Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tingginya pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Sukaraja menunjukan bahwa kinerja Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja masih belum optimal, seharusnya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Sukaraja mengalami penurunan bukan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kinerja Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja masih diibaratkan sebagai petugas pemadam kebakaran karena masih kurang dalam mengidentifikasi adanya suatu permasalahan atau suatu tindak pidana. Dari kejadian tersebut, bisa dilihat bahwa masih rendahnya community policing, problem solving dan lemahnya predictive policing yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja. Kinerja Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja juga masih belum efektif karena banyaknya tugas-tugas kepolisian lain diluar tugas pokok Bhabinkamtibmas sehingga tidak setiap saat Bhabinkamtibmas dapat dekat dengan masyarakat serta dapat melakukan sambang, anjangsana dan kunjungan ke masyarakat meskipun Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja telah bergabung di dalam grup Whatsapp yang di dalamnya terdapat unsur-unsur dari masyarakat tetapi tidak semua informasi telah disampaikan ke dalam grup whatsapp tersebut. Polsek Sukaraja merupakan salah satu Polsek dari 1.062 Polsek yang ditunjuk tidak melakukan penyidikan, hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu. Terkait maraknya pencurian kendaraan bermotor dan kinerja Bhabinkamtibmas yang belum optimal di Sukaraja tersebut, perlu upaya pemecahan masalah dengan cara mengetahui faktor penghambat kinerja Bhabinkamtibmas dalam pencegahan curanmor di Sukaraja dan upaya preemtif yang dapat dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam pencegahan curanmor di Sukaraja, sehingga pelaksanaan pencegahan pencurian kendaraan bermotor yang diharapkan dapat terlaksana dengan adanya jaminan menurunnya atau menghilangnya pencurian kendaraan bermotor yang berdampak pada terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di wilayah hukum Polsek Sukaraja. Landasan teori dan konsep yang digunakan yaitu konsep Community Policing yang dijelaskan lebih lanjut menggunakan Teori Partisipasi dan Teori Komunikasi, Konsep Predictive Policing dan Konsep Kinerja. Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja harus selalu melakukan community policing, predictive policing dan problem solving terhadap masalah yang terjadi di tengah masyarakat sehingga kinerja Bhabinkamtibmas dapat berjalan dengan optimal. ......The high rate of motor vehicle theft in the jurisdiction of the Sukaraja Sector Police indicates that the performance of the Bhabinkamtibmas of the Sukaraja Sector Police has not been optimal, it should have decreased, not increased in each year. The performance of Bhabinkamtibmas of the Sukaraja Sector Police is considered almost the same as firefighter because they are still lacking in identifying a problem or a crime. From this incident, it can be seen the lack of problem solving and community policing ability, also inadequate predictive policing of Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja. The performance of the Bhabinkamtibmas of the Sukaraja Sector Police is also ineffective because there are many other police duties outside of the main duties of Bhabinkamtibmas so that not all the time Bhabinkamtibmas can be close to the community and can carry out visits to the community even though the Bhabinkamtibmas of the Sukaraja Sector Police has joined the WhatsApp group which is it contains various elements of society but not all information has been submitted to the group. The Sukaraja Sector Police is one of the 1,062 Polsek appointed not to carry out any investigations, only to maintain public security and order in certain areas. Regarding the rise of motor vehicle theft and the non-optimal performance of Bhabinkamtibmas in Sukaraja, it is necessary to solve the problem by knowing the inhibiting factors of Bhabinkamtibmas' performance in preventing motor vehicle theft in Sukaraja and the pre-emptive efforts that could be carried out, so that the implementation of preventing motor vehicles theft, which are expected to be carried out with the guarantee of decreasing or disappearing motor vehicle theft, will have an impact on the realization of security and public order. The approach used in this study is qualitative approach. The research location is in the jurisdiction of the Sukaraja Police. The theoretical basis and concept used is the Community Policing concept which is further explained using Participation Theory and Communication Theory, Predictive Policing Concept and Performance Concept. Bhabinkamtibmas of the Sukaraja Sector Police must always carry out community policing, predictive policing and problem solving of problems that occur in the community so that the performance of Bhabinkamtibmas could be run optimally.

