Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar Belakang: Sistem remunerasi bagi pegawai RSUD Tebet telah ditetapkan sejak tahun 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tebet, mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 51 Tahun 2021. Kebijakan remunerasi ini diantaranya bertujuan agar terjadi peningkatan kualitas kinerja bagi pegawai. Penerapan kebijakan remunerasi ini  belum memberikan dampak yang signifikan dari capaian kinerja pegawainya, khususnya pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Banyak PNS tampak kurang peduli dan ada juga yang menyatakan kurang transparan sistem dan perhitungan remunerasi di RSUD Tebet. Metode: Penelitian ini adalah studi kasus menggunakan desain kualitatif yang mengangkat tema tentang pelaksanaan kebijakan sistem remunerasi di RSUD Tebet. Telaah dokumen kebijakan dan wawancara mendalam dilakukan termasuk melibatkan sembilan (9) informan kunci. Lokasi penelitian terletak di lingkungan DKI Jakarta dengan status kelas C. Hasil: Transmisi komunikasi dan kejelasan sistem remunerasi di RSUD Tebet sudah dilaksanakan tetapi belum optimal, sehingga menghambat pemahaman tentang perhitungan formula remunerasi khususnya bagi PNS. Dalam pelaksanaan sistem remunerasi, keterbatasan sumber daya pengelola data, baik secara kuantitas dan kualitas dirasakan sudah cukup walau masih membutuhkan peningkatan substansi melalui pelatihan dan/atau sosialisasi perhitungan yang lebih komprehensif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem remunerasi yang dijalankan di RSUD Tebet saat ini mengkondisikan PNS berada di zona nyaman karena insentif belum memasukkan variable kinerja dan kompleksitas pekerjaan dalam formula remunerasi. Kendati demikian, pegawai PNS siap memberikan dukungan untuk peningkatan pendapatan  RSUD yang juga akan menjadi dasar besarnya remunerasi. Dalam mendukung implementasi sistem remunerasi di RSUD Tebet, ketersediaan SOP serta regulasi yang berkaitan dengan kebijakan masih harus di integrasikan untuk menghindari bureaucratic fragmentation. Kesimpulan: Komunikasi adalah hal terpenting dalam implementasi kebijakan remunerasi di RSUD Tebet, sehingga proses perhitungan remunerasi dapat dijelaskan secara transparan kepada para PNS. Kedepan, dibutuhkan perbaikan terhadap sistem pemberian insentif kepada seluruh pegawai dengan menerapkan insentif berbasis kinerja agar tercapai rasa keadilan dan kelayakan remunerasi bagi pegawai dan dapat memacu motivasi dan kinerja pegawai menjadi lebih baik. ......Background: In 2022, RSUD Tebet, a class C Regional General Hospitals in DKI Jakarta, implemented a remuneration system for its workforce following the guidelines set in DKI Governor Regulation Nomor 51 of 2021. Contrary to the aim of this policy, the adoption of this remuneration system did not yield substantial enhancement in employee performance quality, particularly among civil servants. Some civil servants appeared disinterested, highlighting a lack of transparency in the remuneration process at RSUD Tebet. Employing a qualitative approach, this study examines how the 2022 implementation of this remuneration system policy at RSUD Tebet using the policy implementation theory by Edward III (1980). Methods: Researchers analyzed the implementation of the remuneration system policy by reviewing documents and conducting in-depth interviews with nine informants from RSUD Tebet, all within the framework of Edward III (1980)’s policy implementation theory. Results: The outcomes of this qualitative study underscored that communication transmission and clarity surrounding the remuneration system at RSUD Tebet fell short of optimazation, thus hindering transparency. While the data management resources for the remuneration system's implementation were adequate in quantity, there was a noticeable need for improvements in training and/or the dissemination of more comprehensive calculation methodologies. Furthermore, it was revealed that the remuneration system in place at RSUD Tebet tended to maintain civil servants within their comfort zones, as the incentives failed to assess performance variables and the intricacy of job roles in the remuneration formula. Nevertheless, civil servants were inclined to support revenue generation, as it is directly correlated with the extent of remuneration obtained. The study also highlighted the necessity of integrating operational standards and regulations related to the policy, with the objective of preventing bureaucratic fragmentation and reinforcing the implementation of the remuneration system at RSUD Tebet. Conclusion: Effective communication emerged as a central theme to ensure the successful implementation of the remuneration policy at RSUD Tebet. Transparent articulation of remuneration calculations is pivotal to engage civil servants. Moving forward, it is imperative to improve the incentive distribution system for all employees, incorporating performance-based mechanisms to cultivate a sense of equity and appropriateness in remuneration. Such reforms can ignite employee motivation and subsequently drive enhanced performance levels.

