Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai keberadaan Tour Agent (TA) dan Tour Operator (TO) di Indonesia yang masuk melalui rezim hukum GATS mode 3 yakni commercial presence dan kesesuainya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di Schedule of commitmen (SoC) di Indonesia dinyatakan bahwa TO dan TA asing hanya dibatasi di wilayah Jakarta dan Bali dengan total kuota 30. Berdasarkan hasil penelitian ternyata di Indonesia telah banyak berdiri TO dan TA asing. Masuknya TO dan TA asing tersebut kebanyakan hadir bukan dari rezim GATS melainkan dari rezim otonomus yang memang disyaratkan dalam GATS. Perjanjian Otonomus ini, membawa dampak yang berbeda dengan perlakuan yang terdapat dalam GATS. Hasil penelitian ini menyarankan untuk memisahkan peraturan mengenai investasi jasa dan investasi langsung. ......The focus of this thesis is about the existence of the Tour Agent (TA) and Tour Operator (TO) in Indonesia that goes through the legal regime of the GATS mode 3 commercial presence and suitability with regulations in Indonesia. In the Schedule of commitmen (SoC) in Indonesia stated that foreign TO and TA are only limited in Jakarta and Bali with a total quota of 30. Based on the results of research in Indonesia has been established many foreign TO and TA. The entry of foreign TO and TA are mostly present but not from GATS regime but from autonomous regime which is required under the GATS. This autonomous agreement is bringing the impact of different treatment contained in the GATS. The results of this research suggest to separate the regulation of investment services and direct investment.

Abstrak :
Gema Shafa Marwa adalah perusahaan biro perjalanan haji plus dan umroh, tentunya banyak risiko yang muncul pada perusahaan swasta ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apa saja risiko yang dihadapi perusahaan GSM, mengukur seberapa besar risiko yang dihadapi perusahaan GSM, dan mengevaluasi bagaimana pengelolaan risiko yang dilakukan perusahaan GSM. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan standardisasi AS/ANZ 4360:2004, terdapat 6 proses yaitu : komunikasi dan konsultasi, menentukan konteks identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan perlakuan risiko. Risiko dikelompokan berdasarkan Sadgrove (2005) menjadi empat jenis yaitu : Strategic, Operasional, Kepatuhan, dan Keuangan Internal. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, In Depth Interview, dan Focus Group Discussion. Hasil dari penelitian menujukan 2 risiko ekstrim, 7 risiko tinggi, 2 risiko sedang dan 2 risiko rendah. ......Gema Safa Marwa is a travel agency for Hajj plus and Umrah, there must be a lot of risks that arise in these private companies. The purpose of this study is to identify what are the risks facing the company GSM, measure the risk level of the company faced, and evaluate how the risk management of the company GSM. The research method used is descriptive qualitative using a standardized AS / ANZ 4360:2004, there are 6 processes, they are : the communication and consultation, determine the context, risk identification, risk analysis, risk evaluation and risk treatment. Risk can be sorted by Sadgrove (2005) into four types: Strategic, Operational, Compliance, and Internal Financial. The method of data collection is literature review, in depth interviews and focus group discussion. The results of the study addressed 2 extreme risk, 7 high risk, 2 moderate risk and 2 low risk.

Abstrak :
Skripsi ini mencoba untuk mengupas secara mendalam mengenai strategi perusahaan sebuah biro perjalanan wisata terbesar di Pangkal Pinang, Bangka bernama Bella Wisata Tours & Travel. Penjelasan mengenai strategi perusahaan ini menceritakan bagaimana cara Bella Wisata Tours & Travel mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi persaingan ketat dalam dunia pariwisata Bangka, strategi apa saja yang dikembangkan oleh Bella Wisata Tours & Travel untuk mempertahankan eksistensinya dalam pasar wisata setempat serta cara perusahaan dalam membuat paket-paket wisata dan merekrut karyawan dalam rangka meraih dan mempertahankan pasar pariwisata di Pangkal Pinang, Bangka. Strategi Bella Wisata terwujud dalam nilai yang dianut bersama dalam perusahaan, norma perilaku kelompok, pembuatan produk wisata dengan melihat keinginan pasar serta karakter konsumen, pelayanan prima, cara menghadapi para pesaing serta menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak yang berkecimpung dalam dunia pariwisata. Penelitian ini dilakukan sejak Januari sampai Februari 2013 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini mencakup wawancara mendalam dengan informan, pengamatan terlibat serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai serta norma yang diterapkan oleh Bella Wisata Tours & Travel dan masih dipertahankan oleh seluruh anggotanya sampai sekarang. Nilai budaya yang dianut bersama oleh anggota Bella Wisata Tours & Travel ini disebut sebagai strategi yang tidak hanya digunakan dalam lingkungan internal perusahaan seperti pola hubungan sosial dalam kantor dan pelayanan yang maksimal terhadap wisatawan, akan tetapi juga dalam lingkungan eksternal perusahaan yaitu dalam menghadapi tantangan iklim pasar yang selalu berubah serta melakukan hubungan kerja sama dengan berbagai pihak industri pariwisata terutama pasar pariwisata Bangka. ......This undergraduate thesis tries to analyze the strategy of the biggest travel agency in Pangkal Pinang, Bangka, called Bella Wisata Tours & Travel. The explanation of this company’s strategy tells about how Bella Wisata Tours & Travel maintains its existence in the tight competition of Bangka’s tourism industry, the strategies that are developed by Bella Wisata Tours & Travel to maintain its existence in local tourism, and the ways this company make tourism packages and recruit employees as a way to achieve and maintain tourism market in Pangkal Pinang, Bangka. Bela Wisata’s strategy is manifested in values adopted in the company, group norms, the making of tourism product by looking at the market demands and consumers’ characters, maximum service, the way it faces competitors and cooperating with several parties involved in tourism industry. This research has been done since January-February 2013 by using qualitative research methods. The qualitative research included in-depth interviews with informants, participant observation and literature. The research shows there are values and norms implemented by Bella Wisata Tours & Travel, and they are still maintained by all the members up until now. The cultural values adopted by Bella Wisata Tours & Travel are known as a strategy that is not only used internally, such as social relationship in the office and maximum service to the consumers, but also in external situation, which is in facing the challenge of changing market climate and cooperating with parties from tourism industry, especially Bangka’s tourism industry.