Abstrak :
Penelitian ini dilatar belakangi dengan pentingnya peran Bhabinkamtibmas dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, adil dan sejahtera. Namun fakta yang didapatkan di lapangan, masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan dari kondisi Bhabinkamtibmas itu sendiri, baik dalam hal kapasitas maupun kualitas. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya peningkatan, baik di level aksiologi, epistemologi, maupun ontologi, agar dapat mengurangi bahkan menghilangkan gap tersebut, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sayangnya, pada level ontologi tidak ditemukan adanya sebuah teori yang menjadi acuan, arah pembangunan dan pengelolaan Bhabinkamtibmas, serta sekaligus dapat menjadi slogan dan kebanggaan (pride) Bhabinkamtibmas. Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan teori dari postur ideal Bhabinkamtibmas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian deskriptif analisis, serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa teori Law as a tool of social engineering dari Roscoe Pound dan konsep postur menurut tesaurus Bahasa Indonesia dapat digunakan untuk menciptakan teorisasi postur ideal Bhabinkamtibmas. ......This research is motivated by the important role of Bhabinkamtibmas in creating a safe, peaceful, just and prosperous society. However, the facts obtained in the field, there is still a gap between expectations and the reality of the Bhabinkamtibmas condition itself, both in terms of capacity and quality. Therefore, efforts are needed to improve, both at the level of axiology, epistemology, and ontology, in order to reduce or even eliminate these gaps, so as to achieve the goals that have been set. Unfortunately, at the ontology level, there is no theory that serves as a reference, direction of development and management of Bhabinkamtibmas, and at the same time can become the slogan and pride of Bhabinkamtibmas. Based on these problems, this study aims to formulate a theory of the ideal posture of Bhabinkamtibmas. This study uses a qualitative approach, descriptive analytical research methods, and data collection techniques by interviewing, observing and documenting studies. The results of the study found that the theory of Law as a tool of social engineering from Roscoe Pound and the concept of posture according to the Indonesian thesaurus can be used to create the theorization of the ideal posture of Bhabinkamtibmas.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perubahan besar terkait inovasi Binmas Online System. Dalam pengembangan tahap pertama tahun 2016, Binmas Online System sebagai salah satu sarana Korbinmas Baharkam Polri dalam melakukan pembinaan masyarakat mengalami banyak permasalahan atau kendala. Akan tetapi, inovasi ini kembali dirilis oleh Polri pada tahun 2021 lalu bertajuk Binmas Online System Versi 2, dimana kini telah digunakan oleh hampir 97% Bhabinkamtibmas yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui desain pengembangan inovasi Binmas Online System Versi 2 serta kontribusinya dalam penguatan kinerja Bhabinkamtibmas. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori inovasi, teori kinerja, teori kebijakan, teori teknologi informasi dan Uses and gratification teory. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain pengembangan inovasi Binmas Online System Versi 2 dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, proses inisiasi dilakukan melalui proses berpikir kreatif, menawarkan konsep atau rancangan inovasi, kemudian tahap pengambilan keputusan. Kedua, proses implementasi dilakukan melalui dua tahapan, yakni tahapan awal berupa pembentukan pokja berbasis kompetensi, penyusunan instrument pendukung, dan pengaturan sumber daya manusia. Adapun pada tahap lanjutan melakukan pengawasan dan evaluasi. Ketiga, proses kontuniasi dilakukan karena Korbinmas Baharkam Polri selalu terobsesi untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta semangat yang besar untuk mengevaluasi demi mendapatkan perbaikan dan kesempurnaan. Selanjutnya, Binmas Online System Versi 2 memberikan kontribusi nyata bagi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya melakukan pembinaan masyarakat, Menghimpun informasi, melayani kepentingan warga masyarakat, membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan, menyampaikan pesan Kamtibmas, serta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas. ......This research is motivated by major changes related to the innovation of the Binmas Online System. In the first phase of development in 2016, Binmas Online System as one of the means of Korbinmas Baharkam Polri in conducting community development experienced many problems or obstacles. However, this innovation was again released by the National Police in 2021 