 diantaranya SDM kurang memadai, sulitnya pengawasan, kepatuhan Wajib Pajak rendah, NJOP yang belum update, dan pengaruh faktor politik.

---

Realization of land and building tax Rural and Urban revenues in Kabupaten Tapanuli Selatan decreased after the adoption of the PBB Online. This is in contrast to the objective of implementing the policy that is to increase revenue. This study aims to describe the implementation of land and building tax Rural and Urban and its constraints. The study used a qualitative approach with in depth interview data collection techniques. The results of this study indicate that the implementation of land and building tax Rural and Urban in Kabupaten Tapanuli Selatan run by BPKPAD in cooperation with the sub district, village, village, and Bank Sumut. Obstacles in the implementation of land and building tax Rural and Urban include insufficient human resources, difficulty of supervision, low taxpayer compliance, NJOP that has not been updated, and the influence of political factors.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pembebasan pokok dan sanksi administrasif BBNKB II serta pembebasan denda PKB di Kota Depok. Tujuan dari adanya kebijakan ini adalah dalam rangka meningkatkan PAD dan kepatuhan Wajib Pajak. Disisi lain pembebasaan pembebasan pokok dan sanksi administrasif BBNKB II serta pembebasan denda PKB dapat menimbulkan hilangnya potensial pajak BBNKB II dan seterusnya di provinsi Jawa Barat khusunya di Kota Depok dan dapat menimbulkan peningkatan jumlah kendaraan yang menunggak pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivisme dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi implementasi kebijakan pembebasan pokok dan sanksi administrasif BBNKB II serta pembebasan denda PKB di Kota Depok dan mengetahui dampak-dampak yang terjadi atas diberlakunya kebijakan pembebasan pokok dan sanksi administrasif BBNKB II serta pembebasan denda PKB.

---

ABSTRACT
This study discusses the implementation policy of the excemption of main and administrative sanction charge of used motor vehicle title transfer tax and the excemption administration sanction charge of tax vehicle in Depok. Purpose of this policy is to improve Tax payer compliance and PAD. On the other hand the excemption of principal and penalties administrasif BBNKB II and the excemption of the PKB 39 S fines could pose a potential loss of tax BBNKB II and so on in the province of West Java, especially in the city of Depok and may give rise to an increase in the number of vehicle tax debt. This research use approach post positivism with qualitative data analysis. The results of this research is to know how the implementation of the implementation of the policy of sanctions and acquittal of staple administrasif BBNKB II and and the excemption administration sanction charge of tax vehicle in Depok and know the impacts happened upon during the enforced the excemption of main and administrative sanction charge of used motor vehicle title transfer tax and the excemption administration sanction charge of tax vehicle in Depok.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan BPHTB di Kabupaten Bogor, dengan disahkannya UU PDRD No.28 Tahun 2009 maka BPHTB menjadi pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan BPHTB di Kabupaten Bogor, menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang timbul dalam implementasi pemungutan BPHTB di Kabupaten Bogor. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi dalam implementasi pemungutan BPHTB di Kabupaten Bogor sudah terpenuhi. Faktor pendukung yang timbul dalam pemungutan BPHTB di Kabupaten Bogor adalah Peraturan Daeah dan Peraturan Bupati serta sarana dan prasarana. Faktor penghambat yang timbul dalam pemungutan BPHTB di Kabupaten Bogor adalah tingkat kesadaran masyarakat dan kualitas SDM. ......This undergraduate thesis discusses about the implementation of duty on land and building acquisition collection in Bogor Regency, with the adoption of legislationnumber 28 Year 2009 on regional tax and retribution, duty on land and building acquisition is included in the local tax of regency/city. This study aims to analyze the implementation of duty on land and building acquisition collection in Bogor Regency, analyze the factors supporting and inhibiting factors that arise in the implementation of duty on land and building acquisition collection in Bogor Regency. Researcher used a quantitative approach. The results show that the condition of the communication factors, resource factors, disposition factors and factor structure of the bureaucracy in the implementation of duty on land and building acquisition collection have been met in Bogor Regency. Supporting factors that arise in duty on land and building acquisition collection in Bogor Regency is regulations and facilities. Inhibiting factors that arise in duty on land and building acquisition collection in Bogor Regency is a level of public awareness and quality of human.