Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pendidikan pemerintah terhadap output pendidikan yang dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan di setiap provinsi dan kab/kota. Studi ini menggunakan data panel dengan metode analisis fixed effect. Data yang digunakan mencakup 32 provinsi dengan periode tahun 2005sampai 2016.Variabel dependen yang digunakan adalah Angka Partisipasi Murni (net enrollment rate) dan Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP) atau pada usia 7-15 tahun. Kontribusi dari studi ini yaitu seberapa besar pengaruh belanja pendidikan pemerintah dan tata  kelola pemerintahan mempengaruhi output pendidikan di Indonesia.

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa belanja pendidikan pemerintah dan tata kelola pemerintahan dapat menurunkan angkaputus sekolah baik pada jenjang SD maupun SMP.Sedangkan belanja pendidikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap enrollment rate SD dan SMP, begitupun dengan tata kelola pemerintah hanya berpengaruh terhadap enrollment rate SMP.

 

---

This study aims to determine the effect of government education spending on educational output which is associated with governance in each province and district.This study uses panel data with fixed effect analysis method. The data used cover 32 provinces with the period from 2005 to 2016. The dependent variable used is the net enrollment rate and the drop out rate in primary and junior secondary education (7-15 year). The contribution of this study is how much influence the government education spending and governance affect the output of education in Indonesia.

The results of this study indicate that government education spending and governance can reduce dropout rates both in elementary and junior secondary levels. While government education expenditures do not affect the enrollment rate of elementary and junior high schools, as well as the governance only affect the enrollment rate of SMP.

 

"

"Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintah sebagai penyedia barang publik, salah satunya pendidikan. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pendidikan di Indonesia belum dapat disimpulkan kaitannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menemukan hasil yang berbeda. Menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia, dengan interval tahun 2002-2011, dilakukan penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap outcome pendidikan yang diwakili oleh angka partisipasi murni SD, SMP dan SMA. Penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal signifikan memengaruhi peningkatan angka partisipasi murni SD, SMP, SMA.

---

Fiscal decentralization can improve efficiency in the implementation of government's duty as provider of public goods, including education. The impact of fiscal decentralization on education outcomes in Indonesia could not be concluded yet as the previous studies have different findings. Using panel data of 33 provinces from 2002-2011, this research is performed to estimates the impact of fiscal decentralization on educational outcomes in Indonesia that can be represented by by primary, middle and high school net enrollment rate. This research finds that fiscal decentralization significantly affect the increase on primary, middle and high school net enrollment rate."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengukur peluang dan tantangan Institusi Universitas Terbuka pada kantor regional Ternate (UPBJJ UT Ternate) melalui ekspektasi siswa SLTA terhadap Perguruan Tinggi. Ekspektasi siswa terhadap perguruan tinggi diukur dengan bauran pemasaran jasa perguruan tinggi yang meliputi produk, harga, tempat, promosi, sumber daya manusia, aktivitas operasional dan sarana dan prasarana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII di kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Barat dengan total sampel sebanyak 461 Siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan model dari Milles dan Michael Huberman dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pada aspek produk, siswa lebih mempertimbangkan perguruan tinggi yang memiliki program studi/jurusan yang diminati oleh siswa 2). Pada aspek harga, siswa lebih mempertimbangkan perguruan tinggi yang menawarkan biaya SPP yang terjangkau 3). Pada aspek tempat, siswa lebih mengharapkan perguruan tinggi yang dekat dengan pusat kota 4). Pada aspek promosi, siswa lebih memilih perguruan tinggi yang melakukan promosi melalui tatap muka langsung di sekolah mereka 5). Pada aspek sumber daya manusia, siswa lebih mengharapkan perguruan tinggi yang memiliki dosen/tutor dengan kualifikasi pendidikan yang kapabel 6). Pada aspek aktivitas operasional, siswa lebih mengharapkan perguruan tinggi yang memiliki program pendaftaran mahasiswa baru yang mudah dan 7). Pada aspek sarana dan prasarana, siswa lebih mengharapkan perguruan tinggi dengan ruang belajar yang nyaman."