entitled Binmas Online System Version 2, which has now been used by almost 97% of Bhabinkamtibmas throughout Indonesia. Based on these conditions, this research is intended to determine the design of the Binmas Online System Version 2 innovation development and its contribution in strengthening the performance of Bhabinkamtibmas. The analysis knives in this study are innovation theory, performance theory, policy theory, information technology theory and uses and gratification teory. This type of research is field research, and the research method of this research is a qualitative method. The results of this study show that the design of the Binmas Online System Version 2 innovation development was carried out through three stages. First, the initiation process is carried out through a creative thinking process, offering an innovation concept or design, then the decision-making stage. Second, the implementation process is carried out through two stages, namely the initial stages in the form of the formation of competency-based working groups, the preparation of supporting instruments, and the regulation of human resources. As for the advanced stage, it carries out supervision and evaluation. Third, the contuniation process is carried out because the Korbinmas Baharkam Polri is always obsessed with improving performance and improving services to the community as well as a great enthusiasm for evaluation in order to get improvement and perfection. Furthermore, Binmas Online System Version 2 makes a real contribution to Bhabinkamtibmas in carrying out its duties of conducting community development, collecting information, serving the interests of community residents, fostering and training environmental security unit officers, conveying Kamtibmas messages, and conducting early detection of potential Kamtibmas disturbances.

Abstrak :
Penelitian ini membahas implementasi strategi Polmas dalam penanggulangan paham radikalisme (pemberdayaan pemuda oleh Bhabinkamtibmas di Kepolisian Resort Metro Depok). Keberagaman identitas masyarakat di Indonesia memicu tumbuhnya paham radikalisme yang sebagian besar terafiliasi pada organisasi-organisasi intoleran di dalam masyarakat. Dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme Kepolisian Republik Indonesia (Polri) gencar melakukan pendeteksian terhadap seluruh wilayah yang dianggap sebagai pusat penyebaran ajaran tersebut. Adanya kerjasama yang baik antara Polri melalui Bhabinkamtibmas sebagai pengemban Polmas di desa/kelurahan yang merupakan salah satu instrumen keamanan negara dan masyarakat sipil terutama organisasi pemuda dapat mempermudah pengawasan dan pelaporan bibit-bibit aksi radikalisme. Optimalisasi kerjasama diantara kedua elemen tersebut menjadi kunci utama disamping terus melaksanakan dan mengevaluasi upaya pencegahan radikalisme yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan Teori Radikalisme, Kontra-Radikalisme, Konsep Kebijakan Publik, Konsep Polmas, dan Konsep Psikologi Pemuda. Penelitian ini menemukan bahwa upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas Polrestro Depok masih belum optimal, dan diperlukan dukungan kuat dari Polri untuk memperkuat posisi Bhabinkamtibmas di wilayah binaan terkait dengan penanggulangan penyebaran radikalisme. ......This study discusses the strategy implementation of Polmas on countering radicalism (empowerment of youth by the community service unit at the Depok Metro Police Resort). The diversity of people's identities in Indonesia has triggered the growth of radicalism, most of which are affiliated with intolerant organizations in society. In an effort to prevent the spread of radicalism, the Indonesian National Police (Polri) are intensively carrying out detection of all areas considered to be centers of the spread of these teachings. The existence of good cooperation between the National Police through Bhabinkamtibmas as the caretaker of Polmas in villages / kelurahan which is one of the state security instruments and civil society, especially youth organizations, can facilitate monitoring and reporting of the seeds of radicalism. Optimizing cooperation between the two elements is the main key in addition to continuing to implement and evaluate efforts to prevent radicalism that have been carried out by the Government. This research was conducted using qualitative methods and using the theory of radicalism, counter-radicalism, the concept of public policy, the concept of community policing, and the concept of youth psychology. This study found that the efforts made by the Depok Police Service Unit are still not optimal, and strong support from the National Police is needed to strengthen the position of babhinkamtibmas in the target areas related to overcoming the spread of radicalism.

