Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sendiri daerahnya termasuk keuangannya. Penerimaan PAD dan DAU yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai merupakan masalah yang umum terjadi di sebagian besar daerah termasuk kota Bekasi. Akibatnya banyak pembangunan fasilitas publik yang terhambat. Untuk itu pemerintah daerah harus mulai mencari altematif pendanaan agar pembangunan dapat berjalan lancar. Salah satu alternatif tersebut adalah pinjaman. Karya akhir ini bertujuan untuk menilai kemampuan APBD kota Bekasi dalam melakukan pinjaman dan memberikan petunjuk kepada pemerintah daerah bagaimana mengelola pinjaman tersebut dengan baik.Dari perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) diketahui bahwa pemerintah kota Bekasi mampu melakukan pinjaman dalam jumlah yang cukup signifikan. Dalam karya akhir ini disajikan tiga simulasi pembayaran pokok dan bunga dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dari simulasi tersebut, penulis memberikan saran agar pemerintah kota Bekasi memilih jangka waktu pembayaran maksimum agar beban keuangan di tahun-tahun pertama pinjaman tidak terlalu berat.Sedangkan untuk mengelola pinjaman daerah dengan baik, pemerintah daerah tidak boleti melupakan transparansi dan akuntabilitas. Caranya adalah dengan selalu membuat laporan secara berkala tentang perkembangan posisi pinjaman daerah dan perkembangan pelaksanaan proyek. Laporan harus dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu audit terhadap pinjaman tersebut harus dilakukan setidaknya setahun sekali oleh auditor eksternal.