Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia merupakan negera dengan penerimaan terbesar dari pajak, salah satunya pajak atas orang pribadi maka dari pada itu Compliance Risk Management diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak pada September 2019 dengan tujuan meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak berbasis risiko yang merupakan reformasi perpajakan dalam membangun profil kepatuhan yang lebih baik.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Compliance Risk Management di Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Jakarta dengan mengunakan teori Mazmanian dan Sabatier dan menganalisis strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam mensukseskan penerapan Compliance Risk Management di Jakarta. Peneliti mengunakan metode kualitatif serta mengadopsi paradigma pos-positivisme. Berdasarkan hasil analisis melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara mendalam dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Compliance Risk Management. lmplementasi Compliance Risk Management dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani Wajib Pajak dengan lebih adil dan transparan, manajemen sumber daya menjadi lebih efektif dan lebih efisien sehingga pada akhirnya akan mewujudkan paradigma kepatuhan yang baru bagi Direktorat Jenderal Pajak yaitu kepatuhan yang berkelanjutan bahwa implementasi Compliance Risk Management yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kinerja staf Account Receivable yang ada di Kantor Pelayanan Pajak  dalam menentukan risiko, kekurangan pada implementasi ini adalah kurangnya staf di unit Compliance Risk Management dalam menyusun logaritma sistem yang lebih efektif. Hasil penelitian terkait strategi yang dilakukan dalam mensukseskan penerapan yaitu Direktorat Jenderal Pajak Unit Compliance Risk Management melakukan percepatan persebaran sosialisasi dengan sistem shareknowledge yaitu dengan cara mengambil sampel dari masing – masing Kantor Pelayanan Pajak sebagai responen yang nantinya akan dibagikan ke seluruh staf terkait di unit masing -  masing, selain itu juga dengan menanamkan visi dan misi perubahan paradigma di seluruh Direktorat Jenderal Pajak. Namun kekurangan dari hal ini adalah tidak adanya mandatori sehingga masih ada beberapa staf yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan share knowledge.

---

Indonesia is the country with the largest tax revenues, one of which is tax on individuals, so Compliance Risk Management was implemented at the Directorate General of Taxes in September 2019 with the aim of increasing supervision of risk-based taxpayer compliance, which is tax reform in building a better compliance profile. The purpose of this study is to analyze the implementation of Compliance Risk Management at the Directorate General of Taxes in increasing taxpayer compliance in Jakarta by using Mazmanian and Sabatier theory and analyzing the Directorate General of Tax's strategy in the successful implementation of Compliance Risk Management in Jakarta. Researchers used qualitative methods and adopted the positivism paradigm. Based on the results of the analysis through data collection conducted using literature studies and in-depth interviews with informants, it can be concluded that with the Compliance Risk Management. Implementation of Compliance Risk Management can help the Directorate General of Taxes to handle Taxpayers more equitably and transparently, resource management becomes more effective and more efficient so that in the end it will realize a new compliance paradigm for the Directorate General of Taxes namely sustainable compliance that implements Compliance Risk Management conducted at the Directorate General of Taxes can improve the performance of Account Receivable staff in the Tax Service Office in determining risk, the lack of this implementation is the lack of staff in the Compliance Risk Management unit in developing a more effective system logarithm. The results of the research related to the strategy carried out in the successful implementation of the Directorate General of Tax Compliance Risk Management Unit accelerate the dissemination of information dissemination using the shareknowledge system by taking samples from each Tax Service Office as a response that will later be shared with all relevant staff in each unit - respectively, but also by instilling a vision and mission of paradigm shift in the entire Directorate General of Taxes. But the drawback of this is the absence of a mandatory so there are still some staff who do not carry out their obligations in conducting knowledge sharing.

