Skripsi ini menganalisis usulan pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada kendaraan bermotor, mengingat eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari penggunaannya. Kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang bersifat polutan bagi lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem pemungutan cukai atas kendaraan bermotor di beberapa negara di ASEAN, sekaligus menimbang keunggulan dan tantangan kebijakan cukai dalam rangka menangani eksternalitas negatif dari kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Negara Anggota ASEAN, terutama negara dengan industri manufaktur kendaraan bermotor telah menerapkan kebijakan cukai atas kendaraan bermotor sesuai karakteristik cukai, kecuali Indonesia. Untuk menginternalisasi biaya eksternal dari konsumsi kendaraan bermotor, keempat negara manufaktur otomotif selain Indonesia, yakni Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, telah mengenakan cukai atas kendaraan bermotor. Kebijakan cukai atas kendaraan bermotor lebih banyak memiliki keuntungan dibandingkan kelemahan dalam mengatasi eksternalitas negatif. Hal ini membuktikan bahwa cukai layak dikenakan pada kendaraan bermotor. Cukai memiliki karakteristik sebagai pengendali eksternalitas negatif yang termasuk dalam kebijakan dengan pendekatan pasar. Indonesia pun telah memiliki framework untuk cukai kendaraan bermotor. Kebijakan cukai mengenal konsep earmarking tax dan dapat menunjukkan upaya Indonesia untuk melakukan penyelarasan kebijakan dengan pasar global. Adapun beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh negara dalam mengupayakan ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada kendaraan bermotor. Indonesia perlu mengantisipasi konsekuensi deadweight loss. Perancangan konsep earmarking pun harus dipertimbangkan matang-matang agar tepat sasaran. Selain itu, negara pun perlu menghadapi resistensi dari para pemangku kepentingan terhadap wacana ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada kendaraan bermotor.

---

This thesis analyzes the government’s proposal to conduct extensification of excisable good on motor vehicles, while taking into account the negative externalities caused by their utilization. Exhaust emissions from motor vehicles pollute the environment and endanger the public health. This research aims to analyze and to compare the general overview of the excise system on motor vehicles in several countries in ASEAN, as well as to consider the advantages and challenges of excise policies in order to deal with the negative externalities generated by motor vehicles. This research uses a qualitative-descriptive approach and the data is obtained through literature studies and field studies. The result concluded that the majority of ASEAN Member States, especially countries with automotive manufacturing industries, have implemented excise policies on motor vehicles based on the excise characteristics, except for Indonesia. To internalize the external costs of motor vehicles consumption, the four other automotive manufacturing countries, namely Thailand, Malaysia, Philippines, and Vietnam, have imposed excise on motor vehicles. The excise policy on motor vehicles has more advantages than disadvantages in overcoming negative externalities. This proves that it is appropriate to impose excise on motor vehicles. Excise has the characteristic of controlling negative externalities, and this characteristic is included in market-based approach policies. Indonesia also already has motor vehicle excise framework. The excise policy recognizes the concept of earmarking tax, which can prove Indonesia’s efforts to align its policies with the global market. In addition, the countries must face some challenges in applying the extensification of excisable goods. Indonesia needs to foresee the consequences of deadweight loss. The design of the earmarking concept must be carefully considered to aim the right target. The state also needs to face resistance from various stakeholders to the discourse of extensification of excisable goods on motor vehicles.