Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, terlebih lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2001 ditargetkan sebesar 70 % dari seluruh penerimaan. Posisi ini menggantikan pinjaman luar negeri yang selama ini mendominasi sumber penerimaan dalam APBN. Oleh karena itu segala upaya untuk mencapai target tersebut harus diusahakan untuk menjamin keamanan APBN. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang umum dikenal adalah intensifikasi dan eksensifikasi. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih dari krisis moneter dan untuk mewujudkan sistim perpajakan yang adil, dimana semua Wajib Pajak yang berpenghasilan sama harus dikenakan pajak yang sama, maka penulis berusaha melakukan penelitian yang mendiskripsikan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak penghasilan dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan sudah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya penyisiran, pemanfaatan data internal, pemanfaatan data eksternal dan kerjasama dengan instansi lain. Sekalipun jumlah Wajib Pajak berhasil ditingkatkan tetapi tidak secara langsung dapat meningkatkan penerimaan negara karena banyak faktor lain yang mempengaruhi misalnya kondisi perekonomian yang belum pulih sehingga banyak Wajib pajak yang kehilangan penghasilan, kondisi politik yang kurang kondusif dan kerjasama dengan instansi lain yang belum baik. Oleh karena itu ekstensifikasi yang dilakukan harus ditindak lanjuti dengan intensifikasi. Untuk meningkatkan kinerja maka dipaparkan bagaimana National Tax Administration Jepang memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui public relation yang baik dan sosialisasi yang terus menerus untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban Perpajakannya.

Abstrak :
Latar belakang dari skripsi ini yaitu pemerintah bermaksud mengoptimalkan penerimaan perpajakan negara melalui kebijakan sunset policy. Yang dimaksud dengan sunset policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebagai implementasi Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Pokok permasalahan dari skripsi ini yaitu pelaksanaan dari sunset policy dan bagaimanakah efektivitas pelaksanaannya sampai dengan 31 Desember 2008. Pelaksanaan ketentuan sunset policy telah meningkatkan ketaatan masyarakat sekaligus penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu sunset policy berdasarkan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 termasuk dalam intensifikasi perpajakan karena meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak lama dan wajib pajak baru lalu sunset policy berdasarkan Pasal 37A ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 termasuk ke dalam ekstensifikasi perpajakan karena menambah wajib pajak baru. ......The background from this thesis is government meant to maximised the country's income from taxation through the sunset policy. That was meant with sunset policy was the policy of giving of taxation facilities, in the form of the abolition of administrative sanctions of taxation took the form of the interest that was arranged in the Article 37A number regulations 28 in 2007. The main subjects of this thesis are the implementation from sunset policy and how its effectiveness to implementation until December 31st 2008. Implementation of the provisions sunset policy increased the community's obedience at the same time state revenue from the sector of taxation. Because of that sunset policy was based on the Article 37A paragraph (1) number regulations 28 in 2007 including in the intensification of taxation because of increasing acceptance of the tax from the long tax obligator and new tax obligator and sunset policy based on the Article 37A paragraph (2) number regulations 28 in 2007 including inside extensification of taxation because of increasing the new tax obligator.

