Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Integritas : jurnal antikorupsi
Abstrak :
Seiring berjalannya waktu, pelan tapi pasti Jurnal Integritas KPK menyapa lagi pembaca yang budiman pada Vol 3. Edisi 1 tahun 2017. Berbeda dengan Volume sebelumnya, kali ini Jurnal INTEGRITAS menampilkan topik utama tentang Korupsi di Sektor Swasta dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability). Topik ini dirasa perlu untuk dibahas secara khusus karena sangat sedikit literatur yang membahas masalah corporate criminal liability padahal keberadaan pertanggungjawaban korporasi telah diakui dan tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti: (i) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (ii) UU Kehutanan, (iii) UU Tindak Pidana Korupsi, (iv) UU Tindak Pidana Pencucian Uang, (v) UU Perikanan; dan sejumlah Peraturan Perundangan- Undangan lainnya. Sayangnya sampai dengan sekarang sangat sedikit korporasi yang dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang mereka lakukan.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2017
364KOMI001
Multimedia  Universitas Indonesia Library
cover
Anis Wijayanti
Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif Collaborative Governance = Implementation of the National Strategy for Corruption Prevention in Indonesia: Collaborative Governance Perspective
Abstrak :
Korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak dapat diberantas oleh satu pihak saja. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) merupakan upaya terintegrasi pemerintah sebagai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan studi literatur untuk mengetahui bagaimana implementasi Stranas-PK dari perspektif pemerintahan kolaboratif menggunakan teori (Emerson & Nabatchi, 2015). Hasil analisis, implementasi Stranas-PK sudah mulai menunjukkan adanya tata kelola kolaboratif di sebagian implementasi aksinya. Namun, berdasarkan laporan Setnas-PK, pengawasan kelompok masyarakat sipil dan beberapa penelitian masih ditemukan beberapa hambatan yang perlu diperbaiki berupa: (1) Penyesuaian payung hukum; (2) Pemenuhan kualitas dan kapasitas sumberdaya; (3) Membentuk model partisipasi masyarakat sipil; (4) Peningkatan keterlibatan aktor nonpemerintah; (5) Peningkatkan keterlibatan K/L/PD dan (6) Mengukur dampak implementasi. ......Regarding to corruption as an extraordinary crime, Stranas-PK is created by government as an integrated effort and commitment to eradicating corruption. This descriptive research uses literature review to find out the implementation of Stranas-PK from the collaborative governance’s perspective. The results show that the implementation of Stranas-PK has started practising collaborative governance. However, by Setnas-PK, NGO’s report and research articles, there are still some obstacles to fix, namely: (1) Adjusting the legal framework; (2) Fulfillment of adequate resources; (3) Civil society participation model; (4) Upgrading the involvement of NGO; (5) Increasing the involvement of K/L/PD and (6) Measure the impact.
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Khoirul Umam
The President's Weak Anti-Corruption Commitment Between Expectations of Economic Development and Oligarchy Pressure
Abstrak :
ABSTRACT
The political commitment of the highest political leader in a country is the key to the success and failure of an anti-corruption institution body. In the first era of President Joko Widodo's leadership, the KPK faced a roller coaster of the agenda of eradication corruption. Various threats that present uncertainty about the future of the KPK has been carried out by external and internal forces of the KPK. This had a significant impact on the effectiveness of the KPK anti-corruption engine. This article tries to explain and evaluate the quality of President Joko Widodo's first-period government support (2014-2019) to the KPK and how it impacts on the continuation of the anti-corruption agenda in Indonesia. This article concludes that economic development targets that require socio-political stability make anti-corruption work is less adequately addressed. As a result, the Corruption Eradication Commission was hit by a counterattack from various political-business interest groups. Responding to the situation, President Joko Widodo chose to play it safe and did not show a precise alignment on the KPK. In this period also, there was no visible cooperation that took root and made the eradication and prevention of corruption as the main agenda that was systematic and sustainable.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Yogi Prima Danu
Pola kerjasama KPK dan ICW dalam pemberantasan korupsi politik di Indonesia = Coordination pattern of KPK dan ICW on against political corruption in Indonesia
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini fokus pada pola kerjasama interorganisasional KPK ? ICW dalam agenda pemberantasan korupsi politik di Indonesia melalui pendekatan teori New Institusionalisme Victor Nee. Pola kerjasama interorganisasional KPK ? ICW terbangun karena adanya kesamaan visi dan konsen terhadap agenda pemberantasan korupsi, serta interaksi antar aktor ? aktor anti korupsi KPK ? ICW. Pola kerjasama interorganisasional KPK ? ICW menuai dukungan dan tantangan.Dukungan secara moril maupun materil datang dari masyarakat sipil serta dunia internasional. Sedangkan tantangan popular dikenal dengan istilah?Corruptor Fight Back?. Terdapat dinamika diantara aparatur hukum negara, bahkan diantara KPK ? ICW juga terdapatdinamika, walaupun mereka masih tetap konsisten sebagai aktor anti korupsi