Abstrak :
Untuk mempermudah mencapai tujuan strategisnya, DJP mengeluarkan surat edaran yang berisi panduan penggunaan CRM (Compliance Risk Management) pada administrasi perpajakan di Indonesia pada tahun 2019. Surat edaran tersebut mendorong penggunaan CRM pada beberapa fungsi perpajakan. Pada tahun 2021, DJP memperbaharui surat edaran tersebut dengan menambahkan penggunaan business intelligence (BI) dengan harapan dapat meringankan masalah yang sangat umum pada perpajakan, yaitu kepatuhan. Penelitian ini dibuat untuk mengevaluasi apakah CRM yang telah dibantu dengan BI mampu meningkatkan kepatuhan materiil wajib pajak. Penelitian ini berbentuk studi kasus kualitatif yang akan mengevaluasi fungsi pemeriksaan dan pengawasan. Sumber data didapatkan dari wawancara dengan praktisi yang memiliki keahlian dan telah mengalami langsung penggunaan CRM di lapangan. Selain itu, data berupa beberapa gambar dan grafik juga didapatkan untuk melengkapi penelitian. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, namun data juga didapatkan dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada langsung dibawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur (single-embedded type). Dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan kerangka evaluasi kebijakan publik William Dunn yang diantaranya mengevaluasi efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan kelayakan. Penelitian ini menampilkan pandangan-pandangan para pelaksana fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam menjalankan tugasnya di lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan dari evaluasi CRM di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur. Penelitian ini juga mengungkap beberapa saran dari pelaksana fungsi pemeriksaan dan pengawasan mengenai harapan dan perkembangan CRM di masa depan. Penelitian ini bersifat subjektif sehingga membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan instrumen penelitian lain atau melakukan penelitian dengan pendekatan penelitian lain untuk mendapatkan pandangan yang berbeda dan lebih objektif. ......To achieve the organization’s strategic objectives, the Directorate General of Taxation (DGT) issued a Compliance Risk Management (CRM) guidance for tax administration in 2019. The guidance encourages CRM application on several taxation functions. In 2021, the DGT renewed the CRM guidance by adding a business intelligence application to lighten one of the most common issues in taxation, namely, compliance. This research is conducted to evaluate if CRM, with business intelligence support, manages to increase taxpayer compliance. This is a qualitative case study research evaluating supervisory and inspection functions. Data sources were obtained through interviews with experienced practitioners. Furthermore, pictures were also obtained as a complementary to the research. This research was conducted at East Jakarta’s DGT Regional Office, however, some data were also obtained from several small taxpayer offices directly under East Jakarta’s DGT Regional Office (single-embedded type case study). The evaluation was conducted using William Dunn’s policy evaluation criteria, namely, Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Appropriateness. This research displays supervision and inspection function tax officers’ view on CRM’s impact on their tasks, concluding CRM’s evaluation on East Jakarta’s Regional Office. This research will also reveal some suggestions/recommendations from the informants concerning future CRM progression. As qualitative research is subjective, the next researcher is suggested to try another research method to gain wider insights and produce a more objective result.

Abstrak :
Penerapan sistem self-assessment pajak memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang.  Untuk mencapai hasil yang optimal, penerapan sistem ini sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan dari para wajib pajak. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dengan mendesain Compliance Risk Management (CRM) dalam rangka pemeriksaan wajib pajak. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berperan dalam penerapan kebijakan pajak di Indonesia dan di DKI Jakarta. Studi ini menemukan bahwa: (1) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan kebijakan Compliance Risk Management sejak tahun 2019 mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak serta mengurangi biaya pemungutan; (2) Pengawasan dan pemeriksaan fokus pada wajib pajak yang tidak patuh yang sudah dilakukan analisa menggunakan analisis prioritas berdasarkan “big data analytics” dengan pengolahan data menggunakan alogaritma machine learning melalui aplikasi approweb; (3) Bapenda belum memiliki kebijakan compliance risk management fungsi pemeriksaan dan profil resiko kepatuhan wajib pajak, sehingga belum tercapainya tingkat kepatuhan yang tinggi atas wajib pajak restoran; (4) Bapenda belum memiliki payung hukum keterbukaan informasi perpajakan dengan pihak ke tiga sehingga belum adanya integrasi data yang memudahkan fiskus dalam rengka pengawasan wajib pajak. Selain itu disarankan agar Bapenda membuat aturan mengenai kebijakan kepatuhan Compliance Risk Management Fungsi Pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. ......The implementation of tax self-assessment system gives full trust to taxpayers to calculate, pay, and report their tax payables. To achieve optimal results, the implementation of this system is largely determined by the level of compliance of the taxpayers. This study aims to increase the level of compliance of restaurant taxpayers by designing Compliance Risk Management (CRM) in auditing taxpayers. This study uses a qualitative approach by conducting interviews with informants who play a role in the implementation of tax policy in Indonesia and in DKI Jakarta. This study found that: (1) the Directorate General of Taxes (DGT) through Compliance Risk Management policy since 2019 was able to increase taxpayer compliance and tax revenue and reduce collection costs; (2) Supervision and audit focus on non-compliant taxpayers who have been analyzed based on “big data analytics” by processing data using machine learning algorithms through the approweb application; (3) Bapenda does not yet have a compliance risk management policy for the audit function and compliance risk profile of taxpayer, so that a high level of compliance has not yet achieved for restaurant taxpayers; (4) Bapenda does not yet have a legal protection for tax information disclosure with third parties, so that there is no data integration that makes it easier for the tax authorities to supervise taxpayers. In addition, it is recommended that Bapenda make rules regarding the Compliance Risk Management Compliance Policy for the Audit Function in order to improve restaurant taxpayer compliance.

