Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan peraturan perpajakan di Indonesia, khususnya mengenai natura, telah mengalami berbagai perubahan sepanjang waktu, dengan peraturan terbaru yang berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2023. Peraturan ini membawa perubahan signifikan pada kebijakan pajak penghasilan atas biaya reimbursement layanan kesehatan, yang sebelumnya dikecualikan dari pajak natura. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak penghasilan atas biaya reimbursement layanan kesehatan dalam PMK 66 Tahun 2023, dengan fokus pada tinjauan asas kepastian (certainty). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tersebut sudah memberikan kepastian terkait subjek, dasar pengenaan pajak, tarif, dan prosedur pemajakan. Namun, kepastian mengenai objek pajak masih belum sepenuhnya jelas. Temuan ini didukung oleh analisis teori mengenai natura atau fringe benefit serta wawancara dengan praktisi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar peraturan mengenai objek pajak dalam biaya reimbursement layanan kesehatan diperjelas untuk meningkatkan kepastian hukum dalam implementasi kebijakan ini.

---

The development of tax regulations in Indonesia, particularly regarding in-kind services, has undergone various changes over time, with the most recent applicable regulation being the Minister of Finance Regulation No. 66 Year 2023. This regulation brings significant changes to the income tax policy on healthcare reimbursement fees, which were previously exempted from in-kind tax. This research aims to analyze the income tax policy on health service reimbursement fees in MoF 66 Year 2023, with a focus on the review of the principle of certainty. The approach used in this research is qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the implementation of the policy has provided certainty regarding the subject, tax base, rates, and taxation procedures. However, certainty regarding the tax object is still not entirely clear. This finding is supported by the theoretical analysis of fringe benefits and interviews with practitioners in the field. Based on the research results, it is recommended that the regulations regarding the tax object in health service reimbursement costs be clarified to increase legal certainty in the implementation of this policy. "

"ABSTRAKPada tahun 2015, pemeriksa pajak melakukan koreksi atas tiga akun baya PT X, yakni biaya bunga atas leasing fee pada pihak afiliasi, biaya bunga atas pinjaman afiliasi, dan juga kerugian selisih kurs. Dasar hukum koreksi adalah Pasal 18 Ayat (3) UU Pajak Penghasilan dengan pendekatan benchmark debt to equity ratio (DER) PT X dengan DER wajar perusahaan pembanding, dimana DER PT X bernilai -34,8797, sedangkan rentang interkuartil DER perusahaan pembanding bernilai positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan DER PT X pada tahun pajak 2013 ditinjau dari asas certainty (kepastian). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar koreksi yang dilakukan pemeriksa atas biaya usaha PT X memenuhi asas certainty dalam dimensi objek dan subjek yang diatur dan ruang lingkup materi yang diatur. Sementara itu dasar koreksi tersebut tidak memenuhi asas certainty dalam dimensi pendefinisian, perluasan materi yang diatur, dan juga istilah baku dalam ketentuan DER. Majelis Hakim membatalkan koreksi pemeriksa atas ketiga akun biaya tersebut dengan poin yang memberatkan pemeriksa karena adanya pengertian ganda dalam interpretasi pendekatan benchmark yang dilakukan oleh pemeriksa."

"Perkembangan bisnis serviced apartment khususnya di DKI Jakarta diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2024. Namun, pengenaan pajak atas jasa serviced apartment pada kenyataannya masih belum jelas sehingga menimbulkan adanya interpretasi yang berbeda oleh otoritas pajak dengan wajib pajak. Perbedaan interpretasi terhadap pengenaan pajak atas jasa serviced apartment ini menimbulkan adanya sengketa pajak, salah satunya terjadi pada PT M. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa pajak atas jasa yang diserahkan oleh PT M yang bergerak di bidang serviced apartment. Proses penelitian terdiri dari analisis: (1) substansi jasa yang diserahkan oleh PT M; (2) aspek pengenaan pajaknya berdasarkan asas certainty; (3) implikasi pengenaan pajak pada perusahaan serta (4) langkah penyelesaian sengketa pada tahap banding. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada PT M dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) substansi jasa serviced apartment PT M adalah jasa persewaan yang dikenakan PPN; (2) ketentuan pengenaan pajak jasa serviced apartment PT M telah memenuhi asas certainty pada subjek dan objek pajaknya sehingga koreksi pemeriksa pajak tidak tepat; (3) pengenaan PPN atas jasa serviced apartment berimplikasi pada tarif pajak penghasilan efektif perusahaan yang lebih rendah; (4) penyelesaian sengketa pajak ke tahap banding dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa hakim pengadilan pajak dalam memutus sengketa memperhatikan interpretasi hierarki, sistematis, dan dinamis. Hasil penelitian merekomendasikan agar dapat diterbitkan aturan penegasan izin atas usaha jasa persewaan apartemen yang dikenakan PPN serta dilakukan peninjauan kembali atas aturan-aturan pajak terutama aturan pajak daerah sehinga lebih kekinian dan sejalan dengan UU PPN terbaru.

