Sejak diresmikan pada 2015, Sustainable Development Goals (SDG’s), pendidikan yang inklusif menjadi prioritas bagi setiap negara diseluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Akan tetapi, 6 tahun paska diresmikan, kondisi inklusivitas pendidikan di seluruh provinsi Indonesia masih jauh dari kata ideal, tak terkecuali Provinsi Papua dan Papua Barat (Kemendikbud, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi belanja pendidikan pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat serta faktor-faktor yang memengaruhi dalam capaian Inklusivitas pendidikan. Penelitian ini menggunakan pooled data yang diambil dari setiap pemerintah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat pada tahun 2015 hingga 2019 dan diolah dengan menggunakan Stochastic Frontier Analysis (SFA). Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat efisiensi teknis daerah secara rata-rata telah mencapai 79% dimana variabel belanja pegawai, barang serta akuntabilitas pemerintah daerah secara signifikan menurunkan capaian inklusivitas pendidikan di daerah. Penelitian ini juga ditemukan bahwa faktor geografis dan demografis seperti Indeks Kesulitan Geografis (IKG), penduduk miskin terbukti menurunkan capaian pendidikan sementara fasilitas pendidikan mampu meningkatkan hal tersebut secara signifikan. Selain hal tersebut, secara komparatif ditemukan bahwa tingkat efisiensi teknis di Provinsi Papua lebih baik dibandingkan Papua Barat. Pada bagian akhir, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah daerah.
Since it was inaugurated in 2015, the Sustainable Development Goals (SDGs), inclusive education has become a priority for every country, including Indonesia. However, six years after it was inaugurated, the inclusiveness of Indonesian education is still far from optimal (Kemendikbud., 2019). Using district/municipality data for the provinces of Papua and West Papua and processed using Stochastic Frontier Analysis (SFA), this study will look at the efficiency level of local government spending in increasing education participation in the districts/cities of Papua and West Papua. The study results show that, on average, local governments have lost the technical efficiency of regional education spending by 21% to increase educational inclusiveness in all regions.