Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pihak asing terhadap Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan penyaluran kredit oleh bank umum konvensional sebelum dan saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. Periode sebelum pandemi mencakup periode waktu Januari 2016 – Februari 2020 dan periode saat pandemi bermula sejak World Health Organization (WHO) mengumumkan Covid-19 sebagai penyakit pandemi dari periode Maret 2020 – Desember 2020. Data menggunakan laporan keuangan yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hasil penelitian ini akan menunjukkan perilaku bank-bank yang mayoritas (>50%) sahamnya dimiliki oleh pihak asing di Indonesia dalam memelihara jumlah LCR sebelum dan saat Pandemi. Penelitian juga akan memberikan gambaran perbandingan perilaku penyaluran kredit antara bank-bank yang mayoritas dimiliki pihak asing tersebut dengan bank domestik, apakah kredit yang disalurkan lebih tinggi atau justru lebih rendah pada kedua periode tersebut. Hal ini berguna untuk menambah informasi bagi para pelaku di industri perbankan Indonesia sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusannya. Selain itu, otoritas regulasi Indonesia juga dapat memanfaatkan informasi tersebut dari perspektif strategis dan kebijakan untuk memantau, mengelola dan mengendalikan intermediasi keuangan dari perspektif makroprudensial. ......Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pihak asing terhadap Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan penyaluran kredit oleh bank umum konvensional sebelum dan saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. Periode sebelum pandemi mencakup periode waktu Januari 2016 – Februari 2020 dan periode saat pandemi bermula sejak World Health Organization (WHO) mengumumkan Covid-19 sebagai penyakit pandemi dari periode Maret 2020 – Desember 2020. Data menggunakan laporan keuangan yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hasil penelitian ini akan menunjukkan perilaku bank-bank yang mayoritas (>50%) sahamnya dimiliki oleh pihak asing di Indonesia dalam memelihara jumlah LCR sebelum dan saat Pandemi. Penelitian juga akan memberikan gambaran perbandingan perilaku penyaluran kredit antara bank-bank yang mayoritas dimiliki pihak asing tersebut dengan bank domestik, apakah kredit yang disalurkan lebih tinggi atau justru lebih rendah pada kedua periode tersebut. Hal ini berguna untuk menambah informasi bagi para pelaku di industri perbankan Indonesia sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusannya. Selain itu, otoritas regulasi Indonesia juga dapat memanfaatkan informasi tersebut dari perspektif strategis dan kebijakan untuk memantau, mengelola dan mengendalikan intermediasi keuangan dari perspektif makroprudensial.

Abstrak :
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis rencana restrukturisasi PT Krakatau Steel yang dijalankan akibat kerugian yang dicatat perusahaan sejak tahun 2012. Metode yang digunakan adalah pemodelan keuangan guna melihat keadaan posisi keuangan dan juga untuk memprediksi kemampuan perusahaan untuk tetap beroperasi di periode yang akan datang. Adapun penentu kesehatan perusahaan dilihat melalui rasio keuangannya yaitu likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Rasio- rasio keuangan dihitung dari hasil proyeksi laporan keuangan perusahaan. Secara spesifik studi ini ingin memperkenalkan loan life coverage ratio (LLCR) sebagai salah satu penentu kemampuan pembayaran utang perusahaan dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan dan data makroekonomi untuk menentukan asumsi dalam proyeksi keuangan perusahaan. Hanya dengan skenario peningkatan kapasitas dan utilisasi 75% perusahaan dapat memiliki LLCR, current ratio, debt capacity, dan struktur keuangan yang sesuai dengan ketentuan minimal perusahaan untuk beroperasi dengan sehat.

---

This research is performed to analyze the impact of debt restructuring of PT Krakatau Steel Tbk that was carried due to losses recorded by the company since 2012. Financial modelling method is used to evaluate company’s financial condition and to forecast company’s competencies to keep operating in the future. The determinants are seen through its financial ratios: liquidity, solvency, activity, and profitability which are calculated from the results of projected company financial reports. Specifically this study also wants to introduce loan life coverage ratio (LLCR) as one of the determinants of a company's debt repayment capability using company's financial statements data and macroeconomic data to determine assumptions for the financial projections. In conclusion, only with a scenario of increasing capacity and utilization of 75% a company can comply with the minimum requirements of the LLCR, current ratio, debt capacity, and financial structure.