Abstrak :
Menyoroti kinerja deteksi dini Polresta Tangerang. Polri selaku garda terdepan menjaga situasi harkamtibmas yang kondusif. Jika dilihat kenyataannya, kinerja Polri menjadi sorotan masyarakat. Perilaku Polri yang sering kali mendapat kritikan dari masyarakat berkaitan dengan kinerjanya. Masyarakat belum terlalu puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian untuk lebih meningkatkan kinerja deteksi dini anggota satuan Bhabinkamtibmas di Polresta Tangerang. Pada praktiknya, masih terdapat kelemahan pada kinerja deteksi dini oleh Satuan Bhabinkamtibmas. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menguraikan pengaruh antara kualitas Sumber Daya Manusia dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja deteksi dini Satuan Bhabinkamtibmas Polresta Tangerang. Adapun tujuan khususnya yaitu : Untuk menganalisa pengaruh antara kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kinerja deteksi dini, Untuk menganalisa pengaruh antara Motivasi kerja terhadap kinerja deteksi dini Satuan Bhabinkamtibmas dan untuk menganalisa pengaruh secara bersama-sama antara Kualitas Sumber Daya Manusia dan Motivasi terhadap kinerja deteksi dini Satuan Bhabinkamtibmas Polresta Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survey (penyebaran Kueisioner). Metode survey dipilih untuk menganalisa pengaruh kualitas sumber daya manusia dan motivasi terhadap kinerja deteksi dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif pada tingkat rata-rata sedang, antara Kualitas Sumber Daya Manusia dan Motivasi terhadap Kinerja Deteksi Dini, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. maka pada kenyataan dilapangan anggota satuan Bhabinkamtibmas Polresta Tangerang sudah memiliki metode atau sistem untuk melakukan suatu pekerjaan, berkomunikasi baik dengan masyarakat, dapat berapdaptasi dengan cepat, mendeteksi situasi, dan dapat memetakan akar dari masalah. ...... Highlighting the performance of the Tangerang Police early detection. The National Police as the front guard maintains a conducive Harkamtibmas situation. If you look at the reality, Polri's performance is in the public spotlight. Polri's behavior, which often receives criticism from the public, is related to its performance. The community is not too satisfied with the services provided, so this needs attention to further improve the early detection performance of members of the Bhabinkamtibmas unit at the Tangerang Police. In practice, there are still weaknesses in the performance of early detection by the Bhabinkamtibmas Unit. The general objective of this research is to describe the influence between the quality of Human Resources and Work Motivation on the early detection performance of the Tangerang Police Bhabinkamtibmas Unit. The specific objectives are: To analyze the effect of the quality of Human Resources on the performance of early detection efforts, To analyze the effect of work motivation on the performance of early detection of the Bhabinkamtibmas Unit and to analyze the joint effect of the Quality of Human Resources and Motivation on the performance of early detection of the Unit Bhabinkamtibmas Polresta Tangerang. The method used in this study is a survey (questionnaire distribution). The survey method was chosen to determine the effect of the quality of human resources and motivation on early detection performance. The results of the study show that in general it can be concluded that there is a positive relationship at a moderate average level, between the Quality of Human Resources and motivation on Early Detection Performance, both individually and collectively. then in reality in the field members of the Tangerang Police Bhabinkamtibmas unit already have a method or system to do a job, communicate well with the community, can adapt quickly, detect situations, and can map the roots of the problem.