Abstrak :
Registered taxpayers is not yet optimum. In other hand, tax revenue target is increased every year. This condition influences Indonesia tax ratio. Therefore, Indonesia Government do the extensification, focused of personal taxpayer. In this research especially about implementation of PER-175/PJ./2006. This research use qualitative approach, case study, descriptive research. To analyze the main topic, researcher do the field research, in-depth interview with some people and study library. The implementation of PER-175/PJ./2006 has done at West Tebet Market and East Tebet Market. Tax officer of Jakarta Tebet Small Tax Payer Office get the information about the trader from the area manager of these market through the PBB data from the last tax office. This data is not analyzed before, so all of the trader registered in area manager office get the Taxpayer Identification Numbers (NPWP). The way of Publishing the Taxpayer Identification Numbers like that means personal exemption (PTKP) is not allowed as a deduction of the nett income. Besides that, this data cannot represent the real condition about the trader because the data about the trader is June 2007 condition. Besides that, there are illegal trader who are not registered in area manager data. In real condition, Jakarta Tebet Small Tax Payer Office get the trader data is only from area manager data. Tax officer of Jakarta Tebet Small Tax Payer Office doesn?t do socialization to the trader. But to make tax officer Jakarta Tebet Small Tax Payer Office had done matching NPWP and SISMIOP training. PBB data can be used as a first data to publish the Taxpayer Identification Numbers if the officer of Jakarta Tebet Small Tax Payer Office do the simple field inspection. Besides that, before the trader get the Taxpayer Identification Numbers, Jakarta Tebet Small Tax Payer Office should socialize about the simple tax. This to make the trader understand about their tax before they participate in tax obligation.

Abstrak :
Saat ini, Pemerintah ingin meningkatkan fungsi cukai sebagai penerimaan dan pengatur barang konsumsi, untuk mewujudkannya dengan memperluas barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan, upaya pemerintah dan potensi penerimaan dari ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi didasarkan pada pemenuhan sifat atau karakteristik barang kena cukai yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2007 terhadap minuman ringan berkarbonasi, yaitu barang yang konsumsinya harus dibatasi, peredarannya harus diawasi, barang yang penggunaannya menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta barang yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu revisi Undang-Undang Cukai, melakukan kajian mendalam, sosialisasi internal dan menciptakan sumber daya manusia yang handal. Ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi dapat meningkatkan penerimaan negara dan peningkatan program kesehatan masyarakat. ...... This moment, Government wants to increase excise tax function as consumer goods revenue and regulator, to realize it by expanding excise goods on carbonated soft drinks. This research was carried out to learn consideration base, government's efforts and revenue potential from extensification of excise goods on carbonated soft drinks. In this research then discovered that extensification excise goods on carbonated soft drinks is based on fulfillment of characteristic excise goods that arranged inside UU No 39 Tahun 2007 toward carbonated soft drinks that says consumption on goods have to be bordered, circulation have to be controlled, used on goods which gives negative effect to community's health and surrounding along with goods whose use needs tax levied for the sake of justice and balance. Efforts which have been done by the government are revision of excise tax law, profound studies, internal socialization and creation of sophisticated human resource. Extensification excise goods on carbonated soft drinks can increase country's revenue and escalation of public health program.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas hasil analisis kegiatan Extra Effort perpajakan melalui tindakan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, ekstensifikasi, dan penyidikan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan terkait upaya tersebut dalam meningkatkan penerimaan pajak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen laporan pengawasan penerimaan pajak dan wawancara untuk mengkonfirmasi data hasil olahan. Kegiatan Extra Effort perpajakan melalui tindakan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan ekstensifikasi belum optimal dan masih banyak potensi yang bisa digali dari tindakan pengawasan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kegiatan penyidikan sudah optimal dalam persentase pencapaiannya tetapi jumlah rupiahnya belum secara signifikan membantu meningkatkan penerimaan pajak.