Abstrak :
Bank dalam menjalankan pengelolaan likuiditasnya mempunyai potensi keuntungan dan kerugian yang selalu mengikuti. Untuk mengendalikan risiko tersebut perlu suatu proses manajemen risiko yang memadai, mulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko hingga implementasi mitigasi risiko. Pengukuran risiko likuiditas pada BNI yaitu menggunakan Liquidity Coverage Ratio. Penyediaan likuiditas sangat penting untuk mengantisipasi adanya kebutuhan likuiditas sehingga dapat mengcover kewajiban Bank baik dalam kondisi normal maupun krisis. Namun demikian, penyediaan likuiditas tidak boleh tersedia secara berlebihan karena timbul biaya likuiditas yang harus ditanggung oleh Bank. Oleh karena itu, diperlukan penetapan limit biaya pengelolaan likuiditas yang bersedia di tanggung oleh Bank berdasarkan risk appetite dari management serta batas limit maksimum Liquidity Coverage Ratio harus ditetapkan oleh Bank. Penetapan limit tersebut merupakan hal penting dalam proses mitigasi risiko agar pendapatan yang hilang karena adanya penyediaan likuiditas dapat diminimalkan sehingga dapat tercipta peningkatan laba bagi Bank. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan komponen dari Liquidity Coverage Ratio BNI selama 2 Tahun 2015-2016 . Metode dalam penelitian ini secara kuantitatif. Pada kondisi saat ini BNI belum melakukan pengelolaan likuiditas jangka pendeknya secara efektif. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan rata-rata Liquidity Coverage Ratio yang masih tinggi yaitu 267 . Bahkan pernah tertinggi sebesar 389 pada Q4 2015. Regulator menetapkan batas Liquidity Coverage Ratio minimum sebesar 100 . Dengan adanya, penetapan pengelolaan biaya pemeliharaan likuiditas maksimum dan penetapan limit maksimum Liquidity Coverage Ratio diharapkan dapat diimplementasikan oleh BNI sehingga dapat tercipta peningkatan laba bagi Bank.

---

Bank in carrying out liquidity management always followed with potential gains and losses. There should be an adequate risk management process to manage these risks, starting from risk identification, risk measurement to risk mitigation implementation. Liquidity risk measurement in BNI using Liquidity Coverage Ratio. The providing of liquidity is very important to anticipate liquidity needs so as to cover the liabilities of the Bank both in normal and crisis conditions. However, the providing of liquidity should not be available to excess liquidity because there will be costs to be borne by the Bank. Therefore, it is necessary to establish limit liquidity management fee paid by the Bank prepared based on the risk appetite by management as well as the maximum limit of the Liquidity Coverage Ratio must be determined by the Bank. The limit setting process is important in order to mitigate the risk of lost revenue due to the providing of liquidity could be minimized so as to create an increase in profits for the Bank. Data obtained in this study is a component of the Liquidity Coverage Ratio BNI for 2 years 2015 2016 . The method in this research is quantitative. In the current conditions the BNI not do short term liquidity management effectively. This is evident from the results of the calculation of average Liquidity Coverage Ratio are still high at 267 . The highest ever amounted to 389 in Q4 2015. Regulator set a minimum limit of the Liquidity Coverage Ratio at 100 . With the, determination of maximum liquidity management of maintenance costs and maximum limits Liquidity Coverage Ratio is expected to be implemented by the BNI so as to create an increased Bank profitability.

Abstrak :
Tesis ini membahas analisis penghitungan potensi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan dari tahun 2005-2009 dengan menggunakan pendekatan Tabel Input Output Indonesia 2005. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa baik secara total maupun secara sektor (9 (Sembilan) sektor IO) menunjukkan bahwa coverage tax ratio-nya masih dibawah 100 persen. Hal ini menunjukkan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih bisa ditingkatkan. Penelitian ini menyarankan bahwa untuk upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi potensi pajak, DJP sebaiknya menggunakan data BPS baik Statistik BPS maupun hasil Sensus Ekonomi 2006 untuk meng-up date master file data Wajib Pajak.