Abstrak :
"Haji merupakan rukun Islam kelima yang harus dijalankan bagi setiap umat muslim" "yang mampu. Seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi Indonesia, jumlah jamaah haji Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan bahkan belakangan ini jumlah pendaftarnya melampaui kuota yang telah ditetapkan. Panjangnya daftar tunggu haji mengakibatkan banyak penyelenggara haji yang menawarkan program haji non kuota. Haji non kuota dapat berangkat karena mengandalkan pada pemberian visa haji diluar jalur resmi oleh Kedutaan Besar Saudi Arabia. Hal yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah mengenai keabsahan perjanjian haji non kuota antara jamaah haji dengan penyelenggara menurut hukum Islam. Selain itu penulis juga mengangkat masalah mengenai bentuk pilihan penyelesaian sengketa yang terjadi antara jamaah dengan penyelenggara. Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa perjanjian antara PT X sebagai penyelenggara dengan jamaah tidak memenuhi rukun dan syarat akad menurut hukum perikatan Islam karena terdapat ketidakpastian terkait objek akad yaitu visa haji non kuota. Sehingga menurut hukum perikatan Islam bahwa perjanjian haji non kuota batal demi hukum. Terdapat pilihan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi yaitu dengan cara perdamaian. Apabila perdamaian tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, atau para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase Basyarnas berdasarkan akta kompromis." ...... Hajj is the fifth pillar of Islam that must be executed for every Muslim who can afford. Along with the increasing capability of the Indonesian economy, the number of Indonesian pilgrims from time to time have increased lately and even the number of registered exceed the quota. The length of the waiting list Hajj pilgrimsresulted in many providers that offer non Hajj quota program. Hajj non quota can rely on granting leave for Hajj visas outside official channels by the Embassy of Saudi Arabia. As the subject matter in this study are about the validity of the agreement between the pilgrims and travel agent based on Islamic contract law. In addition the writer also concerns into trouble about the form of an option of dispute settlement occurring between the pilgrims and travel agent.The study is done descriptively by using data analysis in qualitative approach.The author concluded that the agreements between PT. X as the provider with pilgrims does not meet the unity and the requirements based on Islamic Contract Law because there is uncertainty related to an object that is a visa agreement hajj non quotas.So based on the Islamic law according that Hajj quota of non agreement annulled by law. There is a choice of dispute settlement can be used for the parties to settle the dispute what happens is by way of peace. If peace is not sufficient, the party being disadvantaged may submit a claim to the District Court, or the parties have agreed to settle the dispute through Basyarnas institutions based on the arbitrage compromise certificate.

Abstrak :
Terdapat pembaharuan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait Jasa Kena Pajak Tertentu. Salah satu Jasa yang termasuk ke dalam Jasa Kena Pajak Tertentu adalah Jasa Biro Perjalanan Wisata. Penelitian skripsi ini memiliki tujuan untuk menganalisis kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan melihat kebijakan tersebut dari perspektif kemudahan administrasi. Dalam analisis penelitian ini menggunakan pendekatan post- positivist dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan jasa biro perjalanan wisata menggunakan metode pemungutan PPN tanpa kredit pajak masukan dan menggunakan tarif efektif untuk memberikan kemudahan administrasi. Selain itu, ditemukan bahwa pada saat peninjauan kebijakan menggunakan asas kemudahan administrasi, hasil yang paling terlihat ada di dimensi kemudahan dimana pemerintah memberikan beberapa kemudahan yang diundangkan dalam Undang- Undang Harmonisasi Perpajakan terkait dengan pemungutan PPN terutang, pembuatan faktur pajak, pembuatan SPT, dan pelaporan pajak untuk jasa biro perjalanan wisata. Peneliti menyarankan sebaiknya pihak pemerintah tetap melakukan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga dapat terus menjaga tujuan utama dari dibentuknya Pasal 9A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. ......There is an update to the Value Added Tax (VAT) policy in the Law on the Harmonization of Tax Regulations related to Certain Taxable Services. One of the Services included in Certain Taxable Services is Tour and Travel Bureau Services. This thesis research has the aim of analyzing the VAT collection policy on the delivery of travel agency services and looking at the policy from the perspective of administrative ease. In the analysis of this study using a post-positivist approach with literature studies and in-depth interviews as data collection techniques. The results of this study indicate that the VAT collection policy for the delivery of travel agency services uses the VAT collection method without input tax credits and uses effective rates to provide administrative convenience. In addition, it was found that when reviewing policies using the ease of administrative principle, the most visible results were in the dimension of convenience where the government provided several facilities promulgated in the Tax Harmonization Law related to collecting VAT payable, making tax invoices, making tax returns, and reporting tax for travel agency services. The researcher suggests that the government should continue to supervise and evaluate the implementation of this policy so that it can continue to maintain the main objective of the establishment of Article 9A of the Value Added Tax Law in the Law on Harmonization of Tax Regulations.