---

The growth of serviced apartment business in DKI Jakarta, is expected to increase until 2024. However, the imposition of taxes on serviced apartment services is still unclear, giving rise to different interpretations by the tax authorities and taxpayers. Differences in interpretation lead to tax disputes, one of which occurs in PT M. This study aims to analyze tax disputes on services provided by PT M, which is engaged in serviced apartments business. The research process consists of analyzing: (1) the substance of the services provided by PT M; (2) the tax imposition aspect is based on the certainty principle; (3) the implication of tax imposition on the company and (4) steps for dispute resolution at the appeal stage. This study uses a case study research approach at PT M with a descriptive qualitative method. The results showed that: (1) the substance of PT M's serviced apartment services is a rental service subject to VAT; (2) the provisions for the imposition of tax on PT M's serviced apartment services have fulfilled the certainty principle on the subject and object of the tax so that the tax auditor's correction is incorrect; (3) the imposition of VAT on serviced apartment services has implications for a lower effective corporate income tax rate; (4) the dispute resolution at the appeal stage can be done with the consideration that the tax court judges pay attention to hierarchical, systematic, and dynamic interpretations in deciding disputes. The results recommend that rules for confirming business licenses for apartment rental services subject to VAT be issued, and a review of tax rules, especially local tax regulations, to be more current and in line with the latest VAT Law."

"Perjanjian Build Operate Transfer mengandung unsur sewa dan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Penelitian ini bertujuan membahas tentang perlakuan pajak penghasilan atas perjanjian BOT ditinjau dari asas certainty serta permasalahan yang timbul akibat perlakuan pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif post-positivisme. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literature. Hasil penelitian ini menunjukkan perlakuan pajak atas perjanjian BOT merupakan pengalihan tetapi ketentuan tersebut belum seluruhnya memenuhi asas certainty, yaitu materi, penyempitan/perluasan, ruang lingkup, penggunaan bahasa hukum dan istilah baku. Selain itu, masalah utama yang timbul adalah ketidakpastian perlakuan pajak dalam tahun berjalan perjanjian BOT.

---

This research addresses the treatment of income tax on build operate transfer agreement based on certainty principle and the problems as the effect of this tax treatments. This research used quantitative post-positivisme approach. The data was collected by interviews and study of literature. The results of this research is the tax treatment of BOT agreements refer to land and building acquisition, but these provisions are not entirely meet the principle of certainty, that are material, narrowing/expansion, the scope, the use of legal language and standard term. Then, the main problem is uncertainty in the tax treatment during the current year of BOT agreement."

"Perjanjian Build Operate Transfer mengandung unsur sewa dan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Penelitian ini bertujuan membahas tentang perlakuan pajak penghasilan atas perjanjian BOT ditinjau dari asas certainty serta permasalahan yang timbul akibat perlakuan pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif post-positivisme. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literature. Hasil penelitian ini menunjukkan perlakuan pajak atas perjanjian BOT merupakan pengalihan tetapi ketentuan tersebut belum seluruhnya memenuhi asas certainty, yaitu materi, penyempitan/perluasan, ruang lingkup, penggunaan bahasa hukum dan istilah baku. Selain itu, masalah utama yang timbul adalah ketidakpastian perlakuan pajak dalam tahun berjalan perjanjian BOT.

---

Build Operate Transfer agreements contain a lease, land and building acquisition. This research addresses the treatment of income tax on build operate transfer agreement based on certainty principle and the problems as the effect of this tax treatments. This research used quantitative post-positivisme approach. The data was collected by interviews and study of literature. The results of this research is the tax treatment of BOT agreements refer to land and building acquisition, but these provisions are not entirely meet the principle of certainty, that are material, narrowing/expansion, the scope, the use of legal language and standard term. Then, the main problem is uncertainty in the tax treatment during the current year of BOT agreement."

"Pada penelitian ini akan membahas mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan teori asas kepastian hukum, Soemitro (1988), sebagai teori utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data studi litaratur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan PBB-P2 atas Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam belum mencerminkan asas kepastian hukum, baik dari segi objek pajak ataupun subjek pajak. Implikasi dari dispute tersebut adalah timbulnya potensi yang hilang dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Batam yang bersumber dari tunggakan bandara dan adanya pungutan PBB-P2 tersebut juga dapat mengganggu arus kas dan biaya psikologi Wajib Pajak.