---

The focus of this study is corporate income tax (CIT) under article 25. The purpose is estimating corporate income tax under article 25 period 2005-2009 using Indonesian Input Output Table year 2005. This research is quantitative descriptive. The study show that tax authority performance should be increasing because the CIT coverage ratio by totally or by 9 sector IO is still under 100 percent. The researcher suggests that to more effective tax effort by using any kind of data from BPS like industrial statistic and the 2006 economic census results to improve tax payers master file.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis kelayakan dari penerbitan obligasi daerah pada Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan analisis SWOT dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan membandingkan antara penerbitan obligasi daerah dan mekanisme pembiayaan internal sebagai alternatif sumber pembiayaan infrastruktur daerah dengan adanya keterbatasan anggaran. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT, yaitu dengan mengkaji peluang, ancaman, kelebihan, dan kekurangan dari penerbitan obligasi daerah sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur daerah dan analisis Debt Servive Coverage Ratio (DSCR), yaitu perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Hasil dari penelitian ini adalah penerbitan obligasi daarah mempunyai potensi yang menarik untuk digunakan sebagai alternatif atau bahkan solusi untuk mengatasi permasalahan akan kurangnya dana pembiayaan pemerintah untuk proyek pembangunan infrastruktur daerah dan hasil dari penelitian ini adalah dan juga Pemda DKI Jakarta dari segi kemampuan keuangan dalam rangka pelunasan kembali pinjaman daerah yang diukur dengan DSCR, dinyatakan mampu memenuhi nilai DSCR yang disyaratkan dengan melebihi batas minimal yang disyaratkan oleh Menkeu.

---

ABSTRACT
This study analyzed the feasibility of issuing bonds in the region of Jakarta Provincial Government to conduct a SWOT analysis and a Debt Service Coverage Ratio (DSCR) and comparing the issuance of local bonds and internal financing mechanisms as an alternative source of financing local infrastructure with a limited budget. The analysis used in this study is a SWOT analysis, which is to assess the opportunities, threats, strengths, and weaknesses of the issuance of municipal bonds as a source of funding regional infrastructure development and analysis Debt Servive Coverage Ratio (DSCR), which is the ratio between the sum of revenue, the area of land and property taxes, natural resource revenues and other parts of the region as well as the general allocation fund net mandatory spending, the sum of principal, interest and other borrowing costs are due. The results of this study are daarah bonds have interesting potential for use as an alternative or even a solution to overcome the problem of the lack of funds for government financing regional infrastructure development projects and the results of this study are the Jakarta Government and also in terms of financial capacity in order repayment loan areas measured by DSCR, DSCR otherwise be able to meet the required value by exceeding the minimum required by the Minister.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji penggunaan trade credit oleh perusahaan-perusahaan yang berada pada keadaan financial distress. Trade credit merupakan sumber pembiayaan jangka pendek yang dapat berguna bagi perusahaan yang mengalami financial distress. Proksi yang digunakan untuk variabel financial distress adalah coverage ratio. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh financial distress terhadap keputusan penggunaan trade credit. Penelitian ini memiliki 3 hipotesis: pertama, perusahaan yang financial distress berpengaruh positif terhadap ratio of trade payable to cost of good sold, kedua, perusahaan yang financial distress berpengaruh positif terhadap ratio of trade payable to equity dan yang ketiga, perusahaan yang financial distress berpengaruh positif terhadap ratio of trade payable to financial debt. Sampel penelitian diambil dari perusahaan-perusahaan non-keuangan yang tercatat di BEI pada periode tahun 2007-2016. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan model estimasi fixed effect model dan random effect. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang mengalami financial distress cenderung meningkatkan penggunaan trade credit. Hal tersebut tercermin dari hasil penelitian yang menunjukkan koefisien positif dan signifikan pada variabel financial distress terhadap ratio of trade payable to cost of good sold dan ratio of trade payable to equity. ......This study examines the use of trade credits by firms that are in a state of financial distress. Trade credit is a short term financing that can be useful for firms in financial distress. The proxy used for financial distress variables is coverage ratio. The purpose of this study is to analyze the effect of financial distress on trade credit. This research has 3 hypotheses first, the firms in financial distress have a positive coefficient on the ratio of trade payable to the cost of good sold, secondly, the firms in financial distress have a positive coefficient on the ratio of trade payable to equity and third, the firms financial distress have a positive coefficient on the ratio of trade payable to financial debt. The study sample was taken from non financial firms listed on the IDX in the period of 2007 2016. The research method is panel data regression by using estimation model of fixed effect model and random effect. This study found that firms in financial distress tend to increase the use of trade credit. This is reflected from the results of research showing the positive and significant coefficients on the variable financial distress on the ratio of trade payable to cost of good sold and the ratio of trade payable to equity.