ABSTRACT
This study focuses on the pattern of interorganizational cooperation KPK - ICW in the agenda of political corruption eradication in Indonesia by theoretical approaches New institutionalism Victor Nee. Interorganizational cooperation pattern Commission - ICW woke up because of the similarity of vision and concern about the anticorruption agenda, as well as the interaction between actors of anti -corruption between KPK - ICW. Interorganizational cooperation between KPK - ICW getting support and challenge. Moral and material supporting come from the civil society and the international community. In the other side the challenge popularly known by the term "Corruptor Fight Back". There is a dynamic between the legal apparatus of the state, even among KPK - ICW also found dynamics, although they still remain consistent as anti -corruption actors
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shania Amna Sutandyo
Pengaruh Anti-Corruption Disclosure (ACD) terhadap Firm Value pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021 dengan Busy Directors sebagai Variabel Moderasi = Anti-Corruption Disclosure (ACD) Impact on Firm Value for Listed Firms on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2021 with Busy Directors as Moderating Variable
Abstrak :
Korupsi sampai saat ini masih menjadi masalah besar di dunia global. Di Indonesia, skor indeks korupsi berada pada nilai yang relatif rendah, yang menunjukkan kurangnya penanganan masalah korupsi. Salah satu langkah pencegahan korupsi di perusahaan adalah pengungkapan anti korupsi sebagai bagian dari manajemen risiko korupsi dari second line Principle 3 yang merupakan bagian dari Three Lines Model. Penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan pengungkapan antikorupsi terhadap nilai perusahaan, kemudian pengaruh komisaris yang merangkap jabatan, salah satu syarat fungsi pengawasan perusahaan, terhadap hubungan antikorupsi dengan nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan sebanyak 34 sampel dan metode regresi data panel untuk analisis statistik. Studi ini menemukan bahwa pengungkapan antikorupsi memiliki pengaruh terhadap firm value, hanya jika dilihat dari masing-masing indeks penilaian GRI Standards, di mana pengaruh tersebut ada pada pengukuran GRI 205-1 yang memberikan dampak positif signifikan terhadap firm value, serta pengukuran GRI 205-3 yang memberikan dampak negatif signifikan terhadap firm value. Kemudian, untuk pengaruh tidak langsung dari busy directors memiliki hubungan signifikan positif baik pada anti-corruption disclosure secara menyeluruh, maupun pada pengukuran GRI 205-1 dan 205-3.  Hak ini menandakan bahwa busy directors memperkuat hubungan positif antara GRI 205-1 dengan firm value. Sedangkan, untuk pengaruh busy director pada hubungan GRI 205-3 dengan firm value yaitu memperlemah hubungan negatif. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengungkapan pencegahan korupsi dalam perusahaan, serta mengetahui jenis komisaris yang tepat agar perusahaan dapat beroperasi lebih optimal. ......Corruption is still a big problem in the global world. In Indonesia, the corruption index score is relatively low, indicating a lack of handling of corruption. One of the steps to prevent corruption in companies is the disclosure of anti-corruption as part of corruption risk management from the second line of Principle 3 which is part of the Three Lines Model. This research was conducted to examine the relationship of anti-corruption disclosure to firm value, then the influence of commissioners who hold concurrent positions, one of the requirements for the company's supervisory function, on the anti-corruption relationship with firm value. This study uses secondary data in the form of annual reports of 34 samples and a panel data regression method for statistical analysis. This study finds that anti-corruption disclosure influences firm value, only when viewed from each GRI Standards rating index, where the influence is on the GRI 205-1 measurement which has a significant positive impact on firm value, as well as the GRI 205-3 measurement. which has a significant negative impact on firm value. Then, for the indirect influence of busy directors, it has a significant positive effect on the relationship between the anti-corruption disclosure relationship both as a whole, on GRI 205-1 and 205-3 measurements on firm value. This right indicates that busy directors strengthen the positive relationship between GRI 205-1 and firm values. Meanwhile, the effect of busy directors on the GRI 205-3 relationship with firm values is to weaken the negative relationship. This research is expected to increase awareness of the importance of disclosing corruption prevention in companies and know the right types of commissioners so that companies can operate more optimally.