"Sejak diresmikan pada 2015, Sustainable Development Goals (SDG’s), pendidikan yang inklusif menjadi prioritas bagi setiap negara diseluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Akan tetapi, 6 tahun paska diresmikan, kondisi inklusivitas pendidikan di seluruh provinsi Indonesia masih jauh dari kata ideal, tak terkecuali Provinsi Papua dan Papua Barat (Kemendikbud, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi belanja pendidikan pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat serta faktor-faktor yang memengaruhi dalam capaian Inklusivitas pendidikan. Penelitian ini menggunakan pooled data yang diambil dari setiap pemerintah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat pada tahun 2015 hingga 2019 dan diolah dengan menggunakan Stochastic Frontier Analysis (SFA). Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat efisiensi teknis daerah secara rata-rata telah mencapai 79% dimana variabel belanja pegawai, barang serta akuntabilitas pemerintah daerah secara signifikan menurunkan capaian inklusivitas pendidikan di daerah. Penelitian ini juga ditemukan bahwa faktor geografis dan demografis seperti Indeks Kesulitan Geografis (IKG), penduduk miskin terbukti menurunkan capaian pendidikan sementara fasilitas pendidikan mampu meningkatkan hal tersebut secara signifikan. Selain hal tersebut, secara komparatif ditemukan bahwa tingkat efisiensi teknis di Provinsi Papua lebih baik dibandingkan Papua Barat. Pada bagian akhir, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah daerah.

---

Since it was inaugurated in 2015, the Sustainable Development Goals (SDGs), inclusive education has become a priority for every country, including Indonesia. However, six years after it was inaugurated, the inclusiveness of Indonesian education is still far from optimal (Kemendikbud., 2019). Using district/municipality data for the provinces of Papua and West Papua and processed using Stochastic Frontier Analysis (SFA), this study will look at the efficiency level of local government spending in increasing education participation in the districts/cities of Papua and West Papua. The study results show that, on average, local governments have lost the technical efficiency of regional education spending by 21% to increase educational inclusiveness in all regions. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap pemenuhan akses pendidikan menengah di Indonesia yang diukur dari perubahan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). BOS SMA/SMK merupakan bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada sekolah SMA/SMK baik negeri maupun swasta dengan tujuan utama untuk membantu pembiayaan operasional sekolah dan diharapkan dapat membebaskan atau meringankan biaya sekolah yang harus ditanggung oleh siswa. Sejak tahun 2017, kewenangan SMA/SMK di Indonesia telah didesentralisasikan kepada pemerintah provinsi. Analisis menggunakan metode Fixed Effect pada data panel 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021. Hasil estimasi menunjukkan bahwa BOS SMA/SMK tidak berpengaruh terhadap perubahan APM SMA/SMK, sedangkan belanja pendidikan pemerintah provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan APM SMA/SMK di Indonesia.

---

This study aims to analyze the effect of School Operational Assistance (Bantuan Operasional Sekolah/BOS) on students’ participation in secondary education at the provincial level in Indonesia as measured by Net Enrollment Rate (NER) for General Senior High School (SMA) and Vocational Senior High Schools (SMK). BOS SMA/SMK is a transfer of funds from the central government to the local government at the provincial level in Indonesia to support the operational activities of public and private schools of SMA/SMK. The primary objective of BOS is to finance school operations to lower or exempt school fees. Since 2017, the authority of SMA/SMK in Indonesia has been decentralized to the provincial governments. The analysis applies a fixed effect method for a panel data set of 34 provinces in Indonesia from 2017 to 2021. The estimation results show that BOS SMA/SMK does not affect the change of NER of SMA/SMK, whereas the provincial government education spending has a positive and significant effect on the change of the SMA/SMK NER in Indonesia."