Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Mengingat perannya yang sangat strategis, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dituntutmampu untuk meningkatkan kinerjanya dengan cara meningkatkan kapabilitas pegawaimelalui proses pembelajaran berkelanjutan sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang terus dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsimengenai proses pembelajaran yang berlangsung di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus; menganalisis hubungan struktur model pembelajaran pegawai yang dibangun dari kemandirian belajar di lingkungan kerja, proses transformasi ke dalam bentuk pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, dan penciptaan inovasi dalam konteks organisasi pembelajar dalam rangka untuk meningkatkan kinerja organisasi; serta menganalisis ada tidaknya perbedaan struktur model pembelajaran pegawai antar unit kantor pajak dan antar kelompok pegawai.

Abstrak :
Pelelangan merupakan salah satu kegiatan paling strategis dalam pengadaan Wilayah Kerja Migas. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadirkan inovasi dalam proses lelang adalah dengan membuat sistem lelang elektronik atau e-auction. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem lelang elektronik (e-auction) dalam pengadaan Wilayah Kerja Migas dengan melihat perubahan proses bisnis yang terjadi setelah penerapan sistem e-auction. Peneliti menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu dimensi motif, sasaran strategis, area fokus, dan stakeholders. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dan penelitian deskriptif, dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat dimensi tersebut e-auction hanya memasuki tahap kedua yaitu tahap transaksi yang menggambarkan bahwa perubahan proses bisnis tidak cukup signifikan karena belum ada perubahan pada core business lelang e- lelang hanya membuat proses lelang menjadi lebih digital. , data dan sistem belum terintegrasi dengan pihak lain, serta regulasi yang masih menghambat. Dari hasil penelitian tersebut, perubahan harus dilakukan pada bisnis inti agar perubahan yang dihasilkan lebih signifikan. ...... The auction is one of the most strategic activities in the procurement of Oil and Gas Work Areas. One of the efforts made by the government to present innovation in the auction process is by creating an electronic auction system or e-auction. This study aims to analyze the electronic auction system (e-auction) in the procurement of Oil and Gas Working Areas by looking at changes in business processes that occur after the application of the e-auction system. Researchers used 4 (four) dimensions, namely dimensions of motives, strategic goals, focus areas, and stakeholders. This research uses a post-positivist approach and descriptive research, by conducting in-depth interviews. The results show that of the four dimensions the e-auction only enters the second stage, namely the transaction stage, which illustrates that changes in business processes are not significant enough because there has been no change in the core business of the e-auction auction, only making the auction process more digital. , data and systems have not been integrated with other parties, and regulations are still hindering. From the results of these studies, changes must be made to the core business so that the resulting changes are more significant.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada penanganan imigran ilegal di Indonesia khususnya dalam bidang keimigrasian yang fokus kepada pencari suaka dan pengungsi pada saat penghentian kerjasama antara Indonesia dan Australia pada akhir tahun 2013. Selain itu, berdasarkan data yang didapatkan, Indonesia masih menghadapi ancaman berupa kedatangan imigran ilegal walaupun Australia telah mengefektifkan kebijakan Operation Sovereign Borders yang menghalau semua imigran ilegal yang mencoba masuk wilayah Australia melalui jalur laut. Penelitian ini menggunakan teori Robbins dalam merumuskan strategi yang terdiri dari analisis internal yang berupa Strengths dan weakness of Organisation dan analisis eksternal yang terdiri dari Threats and opportunities yang ada di lingkungan organisasi. Selanjutnya, peneliti menggunakan variabel-variabel berdasarkan teori Rangkuti melalui proses wawancara terbuka untuk menentukan faktor- faktor internal dan eksternal tersebut, Teknik wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya mengenai permasalahan imigran ilegal kepada empat responden sebagai narasumber yakni Kepala Sub Direktorat kerjasama Asia Timur dan Pasifik, Kepala Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri, Kepala Sub Direktorat Detensi dan Pendeportasian dan Kasi Imigran Ilegal. Setelah mendapatkan variabel faktor internal dan eksternal, peneliti menggunakan matriks EFAS/IFAS berdasarkan teknik analisis SWOT kualitatif untuk mendapatkan alternatif strategi untuk Direkotrat Jenderal Imigrasi. alternatif strategi yang telah tersedia kemudian diseleksi kembali untuk mendapatkan strategi prioritas dengan menggunakan teori Duttweiler yang menetapkan cara- cara menentukan prioritas strategi. Kemudian cara tersebut diaplikasikan berdasarkan teori geopolitik. Hasil analisis menyimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi harus meningkatkan efektivitas dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki terhadap program yang telah berjalan sebelumnya seperti operasi gabungan dengan melibatkan instansi lain (SIPORA) karena ancaman paling potensial berada pada wilayah perairan Indonesia yang menjadi titik rawan masuknya imigran ilegal ke wilayah Indonesia.

