Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Makalah ini meneliti keadaan kekuatan pasar terkini pada industri perbankan dan keuangan dan bagaimana telah berkontribusi pada perubahan pekerjaan. Khususnya, tren-tren global seperti teknologi dan masyarakat berpengaruh besar terhadap bagaimana pekerja pada industri ini memahami dan bergerak pada lingkungan kerja sehari-hari dan perlahan-lahan merevolusi masa depan pekerjaan pada suatu organisasi. Sangat penting untuk organisasi tersebut melaksanakan strategi-strategi yang memastikan masa depan yang lebih baik untuk pekerja Australia. Makalah ini akan membahas bagaimana perubahan-perubahan ini telah mempengaruhi Citibank Australia dan memberikan rekomendasi akan bagaimana dapat memanfaatkan perubahan-perubahan ini agar Citibank Australia dapat menjadi pelopor dalam industri perbankan yang cashless .

---

ABSTRACT
This essay will examine the current market forces within the banking and finance industry and how they have contributed towards changes in the work. In particular, global megatrends such as technology and society have strong impact in gradually revolutionising the nature of work within the organisation. It is crucial that such organisations implement strategies to ensure a better future for Australian workers. This essay will pinpoint how these changes have affected a particular organisation Citibank, and provide subsequent recommendations as to how these changes can be used as leverage for it to become a pioneer in the cashless banking industry.

Abstrak :

Tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang transparan dan akuntabel serta kondisi lingkungan yang semakin dinamis mendorong Pemerintah untuk melaksanakan sistem cashless government dalam rangka modernisasi pengelolaan keuangan negara. Implementasi kebijakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk (1) meminimalisir penggunaan uang tunai, (2) meningkatkan likuiditas keuangan negara, (3) mendukung perencanaan kas pemerintah yang lebih baik, serta (4) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran belanja negara. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor kunci untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini antara lain: (1) adanya urgensi untuk berubah; (2) kebutuhan untuk berubah yang didasarkan pada manfaat yang akan diterima; (3) kepedulian dan komitmen Pimpinan; (4) perubahan mindset dan paradigma ASN untuk berubah menjadi cashless; serta (5) kecukupan sumber daya yang dicurahkan untuk mendukung perubahan sistem pembayaran konvensional ke modern. Terhadap implementasi yang telah ada saat ini, Peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi antara lain: (1) memperluas penggunaan infrastruktur transaksi non tunai dan sarana dan prasarana pendukung lainnya; (2) meningkatkan tingkat literasi finansial dan literasi digitial ASN, dan (3) mendorong penyesuaian prosedur pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah dengan cashless basis.

 

---

Public demands for transparent and accountable bureaucracy and an increasingly dynamic environment have encouraged the Government to use the cashless government system in the framework of modernizing the management of state finances. The implementation of the Government Credit Card policy is expected to be a strategic step to (1) minimize the use of cash, (2) improve state financial liquidity, (3) support better government cash planning, and (4) increase assistance and accountability in use state budget. Based on the results of in depth interviews and literature study, there are several key success factors to support policy implementation, including: (1) the existence of urgency for change; (2) needs to change that match with the benefits to be received; (3) leadership care and commitment; (4) changes in the mindset and paradigm of the ASN to convert into cash; and (5) adequate resources devoted to supporting changes. Several recommendations to the existing implementation, including: (1) expanding the infrastructure of  cashless transactions and other supporting facilities (2) increasing the level of financial literacy and digital literacy of civil servant, and (3) encourage adjustment of procedures for examining Government financial statements with cashless basis