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan proses seorang anggota Polri untuk menjadi petugas Bhabinkamtibmas serta menganalisis upaya memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan terorisme di Polresta Banyuwangi. Penelitian ini memberikan kebaruan konsep dan pemahaman terkait Bhabinkamtibmas yaitu upaya memaksimalkan perekrutan anggota Bhabinkamtibmas dan membangun program pelatihan yang memadai terkait dengan upaya pencegahan terorisme sebagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait proses rekrutmen sesuai konsep manajemen sumber daya manusia sehingga ke depan Bhabinkamtibmas dapat menjadi sumber daya manusia Polri yang unggul yang dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam hal deteksi dini. Untuk mengungkap tujuan penelitian ini secara utuh dan obyektif, maka penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumen yang berkait dengan permasalahan penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan di wilayah Banyuwangi di mana telah ditemukan fenomena perekrutan “pengantin” atau pelaku bom bunuh diri oleh kelompok transnasional. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) proses rekrutmen Bhabinkamtibmas di Banyuwangi dilaksanakan melalui penunjukan langsung oleh atasan langsung atas kebutuhan organisasi dalam rangka pemenuhan program 1 Polisi 1 Desa; dan (2) Perlunya program pelatihan dan peningkatan kompetensi personal, kompetensi dasar, dan kompetensi manajemen bagi Bhabinkamtibmas. Program pelatihan ini dapat diperluas untuk mencakup fungsi-fungsi intelijen sehingga tugas deteksi dini Bhabinkamtibmas menjadi lebih maksimal sehingga tercipta rasa aman ditengah masyarakat. ......The study aims at detailing the process for a member of Indonesian National Police to be recruited as a Bhabinkamtibmas officer in Banyuwangi and analyzing the efforts of maximizing the role of Bhabinkamtibmas officer in preventing the terrorism within the jurisdiction of Banyuwangi City Resort Police. The current study offers a new concept and understanding pertaining to Bhabinkamtibmas officer namely the efforts of maxizming the recruitment of Bhabinkamtibmas officer and of providing sufficient training programs that are related to the efforts of preventing terrorism as a disturbance to the public order and security. The review within the study is expected to describe the process of recruitment in accordance with the concept of human resources management so that in the future the Bhabinkamtibmas officer can be the excellent human resources who can execute their duty, function and authority mainly in terms of early detection. In order to achieve the objectives of the study through the complete and objective manner, the researcher has adopted the qualitative method with in-depth interview and document study with relevance to the topic of the study. Then, the study is conducted in Banyuwangi where a phenomenon known as “bride” or suicide-bombing candidate recruitment has been found. The results of the study show that: (1) the recruitment of Bhabinkamtibmas officer has been conducted by means of direct appointment by the immediate supervisor based on the organizational needs in meeting the target of the program 1 Police Officer 1 Village; and (2) the competencies that should be improved in the Bhabinkamtibmas officer in conducting their duty, function and authority consist of personal competence, basic competence and managerial competence. The training programs that have been provided can be expanded in order to include the functions of intelligence recalling that intelligence has been very helpful in the conduct of early detection toward the disturbance of the public order and security.

Abstrak :
ABSTRAK
Tugas karya akhir ini membahas kasus pencurian dengan pemberatan yang mendominasi di kota Padang Panjang selama tahun 2010-2016. Hal ini menggambarkan bahwa usaha pencegahan untuk kasus pencurian dengan pemberatan di kota Padang Panjang masih belum efektif untuk menekan angka kasus tersebut. Dengan memanfaatkan pola-pola pencurian dengan pemberatan yang ada, maka dapat dianalisa dan disimpulkan sebuah solusi untuk menekan dan mencegah angka pencurian dengan pemberatan tersebut. Usaha pencegahan yang akan dilakukan adalah dengan memanfaatkan partisipasi dari masyarakat dengan menggunakan konsep community policing yang di Indonesia kemudian diadopsi sebagai Pemolisian Masyarakat Polmas . Secara umum fungsi Polmas sudah berjalan dengan baik di lingkup Polres Padang Panjang terutama untuk bidang Bhabinkamtibmas, namun masih diperlukan beberapa peningkatan program kerja terutama untuk pencegahan pencurian dengan pemberatan di malam hari.

