Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kesesuaian biaya dalam proses pembangunan Gedung bertingkat tinggi, menjadi salah satu kriteria keberhasilan suatu proyek konstruksi. Namun, masalah utama yang sering dihadapi oleh Sebagian besar proyek konstruksi terkait dengan terjadinya pembengkakkan biaya (Cost Overrun). Quantity Surveyor sebagai salah satu profesi yang terlibat dalam proyek konstuksi, memiliki peran penting yaitu sebagai perencana dan pengendali biaya dari tahap pra-konstruksi, tahap konstruksi, hingga tahap pasca-konstruksi belum sepenuhnya berperan dalam proyek-proyek konstruksi, khususnya di Indonesia. Dibandingkan dengan standar kompetensi internasional QS antara lain Australian Institute of Quantity Surveyor (AIQS), terdapat beberapa kompetensi QS yang belum ada pada Standar Kompetensi QS di Indonesia (SKKNI). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengevaluasi standar kompetensi QS di Indonesia (SKKNI) melalui identifikasi gap kompetensi, dan risiko-risiko dari kompetensi tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya cost overrun. Dengan adanya strategi peningkatan kompetensi QS di Indonesia, diharapkan mampu untuk mengurangi terjadinya cost overrun dalam proyek konstruksi. ......The Suitability of costs in the process of constructing high-rise buildings is one of the criteria for the success of a construction project. However, the main problem that is often faced by most construction projects is related to the occurrence of cost overruns. Quantity Surveyor as one of the professions involved in construction projects, has an important role, as a cost planner and cost controller from the pre-construction stage, construction stage, to post-construction stage, but has not fully played a role in construction projects, especially in Indonesia. Compared to international Quantity Surveyor competency standard, including Australian Institute of Quantity Surveyor (AIQS), there are several Quantity Surveyor competencies that are not covered in the Quantity Surveyor Competency Standard in Indonesia (SKKNI). Through the identification of competency gaps and the risk of these competencies that can lead to cost overruns. With the improvement strategies of Quantity Surveyor competencies in Indonesia, hope that it will be able to reduce the occurrence of cost overruns in construction projects.

Abstrak :
Aspek sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek yang paling penting untuk dikelola karena merupakan penggerak pengamanan infomasi. Penelitian ini membahas tentang desain perencanaan peningkatan kompetensi SDM keamanan informasi berdasarkan Kamus Kompetensi Teknis Keamanan Siber Dan Persandian yang disusun oleh BSSN sebagai standar kompetensi keamanan siber sesuai dengan karakteristik tugas jabatan di Pemda. Desain perencaan ini diterapkan pada Pemda XYZ. Data profil kompetensi diperoleh dari asesmen melalui wawancara terhadap 5 personil Pemda XYZ yang bertugas dalam area pengamanan informasi. Hasil asesmen ini kemudian dibandingkan dengan standar kompetensi yang ideal sehingga diperoleh data kesenjangan kompetensi dari setiap personil. Hasil dari penerapan desain perencaan pada Pemda XYZ, terdapat 15 unit kompetensi yang ideal dimiliki oleh personil Pemda XYZ dari total 33 unit kompetensi keamanan siber. dari 15 unit kompetensi tersebut, 5 kompetensi diidentifikasi sudah dimiliki, sehingga masih terdapat kebutuhan sebanyak 10 unit kompetensi yang perlu dipenuhi. Dari aspek kebutuhan jabatan fungsional, dibutuhkan 5 jabatan fungsional dibidang keamanan informasi, 3 personil pada level 2 (Pertama), 1 personil pada level 3 (Muda) dan 1 Personil pada level 4 (Madya). Hasil penelitia ini juga memberikan rekomendasi prioritas pelatihan untuk setiap personil. Pada akhir penelitian dilakukan validasi kepada 5 (lima) orang narasumber sesuai dengan indikator validasi yang telah ditetapkan. ......The aspect of human resources (HR) is the most important aspect to manage because it is the driving for information security. This study discusses the planning design for increasing the competence of information security human resources based on the Technical Competency Dictionary for Cyber Security and Encryption compiled by the BSSN as a cyber security competency standard in accordance with the characteristics of job assignments in the Regional Government. This planning design is applied to the Local Government of XYZ. Competency profile data was obtained from an assessment through interviews with 5 Local Government of XYZ personnel who served in the area of information security. The results of this assessment are then compared with the ideal standard of competency in order to obtain competency gap data for each personnel. As a result of implementing the planning design at the Local Government of XYZ, there are 15 competency units that are ideally owned by Local Government of XYZ personnel out of a total of 33 cyber security competency units. of the 15 competency units, 5 competencies are identified as already owned, so there is still a need for as many as 10 competency units that need to be fulfilled. From the aspect of functional position requirements, 5 functional positions are needed in the field of information security, 3 personnel at level 2 (First), 1 personnel at level 3 (Junior) and 1 Personnel at level 4 (Madya). The results of this study also provide training priority recommendations for each personnel. At the end of the study, 5 (five) resource persons were validated according to the established validation indicators.