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Melinda Sariningsih
Semangat antikorupsi dalam unen-unen berbahasa Jawa = The spirit of anti-corruption expressed in unen-unen
Abstrak :
ABSTRAK
Korupsi merupakan masalah yang serius di Negara Indonesia. Kasus korupsi di Indonesia sering terjadi di berbagai instansi, termasuk instansi pemerintahan. Salah satu penyebab korupsi yaitu tentang adanya pergeseran moral masyarakat Indonesia yang lebih cenderung mementingkan materi. Oleh karena itu, pentingnya ajaran moral tentang konsep antikorupsi harus digancangkan sebagai upaya pencegahan. Pembangungan moral generasi penerus bangsa yang antikorupsi dapat dicegah sejak dini. Salah satu bentuk pencegahan yaitu dengan adanya ajaran moral melalui pendekatan budaya. Budaya Jawa pada khususnya, memiliki unen-unen yang ada dalam perkembangan kebudayaan. Sumber data dalam penelitian ini berupa unen-unen dari buku Pitutur Luhur Budaya Jawa. Berdasarkan sumber data tersebut dipaparkan tentang konsep antikorupsi dengan dibantu oleh teori Lakoff dan Johnson dalam Rahyono (2015) tentang makna metafora, serta Kohlberg tentang tahapan moral.
ABSTRACT
Corruption is a serious problem in Indonesia. Corruption cases in Indonesia often occur in various agencies, including government agencies. One of the causes of corruption is that there is a shift in the morale of Indonesian people who are more likely to attach material importance. Therefore, the importance of moral teachings on the concept of anti-corruption must be established as a preventative measure. The moral development of the anti-corruption generation of the nation's future can be prevented from an early age. One form of prevention is the existence of moral teachings through a cultural approach. In particular, Javanese culture has a presence in cultural development. The source of the data in this study is in the form of a book from the Pitutur Luhur Budaya Jawa book. Based on the data sources, it was explained about the concept of anti-corruption assisted by Lakoff and Johnson theory in Rahyono (2015) about the meaning of metaphor, and Kohlberg about moral stages.
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wawan Heru Suyatmiko
Measuring Anti-Corruption Institutions: Corruption Eradication Commission Performance Review Study
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Miftahul Jannah
Analisis dampak dari koneksi politik dan pengaruh keberadaan gender wanita di jajaran direksi perusahaan terhadap pengungkapan anti korupsi: studi pada perusahaan non-finansial yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017 = Analysis of political connection existence impact and the influence of women gender on board to anti-corruption disclosure: a study to non-financial companies listed on the Indonesian Stock Exchange during the 2015-2017 period
Abstrak :
Tesis ini disusun guna menganalisis dampak dari keberadaan koneksi politik pada perusahaan terhadap aktivitas pengungkapan anti-korupsi melalui penyampaian laporan aktivitas anti-korupsi di Indonesia, dengan pemanfaatan variabel pemoderasi gender wanita di jajaran direksi selama periode tahun 2015-2017 pada perusahaan-perusahaan non-finansial yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan teori mengenai dampak dari keberadaan koneksi politik yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan pengungkapan anti-korupsi, serta pengaruh dari gender wanita pada komposisi jajaran direksi di Perusahaan terhadap tingkat pengungkapan anti-korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa terhadap data-data laporan keuangan beserta disclosure-nya dari setiap perusahaan non-finansial yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, pengumpulan data-data profil pemangku kepentingan di Perusahaan yang terdiri dari status jabatan dan profil koneksi politik yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan. Pada penelitian ini juga dilakukan identifikasi data-data terkait dengan jajaran direksi perusahaan yang terdiri dari data status jabatan dan status gender dari para anggota direksi perusahaan. Atas data-data laporan perusahaan dan disclosure-nya tersebut dilakukan penyusunan indeks anti-korupsi perusahaan yang terdiri dari 7 kategori indeks dengan total 43 sub-kategori indeks pengungkapan anti-korupsi, untuk digunakan dalam analisis regresi dan estimasi korelasi hubungan dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari keberadaan koneksi politik yang dimiliki perusahaan terhadap pengungkapan anti-korupsi, serta pengaruh dari keberadaan gender wanita di jajaran direksi terhadap hubungan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan koneksi politik yang dimiliki oleh CEO berdampak negatif terhadap pengungkapan anti-korupsi pada perusahaan non-finansial di Indonesia selama periode tahun 2015-2017. Pada hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa meskipun keberadaan gender wanita pada jajaran direksi perusahaan tidak secara langsung berdampak pada pengungkapan anti-korupsi, namun apabila keberadaan gender wanita ditempatkan dalam posisi sebagai pemberi pengaruh bagi keberadaan koneksi politik di perusahaan, maka CFO dengan gender wanita di perusahaan mampu yang memperlemah dampak dari keberadaan koneksi politik terhadap penyampaian laporan aktivitas anti-korupsi di perusahaan.