---

ABSTRACT
This study focuses on the handling of illegal immigrants in Indonesia, particularly in the field of immigration that focus on refugees and asylum seekers during the discontinuation of the cooperation between Indonesia and Australia at the end of 2013. Moreover, based on the data obtained, Indonesia still faces the threat of illegal immigrants even though Australia has effective policies Sovereign Borders Operation that banishes all illegal immigrants trying to enter Australian territory by sea. This study uses the Robbins theory in formulating a strategy that consists of an internal analysis in the form of Strengths and Weakness of Organisation and external analysis consists of Threats and opportunities that exist within the organization. Furthermore, the researcher uses variables based on Rangkuti?s theory through an open interview process that will determine the internal and the external factors. An in-depth interviewing techniques is conducted to gather information about the deepest problems of illegal immigrants to the four respondents as the guest speaker Deputy Director for East Asia and Pacific cooperation, Deputy Director of International Cooperation, Deputy Director for Detention and Deportation and Illegal Immigrants Head Officer. After getting the internal and external factors, the researchers used the matrix EFAS / IFAS based techniques to obtain qualitative SWOT analysis of alternative strategies for Direkotrat General of Immigration. Alternative strategies available is then selected again to get priority strategy using Duttweiler theory that establishes the ways to determine strategic priorities. Then the method is applied based on the geopolitical theories The results of the analysis concluded that the Directorate General of Immigration should improve effectiveness and maximize infrastructure owned by the program that has been run previously as a joint operation involving other agencies (SIPORA) due to the potential threats in the Indonesian waters which are becoming critical points of entry of illegal immigrants into Indonesian territory.;This study focuses on the handling of illegal immigrants in Indonesia, particularly in the field of immigration that focus on refugees and asylum seekers during the discontinuation of the cooperation between Indonesia and Australia at the end of 2013. Moreover, based on the data obtained, Indonesia still faces the threat of illegal immigrants even though Australia has effective policies Sovereign Borders Operation that banishes all illegal immigrants trying to enter Australian territory by sea. This study uses the Robbins theory in formulating a strategy that consists of an internal analysis in the form of Strengths and Weakness of Organisation and external analysis consists of Threats and opportunities that exist within the organization. Furthermore, the researcher uses variables based on Rangkuti’s theory through an open interview process that will determine the internal and the external factors. An in-depth interviewing techniques is conducted to gather information about the deepest problems of illegal immigrants to the four respondents as the guest speaker Deputy Director for East Asia and Pacific cooperation, Deputy Director of International Cooperation, Deputy Director for Detention and Deportation and Illegal Immigrants Head Officer. After getting the internal and external factors, the researchers used the matrix EFAS / IFAS based techniques to obtain qualitative SWOT analysis of alternative strategies for Direkotrat General of Immigration. Alternative strategies available is then selected again to get priority strategy using Duttweiler theory that establishes the ways to determine strategic priorities. Then the method is applied based on the geopolitical theories The results of the analysis concluded that the Directorate General of Immigration should improve effectiveness and maximize infrastructure owned by the program that has been run previously as a joint operation involving other agencies (SIPORA) due to the potential threats in the Indonesian waters which are becoming critical points of entry of illegal immigrants into Indonesian territory., This study focuses on the handling of illegal immigrants in Indonesia, particularly in the field of immigration that focus on refugees and asylum seekers during the discontinuation of the cooperation between Indonesia and Australia at the end of 2013. Moreover, based on the data obtained, Indonesia still faces the threat of illegal immigrants even though Australia has effective policies Sovereign Borders Operation that banishes all illegal immigrants trying to enter Australian territory by sea. This study uses the Robbins theory in formulating a strategy that consists of an internal analysis in the form of Strengths and Weakness of Organisation and external analysis consists of Threats and opportunities that exist within the organization. Furthermore, the researcher uses variables based on Rangkuti’s theory through an open interview process that will determine the internal and the external factors. An in-depth interviewing techniques is conducted to gather information about the deepest problems of illegal immigrants to the four respondents as the guest speaker Deputy Director for East Asia and Pacific cooperation, Deputy Director of International Cooperation, Deputy Director for Detention and Deportation and Illegal Immigrants Head Officer. After getting the internal and external factors, the researchers used the matrix EFAS / IFAS based techniques to obtain qualitative SWOT analysis of alternative strategies for Direkotrat General of Immigration. Alternative strategies available is then selected again to get priority strategy using Duttweiler theory that establishes the ways to determine strategic priorities. Then the method is applied based on the geopolitical theories The results of the analysis concluded that the Directorate General of Immigration should improve effectiveness and maximize infrastructure owned by the program that has been run previously as a joint operation involving other agencies (SIPORA) due to the potential threats in the Indonesian waters which are becoming critical points of entry of illegal immigrants into Indonesian territory.]