Abstrak :
Angka target penerimaan perpajakan yang selama ini ditetapkan dalam APBN dinilai sudah tidak memadai lagi ketika pemerintah berupaya keras meningkatkan penerimaan penghitungan angka potensi penerimaan PPh dan income tax coverage ratio (ITCR). Kajian ini menggunakan data hasil Susenas,tabel IO, PDB dan surplus usaha dari BPS. Tahapan penghitungan potensi mencakup penghitungan (1) nilai objek pajak (ii) tax base dan (iii) potensi PPh berdasarkan distribusi lapisan tarif. ITCR dihitung dengan membagi realisasi PPh dalam APBN dengan potensi PPh hasil penghitungan. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa potensi penerimaan PPh tahun 2006 diperkirakan mencapai Rp. 331.9 trilliun dan tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 386.8 trilliun. Angaka ini 55-67 persen lebih tinggi dari angka target penerimaan PPh yang ada dalam APBN. ITCR tahun 2006 mencapai 64.4 persen dan naik menjadi 67.7 persen pada 2007. Hal ini menunjukkan masih ada lebih dari 30 persen potensi penerimaan PPh yang dapat digali dengan cara memperluas wajib pajak melalui kerja sama dengan instansi lain.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh skala optimum belanja pemerintah dibandingkan dengan produk domestik regional bruto (government size) terhadap pertumbuhan ekonomi dan Financial Distress kabupaten dan kota pada Provinsi Maluku. Government size secara intuitif akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terutama daerah timur Indonesia yang tingkat aktivitas ekonominya cenderung rendah. Disaat yang sama, besarnya belanja pemerintah berisiko menimbulkan kerentanan finansial terutama di daerah karena pendapatannya berpotensi tidak mampu menutupi belanja Mandatory dan kewajibannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa government Size tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto(PDRB) per kapita dan kerentanan fiskal kabupaten dan kota pada Provinsi Maluku, namun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,selain itu tingkat kewajiban pemerintah berdampak signifikan terhadap kerentanan fiskal. Namun demikian, penelitian ini juga memperlihatkan pentingnya komposisi belanja pemerintah terutama belanja wajib dalam memberikan dampak kepada ekonomi dan ketahanan keuangan pemerintah daerah