---

ABSTRACT
This research discusses the analysis of Extra Effort in Taxation through Supervisory, Audit, Collection, Extensification, and Investigation with the aim to know the problem of the effort to increase the tax revenue. The technique of data collection is done with documentation studies and interview to confirm the main data. Extra Effort in Taxation through Supervisory, Audit, Collection, Extensification are not optimal yet because there are still many potential to explore. For the opposite, the investigation activities were optimal in the percentage of the achievement but the amount of Rupiah has not significantly increase the tax revenue.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Kajian ekstensifikasi pajak hiburan atas futsal di Kota Tangerang Selatan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisa apakah usaha penyewaan lapangan futsal di Kota Tangerang Selatan layak dijadikan salah Satu perluasan objek pajak hiburan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif tanpa menggunakan uji statistik. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi kepustakaan. serta Teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan teori Nick Devas untuk menilai suatu pajak cocok menjadi Pajak Daerah, aktifitas penyewaan lapangan futsal memiliki potensi penerimaan Pajak Hiburan yang cukup basar, aktifitas futsal jika dijadikan objek Pajak Hiburan tidak memberikan pengaruh terhadap aktivitas futsal. Kemampuan administrasi dari DPPKAD selaku pengelola pajak cukup baik untuk mendukung pendataan, penetapan, penyetoran, dan pengawasan. Aktivitas penyewaan lapanagan futsal cocok untuk dijadikan objek Pajak Hiburan karena memiliki karakteristik yang sama dengan objek pajak hiburan olahraga permainan yakni bowling dan bilyar. ...... This thesis discusses about the extensification study regarding entertainment tax for futsal in South Tangerang. The objective of this thesis is to analyze whether the futsal field renting business in South Tangerang is feasible to be established as one of the entertainment tax object extensification. This research uses the quantitative approach with descriptive design, without a statical test. The methods used for data collection are in-depth interview, observation and literature research, with the use of qualitative data analysis technique. The results showed that according to Devas’s theory, to asses the suitability of a specific tax for it to fit into a local tax, the activity of futsal field renting business has great potential regarding its collection, there will be no impact to the activity itself if futsal is to be established as an object of entertainment tax. The administration capability of DPPKAD as the tax administrator is quite decent to support data collection, assesment, collection, and inspection. The practice of futsal field rental is suitable to be established as an object of entertainment tax, due to the same characteristcs as other objects of entertainment tax in the field of sport games, such as bowling and billiard.

Abstrak :
ABSTRAK Provinsi Banten mempunyai potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan proses penetapan target penerimaan dan mengidentifikasi strategi optimalisasi penerimaan PKB oleh Pemerintah Provinsi Banten. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan dalam penetapan target menggunakan penerimaan PKB pada tahun sebelumnya ditambahkan prediksi penerimaan PKB tahun berikutnya. terdapat dua macam strategi yang dilakukan, yang pertama adalah ekstensifikasi pajak (pembebasan biaya mutasi kendaraan bermotor, penerapan tarif progresif rendah, dan pemberian tax holiday) dan yang kedua intensifikasi pajak (intensifikasi data, memperkuat proses pemungutan, sosialisasi, penerapan sistem administrasi modern, memperkuat hubungan dengan instansi terkait, penerapan hukum pajak, dan penyempurnaan sumber daya manusia).

---

ABSTRACT Banten Government have a high potential of vehicle tax revenue. This research aimed to describe the process in determining revenue target and identify strategies in increasing vehicle tax revenue in Banten. The research was conducted with qualitative descriptive method and in-depth interview as data collection technique. The research shows that in determining target use the revenue from previous year and the revenue prediction of vehicle tax in the next year. There are two strategies that used, the first is tax extensification which is dispensation in mutation fee, low tax progressive, and tax holiday. The second is tax intensification which is database intensification, strengthen the tax collection, socialization, modern tax administration, strengthen the relation with other institute, law enforcement, and improvement in human resource.