---

ABSTRACT
This paper discusses the burglary cases as dominate crimes that occured in Padang Panjang during 2010 2016. This illustrates that prevention efforts for burglary cases in Padang Panjang are still not effective to reduce the case number. By utilizing the pattern of burglary, it can be analyzed and summed up a solution to suppress and prevent it. Prevention that will be done is to take advantage of the participation of the community by using the concept of community policing in Indonesia and then adopted as Pemolisian Masyarakat Polmas . In general, Polmas function has been running well in the scope of Polres Padang Panjang especially for Bhabinkamtibmas, but still needed some improvement work programs, especially for the prevention of burglary at night.Key words Bhabinkamtibmas, burglary, community policing, crime prevention

Abstrak :
Bhabinkamtibmas dihadirkan di setiap desa/kelurahan sebagai mitra masyarakat, saling berpatisipasi dalam memelihara kamtibmas sehingga lebih cepat dalam mengidentifikasi permasalahan gangguan kamtibmas. Penting bagi Bhabinkamtibmas untuk memiliki kompetensi di bidang pemeliharaan Kamtibmas untuk mendukung sistem kerja dan pengambilan keputusan. Selain kompetensinya, pemberian tunjangan dan penghargaan award kepada Bhabinkamtibmas yang berprestasi tentunya akan meningkatkan motivasi Bhabinkamtibmas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di desa/kelurahan binaannya masing-masing. Sebagai pelayan masyarakat, Polri pun berkewajiban untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Ebantani merupakan inovasi berbasis teknologi informasi yang dihadirkan Polres Serang Kota untuk dapat mempercepat pelayanan Bhabinkamtibmas di seluruh desa/kelurahan di wilayah hukum Polres Serang Kota. Sehingga diharapkan kualitas pelayanan yang diberikan Bhabinkamtibmas di Wilayah Hukum Polres Serang Kota semakin baik. Dari uraian tersebut, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi Bhabinkamtibmas terhadap kualitas pelayanan, menganalisis pengaruh motivasi Bhabinkamtibmas terhadap kualitas pelayanan, menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelayanan serta menganalisis pengaruh kompetensi, motivasi dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan di wilayah hukum Polres Serang Kota. Pendekatan yang digunakan pada tesis ini adalah kuantitatif dengan metode survei. Sampel yang digunakan berjumlah 48 Bhabinkamtibmas yang dibekali dengan aplikasi Ebantani. Teknik pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data dengan menggunakan uji instrumen, uji persyaratan data, analisis dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, motivasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, kompetensi dan motivasi Bhabinkamtibmas serta pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di wilayah hukum Polres Serang Kota. ......Bhabinkamtibmas is presented in every village as a community partner, participates in each other in maintaining Kamtibmas so that it is faster in identifying problems of kamtibmas disruption. It is important for Bhabinkamtibmas to have competence in the field of maintaining Kamtibmas to support work systems and decision making. In addition to his competence, the awarding of awards and awards to Bhabinkamtibmas with achievements will certainly increase the motivation of Bhabinkamtibmas in providing excellent service to the communities in their respective fostered villages/kelurahan. As a public servant, the National Police is also obliged to improve its services to the community. Ebantani is an information technology-based innovation presented by Serang Kota Police to be able to accelerate Bhabinkamtibmas services in all villages/sub-districts in the Serang Kota Police jurisdiction. It is hoped that the quality of services provided by Bhabinkamtibmas in the Serang Kota District Police Legal Region will improve. From the description, the purpose of this research is to analyze the effect of Bhabinkamtibmas competence on service quality, analyze the influence of Bhabinkamtibmas motivation on service quality, analyze the effect of using information technology on service quality and analyze the effect of competence, motivation and utilization of information technology together on quality of service in the Serang City Police Resort jurisdiction. The approach used in this thesis is quantitative survey method. The samples used were 48 Bhabinkamtibmas which were equipped with Ebantani applications. Data collection techniques by distributing questionnaires. Data analysis techniques using the instrument test, test data requirements, analysis and hypothesis testing. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that competence influences service quality, the use of information technology influences service quality, motivation influences service quality, competence and motivation of Bhabinkamtibmas and the use of information technology influences service quality in the Serang Kota Police jurisdiction.