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji desain kebijakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan melalui DJPb. Fokus penelitian terletak pada pemahaman mendalam terhadap desain kebijakan KKP dalam mewujudkan cashless government. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Terdapat dua aspek desain kebijakan yang dikaji, yaitu Strategic-Level Design (Policy Goals, Causal Model of Policy, Policy Tools) dan Action-Level Design (Policy Targets, Policy Implementation). Hasil penelitian menunjukkan pencapaian positif dalam elemen Policy Targets, tetapi masih terdapat kekurangan dalam elemen Policy Goals, Causal Model of Policy, Policy Tools, dan Policy Implementation di mana masih memerlukan perhatian terkait sanksi, mekanisme enforcement, serta isu-isu penyalahgunaan, biaya tambahan, dan kesalahpahaman prosedur pelaporan.Temuan juga mencakup potensi ancaman keamanan yang belum terperinci dan proporsi UP KKP yang belum sepenuhnya terdigitalisasi karena dipengaruhi oleh literasi keuangan dan ketersediaan infrastruktur yang belum memadai. Meskipun demikian, desain kebijakan KKP menunjukkan langkah signifikan untuk mewujudkan cashless government, tetapi perlu pembenahan pada elemen yang masih belum optimal untuk dapat mencapai keselarasan dalam terwujudnya cashless government seutuhnya. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan meliputi peningkatan penggunaan KKP secara merata, perluasan cakupan KKP kepada pihak swasta, BUMN, dan penggunaan di luar negeri, serta penyederhanaan persyaratan KKP. Pentingnya sosialisasi keamanan dan peran APIP juga disoroti sebagai bagian dari rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan KKP. ......This study examines the design of the Government Credit Card (KKP) policy initiated by the Ministry of Finance through DJPb. The research focuses on a comprehensive understanding of the KKP policy design in realizing a cashless government. The qualitative research method employs in-depth interviews and literature reviews. Two policy design aspects are scrutinized: Strategic-Level Design (Policy Goals, Causal Model of Policy, Policy Tools) and Action-Level Design (Policy Targets, Policy Implementation). The results reveal positive achievements in Policy Targets but shortcomings in Policy Goals, Causal Model of Policy, Policy Tools, and Policy Implementation, requiring attention to sanctions, enforcement mechanisms, and issues such as misuse, additional costs, and misunderstandings in reporting procedures. The findings also include potential security threats and the incomplete digitization of UP KKP due to financial literacy and inadequate infrastructure. Despite significant steps, the KKP policy design needs improvement in optimal elements to achieve harmony in realizing a fully cashless government. Based on the research results, recommendations include enhancing widespread utilization of KKP, expanding KKP coverage to private entities, state-owned enterprises (BUMN), and international transactions, as well as simplifying KKP requirements. Emphasizing security awareness and strengthening the role of Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) are also underscored as part of the recommendations to enhance KKP policy effectiveness.

Abstrak :
Latar Belakang: Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimplementasikan transaksi nontunai pada penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah termasuk pembayaran honor surveyor jentik DBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui telaah dokumen yang diperkuat dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Didapatkan informan sebanyak 20 orang dari latar belakang peran yang berbeda. Teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode digunakan untuk cross check data informan. Analisis disajikan dalam bentuk empirical problem tree. Hasil: Evaluasi transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD mengalami keterlambatan hingga 6 bulan. Penelusuran lebih lanjut ditemukan adanya hambatan komunikasi pada un-fully information, sehingga terjadi panic disorder dan denial mechanism. Pada aspek birokrasi ditemukan perubahan SOP pola dan cara pembayaran berdampak berkas-berkas SPJ in-complete, data penerima invalid, dan nomor rekening inactive, serta multi-level verification yang lama. Aspek sumber daya ditemukan kuantitas dan kualitas SDM tidak memadai, sehingga terjadi high workload. Adanya fasilitas internet banking corporate (IBC) dapat mempercepat proses pembayaran, namun masih kekurangan fitur saving, verification, dan validation, serta jumlah ATM yang kurang. Aspek disposisi ditemukan kecenderungan kebijakan Pemkot tanpa tahapan atau zero cashless transaction dan honor surveyor DBD yang rendah. Aspek kondisi lingkungan ditemukan dukungan infrastruktur teknologi, kondisi geografis, dan bank BJB, namun menghadapi hambatan pada poor banking habits. Pada capaian program penanggulangan DBD diketahui terjadi incidence rate penyakit DBD secara signifikan, meskipun capaian Angka Bebas Jentik (ABJ) telah diraih dengan baik. Kesimpulan: Transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD belum berjalan secara efektif yang berakibat terjadinya keterlambatan pembayaran. Disarankan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menggunakan aplikasi berbasis android atau financial technology (fintech) agar transaksi dapat berjalan lebih cepat dan mudah digunakan, serta menyiapkan support system-nya.

---

Background: To realize good governance, the Government of South Tangerang City implements cashless transaction in revenues and expenditures of regional finance including honorarium payments of dengue larvae surveyor. This study aims to evaluate the implementation of cashless transaction on honorarium payments of dengue larva surveyors in South Tangerang City in 2018. Method: This study use a qualitative approach. Data was obtained through document review which was strengthened by in-depth interviews and focus group discussion. It was found 20 informants from different backgrounds. It use the techniques of source and method triangulations to cross check the informants data. The analysis was presented by form of empirical problem tree. Result: The evaluation of cashless transaction on honorarium payments of dengue larvae surveyors has been delayed for 6 months. The advanced searching was found communication problem un-fully information, inducing the panic disorder and denial mechanism. Bureaucratic aspects were found procedure changes of pattern and method payment affecting in-complete SPJ files, invalid recipient data, inactive account numbers, and long-time of multi-level verification. Resource aspects were found inadequate on the quantity and quality of human resources, resulting in high workload. The facility of internet banking corporate (IBC) can speed up the payment process, but lacks of saving, verification, and validation features, and less number of automated machine teller (ATM). Disposition aspects were found Government tendency on zero cashless transaction and low of honorarium of dengue larvae surveyor honorariums. Environmental aspects were found the supports of technology infrastructure, geographical conditions, and BJB bank, but faced obstacles up in poor banking habits. The DHF prevention program were achieve a significant incidence rates of dengue disease, even though larva free amount (ABJ) has been achieved well.