Abstrak :
Masalah kesehatan di Indonesia cukup buruk terutama untuk masalah penyakit tidak menular yang mendominasi dari tahun ke tahun, dalam hal ini adalah diabetes yang prevalensi menurut Riset Kesehatan Dasar mencapai 2,0% untuk tahun 2018. Hal ini salah satunya disebabkan oleh konsumsi gula berlebihan lewat minuman berpemanis. Oleh sebab itu pemerintah butuh untuk melakukan intervensi dalam bentuk kebijakan fiskal dalam rangka mengendalikan konsumsi masyarakat dan mengkompensasi eksternalitas negatif yang ada dari segi kesehatan. Salah satu yang tepat untuk dilakukan adalah kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian minuman berpemanis sebagai barang kena cukai baru jika dilihat dari teori Cnossen mengenai legal character cukai, selain itu penelitian ini juga menganalisis proses formulasi kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan ekstensifikasi barang kena cukai, serta melakukan overview implementasi kebijakan cukai minuman berpemanis dari beberapa negara, yaitu Filipina, Thailand, Inggris, Perancis dan Irlandia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukai atas minuman berpemanis telah sesuai dengan legal character menurut Cnossen, yaitu selectivity in coverage, discrimination in intent, dan quantitative measurement. Selain itu, pemerintah telah melakukan proses formulasi kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai atas minuman berpemanis. Hingga saat ini, proses perumusan kebijakan baru sampai di tahap agenda settingBerdasarkan data yang dikumpulkan terkait lima kebijakan cukai di negara yang bersangkutan, umumnya cukai minuman berpemanis dihitung berdasarkan kadar gula yang ada di dalam suatu minuman berpemanis. ...... Health problems in Indonesia are quite concerning, especially for non-communicable diseases that dominate from year to year, in this case is diabetes, which prevalence according to the research conducted by the Health Minsitry of Republic Indonesia reaches 2.0% for 2018. One of the cause is the excessive sugar consumption through sugar-sweetened beverages. Therefore the government needs to intervene in the form of fiscal policy in order to control public consumption and compensate for negative externalities that exist in terms of health. One of the right things to do is the extensification policy of goods subject to excise. The purpose of this study was to analyze the suitability of sugar sweetened beverages as the new excise items when viewed from Cnossen's theory of the legal character of excise, this study also analyzed the process of policy formulation by the government in realizing the extensification of excise goods, as well as overviewing the implementation of sugar-sweetened beverage excise policies from several countries: Philippines, Thailand, United Kingdom, France and Ireland. The results showed that excise on sweetened beverages was in accordance with character law according to Cnossen, namely selectivity in coverage, discrimination in intent, and quantitative measurement. In addition, the government has carried out a process of formulating a policy on extensification of excisable goods for sweetened beverages. Until now, the process of policy formulation has only arrived at the agenda setting stage. Based on data collected related to five excise policies in the country concerned, generally excise for sweetened beverages is calculated based on the sugar content in a sweetened beverage.

Abstrak :
Rendahnya realisasi penerimaan pajak terkait penerimaan pajak dari pengalihan hak kepemilikan bangunan pada bisnis jual beli real estate di wilayah kerja KPP Pratama Cibinong disebabkan karena banyak terjadi penyelundupan pajak (tax evasion) yang dilakukan oleh berbagai pihak khususnya Wajib Pajak Properti. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi serta menganalisis implementasi strategi yang dilakukan oleh KPP Pratama Cibinong dalam meningkatkan penerimaan pajak dari bisnis jual beli real estate. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivisme dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari bisnis jual beli real estate adalah ekstensifikasi pajak dengan melakukan kegiatan canvassing dalam menambahkan jumlah wajib pajak serta perluasan basis pajak dengan pemanfaatan data yang diperoleh dari ILAP dan intensifikasi pajak yang salah satunya dengan memanfaatkan teknologi drone dalam melakukan pembuktian ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Implementasi strategi dilakukan oleh KPP Pratama Cibinong. Dalam pelaksanaannya, KPP Pratama Cibinong mengalami kendala atas besarnya cakupan wilayah kerja, sehingga teknologi drone menjadi salah satu strategi khusus yang dapat menangani salah satu kendala tersebut. Kontrol dan evaluasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Cibinong dengan instansi vertikal DJP ialah dengan monitoring dan evaluasi secara berkala. ......The low realization of tax revenue related to tax revenue from the transfer of building ownership rights in the business of buying and selling real estate in the working area of?? Cibinong Primary Tax Office is caused by abundant leakage in tax revenue as well as tax evasion by various parties, particularly Property Taxpayers. This study aims to analyze the strategies and implementation strategies in increasing tax revenue from the business of buying and selling real estate in the working area of ?? Cibinong Primary Tax Office. This study applies quantitative approach with post-positivism paradigm. The data collection technique applied is in-depth interview. The findings of the study show that the strategy applied to increase tax revenue from the business of buying and selling real estate is tax extensification and intensification. The strategy implementation was done by Cibinong Primary Tax Office. In practice, Cibinong Primary Tax Office has contraints on the size of the working area, so the drone technology becomes one of the special strategies that can handle one of these obstacles. Other than that, the utilization of drone applied as one of the government’s effort in implementing smart governance that can handle tax evasion issues.