---

This research discusses about the Rural and Urban Property Tax Collection on Hang Nadim International Airport in Batam based on Certainty Principle. Soemitro's theory (1988) about the principle of certainty were used in this research as the main theory. In addition, this research used post positivist approach with studying of literature and depth interviews as data collection.

The results of this research shows that the collection of rural and urban property tax in Hang Nadim International Airport has yet to reflect the principle of certainty, include the tax object and the subject to tax. The dispute implications caused the incidence of potencial lost in Batam's Region Own Source Revenue which was sourced from the airport rural and urban property tax arrears and the collection of that tax also disrupt Taxpayers's cash flow and psychological cost."

"Dalam melakukan pemungutan pajak, suatu negara hendaknya harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam pemungutan pajak. Hal tersebut harus diterapkan kepada setiap wajib pajak, termasuk kepada para perusahaan pertambangan. Dalam faktanya, banyak terjadi sengketa perpajakan antara pemungut pajak dengan para perusahaan pertambangan, contohnya adalah sengketa antara PT Freeport Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114507.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenai bagaimanakah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai PT Freeport Indonesia pada saat menggunakan mekanisme kontrak dan mekanisme perizinan. Serta dibahas pula mengenai analisis putusan tersebut ditinjau dari keberlakuan Kontrak Karya II pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, penerapan asas equality, dan penerapan asas certainty. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114507.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018 tidak mempertimbangkan mengenai keberlakuan dari Kontrak Karya II pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, serta tidak melaksanakan pemenuhan dari asas-asas pemenuhan pajak yaitu asas equality dan asas certainty.

---

In carrying out tax collection, a country should be based on statutory regulations and principles in tax collection. This must be applied to every taxpayer, including mining companies. In fact, there are many tax disputes between tax collectors and mining companies, for example the dispute between PT Freeport Indonesia and the Directorate General of Taxes in the Tax Court Decision Number PUT-114507.16/2014/PP/M.IIIB 2018. This research discusses how the imposition of Value Added Tax of PT Freeport Indonesia when using the contract mechanism and the licensing mechanism. The analysis of the decision was also discussed in terms of the validity of the Contract of Work II after the enactment of Law Number 42 of 2009, application of the principle of equality, and application of the principle of certainty. The results of this study state that the Tax Court Decision Number PUT- 114507.16/2014/PP/M.IIIB of 2018 does not consider the validity of the Contract of Work II after the enactment of Law Number 42 of 2009, and does not fulfill the principles of tax compliance. namely the principle of equality and the principle of certainty."

"Kota Tangerang Selatan memiliki pertumbuhan proyek perumahan yang pesat. Sejalan dengan hal tersebut, BPHTB, pajak yang dikenakan atas perolehan hak tanah dan/atau bangunan, menjadi kontributor terbesar penerimaan daerah Kota Tangerang Selatan. Di sisi lain, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), saat terutang BPHTB jual beli ditetapkan pada saat dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Akan tetapi, dibuat dan ditandatanganinya PPJB belum menunjukkan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan hukum pertanahan sehingga berpotensi memunculkan keberatan bagi Wajib Pajak. Maka, diperlukan analisis terkait pemenuhan tatbestand dan asas certainty pada kebijakan BPHTB atas PPJB dalam UU HKPD di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini, pelaksanaan dari kebijakan BPHTB atas PPJB dalam UU HKPD di Kota Tangerang Selatan belum memenuhi tatbestand dan asas certainty secara maksimal. Dengan demikian, hendaknya dapat dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan bagi pemerintah pusat serta optimalisasi pemungutan BPHTB bagi pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan.

---

Housing projects in South Tangerang City show rapid growth throughout the year. Consequently, BPHTB (tax on land and building acquisition) has become a significant source of local revenue for South Tangerang City. With the enactment of Law Number 1 of 2022 on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (HKPD Law), BPHTB must be paid when the Sale and Purchase Agreement (PPJB) is signed, even though this does not signify the transfer of land/building rights according to land law. This policy has the potential to cause objections from taxpayers. Therefore, an analysis of the fulfillment of the tatbestand and certainty principles in the BPHTB on PPJB policy under the HKPD Law in South Tangerang is needed. Using a post-positivist approach with qualitative methods such as in-depth interviews and literature reviews, the research found that the current implementation of BPHTB on PPJB does not fully meet the tatbestand and certainty principles. To address this, synchronization of laws and regulations between the central and local governments is recommended, along with improving BPHTB collection efficiency for South Tangerang's local government."