Abstrak :
Seiring dengan adanya pembaharuan hukum, khususnya dalam tujuan pemidanaan yang bersifat memuaskan hak dan kewajiban seluruh pihak menjadikan istilah ADR diserap ke dalam sistem hukum acara pidana. ADR di dalam sistem hukum acara pidana dikenal dengan istilah mediasi penal yang merupakan pengejawantahan dari konsep restorative justice. Dewasa ini, salah satu aparatur penegak hukum yang sering kali menerapkan mediasi penal adalah Polri, khususnya melalui fungsi Bhabinkamtibmas. Hal ini merupakan pengaktualisasian dari telah dihapuskannya wewenang penyidikan pada Polsek dan peluncuran Polisi RW yang keduanya sengaja diprogramkan untuk mengorientasikan fungsi kepolisian untuk membina dan menjaga kamtibmas melalui tindakan preemtif dan preventif. Padahal, ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme mediasi penal sejatinya belum diatur secara letterlijk bagi Bhabinkamtibmas. Secara lahiriah, fungsi Bhabinkamtibmas sejatinya adalah untuk melaksanakan fungsi kepolisian berupa pembinaan dan penjagaan kamtibmas. Namun, saat ini juga dituntut untuk membantu penyelengaraan fungsi-fungsi kepolisian di Polri lainnya, yakni salah satunya adalah fungsi reskrim dalam hal penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hal tersebut dapat ditemui secara parsial pada aturan internal kepolisian di Polri yang menyebutkan bahwa Bhabinkamtibmas dapat “menyelesaikan perkara ringan” dan “memediasi antar pihak” dalam penanganan tindak pidana, sehingga tuntutan ini berkaitan dengan adanya penerapan mediasi penal oleh Polri. Atas dasar tersebut, salah satu bentuk persoalan yang sering kali menjadi landasan bagi Bhabinkamtibmas dalam menerapkan mediasi penal adalah pada penanganan konflik horizontal. Di sisi lain, tuntutan bagi Bhabinkamtibmas tersebut nyatanya tidak selaras dengan adanya pembekalan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan dalam hal sebagai mediator dalam adanya penanganan konflik. Hal tersebut terbukti dengan adanya penanganan konflik horizontal melalui penerapan mediasi penal yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Serpong yang hingga saat ini belum mencapai kesepakatan damai, sehingga mengakibatkan terganggunya kamtibmas. Oleh karena itu, melalui metode penelitian yang bersifat normatif berdasarkan studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai persoalan penerapan mediasi penal oleh Polri, khususnya bagi Bhabinkamtibmas. Berdasarkan persoalan tersebut, Penulis menggagas adanya usulan sertifikasi konflik mediator bagi Bhabinkamtibmas dalam upaya optimalisasi mediasi penal oleh Polri. ......As part of legal reforms, particularly in the area of punishment that takes into account the rights and obligations of all parties involved, the criminal procedural law system incorporated the term ADR. This later came to be known as penal mediation embodying the concept of restorative justice which has been implemented by The Indonesian National Police (Polri) through the role of Bhabinkamtibmas. It discusses the implementation of changes in the investigative authority at the Sector Police Station and the introduction of the RW Police, whose goal is to redefine the role of the police in promoting and preserving public safety through preemptive and preventive actions. However, there has been an absence of specific regulations in place for Bhabinkamtibmas regarding the penal mediation mechanism. Apart from their main duty to ensure public safety, Bhabinkamtibmas is expected to support the police in carrying out their functions, including criminal investigations to resolve cases without going to court. As stated in the internal police rules, they have the authority to “handle minor cases” and “mediate between parties” in criminal acts. Practically, there have been some problems with the horizontal conflict management suggesting that Bhabinkamtibmas lack the necessary knowledge, competence, and skills required to effectively mediate conflicts. This can be seen from the resolution of horizontal conflicts through penal mediation conducted by Bhabinkamtibmas at Serpong Sector Police Station, which has not yet to achieve a compromise, leading to issues in security and public order. Using normative research methods and drawing on literature studies, this study aims to offer a comprehensive understanding of the challenges surrounding the implementation of penal mediation by the National Police, with a particular focus on Bhabinkamtibmas. Based on these problems, the author initiated an initiative to certify conflict mediators within the Bhabinkamtibmas to enhance the effectiveness of Polri penal mediation.