Abstrak :
Sistem Jakarta Satu merupakan salah satu kebijakan baru dari Pemprov DKI Jakarta. Diresmikan pada Januari 2018, Sistem Jakarta Satu diartikan sebagai sebuah sistem pemantauan terintegrasi yang dibangun berdasarkan pada data dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam peta dasar tata ruang yang sama, dimana peta dan informasi data tersebut akan diperbaharui secara berkala oleh setiap Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian ini membahas bagaimana penerapan Sistem Jakarta Satu di DKI Jakarta sebagai upaya dari ekstensifikasi dan intensifikasi pajak bumi dan bangunan (PBB). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivistdengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan serta teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tingkatan kebijakan, Sistem Jakarta Satu sudah memiliki visi, misi, rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang, namun Sistem Jakarta Satu belum didukung oleh regulasi yang memiliki kekuatan hukum dan belum memiliki rencana anggaran khusus untuk penyelenggaraan Sistem Jakarta Satu. Pada tingkatan manajerial, Sistem Jakarta Satu tidak bekerjasama dengan lembaga non-pemerintah, belum masuk kedalam Tupoksi SKPD DKI Jakarta, tidak memiliki lembaga yang khusus merencanakan dan mengelola Jakarta Satu, dan belum ada pedoman atau SOP yang khusus mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem Jakarta Satu. Pada tingkatan operasional, Sistem Jakarta Satu menggunakan personil ahli di bidang TI (Teknologi dan Informasi) untuk pengembangan sistem Jakarta Satu, dan penggunaan teknologi Sistem Jakarta Satu tergolong ramah lingkungan, namun Sistem Jakarta Satu belum memiliki personil pemerintah maupun non-pemerintah yang khusus mengelola Sistem Jakarta Satu, dan website Jakarta Satu masih berbentuk prototype yang belum terbuka untuk umum.  ......Sistem Jakarta Satu is one of the new policies of the Provincial Government of DKI Jakarta. Inaugurated in January 2018, Sistem Jakarta Satu is defined as an integrated monitoring system built on data from all the District Work Unit (Satuan Kerja Perangkat Daerah) in the same basic spatial map, which maps and information data will be updated periodically by each District Work Unit Office (Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah). This study discusses the implementation of Sistem Jakarta Satu in DKI Jakarta as an effort of extensification and intensification of property tax. This research uses post-positivist approach with data collection technique through literature study, field study and qualitative data analysis technique. The results of the research show that from the policy level, Sistem Jakarta Satu already has vision, mission, short term plan and long term plan, but Sistem Jakarta Satu has not supported by regulation which has legal force and has no special budget plan yet for the implementation. At the managerial level, the Sistem Jakarta Satu does not cooperate with non-governmental institutions, has not been included in the Tupoksi SKPD DKI Jakarta, does not have a particular institution to plan and manage Jakarta Satu, and there is no guidance or SOP specifically regulating the implementation of Sistem Jakarta Satu. At the operational level, the Sistem Jakarta Satu employs IT experts (Technology and Information) for the development of the Sistem Jakarta Satu, the use of the Sistem Jakarta Satu technology is environmentally friendly, but the Sistem Jakarta Satu does not have any government or non-government personnel specialized in managing the Sistem Jakarta Satu yet, also, the Jakarta One website is still a prototype that has not yet open to the public.