Abstrak :
Pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemilu tahun 2019 tercatat sebanyak 990 kasus dengan mayoritas kasus tidak memisahkan pribadi dan jabatan PNS. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelanggaran netralitas ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan bahan kepustakaan berupa data sekunder dengan studi dokumen. Tipologi dari penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah deskriptif analisis. Metode analisis terhadap data menggunakan metode analisis kualitatif. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS mengatur netralitas lebih luas hingga tidak memisahkan pribadi dan jabatan PNS dibandingkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengaturan tersebut dibuktikan dengan kasus PNS Kota Malang dan PNS Kabupaten Cianjur. Pengaturan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penegakan oleh institusi terkait netralitas PNS terlihat mencampuradukkan pribadi PNS dengan jabatannya sebagai birokrat. Pengaturan netralitas terkait Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Penerapan sanksi pelanggaran netralitas ASN diterapkan berdasarkan kasus PNS Kota Malang dan PNS Kabupaten Cianjur. Instansi penegak netralitas, seperti BKN, Bawaslu, dan KASN memiliki perannya masing-masing.

---

Violation of the neutrality of Civil Servants (PNS) in the 2019 Election was recorded as many as 990 cases with the majority of cases not separating the personal and civil servant positions. This study aims to describe and analyze violations of ASN neutrality based on statutory regulations. The research method used in this study is a normative legal research method with literature material in the form of secondary data with document studies. The typology of this research by its nature is descriptive analysis. The method of analysis of data uses qualitative analysis methods. Law No. 7 of 2017 concerning Elections and Government Regulation No. 53 of 2010 concerning the Discipline of Civil Servants regulates broader neutrality so that they do not separate civil servants and positions compared to Law No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. This arrangement is proven by the case of Malang City Civil Servants and Cianjur Regency Civil Servants. Arrangements based on laws and regulations by institutions related to the neutrality of civil servants seem to confuse civil servants with their positions as bureaucrats. The neutrality arrangement related to Civil Servants (PNS) is contained in Law No. 5 of 2014, Law No. 30 of 2014, and Law No. 7 of 2017. The application of ASN neutrality violation sanctions is applied based on the case of Malang City Civil Servants and Cianjur Regency Civil Servants. The neutrality enforcement agencies, such as BKN, Bawaslu, and KASN have their respective roles.

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mereformasi birokrasi yaitu dengan pelaksanaan kebijakan moratorium penerimaan CPNS di Pemprov DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deksriptif. Teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan moratorium penerimaan CPNS ini kurang berjalan lancar secara teknis. Kemudian secara substantif belum ada jaminan bahwa perbaikan ini telah berhasil memberikan hasil yang signifikan dalam perbaikan sistem kepegawaian di Pemprov DKI Jakarta. Adapun faktor pendukungnya adalah komitmen dari internal Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah singkatnya waktu pelaksanaan dan ketidaksesuaian peraturan yang digunakan dengan kondisi yang ada di unit tertentu. ......This undergraduate thesis explain the implementation of the government policy in reforming the bureaucracy by the implementation of the moratorium civil Servants Recruitmen Policy in DKI Jakarta State. The results showed that the implementation of this policy didn’t works very well technically. Yet, in substantive there has not been a guarantee that this reconstruction has managed to give significant results in improvement HRD management in DKI Jakarta State. As for the supporting factors are come from the commitment from the internal unit of DKI Jakarta State to implement the policy. Meanwhile, the obstacle factors are the duration of policy was too short and the rules that were used are not suitable with the existing condition in some units.