Abstrak :
Kebutuhan anggota masyarakat akan keamanan dan ketertiban pada saat ini sangat meningkat dimana tingkat kejahatan juga meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Desa Cicau, salah satu desa yang terletak di Cikarang Pusat mengatasi masalah kebutuhan akan keamanan dan ketertiban warganya dengan cara membentuk "Polisi Desa". Program "Polisi Desa" merupakan salah satu program yang saling menguntungkan bagi anggota masyarakat dan pihak kepolisian, yang juga merupakan bagian dari program pemolisian masyarakat (Polmas). Polmas dimaksud adalah Polisi Desa, Dimana Polisi Desa Cicau Raya didirikan atas inisiasi Tiga Pilar yakni Bhabinkhamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa Cicau. Dimana keberadaan dari Polisi Desa ini sangat membantu Polisi dalam mejaga agar wilayahnya kondusif. Tesis ini antara lain menganalisis sejauh mana peranan desa serta keterlibatan polisi dalam menjaga keamanan di kawasan industri cikarang khususnya desa Cicau, kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dan juga menganalisis proses rekrutmen "Polisi Desa" yang sudah berjalan apakah memberikan dampak positif ataukah negatif terhadap situasi keamanan dan ketertiban di desa Cicau kabupaten Bekasi. Kebijakan merekrut anggota Polisi Desa merupakan bentuk dari implementasi pemolisian masyarakat yang bertujuan untuk menjaga Kamtibmas. Rekrutmen Polisi Desa Cicau dalam Tesis ini adalah rekrutmen dari sumber Internal yakni masyarakat desa Cicau itu sendiri yang belum mempunyai pekerjaan. Mereka diberikan pelatihan dan diajarkan mengenai menjaga ketertiban masyarakat membantu tugas dari kepolisian. Jika dikaitkan dengan dampak rekrutmen yang dilakukan maka rekrutmen Polisi Desa ini selain untuk membantu tugas-tugas dari tiga pilar, juga akan berdampak pada memberikan lapangan pekerjaan kepada anggota Polisi Desa itu sendiri.

---

The needs of society members of security and regularity are rapidly increasing at this time as the crime rates are going faster which is in line with the accumulation of populations in a particular area. Cicau village, one of the villages located right in the heart of Central Cikarang, solves the problem of the security and regularity needs by initiating a mutual program of "Village Police" of both the society members and police of the Republic of Indonesia, being part of the program of Community Policing (Polmas). The intended community policing is "Village Police". This "Village Police" was initiated by the three pillars of official security and regularity apparatuses of Bhabinkamtibmas from the Police of the Republic of Indonesia, Babinsa from the Indonesian Army (TNI), and the village head of Cicau. The existence of the "Village Police" is very fruitful in that its members help to keep an eye on the area to become conducive. This thesis, among other things, analyzes how extensively the role of the village and the involvement of Police to keep the security in the industrial area of Cikarang, particularly Cicau village, Central Cikarang Sub-region, Bekasi, and also analyzes the administered recruitment process of "Village Police" vis-a-vis it yields positive or negative impacts for the security and regularity atmosphere inside the Cicau village, Bekasi Sub-region. The policy to recruit "Village Police" members is a kind of the implementation of community policing that is addressed to guard the security within the society. The recruitment of Police in this thesis is a recruitment from the internal source of Cicau village society members who are unemployed. They are trained and taught how to guard the security of the society while helping to complete the job of the police. In terms of the impact of the recruitment, the recruitment of the "Village Police", besides helping the three pillars of Bhabinkamtibmas, Babinsa, and village Head, the "Village Police", is also assisting to employ the "Village Police" members. The trained "Village Police" will be distributed to be the security guards of companies or factories within the areas of Cicau village.