Abstrak :
Memperhatikan signifikansi peran pemeriksaan pajak dan berbagai fenomena yang terkait, sangatlah esensial untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak dan dampaknya terhadap pencapaian hasil pemeriksaan. Kajian literatur menunjukkan bahwa berbagai elemen mempengaruhi tingkat keberhasilan pemeriksaan pajak. Pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung tingkat kepatuhan dan keterbukaan masyarakat akan kebijakan terkait pemeriksaan pajak tercermin dari data capaian atau realisasi pemeriksaan dibandingkan target pemeriksaan dari tahun ke tahun. Dimana trend dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan peningkatan persentase realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari KantorWilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Analisis efektivitas pemeriksaan pajak ini menggunakan Konsep Efektivitas. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak cukup berpengaruh bagi penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang didasarkan pada indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yangjuga dapat dilihat dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak setiap tahun. meskipun ditemukan masalah yang seringkali dialami oleh pemeriksa pajak saat melakukan pemeriksaan pajak diantaranya adalah adanya Wajib Pajak yang bersikap tidak kooperatif dan/atau sulit untuk ditemui guna mengumpulkan data-data terkait kewajiban perpajakannya, khususnya terhadap pemeriksaan khusus untuk menguji kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Rencana dan strategi pemeriksaan pajak yang telah dilakukan sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2022 adalah dengan meningkatkan kualitas pemilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa, meningkatkan kualitas para Fungsional Pemeriksa Pajak, meningkatkan Audit Coverage Ratio (ACR), serta meningkatkan penerimaan pajak dan kegiatan pemeriksaan. Strategi tersebut di atas adalah strategi yang tetap dijalankan meskipun pada tahun 2019-2021 Indonesia terdampak pandemi Covid-19. Maka dari itu Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung ini tetap mampu mengoptimalisasi penerimaan pajak. ......Taking into account the significance of the role of tax audits and various related phenomena, it is essential to understand the factors that influence the effectiveness of tax audits and their impact on achieving audit results. The literature review shows that various elements influence the success rate of tax audits. At the South Sumatra and Bangka Belitung Islands DJP Regional Office, the level of public compliance and openness regarding policies related to tax audits is reflected in data on audit achievements or realization compared to audit targets from year to year. Where the trend from 2019 to 2022 shows an increase in the percentage of realized tax revenues compared to the target. The research uses a post-positivism approach and descriptive research type. Data collection was carried out using in-depth interviews and literature study. The informants in this research consisted of the Regional Office of the Directorate General of Taxes for South Sumatra and the Bangka Belitung Islands. Analysis of the effectiveness of this tax audit uses the Effectiveness Concept. The research results found that the implementation of tax audits had quite an influence on tax revenue at the Regional Office of the Directorate General of Taxes for South Sumatra and the Bangka Belitung Islands, which was based on indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure which can also be seen by the increase in the amount of tax revenue every year. although problems that are often experienced by tax auditors when carrying out tax audits are found, including the existence of Taxpayers who are uncooperative and/or difficult to find in order to collect data related to their tax obligations, especially regarding special audits to test Taxpayer tax compliance. The tax audit plans and strategies that have been carried out from 2017 to 2022 are to improve the quality of the selection of Taxpayers who will be audited, improve the quality of Tax Auditor Functionals, increase the Audit Coverage Ratio (ACR), and increase tax revenues and audit activities. The strategy mentioned above is a strategy that is still being implemented even though in 2019-2021 Indonesia was affected by the Covid-19 pandemic. Therefore, the South Sumatra and Bangka Belitung Islands DJP Regional Office is still able to optimize tax revenues.

