Perkembangan peraturan perpajakan di Indonesia, khususnya mengenai natura, telah mengalami berbagai perubahan sepanjang waktu, dengan peraturan terbaru yang berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2023. Peraturan ini membawa perubahan signifikan pada kebijakan pajak penghasilan atas biaya reimbursement layanan kesehatan, yang sebelumnya dikecualikan dari pajak natura. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak penghasilan atas biaya reimbursement layanan kesehatan dalam PMK 66 Tahun 2023, dengan fokus pada tinjauan asas kepastian (certainty). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tersebut sudah memberikan kepastian terkait subjek, dasar pengenaan pajak, tarif, dan prosedur pemajakan. Namun, kepastian mengenai objek pajak masih belum sepenuhnya jelas. Temuan ini didukung oleh analisis teori mengenai natura atau fringe benefit serta wawancara dengan praktisi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar peraturan mengenai objek pajak dalam biaya reimbursement layanan kesehatan diperjelas untuk meningkatkan kepastian hukum dalam implementasi kebijakan ini.

---

The development of tax regulations in Indonesia, particularly regarding in-kind services, has undergone various changes over time, with the most recent applicable regulation being the Minister of Finance Regulation No. 66 Year 2023. This regulation brings significant changes to the income tax policy on healthcare reimbursement fees, which were previously exempted from in-kind tax. This research aims to analyze the income tax policy on health service reimbursement fees in MoF 66 Year 2023, with a focus on the review of the principle of certainty. The approach used in this research is qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the implementation of the policy has provided certainty regarding the subject, tax base, rates, and taxation procedures. However, certainty regarding the tax object is still not entirely clear. This finding is supported by the theoretical analysis of fringe benefits and interviews with practitioners in the field. Based on the research results, it is recommended that the regulations regarding the tax object in health service reimbursement costs be clarified to increase legal certainty in the implementation of this policy.