Abstrak :
As an organization, state requires the human resource to run the governance function and development. Human resource required the have to own the professionalism to be able to run its duty better. Therefore, require to be performed a civil servants recruitment to fulfill the requirement of human resource. Fundamental problem of this research is how mechanism and efforts civil servants recruitment by Thousand Island Administration Regency to execute the duties of governance and development. Research approach used is qualitative with the type of case study research, cross sectional and pure research. While technique of data collecting used by in depth interview and literature study. Civil servants recruitment by Government of Province DKI Jakarta relate to Governmental Regulation Number 11 Year 2002 jo. Governmental Regulation Number 98 Year 2000 about Civil Servants Recruitment. So also with the regency/town in DKI Jakarta, inclusive of Thousand Island Administration Regency as redevise area from North Jakarta. However since year 2000, released of zero growth policy from Ministry of State Apparatus Enableness cause the recruitment inexistence of entire Indonesia after that time. This matter make the redevise area like Thousand Island Administration Regency officer insuffiency to run the governance duty and its development. Therefore, to remain run the governance and development, Thousand Island Administration Regency doing efforts to fulfil the its officer requirement. One of them is by employing ordinary or Daily Free-Worker referred as PLH to fill the officer blankness. But, this PLH in fact disagree with rule going into effect. Because not refer at PP No. 11 Year 2002 and its system of pay nor charged upon by APBD but by using personal budget from unit / organization employing the PLH. Result from this research is Thousand Island Administration Regency have done some efforts in civil servants recruitment, however still not yet optimal because collided by policy of zero growth and mindset from officer to placed at Thousand Island Administration Regency. There are four suggestions for this research, one of them is by considering system of pay for Daily Free-Worker better be charged upon by APBD, so that own the opportunity to be lifted to become honorary staff. then if passing other test conditions can become the CPNS.

Abstrak :
PNS Sebagai pelayan publik harus profesional dalam melayani masyarakat sebagai upaya untuk mencapai ?feel good service? baik bagi masyarakat sebagai penerima maupun PNS sebagaii pemberi layanan itu sendiri. Untuk menyediakan pelayanan seperti itu PNS harus bekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh kemampuan serta keahlian yang memadai. Oleh karena itu PNS harus memahami peraturan- peraturan yang terkait dan memperoleh pelatihan dan pendidikan yang cukup dan sesuai. Untuk mempertahankan profesionalisme PNS dalam memberikan pelayanan publik dibutuhkan komitmen dari seluruh pegawai serta dilakukannya pengawasan dan evaluasi secara periodik.

Abstrak :
Paradigma baru organisasi memandang pentingnya peningkatan kualitas SDM, oleh karena itu sebagai konsekuensi organisasi pemerintah juga harus menciptakan profesionalisme PNS. Sebagai pedoman dan pola berpikir perlu diciptakan suatu model untuk mewujudkan profesionalisme PNS dalam setiap instansi pemerintah. Model ini merujuk pada sinergi yang seimbang antara aspek perencanaan karier, pengembangan karier, dan pola karier atau disebut dengan istilah manajemen karier. Manajemen karier PNS dalam organisasi pemerintah hendaknya akomodatif terhadap nilai-nilai good governance yang dewasa ini tengah dikembangkan dalam sistem pemerintahan. Manajemen karier akan bermanfaat bagi PNS untuk mengembangkan kariernya dan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya.

Abstrak :

ABTRAK
Nama : Widya Purnama Sari
Program Studi : Kajian Administrasi Rumah Sakit
Judul : Analisis Keterlambatan Kenaikan Pangkat bagi Staf Medis
di Departemen Mata RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo Tahun
2018
Pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 Tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil disebutkan Kenaikan pangkat adalah
penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan terhadap Negara. Naik pangkat dapat menjadi dorongan kepada
Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.
Karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan setiap penghargaan memiliki
nilai apabila kenaikan pangkat diberikan tepat orang dan tepat waktu.
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan
Rumah Sakit Pendidikan dimana memiliki tenaga medis subspesialistik yang beragam,
memiliki kompetensi dan masa kerja yang cukup lama. Berdasarkan data yang ada pada
Unit Sumber Daya Manusia (SDM) Departemen Mata tercatat 14 Dokter Spesialis
Mata yang berstatus Dodiknis dari 30 Dokter Spesialis Mata yang berstatus PNS
sehingga masih terdapat 16 Dokter yang belum melakukan inpassing dan 10 staf medis
belum memiliki jabatan fungsional pendidikan.
Diketahui Ketepatan kenaikan pangkat bagi staf medis di Departemen Mata
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang adalah variabel penilaian diri
sendiri dengan nilai p=0,015. Dilakukan analisis dengan wawancara mendalam kepada
staf medis dimana diperoleh informasi yang mempegaruhi keterlambatan kenaikan
pangkat bagi staf medis yaitu staf tidak mengerti proses inpassing dan belum memiliki
publikasi sehingga belum dapat mengurus kenaikan jabatan akademik dosen. Rumitnya
proses administrasi baik kenaikan pangkat ataupun proses inpassing membuat sebagian
staf lebih memilih untuk melakukan pelayanan dibandingkan melakukan penilitian.
Kata kunci:
Naik pangkat, staf medis, jabatan fungsional