Conclusion: Cashless transactions on honorarium payments of dengue larvae surveyors have not implemented yet effectively which happen delay payments. The recommendation for Government of South Tangerang City to use an Android-based application or financial technology, so that the transactions can be implemented faster and easier to use, and prepare the support system.

Abstrak :
Untuk mendukung perpres no. 87 tahun 2016, tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar, rektor Universitas Andalas pada tahun 2017 yang lalu telah mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran denda non tunai di UPT Perpustakaan Unand. Seluruh transaksi pembayaran denda dibayarkan melalui rekening rektor yang disimpan di Bank Nagari yang menjadi mitra Unand. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut dari perspektif mahasiswa sebagai pengguna utama jasa perpustakaan perguruan tinggi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada pemustaka yang pernah melakukan pembayaran deenda di bank. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive random sampling tanpa membedakan angkatan dan jenjang studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kebijakan ini ternyata menimbulkan permasalahan baru di kalangan pengguna. Sebagian besar mahasiswa keberatan dengan sistem pembayaran denda non tunai. Mereka menilai kebijakan ini kurang efektif dan cenderung merugikan mahasiswa baik dari segi waktu maupun biaya, karena Bank Center jaraknya cukup jauh dari gedung perpustakaan. Sebenarnya penggunaan mesin EDC mampu mengatasi permasalahan tersebut, akan tetapi kartu ATM bank penyedia mesin EDC, sesuai dengan rekening penampung, di kalangan mahasiswa Unand persentasenya ternyata masih sedikit (24%). Untuk mengatasi dampak dari sistem pembayaran non tunai mayoritas mahasiswa (50,65%) menyarankan untuk mengembalikan sistem pembayaran di loket pengembalian buku, dan 31,65% menyarankan untuk menambah mesin EDC bank lain.

Abstrak :
Salah satu bentuk perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah pemberlakuan sistem pembayaran non tunai pada semua pintu tol di seluruh Indonesia pada tahun 2017, dimana seluruh gerbang tol tak lagi melayani transaksi tunai. Selain untuk mengurangi antrean, pelayanan transaksi elektronik di semua gerbang tol bertujuan untuk meningkatkan cashless society. Upaya yang dilakukan pemerintah sehubungan dengan akan diterapkannya transaksi non tunai di jalan tol adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol. Menarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas pengaturan dan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan tol sehubungan dengan terjadinya perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak sepenuhnya berlaku efektif karena hanya berhasil menjalankan sebagian dari ketentuannya saja. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna jalan tol adalah dengan dilaksanakannya seluruh ketentuan hukum dalam Peraturan Menteri tersebut yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, juga adanya jaminan tersedianya uang elektronik yang didukung dengan fasilitas top up/isi ulang, kemudian perlindungan hukum diberikan dengan adanya jaminan peningkatan pelayanan di jalan tol sesuai SPM Jalan tol, beserta ditegakannya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya dengan memperhatikan kejelasan tata cara penangan masalah/komplain yang dihadapi pengguna jalan tol dan jugaperlindungan hukum dari kemungkinan terjadinya suatu keadaan memaksa yaitu kedaruratan, kealpaan hingga terjadi suatu keadaan yang menyebabkan kerusakan/error pada mesin pembaca uang elektronik, yang dapat merugikan pengguna tol tersebut, sehingga tetap perlu dibuka jalur khusus yang menerima pemnbayaran tunai. ...... One form of change made by the Government of Indonesia is the implementation of a non-cash payment system on all toll gates throughout Indonesia in 2017, where all toll gates no longer serve cash transactions. In addition to reducing the queue, electronic transaction services at all toll gates aim to increase the cashless society. The efforts made by the government in connection with the implementation of non-cash transactions on toll roads are by issuing Minister of Public Works and Public Housing Regulation No. 16/PRT/M/2017 concerning Non-Cash Transactions on Toll Roads. It is interesting to examine further the effectiveness of legal arrangements and protection of toll road users in connection with the occurrence of these changes. This study uses normative legal research methods. The results of the study indicate that the regulation does not fully apply because it only succeeded in running part of the provisions. This has caused legal uncertainty. Legal protection provided to toll road users is the implementation of all legal provisions in the Ministerial Regulation which are carried out by conducting socialization and education, as well as guaranteeing the availability of electronic money supported by top up/refill facilities, then legal protection is provided with guaranteed increase services on toll roads in accordance with toll road SPM, along with the enforcement of the provisions in other relevant laws and regulations with due regard to the clarity of procedures for handling problems/complaints faced by toll road users and also legal protection from the possibility of a forceful situation namely emergency, negligence until a situation occurs which causes damage/error in the electronic money reader machine, which can be detrimental to the toll user, so it still needs to be opened a special line that accepts cash payments.