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur secara empiris apakah rasio keuangan, karakteristik obligasi (nilai nominal obligasi, jangka waktu obligasi, ketersediaan jaminan dan sinking fluid, jenis obligasi (callable dan subordinasi, jenis industri), dan kualitas audit laporan keuangan berpengaruh signifikan dalam memprediksi rating obligasi di Indonesia. Rasio keuangan yang digunakan sebagai variabel bebas adalah rasio pencakupan (terdiri dari rasio cakupan bunga (EDIT interest coverage ratio), EBITDA interest coverage ratio, fixed charge coverage ratio); rasio hutang (berupa rasio hutang terhadap ekuitas, rasio hutang jangka panjang terhadap total kapitalisasi, rasio total hutang terhadap total kapitalisasi); rasio likuiditas (rasio lancar, rasio uji cepat); rasio profitabilitas (rasio pengembalian aktiva, pretax return on permanent capital, rasio pendapatan dari operasi terhadap total penjualan); rasio arus kas terhadap hutang (rasio arus kas terhadap kewajiban tidak lancar, rasio arus kas terhadap total kewajiban, rasio dana dari operasi perusahaan terhadap total kewajiban, free operating cash flow to total debt); rasio efisiensi (rasio perputaran aktiva, rasio perputaran piutang); ukuran asset perusahaan, volatilitas laba, volatilitas arus kas operasi dan volatilitas rasio pengembalian aktiva. Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik regresi ordered probit model. Model ini digunakan karena secara teoritis merupakan metode yang paling tepat digunakan sesuai dengan karakteristik variabel depended (yaitu rating obligasi) yang merupakan variabel yang mempunyai skala ordinal. Artinya kategori dalam skala tersebut selain berfungsi sebagai skala nominal (pembeda) juga menunjukkan urutan/peringkat, di mana jarak antar peringkat tersebut tidak harus sama. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel bebas berupa rasio keuangan yang berpengaruh dalam memprediksi rating obligasi adalah ukuran asset (ASSET), rasio lancar (CR), rasio hutang terhadap ekuitas (DER), rasio cakupan bunga (EBITCov), rasio arus kas dari operasi perusahaan terhadap total kewajiban (FOPD), volatilitas laba (KoefLaba), rasio hutang jangka panjang terhadap total kapitalisasi (LDCR), rasio uji cepat (QR), dan perputaran piutang (RTO). Variabel bebas berupa karakteristik obligasi yang berpengaruh terhadap rating obligasi adalah variabel ketersediaan jaminan (JAMN), ketersediaan sinking fund (SINK) dan jenis industri. Sedangkan kualitas audit laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap rating obligasi. Ketepatan prediksi rating obligasi dengan menggunakan model ordered probit dalam penelitian ini adalah sebesar 61,80% (55 obligasi dari jumlah observasi sebanyak 89 obligasi). Namun, apabila dilakukan toleransi ketidaktepatan prediksi sebesar 1 peringkat maka besarnya % ketepatan prediksi rating obligasi dalam penelitian ini adalah 85,39% (76 obligasi dari jumlah observasi sebanyak 89 obligasi). Dengan demikian dapat disimpulkan penggunan rasio keuangan dan karakteristik obligasi untuk prediksi rating obligasi melalui orderdered probit model ini dapat menghasilkan prediksi rating obligasi yang mempunyai tingkat ketepatan prediksi yang cukup tinggi.

Abstrak :
Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sendiri daerahnya termasuk keuangannya. Penerimaan PAD dan DAU yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai merupakan masalah yang umum terjadi di sebagian besar daerah termasuk kota Bekasi. Akibatnya banyak pembangunan fasilitas publik yang terhambat. Untuk itu pemerintah daerah harus mulai mencari altematif pendanaan agar pembangunan dapat berjalan lancar. Salah satu alternatif tersebut adalah pinjaman. Karya akhir ini bertujuan untuk menilai kemampuan APBD kota Bekasi dalam melakukan pinjaman dan memberikan petunjuk kepada pemerintah daerah bagaimana mengelola pinjaman tersebut dengan baik. Dari perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) diketahui bahwa pemerintah kota Bekasi mampu melakukan pinjaman dalam jumlah yang cukup signifikan. Dalam karya akhir ini disajikan tiga simulasi pembayaran pokok dan bunga dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dari simulasi tersebut, penulis memberikan saran agar pemerintah kota Bekasi memilih jangka waktu pembayaran maksimum agar beban keuangan di tahun-tahun pertama pinjaman tidak terlalu berat. Sedangkan untuk mengelola pinjaman daerah dengan baik, pemerintah daerah tidak boleti melupakan transparansi dan akuntabilitas. Caranya adalah dengan selalu membuat laporan secara berkala tentang perkembangan posisi pinjaman daerah dan perkembangan pelaksanaan proyek. Laporan harus dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu audit terhadap pinjaman tersebut harus dilakukan setidaknya setahun sekali oleh auditor eksternal.