This thesis analyzed the impact from political connections existence to anti-corruption disclosure activities through the submission of anti-corruption reports from non-financial companies which were listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2015-207 period, by considering also female gender in board as moderating variable in the study. The research was expected to give contribution to the theory developments related to the impact from political connections existence to anti-corruption disclosure activities, as well as the influence of female gender on board on the level of anti-corruption disclosure. Study methodology used were data analysis of financial statement (include its discosure statements) from all the non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange, data collection of shareholders, independent commissioners, and CEO regarding to their positions status and their political connection profiles. Another study methodology used were identification of board of director data which consisted of boards position status and boards gender status. With regards to data analysis of financial statements (include its discosure statements), a company anti-corruption index was developed, which consists of 7 categories and a total of 43 anti-corruption sub-categories index. The index were used in regression analysis and correlation estimation to find the impact from political connections existence to anti-corruption disclosure activities, as well as the influence of female gender on board on the impact from political connections existence to anti-corruption index. The results of this study indicate that the existence of political connections owned by the CEO has a negative impact on the disclosure of anti-corruption in non-financial companies in Indonesia during the period 2015-2017. This study also found that the presence of female gender in the board did not directly affect the disclosure of anti-corruption. However, should the presence of female gender was placed as an influencer for the political connections existence in the company, the study could found that the CFO with female gender were able to diminished the impact from the existence of political connections to anti-corruption disclosure in the company.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desi Zulvina
Pengaruh pengungkapan anti-korupsi terhadap nilai perusahaan dengan CEO dan CFO wanita sebagai variabel pemoderasi = The effect of anti-corruption disclosure on firm value with female CEOs and CFOs as moderating variable
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pengungkapan anti-korupsi terhadap nilai perusahaan dan menganalisis peran direktur utama (CEO) dan direktur keuangan (CFO) wanita sebagai variabel pemoderasi dalam memperkuat pengaruh tersebut. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 302 perusahaan pada lima sektor yang terindikasi rawan korupsi berdasarkan literature, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan tahunan periode 2016-2017. Penelitian ini merupakan penelitian empiris kuantitatif menggunakan regresi panel. Hasil penelitian membuktikan bahwa kehadiran wanita sebagai direktur utama berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti-korupsi, sementara keberadaan wanita sebagai direktur keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan. Hasil juga menunjukkan bahwa pengungkapan anti-korupsi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Direktur utama dan direktur keuangan wanita ditemukan tidak dapat memperkuat pengaruh positif pengungkapan anti-korupsi terhadap nilai perusahaan.
This study aims to empirically examine the effect of anti-corruption disclosures on firm value and investigates the role of female as Presiden Directors (CEOs) and Financial Directors (CFOs) as a moderating variable in strengthening that influence. The sample used in this study was 302 companies in the five selected sectors (mining, building construction, transportation, communication and manufacturing) which are listed on the Indonesia Stock Exchange and published annual reports for the period 2016-2017. This research is a quantitative empirical research using the panel regression. The results of the study show that the presence of women as Presiden Directors (CEOs) has a positive effect on anti-corruption disclosures, while the presence of women as Financial Directors (CFOs) does not affect the corporate anti-corruption disclosure. The results also show that anti-corruption disclosure has a negative effect on firm value. Female CEOs and CFOs are found to be unable to strengthen the positive effect of anti-corruption disclosures on firm value.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T52829
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>