Abstrak :
Penerapan sistem self-assessment pajak memberi kepercayaan penuh dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Untuk mencapai hasil yang optimal, penerapan sistem ini sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan dari para wajib pajak. Kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti teknologi, sumber daya dan keterampilan, kerangka kerja legislatif di mana badan penerimaan beroperasi, tujuan dan strategi organisasi, dan sikap masyarakat terhadap kepatuhan pajak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dengan kebijakan Compliance Risk Management(CRM) berbasis machine learning. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berperan dalam penerapan kebijakan pajak di Indonesia. Hasil penelitian dari studi ini adalah pentingnya kebijakan CRM berbasis Machine Learning yang pada prinsipnya bahwa setiap wajib pajak tidak dapat diperlakukan sama, sehingga diperlukannya keputusan untuk memilih wajib pajak yang diperiksa harus didasarkan pada justifikasi yang rasional berdasarkan tingkat risiko. Otoritas pajak perlu fokus dalam pemanfatan big data analyticsdengan alogaritma machine learningsebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan, dan membantu memprediksi pola wajib pajak yang berpotensi menggelapkan pajak dan yang taat membayar pajak, dan dapat digunakan untuk mengurangi risikosebelum terjadi.

Abstrak :
Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia yang dapat dilihat dari tax ratio, menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemerintah. Di tahun 2020, pemerintah Indonesia melalui DJP menggagas dan menerapkan kebijakan pre-populated tax return dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Skripsi ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana evaluasi dari penerapan kebijakan ini melalui tiga kriteria, yaitu tungkat kepatuhan, beban Wajib Pajak, dan efisiensi dengan menggunakan site penelitian yaitu KPP Wajib Pajak Besar Tiga. Selain itu, skripsi ini juga ditujukan untuk mengetahui penerapan kebijakan pre-populated tax return di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil evaluasi di KPP Wajib Pajak Besar Tiga dapat memperlihatkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat terhadap tingkat kepatuhan pajak, dapat meringankan beban Wajib Pajak, dan dapat memberikan efisiensi terhadap biaya yang dikeluarkan KPP Wajib Pajak Besar Tiga. Jika dibandingkan dengan penerapannya di negara lain, masih terdapat banyak kekurangan yang harus diatasi oleh Indonesia melalui DJP agar penerapan kebijakan ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat dengan maksimal. ......The low level of tax compliance in Indonesia that can be seen the tax ratio is a problem that must be overcome by the government. In 2020, Indonesian government through the Directorate General of Taxes (DGT) initiates and implements pre-populated tax return policies for Value Added Tax return. This thesis is intended to find out how the evaluation results from the implementation of this policy through three criteria, namely the level of compliance, the burden of the taxpayer, and efficiency by using LTO 3 as the research site. In addition, this thesis is also intended to determine the implementation of the pre-populated tax return policy in Indonesia when compared to other countries. This study used a qualitative approach, data collection through literature studies and in-depth interviews. The results of the evaluation at LTO 3 can show that this policy can provide benefits to the level of tax compliance, can ease the burden of the Taxpayer, and can provide efficiency to the costs incurred by LTO 3. When compared with its implementation in other countries, there are still many shortcomings that must be overcome by the Indonesian government through the DGT so that the implementation of this policy can run better and can provide maximum benefits.