Abstrak :
Kredit bermasalah merupakan resiko bisnis yang wajar melekat pada dunia perbankan, tetapi nilai kredit bermasalah yang sangat besar pada skala nasional telah menjadi salah satu sebab melemahnya kondisi perbankan Indonesia. Kondisi perbankan yang lemah merupakan salah satu dari tiga mata rantai penting di dalam lingkaran permasalahan yang membelenggu perekonomian Indonesia selama krisis.

Untuk mernperbaiki kondisi perbankan yang lemah dibutuhkan langkah komprehensif yang tidak hanya mencakup perbaikan kondisi neraca perbankan, tetapi juga neraca dunia usaha dan sistem yang mempengaruhi kedua sektor tersebut, Salah satu sistem dimaksud adalah sistem penyelesaian kredit bermasalah.

Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) adalah bagian dari sistem penyelesaian kredit bennasalah di Indonesia. DJPLN melaksanakan pengurusan kredit bermasalah yang mengandung unsur piutang negara, berdasarkan Undang-undang No.49 Prp tahun 1960. Saat ini DJPLN menangani piutang negara perbankan berupa kredit macet kategori 5 dari bank pemerintah, serta piutang negara non perbankan.

Pada tulisan ini, penulis mengemukakan tugas pengurusan piutang negara perbankan yang dilaksanakan DJPLN, serta potensi penyempumaan dan pemberdayaan lembaga tersebut menuju tugas dan fungsi yang lebih luas dalam sistem penyelesaian kredit bermasalah. Dua sasaran yang diusulkan penulis dalam kajian ini adalah : 1. Sasaran jangka panjang DJPLN untuk menjadi satu-satunya lembaga khusus pengurus kredit bermasalah di Indonesia; dan 2, Sasaran jangka menengah DJPLN untuk mengambil alih tugas pengurusan kredil bermasalah yang merupakan piutang negara di Divisi Asset Management Credit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (AMC-BPPN) pada akhir tahun 2004.

Selain itu, dalam tulisan ini penulis juga mengemukakan kondisi kredit bermasalah dan dampak negatifhya bagi perekonomian Indonesia, skema restrukturisasi perbankan nasional dan restrukturisasi sektor swasta yang sedang dijalankan saat ini, serta lembaga-Iembaga lain yang menangani penyelesaian kredit bermasalah di Indonesia, baik melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi.

Salah satu dari lembaga lain dimaksud adalah Divisi AMC-BPPN. Lembaga ini disajikan sebagai benchmark bagi DJPLN karena tugas dan wewenang yang dijalankan kedua lembaga tersebut memiliki sejumlah persamaan. Kajian atas Divisi AMC-BPPN ini juga terkait langsung dengan kajian atas DJPLN, mengingat sasaran jangka menengah DJPLN yang diajukan dalam tulisan ini didasarkan pada ketentuan tentang masa tugas BPPN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 yang berakhir pada akhir tahun 2004.

Dari hasil analisa diperoleh gambaran bahwa DJPLN memiliki peluang untuk mencapai kedua sasaran sebagaimana tersebut di atas, dengan syarat lembaga tersebut melaksanakan langkah-langkah penyempurnaan organisasi, perluasan wewenang, dan pemberdayaan fimgsi yang dijalankan secara. berkesinambungan.

Pada akhir tulisan ini penulis mengajukan sejumlah saran tentang langkah-langkah yang dapat dilaksanakan DJPLN dalam kerangka penyempuraaan dan pemberdayaan lembaga tersebut untuk mencapai kedua sasaran jangka menengah dan jangka panjang yang diharapkan.