---

ABTRACT
Name : Widya Purnama Sari
Program of Study : Hospital Administration Study
Title : Analysis of Delays in Promotion for Medical Staff in
Department of Ophthalmologi RSUPN Dr. Cipto
Mangunkusumo in 2018
In the government regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of year
2000 concerning the Promotion of Civil Servants mentioned the promotion is an award
given for the work performance and dedication of the concerned Civil Servants to the
State. Promotion can be a boost to Civil Servants to further improve their work
performance and service. Because promotion is an award and each award has a value if
the promotion is given to the right person and on time.
Cipto Mangunkusumo Hospital is a Teaching Hospital where it has a variety of
subspecialty medical personnel, has competency and has a long working period. Based
on the data available at the Department of Human Resources (SDM), there were 14
Dodiknis Ophthalmologists from 30 Ophthalmologists who were civil servant status so
that there were still 16 Doctors who had not done inpassing and 10 medical staff did
not have functional educational positions.
It is known that the accuracy of promotion for medical staff at Department of
Ophthalmology is influenced by several factors, one of the factors is the selfassessment
variable with a value of p = 0.015. An analysis was conducted with in-depth
interviews with medical staff where information was obtained which affected the delay
in promotion for medical staff, staff did not understand the inpassing process and did
not have publications so that they could not take care of the increase in academic
lecturer positions. The complexity of the administrative process both promotion and
inpassing process makes some staff prefer to do service rather than doing research
Keywords: Civil servants, medical staf, fungtional structure

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana jaringan sosial masih menjadi dasar bagi individu untuk memperoleh pekerjaan sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, melalui: 1 Bagaimana cara PNS mendapatkan pekerjaannya saat ini, apakah dengan usaha sendiri, bantuan pihak lain, atau usaha sendiri dan bantuan pihak lain; 2 Bentuk bantuan apa saja yang PNS berikan kepada pihak lain yang telah membantunya dalam mendapatkan pekerjaan saat ini; 3 Siapakah pihak lain yang membantu PNS dalam mendapatkan pekerjaannya saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 46 responden yang berada di lingkungan pemerintah Kota Bekasi yang memiliki masa kerja minimal 4 tahun. Berdasarkan hasil survey yang diperoleh, jaringan sosial masih memiliki peran penting untuk memperoleh pekerjaan. Hasil Penelitian menunjukan sebesar 52,2 PNS di lingkungan pemerintah kota Bekasi mendapatkan pekerjaannya saat ini melalui usaha sendiri dan bantuan pihak lain, selebihnya, sebesar 41,3 melalui usaha sendiri dan sebesar 6,5 murni melalui bantuan pihak lain. Pihak lain yang membantu dalam mendapatkan pekerjaan yaitu 26,1 adalah keluarga, 8,7 adalah teman, dan 15,2 adalah kerabat. Dari hasil tersebut diketahui bahwa lapisan sosial yang terbentuk dari jaringan sosial yang ada di lingkungan pemerintah kota Bekasi adalah keluarga, teman, dan kerabat. Mereka saling memberikan dukungan dan bertukar informasi mengenai lowongan pekerjaan. ...... The purpose of this study is to have knowledge of how social networking became a basic idea for an individual to get a job as a civil servant in government office of Bekasi City, through 1 How civil servants got their job, whether by their own, help from others, or both of them 2 What kind of assistance granted to other parties whom assist civil servants in getting their job 3 Who are the other parties that assist civil servants for getting their job. This study use quantitative method with 46 respondents who were in the government office and had a minimum four year work time. The result of this study showed that social network still has an important role in order to get a job. The data showed 52.2 civil servants got the job through their own efforts and the help of others, 41.3 through their own efforts amounted, and 6.5 purely through the help of others. The other parties that help to got the job are 26.1 from families, 8.7 friends, and 15.2 relatives. From these results, it is known that social layers that formed from social network in the neighborhood of government office of Bekasi City are families, friends, and relatives. They support each other and exchange information about job vacancies.