Abstrak :
Otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, memberikan warna tersendiri pada dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah masuknya kesehatan ke dalam kelompok urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Seolah berupaya menjawab tantangan tersebut, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Lampirannya menyatakan bahwa salah satu kewenangan pemerintah pusat adalah menetapkan stadar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang salah satunya adalah Kepala Dinas Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji gambaran implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya terkait penyusunan standar kompetensi teknis Kepala Dinas Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Pusat Pelatihan SDMK. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih. Hasilnya menunjukkan bahwa penyusunan standar kompetensi teknis Kepala Dinas telah dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan SDMK namun belum maksimal karena belum menghasilkan rumusan baku yang disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan meskipun telah menghabiskan waktu yang relatif lebih lama dari yang sewajarnya. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kemampuan para pelaksana kebijakan dalam menyusun standar kompetensi teknis yang efektif.  Selain itu, bervariasinya struktur Dinas Kesehatan di berbagai daerah serta sulitnya koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan unit-unit program di lingkungan Kementerian Kesehatan juga menjadi kendala. Hasil penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan kapasitas pelaksana penyusunan standar kompetensi teknis Kepala Dinas Kesehatan. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga perlu berani mengambil ketegasan dalam memutuskan hasil konsensus sehingga dapat segera menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur standar kompetensi teknis Kepala Dinas Kesehatan. ......Regional autonomy which gives authority to local governments to regulate their own regions, gives its own color to the dynamics of governance. One of the highlights is the entry of health into concurrent government affairs groups. As if trying to answer this challenge, Law 23 of 2014 concerning Local Government in its Attachment states that one of the central government's authorities is to establish the level of technical competence and certification of implementing government affairs in the health sector, one of which is the Head of the Health Office. This research is a qualitative descriptive study that aims to examine the description of the implementation of the mandate of Law Number 23 Year 2014 specifically related to the preparation of the technical competency standards of the Head of the Health Office organized by the Ministry of Health through the HRH Training Center. Data collection is done through in-depth interviews with selected informants. The results show that the formulation of the technical competency standards of the Head of the Service has been carried out by the HRH Training Center but has not been maximized because it has not produced a standard formula that has been ratified in the form of a Minister of Health Regulation even though it has spent relatively longer than normal. The main obstacle faced is the lack of understanding and ability of policy implementers in developing effective technical competency standards. In addition, the varied structure of the Health Office in various regions and the difficulty in coordinating with the Health Office and program units within the Ministry of Health are also obstacles. The results of this study recommend that there be capacity building for implementing compilation of technical competency standards of the Head of the Health Office. In addition, the Ministry of Health also needs to be brave enough to take firmness in deciding the results of consensus so that it can immediately issue a Regulation of the Minister of Health that regulates the technical competency standards of the Head of the Health Office.